Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.368
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Intizar An Nisa'a EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Sawwa: Jurnal Studi Gender Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Muamalah Istinbath Al Ishlah Jurnal Pendidikan AL-MAIYYAH Jurnal Studi Gender Indonesia SOL JUSTICIA MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Harmoni Ilomata International Journal of Tax and Accounting Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat MAHESA : Malahayati Health Student Journal Kafa’ah: Journal of Gender Studies Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Jurnal Iqtisaduna Mimbar Hukum Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI) Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Economics and Development Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Rr. Rina Antasari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penamaan UIN Raden Fatah Palembang: Refleksi Ketokohan Prabu Brawijaya V dan Raden Fatah dalam Sejarah Dakwah Islam Antasari, Rr Rina; Renny Kurnia Sari; Otoman; Siti Dini Fakhriya
Intelektualita Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v13i2.25227

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Prabu Brawijaya V terhadap Raden Fatah dan pola sistem pendidikan yang dikembangkan Raden Fatah hingga namanya menjadi simbol penting dalam sejarah Islam dan pendidikan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah memahami nilai historis dan simbolis yang melatarbelakangi penamaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, serta peran Raden Fatah dalam proses islamisasi dan pengembangan pendidikan Islam di Kesultanan Demak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan sejarah dan konsep. Data primer diperoleh dari wawancara dengan alim ulama dan sejarawan di Palembang, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait sejarah Raden Fatah dan Kesultanan Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Prabu Brawijaya V terhadap Raden Fatah mencerminkan proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, dengan penekanan pada ketertiban, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Raden Fatah berhasil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem pendidikan dengan menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan akhlak. Pola kebijakan ini menjadi dasar simbolisasi nama UIN Raden Fatah Palembang, yang mencerminkan perpaduan nilai historis dan religius. Kesimpulannya, keberhasilan Raden Fatah dalam mengembangkan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Demak tidak lepas dari kebijakan yang visioner dan berbasis musyawarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut tetap relevan sebagai pedoman pengembangan pendidikan Islam di era modern. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami keterkaitan antara sejarah, pendidikan, dan kebijakan dalam membentuk identitas lembaga pendidikan Islam.
Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Marisa Oktora; Rina Antasari; Muhamad Sadi Is
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v3i2.58

Abstract

Conflict cases are cases that involve civilian and military elements simultaneously, which raises jurisdictional issues between general courts and military courts. Military courts are often perceived as closed institutions, which triggers public doubts about transparency and justice in the law enforcement process against soldiers. In addition, there is an assumption that military court decisions tend to impose lenient sanctions. Based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), the determination of jurisdiction in koneksitas cases is made through joint research between the (civilian) prosecutor and the military prosecutor. If the impact of the criminal act is more detrimental to the public interest, the case is tried in the general court; conversely, if it is more detrimental to the military interest, it is tried in the military court. However, changes in military criminal procedure law in Indonesia still do not fully address the needs of the general court, especially in the investigation process of TNI soldiers suspected of committing general crimes
From Conviction to Candidacy: A Juridical and Siyasah Analysis of the Waiting Period for Former Corruptors under the Election Law Utami, Husni Putri; Antasari, RR. Rina; Yusnita, Eti
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.360

Abstract

The problem in this study departs from the KPU in its PKPU authorizing regulations regarding the pause period for ex-convicts not having to wait five years in the elections held in 2024. So that it produces two problem formulations, namely: 1) How is the Political Right to the Pause Period for Ex-Corruption Prisoners to Participate in Legislative Candidacy in the Perspective of Law (UU) Number 07 of 2017 concerning General Elections (Election) and General Election Commission Regulations (PKPU) Number 10 and 11 of 2023?, and 2) How is the Political Rights of Ex-Corruption Convicts to Participate in Legislative Candidacy in Siyasah Perspective? The research methodology used by the author is a type of normative law research, with a research approach using legal issues with the method of statue approach, case approach, and analytical approach. Based on the results of the author's research, it can be concluded that: 1) The Election Law, which is strengthened by the latest Constitutional Court Decision in 2023, explains that there is a pause period for ex-corruption convicts who want to run for the legislature to wait five years. Meanwhile, the PKPU 2023 does not. So that PKPU 2023 and the Election Law overlap, if PKPU 2023 was born to improve the Law as well as the Constitutional Court Decision, it should be in line. Regarding the hierarchy of legislation, PKPU is also under the Law, and this disharmonization occurs which is contrary to the coherent principles, one of which is certainty and harmony in regulations, and 2) That in Siyasah Dusturiyah it is explained that ex-corruption convicts are people who used to commit criminal acts, in Islam this person is considered a person who has a moral defect so that his rights cannot be fully obtained anymore, unless he really repents not only said but also implements through actions, of course with full self-awareness again of what has been done, it should be able to provide opportunities for others who still have integrity, because Islam recommends that it is better to choose and be chosen, namely choose the best people. [Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari KPU di PKPU-nya mengesahkan peraturan tentang masa jeda eks-narapidana tidak harus menunggu lima tahun pada Pemilu yang diselenggarakan tahun 2024 lalu. Sehingga menghasilkan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah Hak Politik Terhadap Masa Jeda Pada Eks-Narapidana Korupsi Mengikuti Pencalonan Legislatif Perspektif Undang-undang (UU) Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  Nomor 10 dan 11 Tahun 2023?, dan 2) Bagaimanakah Hak Politik Pada Eks-Narapidana Korupsi Mengikuti Pencalonan Legislatif Perspektif Siyasah?. Metodelogi penelitian yang dipergunakan penulis adalah berjenis normative law research, dengan pendekatan penelitian menggunakan legal issue dengan metode statue approach, case approach, dan analytical approach. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, bahwasanya: 1) Bahwa pada UU Pemilu yang dikuatkan oleh amar Putusan MK tahun 2023 terbaru dijelaskan terdapat masa jeda eks-narapidana korupsi yang hendak akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus menunggu lima tahun. Sedangkan PKPU Tahun 2023 tidak. Sehingga PKPU 2023 dan UU Pemilu terjadi tumpang tindih, semestinya apabila PKPU 2023 lahir untuk penyempurnaan dari UU juga Putusan MK seharusnya sejalan. Terkait hierarki perundang-undangan pun PKPU ini berada dibawah UU, dan ini terjadi disharmonisasi yang berlawanan dengan asas koheren salah satunya kepastian dan keselerasan dalam peraturan, dan 2) Bahwa dalam Siyasah Dusturiyah dijelaskan eks-narapidana korupsi ini adalah orang yang dulunya berbuat tindakan kriminal, dalam Islam orang ini dianggap orang yang telah cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh penuh lagi, kecuali benar-benar bertaubat tidak hanya diucapkan saja namun juga mengimplementasikan lewat perbuatan, tentunya dengan penuh kesadaran diri lagi terhadap apa yang sudah diperbuat, seyogyanya bisa memberikan kesempatan kepada orang lain yang masih berintegritas, karena Islam mengajurkan sebaiknya untuk memilih maupun dipilih yaitu pilihlah orang-orang yang terbaik.]
THE INFLUENCE OF THE TAGLINE “FREE SHIPPING”, FLASH SALE AND SOCIO-ECONOMIC STATUS OF PARENTS ON CONSUMPTIVE BEHAVIOR IN SHOPEE E-COMMERCE ON SHARIA ECONOMICS STUDENTS IN PALEMBANG CITY UNIVERSITIES THROUGH HEDONIC SHOPPING MOTIVATION AS AN INTERVENING VARIABLE Iffatur Rohmah; Rina Antasari; Deky Anwar
Journal of Economics and Development Vol. 2 No. 1 (2025): Journal of Economics and Development (JEnD)
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jend.v2i1.253

Abstract

This study aims to analyze the influence of the "Free Shipping" tagline, flash sales, and parental socioeconomic status on the consumptive behavior of Islamic Economics students at universities in Palembang City, with hedonic shopping motivation as an intervening variable. The research method employed is a quantitative approach, with data analyzed using the SmartPLS application. The population consists of Islamic Economics students at UIN Raden Fatah Palembang, STEBIS IGM, and Muhammadiyah University of Palembang. The results indicate that the "Free Shipping" tagline, flash sales, and parental socioeconomic status partially and simultaneously influence consumptive behavior. Hedonic shopping motivation is proven to be a significant intervening variable that strengthens the relationship between these factors and consumptive behavior. These findings demonstrate that e-commerce promotional strategies and family socioeconomic backgrounds play an important role in encouraging students' consumption patterns. This research offers practical implications for managing student consumption behavior to align with Islamic economic principles. Keywords: Free Shipping, Flash Sale, Socioeconomic Status, Hedonic Shopping Motivation, Consumptive Behavior
Contesting Sacred Gifts: The Erosion of Waqif’s Rights in a Waqf Dispute in Prabumulih, South Sumatra Kencana, Ulya; Astina, Ria; Erniwati, Erniwati; Antasari, Rina; Sagita, Diniaria
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1355

Abstract

The practice of waqf in South Sumatra society has been going on for a long time and is regulated both in Islamic law and in applicable legislation. However, disputes related to waqf land still occur, such as the case in Prabumulih, South Sumatra, where heirs tried to reclaim property that had been donated as waqf. This article discusses waqf from a legal perspective and analyzes disputes over the withdrawal of waqf assets by heirs within the framework of human rights (HAM). The theory used is the human rights theory, which asserts that the rights of every individual are protected by law, including the rights of the deceased waqif. This study employs a normative-empirical approach: the normative approach is used to examine waqf regulations, while the empirical approach is applied in analyzing the waqf dispute case in Prabumulih. The results of the study show that in Islamic law, differences in the definition of waqf among schools of thought lead to variations in practice in society. Regulations in Indonesia require the registration of waqf land at the Office of Religious Affairs to prevent disputes. From a human rights perspective, the heirs' efforts to withdraw waqf assets are illegal and violate the waqif's human rights, which should remain protected. Praktik wakaf di masyarakat Sumatera Selatan telah berlangsung sejak lama dan telah diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sengketa terkait tanah wakaf masih terjadi, seperti kasus di Prabumulih, Sumatera Selatan, di mana ahli waris mencoba menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Artikel ini membahas wakaf dari sudut pandang hukum serta menganalisis sengketa penarikan harta wakaf oleh ahli waris dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Teori yang digunakan adalah teori HAM, yang menegaskan bahwa hak setiap individu dilindungi oleh hukum, termasuk hak waqif yang telah wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris: pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi wakaf, sementara pendekatan empiris diterapkan dalam menganalisis kasus sengketa wakaf di Prabumulih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perbedaan definisi wakaf di antara mazhab menyebabkan variasi dalam praktik di masyarakat. Regulasi di Indonesia mengharuskan pencatatan tanah wakaf di Kantor Urusan Agama guna mencegah terjadinya sengketa. Dari perspektif HAM, upaya ahli waris untuk menarik kembali harta wakaf merupakan tindakan yang melanggar hukum dan mencederai hak asasi waqif yang seharusnya tetap dilindungi.
Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on Guardianship for Persons with Mental Disabilities from a Human Rights Perspective Febriyanti, Riska; Antasari, Rr Rina; Afriansyah, Syafran
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.437

Abstract

This article is motivated by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 concerning the judicial review of Article 433 of the Indonesian Civil Code, particularly the phrases “dungu” (feebleminded), “sakit otak” (mentally ill), and “mata gelap” (dark-minded). The Court held that these terms are no longer relevant in light of modern scientific developments and may perpetuate discriminatory stigma against persons with disabilities; however, they were nevertheless retained within the legal norms. The central problem of this study is to examine the judicial considerations in Decision Number 93/PUU-XX/2022 and its juridical review from a human rights perspective.This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The findings reveal that although the Court acknowledged that the terms are scientifically outdated, the phrases were still maintained. From the principle of equality before the law, the decision raises critical concerns as it potentially perpetuates stigma and is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution as well as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). From the Islamic perspective, the ruling is also incompatible with the objectives of maqasid al-shariah, particularly the principle of hifz al-nafs (protection of life). Therefore, reform of legal terminology toward more humane and inclusive language is urgently required so that the law truly reflects substantive justice and guarantees equality for every citizen. [Artikel ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 433 KUHPerdata, khususnya frasa “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Mahkamah menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut tidak relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern serta berpotensi menimbulkan stigma diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, namun tetap mempertahankannya dalam norma hukum. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 serta bagaimana tinjauan yuridisnya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah menilai istilah tersebut tidak lagi relevan secara ilmiah, frasa tersebut tetap dipertahankan. Dari sudut pandang asas equality before the law, putusan ini menimbulkan catatan penting karena berpotensi melanggengkan stigma serta tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dalam perspektif Islam, hal ini juga tidak sejalan dengan maqasid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Oleh karena itu, pembaruan terminologi hukum yang lebih manusiawi dan inklusif sangat diperlukan agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan substantif serta menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara..]
Peran Kementerian Agama Kota Palembang terhadap Upaya Pencegahan Stunting Julanto, Rujito Dwi; Antasari, Rr. Rina; Bukhori, K.A
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 5, No 6 (2025): Volume 5 Nomor 6 (2025)
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mahesa.v5i6.17573

Abstract

ABSTRACT  Stunting is a disorder of growth and development in children due to chronic malnutrition and recurrent infections, which is characterized by length or height below the standard of Presidential Regulation No. 27 of 2012. Stunting is a condition of growth failure in children, the growth in question includes the growth of the body and brain, due to malnutrition for a long time, so that the child is shorter than a normal child of his age and has a delay in thinking. This research aims to analyze the efforts of the Ministry of Religion of Palembang City in stunting prevention and its role in stunting prevention efforts in Palembang City. This type of research is field research, with a qualitative approach. The respondents in this study were the head of the Ministry of Religion of Palembang City, the head of the Community Guidance Division (Bimas), the head of the Religious Affairs Office (KUA), and the bride-to-be (Catin). Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. This research found that: 1) Stunting prevention efforts carried out by the Ministry of Religion of Palembang City include a. School-Age Adolescent Guidance Program. b. Marriage Guidance Program. c. Sakinah Family Service Center Program. d. Moderation Village Program. 2) The Ministry of Religion of Palembang City plays the role of regulator, as a supervisor, coach and assessor. The Ministry of Religious Affairs of Palembang City, which oversees all KUAs in Palembang City, always synergizes in carrying out its duties in general, and stunting prevention in particular. The Islamic Guidance Sector as a Leading sector collaborates with related fields to optimize the implementation of stunting prevention programs in the city of Palembang.  Keywords: Role, Attemp, Ministry of Religion, Stunting  ABSTRAK Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi  kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar Peraturan Presiden No 27 Tahun 2012. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud meliputi pertumbuhan badan dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kementerian agama kota Palembang dalam pencegahan stunting dan perannya terhadap upaya pencegahan stunting di Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Respondendalam penelitian ini adalah kepala Kementrian Agama Kota Palembang, kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas), kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan calon pengantin (Catin). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneletian ini menemukan bahwa: 1) Upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Palembang meliputi a. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah. b. Program Bimbingan Perkawinan. c. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah. d. Program Kampung Moderasi. 2) Kementerian Agama Kota Palembang berperan sebagai pengatur regulasi, sebagai pengawas, pembina dan penilai. Kemenetrian Agama Kota Palembang yang menaungi seluruh KUA yang ada di Kota Palembang senantiasa bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara umum, dan pencegahan stunting secara khusus. Bidang Bimas Islami sebagai Leading sektor berkerjasama dengan bidang terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan stunting di Kota Palembang.  Kata Kunci: Peran, Upaya, Kementrian Agama, Stunting.
Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Marisa Oktora; Rina Antasari; Muhamad Sadi Is
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Conflict cases are cases that involve civilian and military elements simultaneously, which raises jurisdictional issues between general courts and military courts. Military courts are often perceived as closed institutions, which triggers public doubts about transparency and justice in the law enforcement process against soldiers. In addition, there is an assumption that military court decisions tend to impose lenient sanctions. Based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), the determination of jurisdiction in koneksitas cases is made through joint research between the (civilian) prosecutor and the military prosecutor. If the impact of the criminal act is more detrimental to the public interest, the case is tried in the general court; conversely, if it is more detrimental to the military interest, it is tried in the military court. However, changes in military criminal procedure law in Indonesia still do not fully address the needs of the general court, especially in the investigation process of TNI soldiers suspected of committing general crimes.
Biografi Intelektual Pendiri UIN Raden Fatah Palembang dan Warisan Pemikiran Pendidikan Islam Otoman, Otoman; Adil, Muhammad; Antasari, Rr. Rina; Padila, Padila; Romli, Romli; Brutu, Dur; Azhira, Furi; Athillah, Muhammad Alif; Mustaqim, Ardian
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i2.3203

Abstract

This study examines the intellectual biographies of the founders of the Raden Fatah State Islamic University (UIN) Palembang and their intellectual legacy in the development of Islamic education in Indonesia. This research uses a qualitative approach with historical methods, encompassing heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results indicate that the founders of UIN Raden Fatah envisioned a moderate, integrative, and scientifically advanced vision of Islamic education. Their thinking became the foundation for the institutional transformation of IAIN into UIN and strengthened the integrative-interconnected scientific paradigm within the university. This intellectual legacy has not only been influential locally but has also contributed to the development of Islamic education discourse in Indonesia in general.
Perancangan Sistem Pendaftaran Santri Baru Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Waterfall Pada Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Darussalam Sumsari, Vina; Antasari, RR. Rina; Dheanda Absharina, Eriene; Ayu Prahartiningsyah, Anggari; Harisdianto
Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI) Vol. 4 No. 3 (2026): Februari 2026
Publisher : LKP KARYA PRIMA KURSUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62712/juktisi.v4i3.881

Abstract

The development of information technology has encouraged educational institutions to utilize digital systems to support administrative processes, including new student enrollment. At Pondok Pesantren Ma’had Tahfidz Qur’an Darussalam, the enrollment process was previously carried out manually, which was considered inefficient and caused difficulties for prospective students, especially those coming from outside the region. The manual process also had the potential to cause delays in data processing and irregularities in recording applicant data. Therefore, an information system is needed to support a more structured and accessible student enrollment process. This research focuses on designing a web-based new student enrollment system at Pondok Pesantren Ma’had Tahfidz Qur’an Darussalam. The system development method used is the Waterfall method, which includes the stages of requirements analysis, system design, and implementation. The analysis stage was conducted to examine system requirements based on the enrollment mechanism that was previously carried out manually. The design stage focused on developing the system workflow and designing the student enrollment form. Furthermore, the system was implemented using the PHP programming language and a MySQL database. The resulting system supports the online new student enrollment process by providing features for student account registration, structured enrollment data entry through comprehensive question items, and applicant data management by the administrator. With the implementation of this system, the student data collection process becomes more organized and assists the boarding school in managing enrollment data more effectively and efficiently.
Co-Authors A.E. Isfihani Abdul Hadi Afriansyah, Syafran Andriyani, Agustini Annas Muhtadin astina, ria Athillah, Muhammad Alif Ayu Prahartiningsyah, Anggari Azhira, Furi Azkia, Zuraidah Badaruddin, Kms Brutu, Dur Bukhori, K.A DEKY, DEKY ANWAR Dheanda Absharina, Eriene Dolla Sobari Eriene Dheanda Absharina Erniwati Erniwati Erniwati Erniwati Fatroyah Asr Himsyah, Fatroyah Asr Fauziah Fauziah Harisdianto Helen Sabera Adib Hindun Wulandari, Hindun Ibrahimian, Hojjatullah Iffatur Rohmah Imam Hidayat Iriadi Iriadi Irlan Fery Irlan Fery Izomiddin Julanto, Rujito Dwi Kencana, Ulya Lesi Hertati Lesi Hertati Liani, Evi M Fahry Zaiman Marisa Oktora Martiwi, Dyah Mgs Nazarudin Mochammad Imron Awalludin Mufakkar, Sayyidina Muhamad Sadi Is Muhamad Sadi Is Muhammad Adil, Muhammad Muhammad Sadi Is Mustaqim, Ardian Nazarudin Nazarudin Nilawati Nilawati Nilawati Nilawati Nurmala HAK Otniel Safkaur Otoman Otoman Otoman, Otoman Padila Padila, Padila Paradita, Wyne Parwati, Tania Galuh Qodariah Barkah R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rahmanita, Vivi Andini Renny Kurnia Sari Renny Kurniasari RISKA FEBRIYANTI Romli Romli, Romli Sagita, Diniaria Sari, Renny Kurnia Siti Dini Fakhriya Siti Dini Fakhriya Sumsari, Vina Sunaryo Sunaryo Syukriah Syukriah, Syukriah Utami, Husni Putri Vera Wulandari Yusnita, Eti Zailia, Siti