Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

13.134

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Jurnal Hukum Malahayati PAMALI: Pattimura Magister Law Review IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Pahlawan JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Binamulia Hukum International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights

Tami Rusli

Universitas Bandar Lampung

Author-ID : 366118

Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 117 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

3 4 5 6 7

ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 199PK/Pdt/2007 (STUDI KASUS EKSEKUSI TANAH DI KEC. JATI AGUNG DESA JATIMULYO) Tami Rusli; Rahmad Apriyandi
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Sengketa tanah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Masalah perebutan lahan telah terjadi antara kelompok masyarakat sejak zaman colonial dimana terjadi berbagai peristiwa perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan sengketa tanah tersebut pasti memiliki berbagai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Munculnya sengketa hukum berawal dari adanya keberatan suatu tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan satu tujuan yaitu mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Suatu penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu â€œopiniâ€ yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya.

Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk) Yoki Mustaf Awalin; Tami Rusli; Indah Satria
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5052

Pemohonan menjadi pengampu sangatlah penting di ajukan kepengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk di taruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampuannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan. Tugas dan wewenang dalam pengampuan atau perwalian mengenai Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah: Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata). Saran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benarbenar didengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.

ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK Tami Rusli; Yulia Hesti; Heru Andrianto
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.722

A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI ELEKTRONIK (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Propinsi Lampung) Rusli Tami; Putra Adi Fahrizi
KEADILAN PROGRESIF Vol 13, No 1 (2022): Volume 13 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Breaking into security systems on the Internet is happening almost every day all over the world. The risk of transacting via the internet is very possible, intruders managed to access computers in a protected network. If there is insecurity in the computer network, it becomes a burden for business actors in terms of their responsibilities. The problem in this study is the way in which standard agreements occur through electronic means, and the power of binding agreements through electronics in Indonesian contract law, as well as evidence in determining consumer losses caused by standard agreements in electronic transactions. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data, primary and tertiary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, the way a standard agreement occurs via electronic means if we base it on Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, it is the same as agreements in general, if viewed from the theory of the Consensual Principle which states that an agreement is born at the moment an agreement is reached, then the agreement it was born on the second the receipt of an offer (offerte). The power of binding agreements via electronic means in Indonesian treaty law is contained in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code in conjunction with Article 1320 of the Civil Code. This provision reads "All Agreements made legally valid as law for those who make them". Evidence in determining consumer losses caused by standard agreements in electronic transactions with the impossibility of meeting the parties directly (faceless nature) and the absence of real bargaining between the parties, it does not rule out the possibility of fraud or other forms of fraud that can cause losses. for consumers due to the use of advanced technology. To prove the existence of a loss for consumers in an electronic agreement, of course, evidence is needed that can be used as a proof guide. Suggestion, Law enforcement officers need to understand electronic transactions in depth, so that if there is a dispute betweenbusiness actors and consumers in this electronic transaction, they can immediately resolve the dispute.

OPTIMALISASI KINERJA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN PASAL 25 AYAT 3 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN (Studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat) SYAHPRI DJUNISAR; Rusli Tami
KEADILAN PROGRESIF Vol 13, No 1 (2022): Volume 13 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Health is one of the elements of general welfare that needs to be realized in accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in the 1945 Constitution. Various kinds of certain infectious diseases can be prevented through the availability of vaccinations to prevent the transfer of disease from one region to another in a relatively short time. short and effective. The problem in this study is the optimization of performance as a public service for the implementation of the covid-19 vaccine based on Article 25 Paragraph 17 of 2018 concerning sub-districts in the durian umbrella village, Tanjung Karang center and the inhibiting factor for optimizing performance as a public service for the implementation of the covid-19 vaccine based on Article 25 Paragraph 17 of 2018 concerning sub-districts in the Durian Umbrella Village, Tanjung Karang, Central. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, optimizing performance as a public service for the implementation of the Covid-19 vaccine based on Article 25 Paragraph 17 of 2018 concerning sub-districts in the Durian Umbrella Village to reduce the spread of the Covid-19 virus by providing public services in the form of making it easy to vaccinate to counseling the community about the program. government to prevent the spread of the virus. And the inhibiting factor for optimizing performance as a public service for the implementation of the covid-19 vaccine is the habit of people who are still indifferent to the government's recommendation to carry out the covid-19 vaccine, coupled with the slanted issue circulating among the public about the covid-19 vaccine, causing people not to do vansin. which has been recommended. Suggestions, the government must continue to carry out its duties as apublic service provider for the benefit of the community so that it changes government or private public services to focus on services that avoid an increase in the number of COVID-19 cases.

Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK) Tami Rusli; Frastya Alfiando
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

AbstrakPerjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual atau perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum di serahkan dan harga belum di bayarkan (Pasal 1458 KUHPerdata). Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Hasil penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu para pihak sepakat telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan/mengakhiri permasalahan atau perselisihan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara damai. Kesepakatan Perdamaian ini dan kesepakatan perdamaian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengikat terhadap Para Pihak yang berhubungan dan terkait dengan Perkara Perdata No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. Dan bagaimana implementasi dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu Hakim terkait Implementasi Gugatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna bahwa para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati oleh kedua pihak. Langkah Hakim maupun kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara yuridis sebagaimana yang telah diatur ketentuan bab VI Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan dan diketahui para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati dengan Penggugat dan Tergugat.Kata Kunci: Hukum, Gugatan, Wanprestasi AbstractA sale and purchase agreement is an agreement that is consensual or an agreement is born when both parties reach an agreement on the goods and prices, even though the goods have not been handed over and the price has not been paid (Article 1458 of the Civil Code). An agreement under Article 1313 of the Civil Code is an act in which a person or more binds himself to a person or more. The results of the research on how the judge considers in a default lawsuit related to a multipurpose financing agreement, namely that the parties agree to have carried out deliberations and consensus to resolve / end problems or disputes in the Tanjung Karang District Court amicably. This Peace Agreement and this peace agreement are made based on the provisions of the Laws and Regulations in force in Indonesia, binding on the Parties related to and related to Civil Case No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. And how is the implementation in the default lawsuit related to the multipurpose financing agreement, namely the Judge related to the Implementation of the Multipurpose Financing Agreement Lawsuit that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debt (settlement) as agreed by both parties. The steps taken by the Judge and both parties to reconcile and end the dispute juridically as stipulated in the provisions of chapter VI Article 33 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures in court and it is known that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debts (settlements) as agreed with the Plaintiff and Defendant.Keywords: Law, Lawsuit, Default

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung) Luthfi Gama Albarik; Anggalana Anggalana; Tami Rusli; Ketut Seregig
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pegawai Negeri Sipil harus menjaga citra dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pemerintah berharap PNS dapat melaksanakan tugasnya dan tidak melanggar peraturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta bagaimana upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meneggakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menemukan Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan.Kata kunci : Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk) Tami Rusli; Okta Ainita; Arif Nur Rachman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836

Abstract The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves.

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/20222/PN.Tjk) Tami Rusli; Aprinisa Aprinisa; Raja Kapitan Diningrat
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2932

Accounts payable are part of socio-economic activities that usually occur in the midst of society based on the need to meet household needs or business capital. In carrying out debts, a borrower provides a guarantee such as a land certificate or object with an agreement that has been made. An agreement gives rise to the rights and obligations of the parties. The term guarantee comes from the word guarantee which means responsibility, so that guarantee can be interpreted as a dependent. The research method uses normative and empirical juridical methods. This study aims to find out about the Factors Causing the Occurrence of Debt and Credit Disputes with Guaranteed Land and Buildings and the process of Settlement of Debt and Receivable Disputes with Guaranteed Land and Buildings Based on the Study of Decision Number 62/Pdt.G/2022/PN Tjk

Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/Pn Tjk) Akhmad Ridho Santoso; Tami Rusli; Okta Ainita
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.9256

Dalam ranah Hukum Perdata terdapat dua istilah yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (wanprestasi) dimana keduanya dapat ditindaklanjuti dalam acara pengadilan perdata yang diformulasikan dalam bentuk gugatan. Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Dimana Pengugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat PT Bank Danamon Tbk Kantor Pusat Bandar Lampung. Perumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dan petimbangan putusan perbuatan melawan hukum antara nasabah dan Dan PT Bank Danamon Tbk dalam pengalihan objek hak tanggungan dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat yakni melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang belum terdapat keputusan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu wujud perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting), karena dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Penggugat selaku Nasabah Tergugat bukannya tidak memenuhi kewajiban utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat meminta waktu untuk melakukan penjualan atas objek yang menjadi jaminan tersebut, tanpa melalui lelang supaya mendapat harga yang layak. Penggugat telah berupaya melakukan penjualan aset secara sendiri selain itu Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan mediasi dengan Tergugat. Pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melaan Hukum tidak dapat diterima hal tersebut didapatkan dari fakta-fakta di dalam persidangan dimana diketahui bawhwa antara Penggugat dan Tergugat terlah terjadi Perjanjian Kredit sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Penggugat telah cidera janji dan wanprestasi atas isi Perjanjian Kredit hal tersebut terbukti dari Penggugat telah dinyatakan lalai dalam membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 14.558.091.666 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah). Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima. Kata Kunci : Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Objek Hak Tanggungan

Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Adlisyach, Imam Ahmad Sadriansyah Yusuf Akhmad Ridho Santoso Al Hadusi, Rafli Alfiando, Frastya Alkausar, Ilham Anggalana Anggraini, Priskalia Anindya D.S., Yolanda Anjasmoro, Deni Aprinisa Ardinia Awanis Shabrina Arif Nur Rachman Asmara, Bunga Dewi Baharudin Bambang Hartono Bodhi, Arya Brilian Martquardo, Aftaf Daffa Kresna Gading Dedi Gunawan Devira, Devira Dicky Janu Prasetyo Elia, Ulan Elvionita, Maulia Erina Pane Erlina B. Eviyatun Ruaida Ferhan, Deemas Tiandri Frastya Alfiando Gunawan, Dheri Hadahusi, Rafli Al Hellenia, Shalsabila Helmi Rangkuti Heru Andrianto heru andrianto I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Indah Satria Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Jonathan, Ahmad Kevin Kenny Ayu Putri Kenny Septhalia Kurniawan Suya Negara Lintje Anna Marpaung Luthfi Gama Albarik M Zaidan Shamid Rabbani Marantika, Chinthia Dita Mariska, Selly Melisa Safitri Melisa Safitri Meliyana, Dina Muhammad Jieny Mulyana Muhammad Rizky Ramadhan MULIAWATI NURTYA KUSNADI Nanda Amulia Fitri Nazori, Iwan Ningrat, Gustian Sapta Novita Jaya Putri Nurina Seftiniara, Intan Okta Ainita Okta Ainita Okta Anita Pratama, Ardi Rian Pribadi, Arief Erwanda Purnama, M Rangga Putra Adi Fahrizi Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Mega Nisa Rahma, Luthfiah Rahmad Apriyandi Raja Kapitan Diningrat Ramadan, Suta Ramadan, Yudistira Pratama Ramadhan, Muhammad Daffa Rizky Ramadhan, Suta Ratih Saryani Rayuza, Aldi Recca Ayu Hapsari Renita Agustiani Rinaldo, M Risti Dwi Ramasari Rohim, Arif Maulana S Endang Prasetyawati S, Yulyanti Sadhana, Putu Sari, Arti Mulia Shaffa, Aldisa Sholihah, Hulwatus suci permata Suta Ramadan Suta Ramadan SYAHPRI DJUNISAR Tegar Adiwijaya Tobing, Alvarian L Tubagus Sukmana Vanesia, Vanesia Wiritanaya, Rara Yeremia Adriano Yoki Mustaf Awalin Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan Zainuri Zulkarnaen Zulfi Diane Zaini

Title

Found 117 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 117 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 117 Documents
Search