Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Jurnal Cita Hukum Undang: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Community Service Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Achmad Achmad
Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS DAMPAK RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN JEBRES KOTA SURAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN APARATUR PEMERINTAHAN Ayu Tri Utami; . Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.52901

Abstract

Pembentukan, pengahapusan, dan penggabungan kelurahan terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta yang sedang berjalan. Selanjutnya mengkaji tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi atas rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta pada aspek pelayanan publik dan aparatur pemerintahan.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Teknik  pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur dari buku, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta ditinjau dengan pengaturan pembentukan kelurahan baru yang terdapat dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, belum memenuhi salah satu persyaratan pemekaran kelurahan yaitu syarat minimal luas wilayah dari kelurahan yang dimekarkan yaitu minimal 3 km2 dimana Kelurahan Jebres memiliki wilayah seluas 3,17 km2  yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah  kelurahan  yakni  Kelurahan  Jebres  dan  Kelurahan  Kentingan  dimana ketika pemekaran terjadi luas wilayah masing-masing kelurahan tersebut adalah kurang dari 3 km2. Dampak positif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintahan antara lain;. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan memuaskan masyarakat; Kedua, meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat; Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi daerah; Keempat, Penambahan sumber daya manusia aparatur pemerintah kelurahan yang berkualitas. Dampak negatif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres  antara lain;  Pertama, besarnya anggaran biaya pengadaan personel aparatur pemerintah dan sarana prasarana baru; Kedua, perubahan data administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang rumit; Ketiga, aparatur pemerintah yang baru cenderung belum terlalu menguasai dapat kewalahan untuk melayani masyarakat.
MENGURAI PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Rizal Irvan Amin; Achmad Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2020): Mei - Agustus 2020
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i2.45710

Abstract

The acute problem of regulation, both in terms of quantity and quality, is a inevitability. There has been discrepancy in the formation of laws and regulations, namely the mismatch between expectations and reality. This research aims to present and explain a portrait of the laws and regulations in Indonesia, both in terms of quantity and quality. This research is a prescriptive normative legal research through literature study use technical data analysis related to the themes discussed. Result research shows that there is an acute problem in the laws and regulations in Indonesia, where in quantity and obesity quality experiences conflict, overlap, inconsistency, multiple interpretations, and not operational. Lack of understanding of the nature of regulation and insecurity in maintaining the quality of the national legal system results in inability legal system to realize state finances. Therefore, it is needed an extraordinary breakthrough through a regulatory reform in order to regulate quantity laws and regulations can be controlled proportionally and the quality of the regulations legislation can also be improved.
PELAKSANAAN PERAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI iqbal farhan; . Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik dan maksimal, dilihat dari (1) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, (2) Acces (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dan (3) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dimana mulai dari tahapan perencanaan dibuat secara musyawarah antara  pemerintah desa dengan masyarakat mengenai besaran  penetapan  anggaran  hingga pelaksanaan hingga pelaporan  sehinggan masyarakat dengan baik dan maksimal berperan dalam setiap tahapan  ADD. Lalu, Hambatan Peran Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan ADD di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten  Boyolali  meliputi  berbagai  hal.  Pertama,  Hambatan  Internal  (1)  Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) (2) Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku. (3) Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan setiap pelaku. Kedua, Hambatan Eksternal (1) Faktor Pekerjaan (2) Masalah Ekonomi Masyarakat.
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Rosyida Wongso Suratna; Achmad Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i1.45694

Abstract

This study aims to examine the legal politics of Presidential Regulation Number 7 Year 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Board is reviewed from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is a prescriptive legal research, with a conceptual approach. The legal meterials includes primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. The analysis technique used is the deductive method. These results and research indicate that the legal politics of the establishment of Presidential Regulation No. 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Board is a body that was built as a form of Pancasila re-actualization in the process of internalizing values in every component of society and state administrators. BPIP is present as a solution in the midst of a crisis of confidence in the relevance of Pancasila as an ideology and state philosophy. This is in accordance with the nine points of President-Vice President Nawacita especially in items 8 and 9 which are carried out through BPIP technical programs.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Kabupaten Klaten Muhammad Ichsan Danendra; , Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 6, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v6i1.60510

Abstract

This research aimed to find out about how the implementation of Klaten Regency Regional Regulation No. 28 of 2018 on Child Protection of orphans due to Covid-19 in Klaten Regency, especially in fulfillment of basic needs such as health, education, and food, also how the obstacles experienced by the Klaten Regency Government in providing protection to orphans due to Covid-19. This research was empirical legal research and descriptive research with a qualitative approach. The types and sources of data used in this study include primary data was obtained in several services included the Social Service of Women Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning, and the Education Office and also the secondary data. From the results of this research, it can be concluded that the provision of protection for orphans, Covid-19 related to the implementation of Klaten Regency Regional Regulation No. 28 of 2018 on Child Protection has been guaranteed its basic rights. These rights included educational, health, and food needs. The obstacles experienced by the Klaten Regency Government in providing protection for due to Covid-19 include the communication flow between stakeholders in providing protection for these children is too long, the target group has diverse backgrounds, as well as the socio-economic conditions of the group target comes from vulnerable families. 
Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo Wiwin Indriany; Achmad Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 5, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v5i2.58457

Abstract

ABSTRACTThis study examines the Implementation of the Role of the Election Oversight Body (Bawaslu) Towards Election Crime Enforcement (Money Politics) in Organizing the 2019 Elections in Purworejo Regency. This research is an empirical legal research. The nature of this research is descriptive research. Data collection techniques used were interviews and qualitative data analysis. The results of the study describe the implementation of the role of the Election Oversight Body (Bawaslu) of Purworejo Regency in the enforcement of the election (money politics) criminal acts in the 2019 elections as well as the obstacles faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Purworejo Regency during the enforcement of election criminal acts (money politics) in elections in 2019.Keywords : election supervisory body; election crime; money politics.
Transformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Superbody Dalam Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Tauba Zaka Adkia; Agus Riewanto; Achmad Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v10i1.115875

Abstract

Gross human rights violations in Indonesia have persistently faced structural obstacles, particularly due to the limited authority of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and the dominant role of the Attorney General’s Office (Jaksa Agung). Although Komnas HAM is constitutionally mandated to conduct inquiries into gross human rights violations, its findings often fail to translate into effective prosecution, as evidenced by the practice of indicting only individual perpetrators while neglecting structural or command responsibility. This condition not only weakens inter-institutional coordination but also undermines accountability for gross human rights violations. This paper aims to analyze the institutional design governing Komnas HAM’s authority in handling gross human rights violations and to examine how the imbalance of power between Komnas HAM and the Attorney General’s Office (Jaksa Agung) affects the effectiveness of the human rights justice process. The study further seeks to formulate a model for strengthening Komnas HAM’s independence to ensure meaningful accountability. This research employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach, focusing on Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts, as well as selected gross human rights cases adjudicated in Indonesia. The findings indicate that Komnas HAM’s subordinate position in the criminal justice process contributes to fragmented prosecutions and the non-fulfillment of victims rights. Accordingly, this paper argues for institutional reform through the enhancement of Komnas HAM’s authority and procedural standing to strengthen accountability mechanisms for gross human rights violations in Indonesia.
Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum Zakki Adlhiyati; Achmad Achmad
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68

Abstract

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court's decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges' rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of "Starbucks" and Pierre "Cardin". This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges' decisions and literature review. Therefore, knowing the judge's rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff's documented evidence was insufficient to establish the respondent's bad faith, but the judge's justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.
Sosialisasi Peningkatan Literasi Digital di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Airlangga Surya Nagara; Isharyanto Isharyanto; Jadmiko Anom Husodo; Agus Riwanto; Sunny Ummul Firdaus; Adriana Grahani Firdausy; Andina Elok Puri Maharani; Achmad Achmad; Sri Wahyuni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada sektor layanan kedaruratan yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi informasi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai institusi yang berada pada garda terdepan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan menghadapi tantangan berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu, laporan darurat palsu (prank call), ancaman keamanan siber, serta tuntutan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung respons operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak lagi hanya berorientasi pada kemampuan teknis pemadaman kebakaran, tetapi juga pada kompetensi literasi digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengenai literasi digital melalui pendekatan sosialisasi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Juli 2026 dengan peserta sebanyak 30 pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Materi disusun berdasarkan empat pilar literasi digital, yaitu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital yang dikontekstualisasikan dengan karakteristik tugas pemadam kebakaran. Hasil evaluasi menggunakan kuesioner pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata skor 5/10 menjadi 9/10. Peningkatan paling menonjol terlihat pada aspek verifikasi informasi kebencanaan dan keamanan digital, sementara umpan balik peserta menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 90% terhadap relevansi materi dengan tugas operasional mereka, sosialisasi ini sekaligus mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pemanfaatan Limbah Jerami Dan Sekam Padi Menjadi Arang Briket Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan Di Desa Pulongrambe Kabupaten Grobogan Achmad Achmad; Afifah Tri Rejeki; Arnetta Listiana; Grabiella Dewa; Intan Nurmala Sari; Laksmidari Khansa Bella Wisnu; Lely Nur Anisah; Mikael Figo Bara Erlangga; Muhammad Wildan Alfatih
JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): JPEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi pemanfaatan jerami sebagai energi terbarukan merupakan sebuah kegiatan yang diadakan di Desa Pulongrambe yang bertujuan untuk menanggulangi masalah limbah pertanian yaitu jerami dan sekam padi. Sasaran yang dituju adalah karang taruna dan tokoh masyarakat. Tahapan sosialisasi terdiri dari : Pertama, observasi dan wawancara lapangan untuk indentifikasi masalah, kedua, Pemaparan materi, ketiga, Praktik pembuatan arang briket dimulai dari proses pengeringan jerami dan sekam padi, proses pencampuran jerami dengan tepung kanji, proses pencetakan dilanjutkan dengan proses pengeringan dan diakhiri dengan tanya jawab. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Dampak yang terlihat secara langsung adalah masyarakat Desa dapat meningkatkan kreativitas dan wawasan dalam melakukan pengolahan limbah jerami yang ada. Pada akhirnya warga masyarakat di Desa Pulongrambe dapat memanfaatkan limbah jerami dan sekam padi menjadi arang briket sebagai sumber energi baru yang terbarukan untuk mengurangi limbah pertanian. Masyarakat desa mendapatkan mata pencaharian atau sumber penghasilan baru.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Afifah Tri Rejeki Agus Riewanto Agus Riwanto Agus Riwanto Agus Riwanto Agus Riwanto Agus Riwanto, Agus Airlangga Surya Nagara Alfan Prahasta Adhisatya Amalia Tiara Ghaisani Andina Elok Puri Maharani Andina Elok Puri Maharani Anjasmara, Shehabudhi Septian Arnetta Listiana Aryani Rachmawati Idris Ayu Tri Utami Ayun, Farid Qurota Bariyah, Laela Muslihatul Bela Annisa Dea Alfiant Hariyanto Putra Dewangga Bangun Dhiyani, Aznika Putu Elinda Nur Hidayah Fajar Dwi Cahyo Febrita Putri Wahanani Firdausy , Adriana Grahani Grabiella Dewa Haliza Azzahra Hari Purwadi, Hari Hasna Tsani Febrianti Hayati, Nayla Husnul Husodo, Jadmiko Anom Intan Nurmala Sari iqbal farhan Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Laksmidari Khansa Bella Wisnu Lely Nur Anisah Listiyanda, Inggitma Raissa Syaba Madalina, Maria Madalina, Maria Mardikaningrum, Kusuma Prastiwi Mikael Figo Bara Erlangga Mochamad Rifqi Hananto Muhammad Ichsan Danendra Muhammad Wildan Alfatih Muhammad Zuhal Qolbu Lathof Muhammad, Mahaputra Nur Mulyanto Mulyanto Murdita, Hana Ananda Nico Takbir Sanjaya Pujiyono Pujiyono Putri, Delasari Krisda Rengganis, Latifah Amalia Rizal Irvan Amin Rodeana, Karl Valentino William Rosyida Wongso Suratna Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sunny Ummul Firdaus Sunny Ummul Firdaus Sunny Ummul Firdaus Sunny Ummul Firdaus Suranto Suranto Suranto Syaranamual, Chintya Amelia Tauba Zaka Adkia Ummul Firdaus, Sunny Wiwin Indriany Wulandari, Melisa Dwi Zakki Adlhiyati Zakki Adlhiyati