Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 199PK/Pdt/2007 (STUDI KASUS EKSEKUSI TANAH DI KEC. JATI AGUNG DESA JATIMULYO) ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Rahmad Apriyandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.337 KB)
|
DOI: 10.31004/jp.v4i2.3034
<![CDATA[Sengketa tanah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Masalah perebutan lahan telah terjadi antara kelompok masyarakat sejak zaman colonial dimana terjadi berbagai peristiwa perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan sengketa tanah tersebut pasti memiliki berbagai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Munculnya sengketa hukum berawal dari adanya keberatan suatu tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan satu tujuan yaitu mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Suatu penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu “opini†yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk) ]]>
<![CDATA[Yoki Mustaf Awalin]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5052
<![CDATA[Pemohonan menjadi pengampu sangatlah penting di ajukan kepengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk di taruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampuannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan. Tugas dan wewenang dalam pengampuan atau perwalian mengenai Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah: Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata). Saran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benarbenar didengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.]]>
<![CDATA[ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>;
<![CDATA[Heru Andrianto]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.722
<![CDATA[A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK) ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Frastya Alfiando]]>
<![CDATA[ JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 1 (2022): October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.102 KB)
|
DOI: 10.57235/jetish.v1i1.83
<![CDATA[AbstrakPerjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual atau perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum di serahkan dan harga belum di bayarkan (Pasal 1458 KUHPerdata). Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Hasil penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu para pihak sepakat telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan/mengakhiri permasalahan atau perselisihan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara damai. Kesepakatan Perdamaian ini dan kesepakatan perdamaian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengikat terhadap Para Pihak yang berhubungan dan terkait dengan Perkara Perdata No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. Dan bagaimana implementasi dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu Hakim terkait Implementasi Gugatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna bahwa para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati oleh kedua pihak. Langkah Hakim maupun kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara yuridis sebagaimana yang telah diatur ketentuan bab VI Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan dan diketahui para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati dengan Penggugat dan Tergugat.Kata Kunci: Hukum, Gugatan, Wanprestasi AbstractA sale and purchase agreement is an agreement that is consensual or an agreement is born when both parties reach an agreement on the goods and prices, even though the goods have not been handed over and the price has not been paid (Article 1458 of the Civil Code). An agreement under Article 1313 of the Civil Code is an act in which a person or more binds himself to a person or more. The results of the research on how the judge considers in a default lawsuit related to a multipurpose financing agreement, namely that the parties agree to have carried out deliberations and consensus to resolve / end problems or disputes in the Tanjung Karang District Court amicably. This Peace Agreement and this peace agreement are made based on the provisions of the Laws and Regulations in force in Indonesia, binding on the Parties related to and related to Civil Case No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. And how is the implementation in the default lawsuit related to the multipurpose financing agreement, namely the Judge related to the Implementation of the Multipurpose Financing Agreement Lawsuit that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debt (settlement) as agreed by both parties. The steps taken by the Judge and both parties to reconcile and end the dispute juridically as stipulated in the provisions of chapter VI Article 33 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures in court and it is known that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debts (settlements) as agreed with the Plaintiff and Defendant.Keywords: Law, Lawsuit, Default]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Luthfi Gama Albarik]]>;
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Ketut Seregig]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.281 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.92-99
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil harus menjaga citra dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pemerintah berharap PNS dapat melaksanakan tugasnya dan tidak melanggar peraturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta bagaimana upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meneggakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menemukan Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan.Kata kunci : Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil]]>
<![CDATA[PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk) ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Okta Ainita]]>;
<![CDATA[Arif Nur Rachman]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836
<![CDATA[Abstract The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/20222/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Aprinisa Aprinisa]]>;
<![CDATA[Raja Kapitan Diningrat]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2932
<![CDATA[Accounts payable are part of socio-economic activities that usually occur in the midst of society based on the need to meet household needs or business capital. In carrying out debts, a borrower provides a guarantee such as a land certificate or object with an agreement that has been made. An agreement gives rise to the rights and obligations of the parties. The term guarantee comes from the word guarantee which means responsibility, so that guarantee can be interpreted as a dependent. The research method uses normative and empirical juridical methods. This study aims to find out about the Factors Causing the Occurrence of Debt and Credit Disputes with Guaranteed Land and Buildings and the process of Settlement of Debt and Receivable Disputes with Guaranteed Land and Buildings Based on the Study of Decision Number 62/Pdt.G/2022/PN Tjk]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Novita Jaya Putri]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4424
<![CDATA[Saat ini Indonesia rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk di jadikan tempat perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya bersakala kecil, tetapi telah menjadi permasalahn seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkotika ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk), untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor Penghambat Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi PutusanNomor :15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengadili kasus anak yang didakwa dengan perdagangan narkotika, hakim mempertimbangkan usia anak dan seberapa meyakinkan kesaksian mereka. Jika tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan anak, hakim dapat tetap menghukum anak tersebut dengan menerbitkan catatan kriminal dan mewajibkan mereka untuk mengikuti rehabilitasi atau pelatihan kerja.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/Pn Tjk) ]]>
<![CDATA[Akhmad Ridho Santoso]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Okta Ainita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/jhm.v4i1.9256
<![CDATA[Dalam ranah Hukum Perdata terdapat dua istilah yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (wanprestasi) dimana keduanya dapat ditindaklanjuti dalam acara pengadilan perdata yang diformulasikan dalam bentuk gugatan. Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Dimana Pengugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat PT Bank Danamon Tbk Kantor Pusat Bandar Lampung. Perumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dan petimbangan putusan perbuatan melawan hukum antara nasabah dan Dan PT Bank Danamon Tbk dalam pengalihan objek hak tanggungan dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat yakni melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang belum terdapat keputusan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu wujud perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting), karena dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Penggugat selaku Nasabah Tergugat bukannya tidak memenuhi kewajiban utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat meminta waktu untuk melakukan penjualan atas objek yang menjadi jaminan tersebut, tanpa melalui lelang supaya mendapat harga yang layak. Penggugat telah berupaya melakukan penjualan aset secara sendiri selain itu Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan mediasi dengan Tergugat. Pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melaan Hukum tidak dapat diterima hal tersebut didapatkan dari fakta-fakta di dalam persidangan dimana diketahui bawhwa antara Penggugat dan Tergugat terlah terjadi Perjanjian Kredit sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Penggugat telah cidera janji dan wanprestasi atas isi Perjanjian Kredit hal tersebut terbukti dari Penggugat telah dinyatakan lalai dalam membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 14.558.091.666 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah). Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima. Kata Kunci : Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Objek Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK ]]>
<![CDATA[tami rusli]]>;
<![CDATA[yulia hesti]]>;
<![CDATA[heru andrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.694
<![CDATA[AbstractA person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary. This research addresses the issue of whether the factors that cause the perpetrator and howcriminal liability for criminal offenders diverts the object of fiduciary guarantee without the prior written consent of the fiduciary recipient. The research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data analysis is done juridically qualitatively, which is an analysis that isdonedescriptively. Should the consumer finance company hold control, supervision and review of the object of fiduciary guarantee every month so that it can be known whether the object of fiduciary guarantee is really in the possession of the debtor is not damaged and not transferred to a third party, so as to reduce the losses that will be suffered by the creditor and it is expected that there needs to be awareness of the public who enter into a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee in order to pay more attention to his responsibility in the fulfillment of achievements, because the act of promise injury cannot always be resolved by deliberation. The imposition of prison sanctions if it can have a deterrent effect and become a motivation to have baik. Keywords : Criminal Liability; Criminal acts; Fiduciary Guarantee. AbstrakSeseorang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai apakah faktor penyebab pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. hendaknya kepada perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur dan diharapkan Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Jaminan Fidusia.]]>
