Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Intizar An Nisa'a EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Sawwa: Jurnal Studi Gender Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Muamalah Istinbath AL ISHLAH Jurnal Pendidikan AL-MAIYYAH Jurnal Studi Gender Indonesia SOL JUSTICIA MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Harmoni Ilomata International Journal of Tax and Accounting Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat MAHESA : Malahayati Health Student Journal Kafa’ah: Journal of Gender Studies Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Jurnal Iqtisaduna Mimbar Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Economics and Development Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Rr. Rina Antasari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Creating Safe and Supportive Environments: A Policy for Addressing Sexual Violence in Islamic Religious Universities Nilawati Nilawati; Rr Rina Antasari; Erniwati Erniwati; Helen Sabera Adib; Dolla Sobari
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 3 (2023): AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v15i3.2900

Abstract

The Ministry of Religion is committed to preventing and dealing with sexual violence by issuing a policy in the form of Director General's Decree Number 5494 of 2019 which applies to all Islamic Religious Universities. This research aims to determine the implementation of this decree and the factors that hinder it. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach. Data collection methods use interviews and documentation. The informants for this research were 26 PTKIN/PTKIS randomly. The data analysis method uses descriptive analysis. This research found that the Director General's Decree Number 5494 of 2019 has not been implemented properly. The factors that influence this are 1) not all PTKI have regulations derived from the Director General's Decree Number 5494 of 2019; 2) the PTKI leadership's concern regarding the issue of sexual violence on campus is still weak; 3) there is still a legal culture in the campus community that prioritizes protecting the disgrace/dignity of higher education rather than the losses suffered by victims; 4) lack of human resources who understand gender mainstreaming and victim protection; and 5) lack of funding. Efforts that need to be made to create a campus free from sexual violence are 1) making clear regulations regarding the prevention and handling of sexual violence on campus; 2) strengthening the academic community's understanding of gender mainstreaming; and 3) forming an integrated service unit. Thus, the implementation of the decree has not been implemented well with various obstacles.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Muhamad Sadi Is; Rr Rina Antasari; Qodariah Barkah
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.5950

Abstract

Abstract Legal protection for the welfare rights of women victims of sexual violence in Indonesia is still very weak, whereas women’s welfare rights and sexual violence is a human rights issue that inherent arise from the moment humans are born. Without them, humans cannot live as human beings naturally and have civil and political rights, social, economic, and cultural rights as well as the right to develop. Therefore, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence, however, in its enforcement, there are still social obstacles. The problem is how legal protection for the welfare rights of women victims of criminal sexual violence in Indonesia guarantees humanitarian values. The research method used in this study is normative research which examines legal principles and Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence. The conclusion reached is that the legal protection for the welfare rights of women victims of criminal acts of violence should apply dual delict, complaint delict and ordinary delict. In that case, the role of Komnas Perempuan is to design a solution that guarantees the welfare rights of women victims of sexual violence by coordinating with the LPSK and the minister for women and children to apply complaint offenses and ordinary offenses in their settlement. Abstrak Perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih sangat lemah, padahal hak kesejahteraan perempuan terhadap kekerasan seksual merupakan hak asasi manusia yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup secara wajar dan memiliki hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak untuk berkembang. Ini merupakan alasan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, di dalam penegakannya masih terdapat kendala sosial. Permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian normatif yang meneliti mengenai asas-asas hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kesimpulan yang didapatkan menjelaskan bahwa perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku delik aduan dan delik biasa (dual delic), bukan hanya delik aduan. Oleh karena itu, peran Komnas Perempuan adalah mendesain penyelesaian permasalahan di atas yang menjamin hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan LPSK dan menteri perempuan dan anak untuk memberlakukan delik aduan dan delik biasa di dalam penyelesaiannya.
Penyelesaian Kasus Catcalling Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam Mufakkar, Sayyidina; Antasari, Rr Rina
Intizar Vol 29 No 2 (2023): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v29i2.20375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus catcalling menggunakan cara restoratif justice perspektif hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, penyelesaian tindak pidana dengan yang tidak meninbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konfik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sera bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terhadap nyawa orang dapar diselesaikan dengan cara restorative justice. Akan tetapi dengan pendekatan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka jika kasus catcalling di selesaikan dengan cara restorative justice maka ketiga unsur tersebut sulit untuk ditegakkan. Selain itu penyelesaian tersebut terkesan hanya memberikan peluang bebas bagi pelaku, sementara korban yang telah mengalami kerugian immaterial dan menderita trauma kecil kurang mendapat perhatian.
The Relationship between the naming of UIN Palembang with Raden Fatah the Sultanate of Demak: a historical perspective Otoman, Otoman; Antasari, Rr Rina; Sari, Renny Kurnia; Fakhriya, Siti Dini; Ibrahimian, Hojjatullah
Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Vol. 13 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/khazanah.v13i2.1153

Abstract

This article discusses the relationship between the naming of UIN Palembang and the name Raden Fatah from a historical perspective. This study aims to reveal the historical facts behind the naming relationship of UIN Palembang which uses the name Raden Fatah which is synonymous with the Sultanate of Demak. The method used is descriptive qualitative which refers to historical research analysis techniques. The historical research process goes through four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The research results reveal two historical facts behind the naming. First, the influence of Raden Fatah's Islamization in Palembang has not only crystallized in the collective memory of the community, but is also neatly preserved in historical traces that can still be seen today. This historical fact confirms the influence of Raden Fatah's Islamization on Palembang, South Sumatra. Second, the naming of UIN Palembang with the name Raden Fatah is historically tied to the relationship between the figures of Raden Fatah and Palembang. The knot of Raden Fatah's character can be identified through four relations: namely location (place) relations, mission relations, contribution relations, and historical trace relations. These four relationships are the argumentative historical facts behind naming UIN Palembang with the name UIN Raden Fatah.
TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN Antasari, Rr Rina
Nurani Vol 19 No 1 (2019): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v19i1.3344

Abstract

The Idea of ​​the needs for legal review of the type of Indonesian state law in order to be able to answer legal problems in the community with a sense of justice from the perspective of Nonet and Selznick's thinking. Contradictory issues at the level of legal concepts in the perspective of the development of life in Indonesian society continue to roll, some problems are found, including: 1) the implementation of law as an order system in Indonesia contradicts the implementation of the law as a disorder system; 2). The analysis between the enactment of law and social change is contradictory to the theoretical review of the development of legal orientation as a tool for social change; 3). The concept of law enforcement and social change in achieving development is contradictory to the concept of implementing legal functions as a social controller in law enforcement; and 4) Between state equipment and law enforcement in the mechanism of the criminal law system, for example, contradictions occur with the urgency of the position of advocates as a means of law enforcement in the mechanism of the criminal law system. So that the problem in this study is the development of types of legal order in Indonesia from the time of independence until now in the perspective of Nonet and Selznick's thinking and type of legal order from the perspective of Nonet Selznick's thinking that is appropriate to be applied in Indonesia that can provide a sense of justice the ideals of the Indonesian law.
DYNAMICS OF THE SHIFT OF THE FUNCTION OF THE RELIGIOUS TAKLIM ASSEMBLY IN THE WOMEN'S COMMUNITY IN PALEMBANG CITY Badaruddin, Kms; Zailia, Siti; Antasari, Rr Rina
Nurani Vol 21 No 2 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i2.22052

Abstract

The existence of the Taklim Council as a religious institution with distinctive Indonesian characteristics, with a fairly large number of female congregants and growing almost evenly throughout Indonesia, has received attention and appreciation from many parties. The State has even acknowledged the existence and role of the Taklim Council as stated in the National Education System Law, where the Taklim Council is a form of non-formal educational institution. As well as its important role in cultivating faith and devotion. Its quite populist existence is not only known in rural areas but also in urban areas. However, many people still view its existence as merely a routine activity as an alternative activity for women to utilize their free time and remaining years. Therefore, most of the congregation is a group of housewives aged 30 years and over and also elderly. In fact, the activities of the Taklim Council are only considered as part of compensation activities for various life problems faced by women, especially in domestic life
Political Law of Electronic System Implementation in Indonesia A.E. Isfihani; Izomiddin; Antasari, Rr. Rina; Muhammad Sadi Is
Nurani Vol 24 No 1 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i1.22672

Abstract

In a rapidly evolving digital landscape, understanding the legal and political dimensions of electronic system regulation is critical to facilitating responsible, transparent, and effective governance. This research aims to explore the legal politics of implementing electronic systems in Indonesia. This regulation is crucial in the context of modern governance, as it deals with the operation and management of electronic systems, a significant aspect in contemporary society. This study examines legal aspects, assessing the compliance of Regulation No. 05/2020 with existing legislation and international standards, while also exploring its practical implications. These regulations address issues such as data protection, cybersecurity, and the role of electronic systems in public administration, requiring a careful analysis of their legal power and effectiveness. Additionally, the study investigates the political dimension of regulation, considering its implications for governance and democracy. It examines the potential impact of these regulations on citizens' rights, government control, and transparency in the digital age, focusing on how these regulations affect political power dynamics and civic engagement. Therefore, the study concludes by highlighting the importance of Regulation No. 05/2020 and emphasizing the need for a balanced approach that ensures legal compliance and political integrity, while also encouraging the growth and development of electronic systems within legal and political frameworks.
Halal Tourism in Kampung Al-Munawar, Palembang: Analysis with the Global Muslim Index Travel Approach Nilawati Nilawati; M Fahry Zaiman; Rr Rina Antasari; Fauziah Fauziah
EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 2 (2024): April
Publisher : UNIVED Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/ekombis.v12i2.5765

Abstract

This research aims to look at the development of halal tourism in Kampung Al-Munawar, Palembang, South Sumatra based on the GMTI (Global Muslim Index Travel) halal tourism standards with ACES (Access, Communication, Environment, and Services) assessments. This type of research is qualitative. The data source used is primary data resulting from observations and interviews with the people of Al-Munawwar Village, Palembang. This research found that development in Kampung Al-Munawar using the ACES (Access, Communication, Environment, and Services) method can be seen that some of the development criteria in Kampung Al-Munawar are good and some can be categorized as bad but close to sufficient.
Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Aset Wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang Syukriah, Syukriah; Antasari, Rina; Azwari, Peny Cahaya
Jurnal Iqtisaduna Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtisaduna.v10i2.52837

Abstract

This research aims to describe the model of economic empowerment of the people through the waqf assets of the Darul Muttaqin Grand Mosque. The research problem is to find out the description of the model, analysis and transformation of economic empowerment of the people through waqf assets at the Darul Muttaqin Grand Mosque, Alang Alang Lebar District. The research method the author uses is qualitative. Based on the results of the research and discussion, it is known that the description of the economic empowerment model for the people is a consumptive model and a productive model which is useful in assisting in poverty alleviation programs and leading to a prosperous society by empowering an independent community economy. Useful for increasing economic welfare, helping to increase community income, economic independence and reducing poverty, and for economic empowerment of the people based on sharia values in congregation, carried out based on cooperation and based on the spirit of helping each other in goodness, and can be transformed into the community or congregation appropriate and in accordance with Islamic law.
PEMAHAMAN SENSITIVITAS GENDER PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN USIA ANAK Gunawan, Indra; Antasari, Rina; Azkia, Zuraidah
Usroh Vol 8 No 2 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i2.24324

Abstract

Child marriage is still prevalent in Indonesian society, one of which occurs in Ilir Timur II District, as data found that there are still marriages that are registered but do not meet the age requirements for marriage determined by law. The purpose of this research is to understand the gender sensitivity of Religious Affairs Office employees in Ilir Timur II District Palembang City towards child marriage and understand the form of gender sensitivity of Religious Affairs Office (KUA) employees in Ilir Timur II District in minimizing the occurrence of child marriage. The method used in this research is qualitative research method, type of field research with normative-empirical approach. The results of this study state that the understanding of gender sensitivity on the part of employees of the Religious Affairs Office of the Ilir Timur II District emphasizes the importance of a deep understanding of gender roles and identities to prevent injustice in domestic life. In addition, the emphasis on Law No. 16 of 2019 which raises the minimum age of marriage for women to 19 years is also part of the understanding of gender sensitivity. The form of gender sensitivity of employees of the Religious Affairs Office (KUA) of Ilir Timur II District in minimizing the occurrence of marriage at the age of a child is by examining the marriage file in detail and socializing through lectures or counseling to increase public understanding and awareness in order to meet the requirements of sufficient age before marriage.
Co-Authors A.E. Isfihani Abdul Hadi Afriansyah, Syafran Andriyani, Agustini Annas Muhtadin astina, ria Athillah, Muhammad Alif Azhira, Furi Azkia, Zuraidah Badaruddin, Kms Brutu, Dur Bukhori, K.A DEKY, DEKY ANWAR Dolla Sobari Erniwati Erniwati Erniwati Erniwati Fatroyah Asr Himsyah, Fatroyah Asr Fauziah Fauziah Helen Sabera Adib Hindun Wulandari, Hindun Ibrahimian, Hojjatullah Iffatur Rohmah Imam Hidayat Iriadi Iriadi Irlan Fery Irlan Fery Izomiddin Julanto, Rujito Dwi Kencana, Ulya Lesi Hertati Lesi Hertati Liani, Evi M Fahry Zaiman Marisa Oktora Martiwi, Dyah Mgs Nazarudin Mochammad Imron Awalludin Mufakkar, Sayyidina Muhamad Sadi Is Muhamad Sadi Is Muhammad Adil, Muhammad Muhammad Sadi Is Mustaqim, Ardian Nazarudin Nazarudin Nilawati Nilawati Nilawati Nilawati Nurmala HAK Otniel Safkaur Otoman Otoman Otoman, Otoman Padila Padila, Padila Paradita, Wyne Qodariah Barkah R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rahmanita, Vivi Andini Renny Kurnia Sari Renny Kurniasari RISKA FEBRIYANTI Romli Romli, Romli Sagita, Diniaria Sari, Renny Kurnia Siti Dini Fakhriya Siti Dini Fakhriya Sunaryo Sunaryo Syukriah Syukriah, Syukriah Utami, Husni Putri Vera Wulandari Yusnita, Eti Zailia, Siti