Claim Missing Document
Check
Articles

Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 Zukmadianty Putri, Rizki; Muchid, Muchid; Zulkarnain, Zulkarnain
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i6.1405

Abstract

Latar Belakang: Sumber daya kelautan Indonesia yang luas memiliki potensi tinggi di sektor perikanan, yang dapat memberikan nilai ekonomi dan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau, khususnya nelayan. Untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan pendapatan negara dan mencapai kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan pemerintah dalam pemberantasan kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau pada tahun 2021-2022. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. metode penelitian yang penulis rujuk adalah metode wawancara kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertutup kepada subjek penelitian dengan sifat wawancara informal, semi-terstruktur, sehingga dapat menghasilkan banyak data yang kemudian dapat penulis pilah untuk penyelesaian penelitian mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan kegiatan illegal fishing ini Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan, seperti meningkatkan patroli, koordinasi antara instansi terkait, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku penangkapan ikan ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persistensi praktik penangkapan ikan ilegal. Kesimpulan: Pemerintah perlu terus memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan kapasitas personel pengawas, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.  
PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI TANJAK POLRESTA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022 Nugroho, Anong Tri Cahyo; ', Muchid
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11: Edisi I Januari - Juni 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background to writing this thesis was the limited funds owned by the Pekanbaru City Police, meaning that this application could not be accessed by the entire Smartphone user community. There is a lack of ongoing socialization and education from the Pekanbaru City Police regarding the climbing application to the people of Pekanbaru City and about how to use the application. The purpose of this thesis research is to determine the implementation of E-government through the Tanjak Polresta application in Pekanbaru City in 2021-2022 and the factors inhibiting the implementation of E-government through the Tanjak Polresta application in Pekanbaru City in 2021-2022. The researcher used the research approach used was a descriptive-qualitative research approach. The location of this research was carried out in the Pekanbaru City area. With the types and sources of data in this research, primary data is in the form of interviews and observations conducted by researchers and secondary data is supporting data from the main data, namely the Pekanbaru City Profile, Pekanbaru Police Profile, and Information about the Tanjak Polresta Application. Data collection techniques use interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of e-government through the Tanjak Polresta application in the city of Pekanbaru in 2021-2022 looks quite good as seen from the support, the existence of support from the government such as facilities and infrastructure and competent officers and their support. from society. Capacity: The physical condition of the infrastructure of the Pekanbaru City Police requires maintenance so that existing facilities do not quickly become damaged. Value (Benefits), Implementation of e-government through the Tanjak Polresta application in the city of Pekanbaru in 2021-2022 is that it can make it easier for people to find traffic information. Meanwhile, the inhibiting factors consist of Support (Support) seen in terms of HR or Human Resources, Capacity (Capacity) seen in terms of indications that several facilities and infrastructure are starting to deteriorate and Value (Benefits) seen in terms of lack of socialization and promotion from the Police . Keywords: Implementation, E-Government, and Tanjak Application
PERENCANAAN PARTISIPATIF DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN MANDAU PASCA PEMEKARAN TAHUN 2015 Khairani, Sarah; ", Muchid
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5: Edisi I Januari - Juni 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Planning is a requirement for the implementation of good development, which the involvement of the society is very important in development planning in order the result of the policy will be appropriate on target. Development planning is arranged participatoryly is a plan that involve the society. Deliberation of development planning is one of public vehicle to optimize the utilization of society participation in the planning arrangement. However, in the process of participatory planning there are several phenomena namely the implementation of development Tambusai Batang Dui Village is not in accordance with existing planning and development is not in accordance with the standards of eligibility has been established.The purpose of the research is first to know the participatory planning of Tambusai Batang Dui Village and also the factors influencing the participatory planning. This research uses the theory of Participatory Planning. The approach used in this research is qualitative approach. Type of research data is primary data and secondary data. Technique of collecting data in this research is documentation, interview, and questionnaire. Analysis technical of data used is descriptive qualitative data analysis.The results of this study indicate that the participatory planning process is less than the maximum can be seen from the participatory planning processes Tambusai Batang Dui Village are investigation, formularization problem, support identification from the society , the purpose formularization, detailed steps, and designing budgets that are not fully participatory. There are several factors that influence the participation of the society, namely awareness and willingness of society, education, income, leadership of village government and facilities.Keywords: planning, participatory planning
Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 – 2022 Refaldo Asta; Muchid Muchid; Auradian Marta
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5152

Abstract

Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis problematika terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta juga menemukan solusi agar tugas dan wewenang yang diberikan kepada Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat bisa terlaksana secara maksimal. Sedangkan untuk menganalisis lebih mendalam digunakan teori George C. Edward III mengenai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang yang terdiri dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan faktor birokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif serta jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, dokumentasi, dan peninjauan literatur. Lokasi penelitian utama di Pemerintah Provinsi Riau, kemudian Kantor Wilayah Hukum Riau dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kuantan Singingi sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat terbagi menjadi 5 (lima) bidang yaitu bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pada setiap bidang dimaksud terdapat berbagai macam persoalan yang dihadapi. Kemudian kendala dominan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terdapat pada faktor sumber daya yaitu keterbatasan anggaran dan kapabilitas aktor pelaksana, disposisi berkaitan dengan lemahnya komitmen pemerintah, dan permasalahan alur birokrasi. Sedangkan faktor komunikasi telah terlaksana dengan baik tanpa kendala signifikan.
THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION POLICY ON THE EMPOWERMENT OF THE CREATIVE ECONOMY IN THE TRADITIONAL MALAY FOOD CULINARY SECTOR IN PEKANBARU CITY Achmad Fauzi; Seno Andri; Muchid Albintani; Febri Yuliani
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 4 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i4.3211

Abstract

The creative economy of the traditional Malay food culinary sector has strategic potential in improving the regional economy and preserving local culture in Pekanbaru City. However, the challenges in developing this sector require the support of targeted innovation policies. This study aims to analyze the effect of the implementation of regional innovation policies on the empowerment of the creative economy of the traditional Malay food culinary sector in Pekanbaru City. The research method uses a quantitative approach with an explanatory research design. The population of the study was traditional Malay food culinary entrepreneurs in Pekanbaru City, with a sample of 150 respondents selected using purposive sampling techniques. Data collection was carried out through structured questionnaires and in-depth interviews. Data analysis used Structural Equation Modeling (SEM) with the help of SmartPLS software. Independent variables include MSME development policies, marketing digitalization programs, production technology assistance, training and certification, and access to microfinance. Dependent variables include increased business turnover, market expansion, product innovation, labor absorption, and business sustainability. The results of the study indicate that the implementation of regional innovation policies has a positive and significant effect on the empowerment of the creative economy of the traditional Malay culinary sector. The marketing digitalization program has the most dominant influence, followed by microfinance access policies and production technology assistance. This research provides a theoretical contribution in the form of a creative economic empowerment model based on local wisdom and practically produces policy recommendations for optimizing regional innovation programs in developing the traditional culinary sector.
Malay Traditional Institution and The Traditional Dress Policy in Public Spaces Mhd. Rafi; Sujianto; Albintani, Muchid; Asriwandari, Hesty
Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/mirshus.v6i1.154

Abstract

This article aims to analyze the dynamics of the implementation of the Malay fashion preservation policy as a strategy for maintaining cultural identity in Riau Province, as well as to evaluate the strategic role of the Riau Malay Traditional Institution (LAM Riau) in regional cultural governance. This research method uses a qualitative approach with a descriptive design. Data collection was conducted through a documentation study of various cultural policies in Riau Province and in-depth interviews with key informants determined through a purposive sampling technique with 11 respondents with the criteria of inherent authority, cultural actors and key stakeholders in cultural policy in Riau Province. The results of the study indicate that the implementation of the traditional fashion policy has been dominantly internalized in the government bureaucratic system, but its manifestation in the public sphere is still symbolic-administrative and has experienced a reduction in philosophical meaning. LAM Riau plays a central role as a government partner and guardian of values ​​to ensure that modernization does not erode traditional norms. The main challenges faced include the distortion of the younger generation's understanding of dress ethics and the hegemony of popular culture.
Thematic Development Trends in Government Bureaucracy Research: A Bibliometric Analysis Based on Global Databases M. Rafi; Muchid Albintani; Ardiansyah Ardiansyah; Al Fauzi Rahmat; Alam Mahadika
Government & Resilience Vol. 4 No. 1 (2026): Government & Resilience (April 2026)
Publisher : Dealings Foundation Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62503/gr.v4i1.49

Abstract

The gap and limited global references in interpreting government bureaucracy (GB) studies have underpinned the urgency of this study. The purpose of this study is to identify thematic development trends in articles on government bureaucracy (GB). Through bibliometric analysis using the R Studio package Biblioshiny, this literature review examines articles on GB from 2016 to 2025. Using data from 109 journal articles retrieved from the Scopus database and focusing on subject trends, co-occurrence, thematic evolution, and international collaboration networks. The results of the study indicate that the development of government bureaucracy (GB) research themes reflects the changing circumstances that initially were mostly conducted at the national and international government levels, continuing to spread to local governments with the main subject keywords including bureaucracy, corruption, government bureaucracy, international development, and local government as rapidly growing topics in the study of GB. In addition, this study still has limitations because it only examines English-language publications from the last ten years on social science subjects and Scopus databases. The researcher recommends a more comprehensive data coverage, scope, and various other languages to emphasize the need for increased attention to the study of GB. 
Governance for Sexual Bullying Prevention among Students with Special Needs in Pekanbaru Special Schools Achmad Fauzi; Seno Andri; Muchid Albintani; Febri Yuliani
PAEDAGOGIA Vol 28, No 3 (2025): PAEDAGOGIA Jilid 28 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/paedagogia.v28i3.108333

Abstract

Students with Special Needs are a vulnerable group with a high risk of experiencing sexual bullying in educational environments. Special Schools in Pekanbaru City face challenges in preventing and handling cases of sexual bullying against students with special needs due to limitations in integrated governance systems. This study aims to analyze the implementation of anti-sexual bullying governance and design an effective networking governance model for protecting students with special needs in Special Schools throughout Pekanbaru City. A qualitative approach using the case study method was conducted across all Special Schools in Pekanbaru, involving in-depth interviews with principals, teachers, parents, and related stakeholders. Policy document analysis and school environment observations were also conducted to obtain comprehensive data. The research findings indicate that anti-sexual bullying governance in Pekanbaru Special Schools remains partial and not yet integrated among stakeholders. A networking governance model is needed that involves systematic collaboration between schools, families, education departments, child protection institutions, and communities. This model includes early detection systems, safe reporting mechanisms, victim assistance, and sustainable prevention programs. The implementation of networking governance is expected to create a safe and protective learning environment for students with special needs, while strengthening institutional capacity in preventing sexual bullying.
Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Level Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri Di Pulau Bengkalis Muchid Muchid; Adianto; Indry; Ayu Tri Utami
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vnm54w72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan pendidikan gratis pada tingkat Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dengan fokus pada faktor pendukung, penghambat, serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen kebijakan. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung cukup efektif ditandai dengan meningkatnya akses pendidikan dan berkurangnya beban biaya bagi siswa, namun dinamika pelaksanaan masih dipengaruhi oleh ketidaksesuaian alokasi anggaran, keterbatasan sarana pendukung, serta variasi kapasitas manajerial sekolah. Disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, ketepatan pendanaan, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM KEBIJAKAN JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU Irda Desbanita; Muchid Muchid; Auradian Marta
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2434-2441

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tata kelola jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru yang belum terlaksana dengan baik. Naiknya tarif parkir mengakibatkan semakin meningkatnya juru parkir di berbagai titik di Kota Pekanbaru. Kemudian kenaikan ini juga mendapat penolakan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir. Kenaikan tarif ini juga tidak dibarengi dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan. Selain pelayanan dan kebocoran karcis, tidak lengkapnya atribut yang dipakai juru parkir juga menjadi masalah. Dengan semakin kompleksnya permasalahan parkir di atas, maka sangat diperlukan sinergitas atau kerja sama antara 3 domain penting yaitu antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi dan yang paling penting adalah masyarakat sebagai subjek dan obyek dari pemerintah dan swasta. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Governance menurut Sedarmayanti dengan prinsip-prinsip dasar yaitu:  Demokratis, Adil, Rule of Law, Partisipatif, Kemitraan. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan data visual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan dalam kebijakan jasa layanan parkir Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari belum terpenuhinya kelima prinsip yang harus ada dalam governance, yaitu demokratis, adil, rule of law, partisipatif, kemitraan. Serta adanya faktor pengahambat yang mempengaruhi tata kelola jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, seperti faktor kualitas sumber daya manusia, minimnya partisipatif masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran, serta faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Co-Authors ', Erman ', Ishak AA Sudharmawan, AA ACHMAD FAUZI Achmad Fauzi Achmad Fauzi Ade Agus Hartanto Adianto Adianto Agus Susanto Agus Susanto Ahmad, Zakly Hanafi Akbar, Hapis Al Fauzi Rahmat Alam Mahadika Alex Sugara Ali Yusri Aloysius Wisely Simanjuntak Ambar Setiyani Amrizal Achmad Andini, Mutiara Azzaria Anton Budi Dharma Ardiansyah Ardiansyah Asriwandari, Hesty Asta, Refaldo Auradian Marta Ayu Tri Utami Belli Nasution Cantika, Bunga Dadang Mashur Dewi Putri Anggi Diana Sari Edy Kurniadi Efendi, Resty Ardila Efni Noor Salam Eko azi septiawan Eko P Purnomo Erman Fadli Syahputra Febri Yuliani Febri Yuliani Fitri Ramadani Friska Meliana Putri Gagas Tri Anggoro Habibul Wahyudi Handoko, Tito Hasan Sazali Heru Yolanda Ikram, Muhammad Indry Iranda Firiansyah Irda Desbanita Ishak Ismandianto Julfan Dwi Putra Khairani, Sarah Khasna Latifah Lili Suryani Lizbeth Lindrieny Lubis M. Iqbal Vadila M. Rafi Mafatihul Ulum Marlina, Yosi Maulia Putri Mawarni " Meliana Putri, Friska Mhd. Rafi Mohammad Saeri Muhammad Firdaus Muhammadi, Qasem Najwa Suprianti Nanda, Alfrezi Notatema Zebua, Ben Hansel Nugroho, Anong Tri Cahyo Nurdiana " Nurmala Sari Pebriana Marlinda Priandoko " Prima wahyudi Purba, Elisabet Duma Novita Refaldo Asta Riandi Adma Tri Saputra Rita Wati Rizki Zukmadianty Putri Rubani, Mardiah Rusmadi Awza Sadriah Lahamid Seno Andri Seno Andri Sinurat, Owen Sri Devi, Sri SRI WULANDARI Sujianto Sujianto Sujianto Suprianti, Najwa Suyanto Suyanto Syahri Ramadhani Sinuraya Tanjung, Hasbullah Tri Joko Waluyo Vadila, M. Iqbal VEGA Wahyuandra, Muhammad Ilham Wasillah, Asiah Wawan Wawan Wicaksono, Luluk Reza Winata, Septiani Putri Winta Pratiwi Yudini Rahman Zaili Rusli Zukmadianty Putri, Rizki Zulfa Harirah MS Zulkarnain Zulkarnain