Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INFORMASI Jurnal Komunikasi Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi Interaksi Online Jurnal Ilmu Komunikasi Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jurnal Komunikasi Jurnal ASPIKOM Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Profetik Kalijaga Journal of Communication Jurnal Komunikasi Indonesia
Turnomo Rahardjo
Communication Department, Diponegoro University
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 181 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 181 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Standar Program Siaran Dalam Tayangan Pesbukers Pratiwi, Rifki Nur; Rahardjo, Turnomo; Pradekso, Tandiyo
Interaksi Online Vol 1, No 3: Agustus 2013
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.993 KB)

Abstract

JUDUL : Penerapan Standar Program Siaran dalam TayanganPesbukersNAMA : Rifki Nur PratiwiNIM : 14030110151007ABSTRAKSITelevisi dan penyiaran merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkandalam kehidupan manusia modern. Konsumsi akan kotak ajaib menjelma sebagaikebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat. Sayangnya, hiruk pikukperkembangan dunia pertelevisian mengalami sedikit permasalahan. Penyiarandianggap sebagai industri yang sangat menguntungkan hanya apabila mampumenuruti keinginan pasar. Market oriented menjadi sebuah isu yang krusialkarena mampu menggeser fungsi ideal media massa. Di sisi lain, KomisiPenyiaran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang atas regulasi penyiaran diIndonesia, dianggap belum memiliki peran yang optimal dalam fungsipengawasan penyiaran. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya program siaranyang memperoleh sanksi administratif KPI, namun tidak menunjukkan perbaikandalam tayangannya, seperti tayangan Bukan Empat Mata, Silet, dan Pesbukers.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelanggaran yang dilakukantayangan Pesbukers terhadap Standar Program Siaran, sehingga akan diketahuibagaimana penerapan SPS dalam sketsa reality tersebut. Analisis dilakukandengan metode analisis isi terhadap tayangan Pesbukers periode 1-31 Agustus2012, menggunakan sepuluh (10) kategori berdasarkan peraturan yangdikeluarkan KPI pada tahun 2012. Sebagai perbandingan, analisis juga dilakukanterhadap sanksi administratif yang dikeluarkan KPI sepanjang periode yang sama.Hasil penelitian menemukan bahwa tayangan Pesbukers melakukanbanyak pelanggaran. Dalam setiap episode ditemukan sedikitnya tiga kategoripelanggaran, yakni pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan,pelanggaran terhadap perlindungan orang tertentu, serta pelanggaran terhadapadegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian. Pelanggaran lain yang ditemukanadalah pelanggaran terhadap privasi, pelanggaran terhadap pembatasan adeganseksualitas, pelanggaran terhadap perlindungan anak, pelanggaran terhadaplingkungan pendidikan, serta pelanggaran terhadap pembatasan tayangan mistikdan supranatural.Penelitian ini juga menemukan bentuk inkonsistensi KPI dalampelaksanaan pengawasan isi siaran, ditunjukkan dari pelaksanaan sanksipemberhentian sementara tayangan Pesbukers yang baru dijalankan 6 bulansetelah sanksi dikeluarkan. Selain itu, KPI tidak konsisten dalam pemberiansanksi administratif. Selama bulan Agustus 2012 ditemukan 5 teguran terhadapprogram yang melakukan pelanggaran identik dengan Pesbukers, namun tidakditemukan satu pun teguran terhadap tayangan ini.Kata kunci: penyiaran, analisis isi, Pesbukers, KPITITLE : The Implementation of The Broadcasting Program Standardin Pesbukers ProgramNAME : Rifki Nur PratiwiNIM : 14030110151007ABSTRACTTelevision and broadcasting are inseparable words in the modern life. Theconsumption of this “magic box” become primary needs for almost human being.Unfortunately, television development has a little problem. As a form of marketindustry, broadcasting is considered to give benefit only if it can follow themarket. This issue becomes a crucial one that able to replace the ideal function ofmass media. On the other hand, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI)as an independent institution who makes the regulation of broadcasting inIndonesia, is considered do not have optimal role in the supervision function ofbroadcasting. There are many broadcast programs that gain administrativesanctions, but never make a better improvement, such as Bukan Empat Mata,Silet, and Pesbukers.This research aims to study the violations in Pesbukers program based onBroadcasting Program Standard (SPS), and to know the application of SPS in thissketch reality. The analysis used in this research was content analysis fromAugust 1st until 31st of 2012 period, using ten (10) categories based on theregulations of KPI which issued on 2012. For comparison, this research alsoanalized the administrative sanctions which was released by KPI during the sameperiod.The final results of the research find out that there are a lot of violationsvary in Pesbukers program. In every episode, at least three forms of violationfound, they are the violation to the norms of decency and morality issue, violationto the protection of special people, and violation to the scenes of violence, coarseexpressions, and invective issues. Other forms of violation found in here areviolation to human privacy issue, violation to the control of scene of sexualityissue, violation to child protection issue, violation to environmental educationissue, and violations to the control of impressions mystical and supernatural issue.This research also found the inconcistencies role of KPI about thesupervision of the broadcasting contents. It shown by implementations of lay-offsanctions that delayed for almost 6 months after it was released. Other form of itsinconcistencies was in granting administrative sanction. During August 2012,there are 5 warnings gave to several programs that showed forms of violationsimilar to Pesbukers programs, but there are no warning against these programs.Key words: broadcasting, content analysis, Pesbukers, KPIPenerapan Standar Program Siaran Dalam Tayangan PesbukersPENDAHULUANKebutuhan akan media televisi bagi masyarakat modern merupakankebutuhan primer yang tak terelakkan. Konsumsi akan media ini berawal saatbangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Sayangnya, besarnya kebutuhanakan media tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas isi siaran. Produsenprogram siaran lebih mementingkan rating dan pasar tanpa mempertimbangkandampak siaran mereka bagi konsumen. Mengutip pernyataan yang digunakanMorissan dalam buku Jurnalistik Televisi Mutakhir, walaupun banyak televisiswasta bermunculan di Indonesia, namun belum satu pun yang menunjukkanprofesionalismenya (Morissan, 2004:3).Data yang dihimpun oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) JawaTengah menyatakan bahwa “sedikitnya 30% acara di televisi nasional dan radiomengandung unsur pornografi dan pornoaksi”. (http://tvku.tv/v2010b/index.php?page=stream&id=4883, diakses pada 27 Juni 2012 pk 22.01). Disampingpornografi, terdapat masalah lain yang muncul dalam dunia penyiaran Indonesia.Problematika tersebut antara lain: tayangan sinetron, drama dan varietyshow yang menonjolkan unsur kekerasan, umpatan kasar, kalimat tidak sopan danalur cerita tidak masuk akal; tayangan infotainment yang tidak mendidik danhanya mencari aib seseorang; liputan jurnalistik yang cenderung menguntungkankepentingan pihak tertentu, terkesan provokatif dan kurang memenuhi standaretika jurnalistik, serta tayangan yang menonjolkan sisi dunia mistis dan gaib yangtidak rasional.Untuk mengawasi isi siaran, Indonesia sudah memiliki lembaga yangmemiliki fungsi dan wewenang khusus dalam dunia penyiaran, yakni KomisiPenyiaran Indonesia (KPI). Namun, peran KPI saat ini bisa dikatakan kurangoptimal. Beberapa program siaran, meskipun mendapat berkali-kali teguranbahkan hingga dihentikan penayangannya, masih tetap ditayangkan oleh lembagapenyiaran yang bersangkutan. Sebut saja Bukan Empat Mata, infotainment Silet,dan Pesbukers.Banyaknya program penyiaran yang mendapat teguran KPI membuktikanjika kelayakan isi siaran di Indonesia sebenarnya masih relatif rendah.Permasalahan baru muncul karena meskipun teguran sudah dilayangkan, tayanganyang disediakan masih relatif sama tanpa perubahan yang cukup signifikan.Tayangan Pesbukers misalnya, dalam sebulan pertama penayangannya sudahmemperoleh teguran KPI. Tidak sampai setahun kemudian, setelah beberapa kaliteguran tertulis, KPI memutuskan untuk memberi sanksi administratif berupapenghentian sementara.Berdasarkan fakta di atas, permasalahan dalam penelitian ini merumuskantentang penerapan Standar Program Siaran dalam program acara Pesbukers.ISIPenelitian ini menggunakan metode analisis isi, untuk memperolehinformasi yang detail berkaitan dengan penerapan SPS dalam tayangan Pesbukers.Analisis dilakukan terhadap acara ini selama satu bulan penuh, yakni episode 1hingga 31 Agustus 2012. Di periode yang sama, juga dilakukan analisis terhadapteguran yang dikeluarkan oleh KPI. Keduanya kemudian digabungkan dandikaitkan untuk memperoleh deskripsi tentang peran KPI dalam pengawasan isisiaran di Indonesia.Definisi siaran sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dangambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupuntidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan isisiaran merupakan seluruh materi program siaran yang disiarkan melalui lembagapenyiaran. Isi siaran mencakup segala bentuk siaran, baik berupa gambar, suara,maupun teks. Dalam hal ini, iklan juga tercakup dalam isi siaran.Regulasi tentang konten penyiaran sudah diatur secara rinci dalam UUtersebut, antara lain dalam pasal 36 sebagai berikut: Ayat 1: Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, danmanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan,kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkannilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Ayat 4: Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakankepentingan golongan tertentu. Ayat 5: Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkandan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkansuku, agama, ras, dan antargolongan. Ayat 6: Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, ataumerusak hubungan internasional.Televisi idealnya berperan sebagai ruang pemberian informasi dan sebagaimedia jalinan komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen dalammasyarakat (Wahidin, dkk, 2006: 4). Dalam prakteknya, fungsi penyiaran taklebih dari sekedar media untuk mencari keuntungan komersial. Perkembangantelevisi lebih banyak memberikan efek negatif bagi kehidupan, terutama ketikabanyak program siaran yang melakukan pengabaian terhadap kepatutan sosial.Surbakti dalam bukunya Awas Tayangan Televisi menyebut jika saat ini banyakprogram siaran yang bermutu rendah (2008:64).Permasalahan ini bukan satu-satunya problem yang dimiliki media.Menurut Paul Johnson (Dahlan, 2008 :469), ada tujuh „dosa besar‟ apabila sebuahmedia tidak dikelola secara hati-hati, yakni: distorsi informasi, dramatisasi faktapalsu, mengganggu privacy, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracunipikiran anak-anak, serta penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).Besarnya efek yang mampu ditimbulkan media penyiaran menjadi landasanpentingnya keberadaan kontrol negara atas sistem penyiaran yang berlaku. PeranKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas penyiaran sangatdiperlukan untuk menjamin khalayak memperoleh tayangan yang layak. KPI padahakikatnya merupakan jembatan di antara lembaga penyiaran dengan masyarakatyang memerlukan media untuk saling berkomunikasi (Wahidin dkk, 2006:4).Keberadaan KPI dan KPID merupakan fasilitator dalam menjembatani apayang disampaikan lembaga-lembaga penyiaran dengan aspirasi masyarakat.Lembaga ini memiliki peran dan kewenangan khusus dalam regulasi penyiaranyang diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002menyatakan bahwa KPI dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasionalyang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentinganmasyarakat serta industri penyiaran di Indonesia.Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009tentang Kelembagaan KPI, tugas KPI di bidang pengawasan isi siaran mengaturbeberapa poin sebagai berikut:a) penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;b) pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPImenyangkut isi penyiaran;c) pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, seimbang;d) menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, danapresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran;Hasil analisis isi terhadap 10 (sepuluh) kategori dalam SPS selama periode1-31 Agustus 2012 menunjukkan bahwa dalam setiap episode, Pesbukersmengandung paling sedikit tiga kategori pelanggaran terhadap SPS. Yaitupelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, pelanggaran terhadapperlindungan orang dan masyarakat tertentu, serta pelanggaran terhadappembatasan adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian.Pelanggaran lain yang ditemukan yaitu pelanggaran terhadap privasi(74,07%), pelanggaran terhadap perlindungan anak (7,40%), pelanggaran terhadaplingkungan pendidikan (3,70%), pelanggaran terhadap adegan seksualitas(55,55%), serta pelanggaran terhadap pembatasan tayangan mistik dansupranatural (3,70%). Hanya terdapat dua kategori yang tidak terdapatpelanggaran, yaitu kategori penghormatan terhadap nilai SARA serta kategoripembatasan terhadap materi rokok dan NAPZA.Hasil analisis terhadap teguran sepanjang bulan Agustus 2012, menemukanjika KPI mengeluarkan 24 peringatan, dengan perincian satu imbauan, limaperingatan tertulis, 15 (lima belas) teguran tertulis, serta tiga teguran tertuliskedua. Jenis tayangan yang memperoleh sanksi terbanyak adalah iklan (37,5%)atau sebanyak sembilan iklan, diikuti tayangan Ramadan sebesar 29,17%.Program tayangan asing berada di urutan ketiga dengan jumlah teguran sebanyaktiga acara (12,5%), program jurnalistik sebesar 8,33%. Sementara acara musikyaitu inbox, tayangan talkshow Bukan Empat Mata, dan tayangan Jendela duniamasing-masing mendapat satu buah sanksi administratif.Sebagai bentuk implementasi otoritas dalam pelaksanaan pengawasanpenyiaran di Indonesia, KPI memiliki hak untuk memberikan sanksi administratifbagi tayangan yang melanggar Standar Program Siaran. Dalam kenyataannya,fungsi pengawasan KPI terhadap materi dan substansi dari isi siaran sangatterbatas. Terlihat dari wewenang maksimal KPI yang hanya sebatas sanksipemberhentian sementara untuk pelanggaran berkaitan dengan isi siaran. Artinya,jika sebuah program siaran yang dinyatakan melanggar SPS sudah melaksanakansanksi administratif yang dikeluarkan, program tersebut bebas untuk tayang lagi.Padalah, sanksi terberat berupa penghentian sementara dijatuhkan setelah melaluibeberapa tahap, seperti teguran tertulis, peringatan tertulis pertama, sertaperingatan tertulis kedua.Di sisi lain, KPI sebenarnya memiliki wewenang untuk memberikan sanksiberupa denda, pembekuan ijin siaran, hingga pencabutan ijin siaran. Namun haltersebut hanya diberikan kepada pelanggaran yang berkaitan dengan iklan niaga.Keterbatasan inilah yang menyebabkan banyaknya program siaran merasa tidaksungkan untuk melakukan pelanggaran berulang kali. Lembaga penyiaran sepertimendapat celah untuk tetap menjalankan program siaran andalan merekameskipun telah mendapatkan sanksi berulang-ulang.Kasus ini terlihat jelas dalam tayangan Pesbukers. Meskipun teguranberulang kali diberikan, tidak membuat acara ini memperbaiki konseptayangannya. Disinilah bukti adanya dominasi faktor ekonomi dalam penyiaran -menjadikan media sebagai capitalist venture (Sudibyo, 2004:7). Iklan menjadisatu-satunya target industri televisi. Observasi yang dilakukan menemukan jikaporsi iklan dalam tayangan ini terbilang sangat besar. Selama 90 menit mengudarayang terbagi dalam empat segmen, jumlah slot iklan bisa mencapai 20 hingga 25per segmen.Jumlah slot iklan di atas belum termasuk promosi dalam bentuk productplacement. Product placement adalah jenis advertising yang menggabungkansebuah produk atau brand ke dalam sebuah film atau serial televisi (Lehu,2007:1). Penempatan product placement dalam tayangan Pesbukers terbilangcukup besar. Di setiap episode, dapat ditemukan 2 hingga 4 bentuk promosi ini.Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh tayangan Pesbukers ternyatabukan satu-satunya permasalahan yang ditemukan. Dalam kenyataannya,pelaksanaan sanksi administratif ternyata tidak benar-benar dipatuhi oleh programyang ditayangkan stasiun ANTV ini. Karena pemberhentian sementara bulan Juli2012 baru dijalankan oleh stasiun televisi ANTV pada bulan Januari 2013.Meskipun pelaksanaan sanksi berjarak sekitar 6 (enam) bulan daridikeluarkannya peraturan, pihak ANTV merasa hal tersebut merupakan sesuatuyang wajar. Grand Manager Corporate Communications ANTV, Zoraya Peruchabahkan mengatakan jika selama ini pihaknya selalu mematuhi peraturan KPItentang SPS. (Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2013/01/04/533/741594/antv-stop-tayangkan-pesbukers-mulai-besok diakses pada 3Mei 2013 pukul 11.03).Disamping pelaksanaan sanksi administratif yang molor selama 6 bulan,penelitian ini juga menemukan bentuk inkonsistensi KPI terhadap pemberiansanksi terhadap beberapa tayangan. Selama bulan Agustus 2012 ditemukanbeberapa teguran terhadap acara dengan pelanggaran yang identik denganpelanggaran Pesbukers. Namun, tidak ditemukan satu pun teguran terhadaptayangan yang diproduksi Ekomando selama periode tersebut.PENUTUPIndustri televisi dikenal sebagai industri yang mengutamakan pasar danrating. Kenyataan ini menggiring kepada pemikiran yang menganggap iklansebagai „Tuhan‟ bagi bisnis tersebut. Karena orientasinya hanya pada keuntunganekonomis, banyak tayangan yang pada akhirnya mengesampingkan nilai dannorma yang dianut dalam masyarakat.Selama ini media massa dikenal memiliki pengaruh besar dalamkehidupan bermasyarakat. Ironisnya, kepentingan pemilik modal memaksa mediauntuk mengabaikan sistem dan tatanan sosial, dan beralih kepada kepentingansegelintir pihak yang hanya berharap memperoleh untung besar. Standar ProgramSiaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan duniapenyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan terhadap tayangan Pesbukers,terlihat bahwa penerapan SPS dalam acara ini masih rendah. Kesimpulan inidiambil karena dalam setiap episode-nya, Olga dkk minimal melakukan tiga jenispelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap norma kesopanandan kesusilaan, pelanggaran terhadap perlindungan orang tertentu, sertapelanggaran terhadap adegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian.Berdasarkan fakta tersebut, penulis merumuskan beberapa saran gunaperbaikan dalam dunia penyiaran tanah air. Saran pertama adalah menggantisanksi pemberhentian sementara dengan denda administratif. Sanksi ini berlakubagi program siaran yang telah memperoleh lebih dari dua kali teguran dalamjangka satu tahun. Pemberian denda ini lebih kepada jalan tengah bagi programsiaran “bandel” yang tidak mungkin merelakan programnya diberhentikan secarapermanen, namun akan cukup memberikan efek jera karena pihak pemilik modaldiwajibkan mengeluarkan sejumlah materi tertentu.Disamping sanksi denda, pemerintah sebaiknya memberikan otoritaspenuh bagi KPI untuk memberhentikan secara permanen program siaran yangmemperoleh lebih dari 1.000 (seribu) aduan masyarakat. Sejauh ini programyang memperoleh banyak complain dari pemirsa hanya diberikan sanksi berupateguran dan peringatan. Padahal banyaknya keluhan yang masuk merupakanindikasi jika masyarakat tidak nyaman dengan tayangan tersebut. Dengan adanyarevisi pada poin ini, KPI akan lebih leluasa dalam menjalankan fungsinya dalamrangka menjamin khalayak memperoleh tontonan yang layak dan berkualitas.Saran terakhir adalah mendirikan LSM yang berfungsi sebagai „mediawatch’ atau pengawas penyiaran, yang mampu berperan aktif dari dua sisi.Disamping mengawasi konten penyiaran, lembaga ini juga sekaligus mengawasiKPI dalam pelaksanaan perannya. Dengan keberadaan lembaga ini, KPI akanmerasa termotivasi sehingga dapat melaksanakan peran dengan maksimal.DAFTAR PUSTAKADahlan, M. Alwi. 2008. Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia. Jakarta:Kompas Media NusantaraLehu, Jean-marc. 2007. Branded Entertainment Product Placement & BrandStrategy in the Entertainment Busuness . London: MPG BooksMorissan. 2004. Jurnalistik Televisi Mutakhir. Bogor: Ghalia IndonesiaSudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LkiS.Surbakti, EB. 2008. Awas Tayangan Televisi – Tayangan Misteri dan KekerasanMengancam Anak Anda. Jakarta: Elex Media KomputindoWahidin, Samsul dkk. 2006. Filter Komunikasi Media Elektronika. Yogyakarta:Pustaka PelajarSumber Undang-undang dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia. 2002. Undang-undang-undang Nomor 32 Tahun 2002Tentang Penyiaran. JakartaRepublik Indonesia. 2012. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor01/P/KPI/05/2009 Tentang Kelembagaan KPI. JakartaSumber InternetDhanang Setyana. 2012. KPID Jateng: 30% Siaran TV – Radio BermuatanPornografi. Dalam http://tvku.tv/v2010b/index.php? page=stream&id=4883 diakses pada 27 Juni 2012Edi Hidayat. 2013. ANTV Stop Tayangkan Pesbukers Mulai Besok. Dalamhttp://celebrity.okezone.com/read/2013/ 01/04/533/741594/antv-stoptayangkan-pesbukers-mulai-besok diakses pada 3 Mei 2013
Manajemen Konflik dan Negosiasi Wajah dalam Budaya Kolektivistik (Konflik Pembangunan Bandara di Kulon Progo) Yuni Pamungkas, Anjar Mukti; Rahardjo, Turnomo; Dwiningtyas, Hapsari; Pradekso, Tandiyo
Interaksi Online Vol 4, No 1: Januari 2016
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.052 KB)

Abstract

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, pembangunan yang ada di daerah menyebabkan konflik dengan masyarakat daerah tersebut, contohnya yaitu konflik pembangunan bandara internasional Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik, kendala untuk mengurangi konflik dan manajeman konflik.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan paradigma intrepretif. Cara pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Face Negotiation Theory dan Standpoint Theory.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemicu konflik yaitu program pembangunan bandara, perbedaan pandangan antara dua kubu, adanya provokator dan anggapan bahwa pembangunan menyengsarakan kehidupan. Kendala dalam mengurangi konflik yaitu perbedaan pandangan antarkubu, adanya provokator dan anggapan pembangunan menyengsarakan kehidupan.Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat pro pembangunan yang memiliki kekuasaan melakukan intimidasi kepada masyarakat kontra yang tidak memiliki kekuasaan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi konflik melalui penghindaran (avoiding) dan pengungkapan emosi (emotional expression). Perlu dilengkapi dengan bantuan pihak ketiga (third party help) untuk mengurangi konflik di masyarakat.
KEBERADAAN PROGRAM SIARAN LOKAL DI TELEVISI BERJARINGAN (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEDIA TERHADAP PROTV) Hari Putri, Eva Ratna; Rahardjo, Turnomo; Lukmantoro, Triyono; Yulianto, Much.
Interaksi Online Vol 2, No 4: Oktober 2014
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.702 KB)

Abstract

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan kebijakan media yang memuat mengenai Sistem Siaran Jaringan (SSJ). Undang-undang penyiaran tersebut mengamanatkan bahwa televisi swasta yang mengudara secara nasional wajib mendirikan badan hukum baru, melepas stasiun relai, melepas saham secara bertahap serta pancaran siaran tidak boleh dilakukan dengan pancaran siaran relai. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antarlembaga penyiaran. Salah satu televisi lokal di Semarang yang bergabung dengan Sistem Stasiun Jaringan yaitu PROTV yang berjaringan dengan SINDO TV. Kebijakan ini lahir dengan semangat diversity of content (keberagaman isi) dan diversity of ownership (keberagaman pemilik), yang menjelaskan bahwa semakin beragam isi siaran dan semakin beragam distribusi kepemilikan media maka ranah penyiaran akan semakin demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kebijakan sistem stasiun jaringan dan keberadaan program siaran lokal di PROTV.Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi sistem stasiun jaringan di PROTV sebagai anggota jaringan SINDOTV belum berjalan dengan ideal. Faktor kepemilikan menyebabkan adanya dominasi kekuasaan dari pemilik modal melalui berbagai keputusan yang memengaruhi keberadaan program siaran lokal. Terjadi pengurangan slot time bagi program siaran lokal dan pergeseran prime time program siaran lokal di PROTV. Kata kunci: sistem stasiun jaringan, program siaran lokal, keberagaman
The social harmony of local religious groups Sulistyani, Hapsari Dwiningtyas; Rahardjo, Turnomo; Rahmiaji, Lintang Ratri
Informasi Vol 50, No 1 (2020): Informasi
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/informasi.v50i1.30169

Abstract

As a multicultural nation, minority groups are embedded in the discourse of nationality and social harmony in Indonesia. The term social harmony signifies that each race, ethnicity, or religion must be placed in an equal standing/position. The research focuses on understanding the identity negotiation strategies, in establishing the social harmony, that are used by adherents of local religions which are considered minorities in a community where the majority of people believe in formal religions. This study uses the Co-Cultural Theory and employs a phenomenology research method to explores the way in which co-cultural groups' members negotiate their cultural differences with the members of dominant groups. The groups that are chosen as the subject of this research are the religious groups that live in a relatively supportive community (Kawruh Jiwa) and the group that has experienced numerous clashes with other groups in the region (Sapta Darma). The result of the research indicates that communication strategies used by local religious believer groups in establishing social harmony are: educating others, self-censoring, and bargaining. Those three communication strategies create different co-cultural positions. Educating others creates an accommodation position, self-censoring produces surface assimilation, and bargaining strategy generates a situation where marginal groups are in a partial separation.Sebagai negara multikultural, kelompok minoritas berada dalam wacana kebangsaan dan keharmonisan sosial di Indonesia. Istilah harmoni sosial menandakan bahwa setiap ras, etnis, atau agama harus ditempatkan dalam posisi/kedudukan yang sama. Penelitian berfokus pada pemahaman strategi negosiasi identitas, dalam membangun sosial harmoni, yang digunakan oleh penganut agama lokal yang dianggap minoritas dalam sebuah komunitas di mana mayoritas orang percaya pada agama formal. Penelitian ini menggunakan teori co-cultural dan menggunakan metode penelitian fenomenologi untuk mengeksplorasi cara anggota kelompok budaya yang berbeda menegosiasikan perbedaan budaya mereka dengan anggota kelompok dominan. Kelompok-kelompok yang dipilih sebagai subjek penelitian ini adalah kelompok agama yang hidup dalam komunitas yang relatif mendukung (Kawruh Jiwa) dan kelompok yang telah mengalami banyak bentrokan dengan kelompok lain di wilayah tersebut (Sapta Dharma). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh kelompok penganut agama setempat dalam membangun kerukunan sosial adalah: mendidik yang lain, menyensor diri sendiri, dan tawar menawar. Ketiga strategi komunikasi itu tercipta posisi co-cultural yang berbeda. Mendidik orang lain menciptakan posisi akomodasi, swasensor menghasilkan asimilasi permukaan, dan strategi perundingan menghasilkan situasi di mana kelompok marginal berada dalam pemisahan parsial.
Negosiasi Identitas Etnis Lampung dalam Upaya Mempertahankan Bahasa Lampung sebagai Identitas Budaya Afri Setya, Rega; Rahardjo, Turnomo
Interaksi Online Vol 8, No 4: Oktober 2020
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahasa Lampung as a cultural identity is facing the threat of extinction which is marked by the infrequent use of the language in its own land, that is Lampung Province. The use of Bahasa Lampung was cut off in the older generation, while the younger generations have begun to leave the use of Bahasa Lampung. In addition, the cultural heterogeneity that exists in Lampung Province makes the use of Bahasa Indonesia becomes a solution so the communications among different ethnics may happen. This has made the use of the national language increases, while the use of Bahasa Lampung is abandoned. However, in the midst of the extinction threat to Bahasa Lampung, there are areas such as Pardasuka that still maintain the use of Bahasa Lampung. The use of Bahasa Lampung is maintained by children and adults.This study aims to describe the identity negotiation of Lampungese ethnic in the effort of maintaining Bahasa Lampung as a cultural identity. This study also aims to describe the perceptions of the non-Lampung ethnic community about the identity negotiation of Lampungese Ethnic in the effort of maintaining Bahasa Lampung as a cultural identity. This study is a qualitative research that uses a constructivism paradigm with a phenomenological approach. The theory used in this research is the Identity Negotiation Theory by Stella Ting-Toomey. The results of this study were obtained through in-depth interviews to 6 informants, consisting of 3 Lampungese ethnic informants and 3 non-Lampung ethnic informants. In addition, the research results were also obtained from direct observation activities conducted by researcher at the research location, which is Pardasuka.The results showed that the identity negotiation of Lampungese Ethnic is carried out in four forms. First, the formation of identity in the family environment carried out by parents to their children. Second, the application of social punishment in the community by giving some humiliations and an exclusion for anyone who leaves the use of Bahasa Lampung. Third, the application of symbolic efforts, such as giving cultural titles and using Bahasa Lampung as signs in public facilities. Fourth, organizing cultural themed events which display literatures of Bahasa Lampung such as rhymes and poetry. On the other hand, the non-Lampung ethnic groups as immigrants show several forms of response to the efforts of Identity Negotiation of Lampungese Ethnic as an accommodation effort. One of the efforts is done by doing an assimilation to accept all Lampungese cultural identities, especially Bahasa Lampung and eliminating the identity of their origin ethnic. In addition, some of the immigrants also carry out an acculturation effort by obtaining some aspects of cultural identity, especially Bahasa Lampung without eliminating the identity of their origin ethnic. In the assimilation and acculturation efforts, non-Lampungese ethnics as migrants try to mingle with Lampungese ethnic society to acquire Bahasa Lampung as a cultural identity.
Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Komunikasi Dan Konsep Diri Dengan Kemampuan Penyesuaian Diri ., Muchibuddin; Rahardjo, Turnomo
Interaksi Online Vol 9, No 2: April 2021
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adjustment is an important thing for every individual, including a student. Student data from the Nurul Hikmah Islamic Boarding School (PPMNH) shows that there are students who leave before completing their education at the pesantren. This is due to the low adjustment ability of PPMNH students. This study aims to determine the relationship between the level of communication anxiety and self-concept with the students’ adaptability. This research uses quantitative methods. The population of this study were students of the PPMNH in 2019. The sample was determined using a random sampling technique and a total sample of 98 people was obtained. The theories used in this study are Uncertainty Reduction Theory (URT) and Anxiety Uncertainty Management (AUM) Theory. The results show that the level of communication apprehension has negative correlation with students’ adapability and self-concept has positive correlation with students’ adaptability. Student’s adaptability will increases when the level of communication apprehension is lower and self-concept is higher.
Pemeliharaan Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua Berstatus Narapidana Di Dalam Lapas Sahfitri, Dwina; Rahardjo, Turnomo
Interaksi Online Vol 9, No 1: Januari 2021
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Family communication can be changed when one family member, such as parents, either father or mother, is involved in a criminal case and goes to the Correctional Institution. The background of the study is the problems experienced by the prisoners' family that have an obstacle in communicating between parents and children with the limited communication facilities, and the negative impacts of parents' detention towards children. This study aims to give a reference from experience in relationship maintenance between children and parents with prisoners status in the Correctional Institution using the interpretive paradigm and a phenomenological approach. The data collection technique used was an in-depth interview. The theory used in this study was the Relationship Maintenance Theory. The results of the study reveal that in this case, parents have a strategy in having relationship maintenance by emphasizing on fun interaction strategy, guaranteed commitment, mutual support, affection, and good conflict management. The intensity of communication conducted by the prisoners and children is relatively low, but the prisoners realize the importance of maintaining communication quality. The openness conducted by the parents is limited to criminal cases and try to protect the child's feeling by making a positive atmosphere during the interaction. Parents build perceptions for their children to accept the cases. The children prove that parents' criminal cases do not impact education by giving support and affection to the parents while serving a detention period in the Correctional Institution. The children try to understand the conditions between parents, so the relationship is stable and maintained.
Akomodasi Komunikasi dalam Komunikasi Antarbudaya antara Stranger dengan Host Culture (Etnis Jawa dengan Etnis Kutai) Fitria Mahdiyyani, Anisah; Rahardjo, Turnomo; Sunarto, Sunarto
Interaksi Online Vol 9, No 4: Oktober 2021
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

When Javanese ethnic (stranger) enters a new area with their original culture and dealing with a Kutai ethnic (host culture) who has a different culture, intercultural communication is established. However, these differences in cultural values and norms can trigger various problems and trigger ineffective communication due to lack of knowledge and lack of cultural understanding of each other. The purpose of this study is to know the description of the experience of inter-ethnic interaction and communication accommodation strategies carried out by Javanese and Kutai ethnic groups. The theories used are Communication Accommodation and Interaction Adaptation Theory. This research is a descriptive study with a case study approach to look at the case deeply and examine the experience of informants related to a phenomenon experienced with accommodation communication as a main focus. In this study, in-depth interview was used to three native Javanese (strangers) and three native Kutai ethnic (host culture) The study’s findings reveal that there is communication accommodation process between Javanese and Kutai ethnicities that does not always go without obstacles. The obstacles encountered in this study can be seen in terms of language, speech style, and habits. Afterwards, the majority of informants use a convergence strategy as a form of effort for the social interest, bridging cultural differences, and the desire to blend in with each other by negating their original cultural identity. Each individual also has stages of interacting and efforts to minimize misunderstandings when adapting in various ways.
PENGELOLAAN KECEMASAN DAN KETIDAKPASTIAN DI KALANGAN PENGUNGSI PBB DI SEMARANG Andrio, Bimo; Rahardjo, Turnomo; Dwiningtyas Sulistyani, Hapsari
Interaksi Online Vol 10, No 1: Januari 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main goal of this study is to describe the anxiety and uncertainty management of refugees in Semarang. The research dive deeper into understanding and describing the communication anxiety and uncertainty faces by asylum seekers in Semarang and their struggle to manage it during their interval time for the asylum opportunities. The result of the study itself shows how the anxiety cause by dangerous is their migration journey and their living condition in Indonesia. With limited chance to form an effective communicate with the responsible immigration and United Nations representatives, the asylum seeker force to cope with current and very underwhelming living condition as well as limited access to public service without any meaningful solution or any communications process. There are also evidence of the how the refugees trying to make sense of the situation and starting to open them self to the local in order to reduce their anxiety. It is also worth to mention, even in the limited chance to make any impactful interaction with the IOM in Indonesia, the refugees found ways to extract information about their asylum status in which lower their feeling of uncertainty during this trying time.
The Disabled People Virtual Communities in Social Media from The Perspective of Public Sphere Theory Nurul Hasfi; Turnomo Rahardjo
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol 4, No 2 (2019): December 2019 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.858 KB) | DOI: 10.25008/jkiski.v4i2.327

Abstract

Many researches view the internet as a  virtual public sphere or forum potential that provides a space for minority groups to voice their opinions.  This article identifies the role of social media in creating political public sphere for voters with disabilities in Indonesia during Presidential Election in 2019. By applying the normative values provided by Public Sphere Theory and Sphere Public Subaltern Theory, this article determines various potentials as well as stumbling blocks of the internet as a virtual public sphere for internet users.  Virtual ethnography method is used to determine the identity of virtual communities of disabled people on three most active social media platforms in Indonesia, namely Instagram, Facebook and Twitter. Virtual Ethnography enables researchers to conduct an online observation on virtual communities three months prior to  the 2019 Presidential Election. The data findings help the researchers draw conclusion  that social media has technically advocated the endeavor of the disabled people’s political rights equality, proven by the existence of disabled people’s virtual communities and the narratives of struggle for their political rights equality. However, the data has shown an inadequacy of disabled people’s virtual community to create dynamic inter-activities between its members  as this community has not been able to reflect a public sphere that is able to build public opinion  which  effectively influences public policy.
Co-Authors ., Muchibuddin Abdul Malik, Aminullah Adhi Wiryawan, Yudho Adi Nugroho Adi Nugroho Adi Nugroho Adi Saputro, Topo Adinda, Sarah ADITYA FAHMI NURWAHID Adiyatma, Irfandhika Afri Setya, Rega Agus Naryoso Aisyah Monicaningsih Aisyah Nadhilah Arsyi Malik Aisyah Nur Iswahyudi, Farah Ajeng Gendari Sayang Aji Kurniawan Ade Purwanto Alif Hibatullah Alifati Hanifah Almanda Prinarenti, Aurelia Amelia Monica Amida Yusriana Andrio, Bimo Anindhita Puspasari Anjar Mukti Yuni Pamungkas, Anjar Mukti Annie Renata Siagian Annisa Widya Paramitha Annisa Zetta Afiatni Aprilla Agung Yunarto Arif Andhika, Wisnu Arlinda Nurul Nugraharini Asri Rachmah Mentari Asteria Agustin Asyhab Arno Wijaya Aurisa Hangesti Putri Avianto Aryo Wicaksono Ayu Lestari, Mega Ayu Permata Sari Ayudia Putri, Rakhma Azif, Zahra Bayu Hastinoto Prawirodigdo Bayu Widagdo, Muhammad Bening Shabilla Utami Bonaventura Paskaris Kusuma Aji Brillian Barro Vither Conny Brilliant Dwikananda, Kartika Dalil, Firas Dea Dwidinda Lutfi Desastri Ahda Ramadhan, Pimpi Destika Fajarsylva Anggraini Devi Pranasningtias Indriani DEWI IRAWATI Dhyah Shanti Nur Kartika Dimas Obwid Robertus Belarmino Malau Dinaharilala Olivia, Randrianarison Dini Tiara I Dipa Wirayatama Diva Sinar Rembulan Dizafia Zafira Mayyasya Djoko Setyabudi DONNA RADITA MERITSEBA DR Sunarto Dr. Sunarto Dra Taufik Spurihartini Dwi Amanda, Visca Dyah Woro Anggraeni Elbert Adinugraha Christianto, Anthony Elvina Ghozali Erva Maulita Eva Ratna Hari Putri Fariz Dewanto Fatia Maharani Fauzi, Aldi Febrian Aditya Putra Fitria Mahdiyyani, Anisah Fitria Purnama Sari Fransiska Indria Widiasari Gatikasari Mujiastuti Geta Ariesta Herdini Gilang Maher Pradana Gusti Purbo Darpitojati Handono Priambodo, Handono Hapsari Dwiningtyas Hapsari Dwiningtyas Hapsari Dwiningtyas Sulistyani Hasibuan, Anra Muliasih Sah Bakti Hedi Pudjo Santosa Hedi Pudjo Santosa Himawan, Hilmi Ika Adelia Iswari Ilham Prasetyo Indra Bagus Kurniawan Irfan Zuldi Isabela Laras Anindyo Isti Murfia Jenny Putri Avianti Jonathan Dio Sadewo Joyo NS Gono Joyo Nur Suryanto Gono Kania Azzahra Wibowo Kania Salsabila Putri Rachmadi Karina Puspadiati Kevin Purba Khurrosidah, Sela Kusuma, Ivana Lintang Ratri Rahmiaji Lintang Ratri Rahmiaji Lucia Eka Pravitasari M Bayu Widagdo Maharani Easter Makarim, Nabil Marlia Rahma Diani Marshya Camillia Ariej Martha Caesarin Putri Yulinta Martina Aurelia Carissa Maulana Khalidin . Maulana Ocky Adhicondro Meidiza Firda Mapikawanti Miftakhul Noor Alfiana Mirtsa Zahara Hadi Monica Hayunindya Patria Paramesthi Much Yulianto Much. Yulianto MUCHAMAD MACHBUB LUTFI Muh. Medriansyah Putra Kartika Muhammad Bayu Widagdo Muhammad Reza Mardiansyah Muhammad Syamsul Hidayat Mujahidah Amirotun Nisa Nadhila Prisca Anjani M Nadif Rizqulloh, Muhammad Nadila Opi Prathita Sari Naga Mulia, Wim Naomi Uli Quanti Siahaan Narayani Aberdeen, Avi Nastiti Laksmita Adi Nikolas Prima Ginting NIKOLAUS AGENG PRATHAMA NOVI ADI PUSPITANINGRUM Nur Rahmi, Faurina Nur Suryanto Gono, Joyo Nurist Surayya Ulfa Nuriyatul Lailiyah Nurrist Surayya Ulfa Nurul Athira Yahya Nurul Hasfi Nurul Hikmah Octaviani, Averina Olina Hartani Muliani Gultom Osa Patra Rikastana Pandu Hidayat Paskah M Pakpahan Pratiwi, Silvi Primada Qurrota Ayun Puspita Dea Chantika Qonita Andini, Annisa Qury Aini R. Milwanda Nadika S. Restu Ayu Mumpuni, Restu Ayu Rezeki Amalia, Annisa Ricki Apriliono Rifki Nur Pratiwi Rindiana Kiswari Rizki Fajar Bagaskoro, Sektianto Rizki Kurnia Yuniasti ROBBIANTO ROBBIANTO Rosa Humaira, Almira Rossa Oktaviyani S Rouli Manalu Sabda Nugraha, Detrina Sahfitri, Dwina Salsabila Putri Wasesa, Meidyana Salshabila Putri Persada Sarah Indah Putri Sasaningtawang, Bening Saviera Maharani Doniyar Sefti Diona Sari Sessy Refi Sanina Shafa Amanda, Karina Shafira Inas Nurina Silas Hamenyimana Sony Kusuma Anugerah Sri Budi Lestari Sri Budi Lestari Sri Devi Valentina Simamora Devi Valentina Simamora Sri Nofidiyahwati Sri Widowati Herieningsih Sri Widowati Herieningsih Sunarto Sunarto Suryanto Gono, Joyo Nur Tandiyo Pradekso Tansha Nastiti, Talitha Taufik Suprihartini Taufik Suprihartini . Taufik Suprihatini Taufik Suprihatini Theresia Karo Karo Tiara Astra Parahita Tiara Ayu Raharjo Tri Yoga Adibtya Tama Trinata Anggarwati, Bunga Triyono Lukmantoro Triyono Lukmantoro Triyono Lukmantoro Triyono Lukmantoro Triyono Lukmantoro . Viviana Ardine Mutiara K F Wahyu Satria Utama, Wahyu Satria Widya Nur Hidayati Wiwid Noor Rakhmad Wuriani, Wuriani Yanuar Luqman Yenny Puspasari Yenny Puspitasari Yobelta Kristi Ayuningtyas Yoga Yuniadi Yolanda Audrey Yuanita Putri Melati Yuliana Harianja Yusriana, Amida