Claim Missing Document
Check
Articles

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN LAUT KOTA BATAM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM TAHUN 2021-2022 Cantika, Bunga; ', Muchid
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of marine water pollution in the coastal areas of Batam City continues to recur annually with varying pollution index levels, either increasing or decreasing. The Environmental Agency of Batam City holds a coordinating role in addressing environmental issues, including the control of water pollution caused by oil spills. This study aims to describe the organizational control efforts by the Environmental Agency of Batam City in addressing oil spill-induced water pollution in the coastal areas during 2021–2022. A qualitative approach was employed in this descriptive study. The research was conducted in the coastal waters of Batam City and at the Environmental Agency of Batam City. Data sources consist of primary data obtained through interviews with informants, and secondary data in the form of documents related to the research problem. Data collection techniques included interviews and documentation, and data were analyzed using qualitative analysis. The findings indicate that the control of water pollution due to oil spills by the Environmental Agency has been carried out through stages of prevention, mitigation, and recovery as stipulated in institutional regulations and strategic plans. The agency has set performance standards based on response time, mitigation effectiveness, coverage of affected areas, public involvement, and intersectoral coordination. However, during the 2021–2022 period, discrepancies were observed between actual performance and established standards, particularly in response time, cleanup effectiveness, and community engagement. Keywords: Control, Government Coordination, Pollution, Environmental Agency
Collaborative governance in food policy affairs: an examination of peatland damage mitigation strategies In Sungai Apit Regency, Indonesia Albintani, Muchid; Susanto, Agus; Notatema Zebua, Ben Hansel; Wasillah, Asiah; Harirah, Zulfa; Ismandianto, Ismandianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i2.17379

Abstract

The degradation of peatlands attributable to anthropogenic activities, including the conversion of land for agricultural purposes and unsustainable land use practices, has culminated in a reduction of local food productivity and has adversely impacted food security in the Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency, Indonesia. This research endeavor seeks to critically assess the efficacy of collaborative governance in the amelioration of peatland degradation and its ramifications on food policy. The methodological framework employed in this study is qualitative descriptive, utilizing data collection techniques that encompass comprehensive interviews, empirical field observations, and rigorous document analysis. The results indicate that institutional frameworks and leadership dynamics are pivotal dimensions that significantly affect the efficacy of collaborative efforts, notwithstanding the observed weakness in coordination among stakeholders. The predominance of governmental authority in decision making processes, coupled with a general lack of public awareness regarding the significance of peatland conservation, constitutes substantial barriers to progress. As a strategic intervention, the implementation of food diversification initiatives, such as the cultivation of hybrid coconuts, maize, and sweet potatoes, is advocated to mitigate reliance on rice and to enhance local food security. The study advocates for the fortification of participatory platforms, the enhancement of cross-sectoral coordination, along with community empowerment through educational programs and innovations in eco-technology. By adopting a more inclusive approach to collaborative governance, there exists a potential to foster sustainable food systems within regions characterized by vulnerable ecosystems, such as peatlands.
Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 – 2022 Asta, Refaldo; Muchid, Muchid; Marta, Auradian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5152

Abstract

Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis problematika terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta juga menemukan solusi agar tugas dan wewenang yang diberikan kepada Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat bisa terlaksana secara maksimal. Sedangkan untuk menganalisis lebih mendalam digunakan teori George C. Edward III mengenai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang yang terdiri dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan faktor birokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif serta jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, dokumentasi, dan peninjauan literatur. Lokasi penelitian utama di Pemerintah Provinsi Riau, kemudian Kantor Wilayah Hukum Riau dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kuantan Singingi sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat terbagi menjadi 5 (lima) bidang yaitu bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pada setiap bidang dimaksud terdapat berbagai macam persoalan yang dihadapi. Kemudian kendala dominan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terdapat pada faktor sumber daya yaitu keterbatasan anggaran dan kapabilitas aktor pelaksana, disposisi berkaitan dengan lemahnya komitmen pemerintah, dan permasalahan alur birokrasi. Sedangkan faktor komunikasi telah terlaksana dengan baik tanpa kendala signifikan.
Literature Riview : Implementasi Aplikasi M-Paspor Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan Publik Lili Suryani; Muchid Albintani; Nurmala Sari; Anton Budi Dharma; Achmad Fauzi
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.18199

Abstract

Digitalisasi pelayanan publik sudah jadi prioritas di banyak negeri, tercantum Indonesia. Salah satu upaya buat mewujudkan perihal tersebut merupakan dengan mengimplementasikan layanan pembuatan paspor digital lewat aplikasi M- Paspor. Implementasi aplikasi ini dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik jadi isu yang relevan buat dikaji. Penerbitan paspor ialah salah satu pelayanan publik berarti yang diberikan oleh kantor imigrasi, tetapi masih ada hambatan semacam antrian panjang serta prosedur yang rumit. Oleh sebab itu, butuh dicoba kenaikan mutu serta efisiensi pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan teknologi semacam aplikasi M- Paspor. Sebagian riset sudah dicoba untuk penerapan pelayanan paspor di Indonesia. Riset menciptakan kalau pemakaian sistem registrasi antrian online bisa kurangi waktu tunggu serta tingkatkan kepuasan pelanggan. Pemakaian sistem data manajemen pula bisa tingkatkan mutu serta efisiensi pelayanan. Aplikasi M- Paspor diluncurkan oleh Ditjen Imigrasi RI buat memesatkan digitalisasi pelayanan paspor. Aplikasi ini menawarkan fitur- fitur semacam pembayaran PNBP, pengecekan status permohonan paspor, validasi NIK Dukcapil, serta penjadwalan ulang agenda kehadiran. Walaupun aplikasi M- Paspor mempunyai sebagian keuntungan, semacam memesatkan proses penerbitan paspor serta tingkatkan akurasi dan keamanan data, ada pula sebagian tantangan yang butuh diatasi. Tantangan tersebut antara lain aksesibilitas teknologi yang masih terbatas, proteksi data orang yang sensitif, serta inklusivitas untuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan ataupun kebutuhan spesial. Dalam riset ini, digunakan tata cara literatur review buat mengkaji implementasi aplikasi M- Paspor dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik. Pencarian literatur dicoba dengan memakai string pencarian yang cocok dengan tujuan riset. Hasil riset diharapkan bisa membagikan uraian lebih lanjut tentang manfaat, tantangan, serta langkah- langkah yang bisa diambil buat membenarkan keberlanjutan serta daya guna program M- Paspor dalam menunjang digitalisasi pelayanan publik secara lebih luas
Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru Pebriana Marlinda; Rita Wati; Sadriah Lahamid; Muchid Albintani
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.18424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelayanan informasi publik oleh PPID dan faktor penghambatnya. Kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan utama ialah memastikan agar organisasi publik menjadi lebih produktif dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya ke pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memberikan layanan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang belum cukup dilakukan.
Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Dalam Upaya Membangun Ketahanan Pangan Di Kecamatan Sabak Auh Albintani, Muchid; Susanto, Agus; Notatema Zebua, Ben Hansel; Wasillah, Asiah; Harirah MS, Zulfa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4706

Abstract

Sistem ketahanan pangan hendaknya disinergikan dengan melibatkan antar-pelaku dan antar-daerah sebagai kunci keberhasilan daerah dalam program ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Akantetapi jika melihat kondisi dan permasalahan alih fungsi lahan pertanian, termasuk sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, maka perlu adanya peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam merumuskan konsep pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan Permukiman Penduduk untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh. Produksi pangan yang belum memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di Kecamatan Sabak Auh menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah, dimana kewenangan pembangunan pertanian telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh memerlukan keputusan politik yang berpihak dan menguntungkan bagi pelaku agribisnis pangan untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan atas konsumsi pangan sebagai sumber energi dan protein. Persoalan mendasarnya adalah program peningkatan ketahanan pangan yang dirancang dalam rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah belum menunjukkan hasil yang nyata di Kecamatan Sabak Auh, dan sampai saat ini Kecamatan Sabak Auh belum mampu memenuhi meningkatkan angka Produksi Pangan, yang terjadi adalah bahwa alihfungsi lahan semakin masif masih terjadi di Kecamatan Sabak Auh, dan artinya secara tidak langsung program peningkatan ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh belum berhasil.
Voices Unveiled: Social Media's Role in Empowering Indonesian Muslim Women Politicians Ismandianto, Ismandianto; Sazali, Hasan; Rubani, Mardiah; Muchid, Muchid; Muhammadi, Qasem
Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Vol. 7 No. 3 (2023)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/rjsalb.v7i3.23342

Abstract

This study investigates the role and strategies of Muslim women politicians in utilising social media during local head elections in post-conflict regions in Indonesia. By employing a mixed-methods approach integrating both qualitative and quantitative data, this research analysed 371 comments from Twitter that were captured using the Netlytic platform, a cloud-based tool that assesses social media dynamics. The findings reveal that social media platforms significantly amplify the political voice and influence of Muslim women, providing them with a vital tool for overcoming traditional barriers in political communication. The study contributes to the broader understanding of digital communication in political campaigns, particularly highlighting how gender and cultural dynamics influence political participation in Muslim-majority regions. It also suggests strategic directions for future campaigns to enhance the visibility and effectiveness of women politicians.
Kontestasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024 di Media Sosial Hasteg #Prabowo, #AniesBaswedan di Twitter Ismandianto, Ismandianto; Albintani, Muchid; Suprianti, Najwa; Meliana Putri, Friska
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 2 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i2.554

Abstract

The registration for the 2024 presidential candidates began at the end of 2023, but the euphoria of the 2024 presidential candidates began to be felt since the beginning of 2022. Several survey institutions issued public opinions regarding several 2024 presidential candidates. Public opinion about the 2024 presidential candidates cannot only be obtained through direct interviews. Public opinion acquisition can also be done through social media such as Twitter. Therefore this research has the aim of studying communication networks and determining actors who hold influence in the #Prabowo and #anies baswedan network on Twitter social media. This study uses the Social Network Analysis (SNA) research method or social network analysis with the theory of Computer Mediated Communication. The results of this study show that #Prabowo's information spreads quickly and easily on Twitter. Based on data collected from 2,500 actors, there are a total of 682 interactions between actors in the #Prabowo network. The results of #anies baswedan show that this communication network has a relationship typetwo mode and the network is direct and has the direction of the main actor, namely #anies baswedan with valuedegree centrality 766 and the relationship between actors in this communication network is very close.
Komunikasi Politik Pasangan Alfedri-Husni (SAH) Dalam Memenangkan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Periode 2021-2024 Sari, Diana; Nasution, Belli; Muchid, Muchid
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13761804

Abstract

The political communication carried out by the Alfedri-Husni (SAH) pair in winning the election for Regent and Deputy Regent of Siak Regency can be interpreted as successful. Because this pair was able to defeat their political opponents in the 2020 Siak Regency Regional Head Election (Pilkada), by gaining more than 60 percent of the votes outside the target. In the 2020 regional head elections, there were restrictions on campaign activities due to the Covid-19 outbreak which hit the entire country, thus hampering the political campaign activities of each pair of regional head candidates. A grand campaign is one of the events that cannot be carried out during regional head elections, but this does not make the Alfedri-Husni pair and their team silent, this pair carries out structured political communication.The purpose of this research is to determine the Political Marketing and Political Communication Model used by the Alfedri-Husni (SAH) couple in winning the election for Regent and Deputy Regent of Siak Regency. The research is descriptive qualitative research, and these findings are based on the concept of political marketing with the application of 4 (four) marketing mixes, namely product, promotion, price, placement. With direct interview sources, informants, namely the elected Regent Alfedri and Siak Regency Political Figures. The results of this research show that the political communication model of the Alfedri-Husni (SAH) pair includes Who, Says What, In Which Chanel, To Whom, With what effect, 1. using Siak district political figures as communicators 2. political messages conveyed by "SAH" and “For a More Advanced Siak”. Then 3. using limited face-to-face media, using social media, online media to convey political messages 4. political targets at all levels of Siak district society who have voting rights and young generation of first-time voters 5. The political communication effect of the Alfedri-Husni (SAH) pair is won the regional head election of Siak district
Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 Zukmadianty Putri, Rizki; Muchid, Muchid; Zulkarnain, Zulkarnain
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i6.1405

Abstract

Latar Belakang: Sumber daya kelautan Indonesia yang luas memiliki potensi tinggi di sektor perikanan, yang dapat memberikan nilai ekonomi dan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau, khususnya nelayan. Untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan pendapatan negara dan mencapai kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan pemerintah dalam pemberantasan kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau pada tahun 2021-2022. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. metode penelitian yang penulis rujuk adalah metode wawancara kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertutup kepada subjek penelitian dengan sifat wawancara informal, semi-terstruktur, sehingga dapat menghasilkan banyak data yang kemudian dapat penulis pilah untuk penyelesaian penelitian mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan kegiatan illegal fishing ini Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan, seperti meningkatkan patroli, koordinasi antara instansi terkait, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku penangkapan ikan ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persistensi praktik penangkapan ikan ilegal. Kesimpulan: Pemerintah perlu terus memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan kapasitas personel pengawas, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.  
Co-Authors ', Erman ', Ishak AA Sudharmawan, AA ACHMAD FAUZI Achmad Fauzi Ade Agus Hartanto Agus Susanto Agus Susanto Ahmad, Zakly Hanafi Akbar, Hapis Alex Sugara Ali Yusri Ambar Setiyani Amrizal Achmad Andini, Mutiara Azzaria Anton Budi Dharma Asta, Refaldo Auradian Marta Auradian Marta Belli Nasution Cantika, Bunga Dadang Mashur Desbanita, Irda Dewi Putri Anggi Diana Sari Edy Kurniadi Efendi, Resty Ardila Efni Noor Salam Eko azi septiawan Eko P Purnomo Erman Fadli Syahputra Febri Yuliani Fitri Ramadani Gagas Tri Anggoro Habibul Wahyudi Handoko, Tito Hasan Sazali Heru Yolanda Iranda Firiansyah Ishak Ismandianto Julfan Dwi Putra Khairani, Sarah Khasna Latifah Lili Suryani Lizbeth Lindrieny Lubis M. Iqbal Vadila Mafatihul Ulum Marlina, Yosi Maulia Putri Mawarni " Meliana Putri, Friska Mohammad Saeri Muhammad Firdaus Muhammad Ikram Muhammadi, Qasem Nanda, Alfrezi Notatema Zebua, Ben Hansel Nugroho, Anong Tri Cahyo Nurdiana " Nurmala Sari Pebriana Marlinda Priandoko " Prima wahyudi Purba, Elisabet Duma Novita Riandi Adma Tri Saputra Rita Wati Rizki Zukmadianty Putri Rubani, Mardiah Rusmadi Awza Sadriah Lahamid Seno Andri Sinurat, Owen Sri Devi, Sri SRI WULANDARI Sujianto Sujianto Sujianto Suprianti, Najwa Suyanto Suyanto Syahri Ramadhani Sinuraya Tanjung, Hasbullah Tri Joko Waluyo Vadila, M. Iqbal VEGA Wahyuandra, Muhammad Ilham Wasillah, Asiah Wawan Wawan Wicaksono, Luluk Reza Winata, Septiani Putri Winta Pratiwi Zaili Rusli Zukmadianty Putri, Rizki Zulfa Harirah MS Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnaini Zulkarnaini