Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Jurnal Hukum Malahayati PAMALI: Pattimura Magister Law Review IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Pahlawan JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Binamulia Hukum International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Tami Rusli
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 117 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 117 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN MODUS SEWA RENTAL (STUDI PUTUSAN NO 69/PID.B/2020/PN.BBU) Gunawan, Dheri; Rusli, Tami
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.572 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.15

Abstract

The convenience provided by rental car owners is often abused by irresponsibletenants, car damage due to improper use, used as a means of committing crimeseven to embezzlement of the car by way of selling or being pawned is a risk thatcan befall the car owner at any time. rental. As was the case with Effendi BinBunyamin, a resident of Palm Raya village, Indralaya Subdistrict, Ogan IlirRegency, South Sumatra Province, who committed embezzlement of a fourwheeled vehicle belonging to Muhammad Sholeh using rental rental mode. Theresearch method used in this thesis research is a normative juridical approachand an empirical approach. Data collection based on library research and fieldstudies. Resource persons in this study include investigators, public prosecutors,and judges. The factor that caused the defendant to embezzle four-wheeledvehicles was due to economic factors. Where the defendant needed an amount ofmoney to be used for the cost of marrying his child so that this situation forced thevictim to commit the crime of embezzlement as in decision no 69 / Pid.B / 2020 /Pn.Bbu. Criminal responsibility for the defendant, namely that the defendant wassecured by members of the Way Kanan resort police, was then detained duringthe investigation and trial process and then sentenced to prison for one year andfive months as stated in decision number 69 / Pid.B / 2020 / Pn.Bbu.Keywords: judge consideration, embezzlement, mode, rental.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeberatan Di Peradilan Anak Alkausar, Ilham; Rusli, Tami
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2680

Abstract

Children as gifts that are expected to be the successors of the family and nation sometimes do not match expectations with what is expected by both parents, often many crimes are committed by minors, crimes committed from the ordinary to extraordinary things, one of the crimes what is often done by minors is the crime of theft, there are many factors behind a minor committing a crime of theft that makes a child want to do it, one of which is bad environmental factors and family factors that pay less attention to the child, the judge's consideration is The most important thing in determining the realization of the value of a judge's decision is by looking at the existing facts.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan No : 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk Putri Watun, Cornellia Adinda; Rusli, Tami; Ramasari, Risti Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4142

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara.
Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK) Rusli, Tami; Alfiando, Frastya
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 1 (2022): March 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i1.83

Abstract

AbstrakPerjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual atau perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum di serahkan dan harga belum di bayarkan (Pasal 1458 KUHPerdata). Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Hasil penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu para pihak sepakat telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan/mengakhiri permasalahan atau perselisihan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara damai. Kesepakatan Perdamaian ini dan kesepakatan perdamaian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengikat terhadap Para Pihak yang berhubungan dan terkait dengan Perkara Perdata No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. Dan bagaimana implementasi dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu Hakim terkait Implementasi Gugatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna bahwa para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati oleh kedua pihak. Langkah Hakim maupun kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara yuridis sebagaimana yang telah diatur ketentuan bab VI Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan dan diketahui para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati dengan Penggugat dan Tergugat.Kata Kunci: Hukum, Gugatan, Wanprestasi AbstractA sale and purchase agreement is an agreement that is consensual or an agreement is born when both parties reach an agreement on the goods and prices, even though the goods have not been handed over and the price has not been paid (Article 1458 of the Civil Code). An agreement under Article 1313 of the Civil Code is an act in which a person or more binds himself to a person or more. The results of the research on how the judge considers in a default lawsuit related to a multipurpose financing agreement, namely that the parties agree to have carried out deliberations and consensus to resolve / end problems or disputes in the Tanjung Karang District Court amicably. This Peace Agreement and this peace agreement are made based on the provisions of the Laws and Regulations in force in Indonesia, binding on the Parties related to and related to Civil Case No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. And how is the implementation in the default lawsuit related to the multipurpose financing agreement, namely the Judge related to the Implementation of the Multipurpose Financing Agreement Lawsuit that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debt (settlement) as agreed by both parties. The steps taken by the Judge and both parties to reconcile and end the dispute juridically as stipulated in the provisions of chapter VI Article 33 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures in court and it is known that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debts (settlements) as agreed with the Plaintiff and Defendant.Keywords: Law, Lawsuit, Default
The Cancellation of a Plaintiff's Lawsuit Due to Bad Faith in Mediation (A Study of Decision Number: 103/Pdt.G/2023/PN Tjk Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Devira, Devira
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1541

Abstract

A lawsuit is often dismissed if the plaintiff is proven to have acted in poor faith during the legal process. This is crucial for maintaining the integrity of the Indonesian judicial system, particularly in the context of resolving civil disputes involving consumers. Mediation, as a dispute resolution method, is crucial for resolving disputes involving unlawful acts in consumer financing agreements. However, its success depends heavily on the good faith of the parties involved. If one party lacks good faith, mediation will be ineffective. The research question is how to resolve disputes regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk? And what are the judge's considerations regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk?The research method uses two approaches: a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. Data analysis was conducted qualitatively.  There was one source in this research: a Judge at the Tanjung Karang District Court. The settlement of the dispute over the cancellation of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation complies with the dispute resolution procedures under Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which was carried out by PT. Astra Sedaya Finance. The Unlawful Act (PMH) for the Violation of the Inclusion of Standard Clauses committed by PT. Astra Sedaya Finance has seriously harmed the Plaintiff, and the Plaintiff deserves legal certainty at the Tanjung Karang District Court. The Judge adjudicated by declaring the Plaintiff's failure to act in good faith during the mediation process, declaring the Plaintiff's lawsuit inadmissible, ordering the Plaintiff to pay mediation costs of IDR 800,000.00 (eight hundred thousand rupiah), and ordering the Plaintiff to pay court costs, which to date have been set at IDR 676,000.00 (six hundred seventy-six thousand rupiah).  The judge's considerations regarding the dismissal of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation were consistent with the decision rendered by the Panel of Judges. The plaintiff's failure to attend mediation is comparable to failing to attend court, given that mediation is an integral part of the civil trial process. Based on these considerations, the panel of judges decided to dismiss the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during the mediation process. This decision was made to uphold the principle of good faith in the judicial process and ensure that mediation is not abused by parties who are not serious about resolving the dispute. The recommendation in this study is that the Panel of Judges should enforce the law fairly and issue decisions based on legal facts and available evidence. It is also hoped that the public will be raised awareness about the dangers of embezzlement in office and its impact on organizations and society.
Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Waralaba Terhadap Wanprestasi Kontraktual (Studi Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk) Rusli, Tami; Sari, Arti Mulia
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7937

Abstract

Bisnis Waralaba merupakan bentuk kerja sama usaha yang berkembang pesat di Indonesia karena menawarkan sistem usaha yang terstandarisasi, merek dagang yang telah dikenal luas, serta dukungan operasional dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Hubungan hukum antara para pihak lahir dari perjanjian waralaba yang bersifat kontraktual dan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda serta itikad baik. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian waralaba tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan wanprestasi kontraktual dan sengketa hukum. Salah satu contoh konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk, di mana gugatan wanprestasi yang diajukan penerima waralaba dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sengketa bisnis waralaba tidak hanya berkaitan dengan pembuktian wanprestasi secara materiil, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketepatan aspek formil hukum acara perdata. Kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak penerima waralaba, meskipun secara substansial terdapat klaim kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/Pn Tjk) Rusli, Tami; Mariska, Selly
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7859

Abstract

Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Hubungan manusia dengan bumi bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Lebih dari itu, bumi bahkan memberikan sumber daya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam yang terdapat baik itu di permukaan bumi, diatas permukaan bumi, yang tertanam di bumi maupun yang berada di dalam tubuh bumi. Tanah adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia yang ada dimuka bumi sebagai upaya untuk dapat tinggal, bersosialisasi ataupun untuk kegiatan bercocok tanam yang memiliki kepentingan untuk kehidupan orang banyak, Namun meskipun demikian sering dijumpai terjadinya sengketa tanah diantara individu dan individu yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan harus diselesaikan secara hukum. Salah satu kasus yang menggambarkan Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi hal tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 100/Pdt.G/2025/PN Tjk tentang sengketa tanah antara penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Dalam perkara ini, penggugat merasa dirugikan akibat adanya dugaan kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Studi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PN Tjk.
Economics Analysis of Legal Approach In the Progression of West Lampung Traditional Cultural Expression Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina; Safitri, Melisa; Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4748

Abstract

The value of West Lampung's traditional cultural expressions has not been maximized for the local inhabitants. This article will explain how to implement the local government-requested preservation of West Lampung traditional expressions and their use in accordance with the Economic Analysis of Law framework. The results of the discussion indicate that the Protection and Utilization of Traditional Cultural Expressions has only reached the inventory stage, based on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright, Law No. 5 of 2017 regarding Promotion of Culture, Law No. 11 of 2010 regarding Cultural Conservation and Regulations Government No. 6 of 2015 regarding Museums, and Regulation of the Minister of Culture No. 106 regarding Intangible Cultural Heritage of Indonesia. The Economic Analysis of Law demonstrates that West Lampung's traditional cultural expressions must be optimized in order to boost the region's income. This can be maximized through the collaboration of the local government with academics in the arts, artists, Youtubers, artists, and other parties who are already aware of what the global community desires as connoisseurs, so that professional processing can affect the welfare of the people of West Lampung
Protection And Legal Security System For Digital Signature Users As Consumers In The Indonesian Legal System Rusli, Tami; Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4751

Abstract

This research aims to find legal protection against digital signature users as consumers associated with the principle of justice. This research uses a normative juridical approach by focusing on secondary data. The research specification used is descriptive-analytical. The research stages were carried out through library research and field research as support. Data collection techniques were carried out through document studies and interviews. While data analysis is carried out in a qualitative, juridical manner. The results showed that since the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), the legal force and legal certainty of electronic information, electronic documents, and electronic signatures as valid evidence in electronic transactions such as e-commerce and e-business have the same legal force and legal certainty as the original. As a suggestion, in an effort to increase the effectiveness of the enactment of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), it is necessary to immediately issue a Government Regulation (PP) as an implementing regulation so as not to cause confusion for the community and, of course, the government itself in its law enforcement
Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Keterlambatan Masa Tambat Kapal di Pelabuhan Panjang Rusli, Tami; Vanesia, Vanesia
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6458

Abstract

Masa tambat kapal adalah jangka waktu kapal berada dalam keadaan tertambat atau bersandar di pelabuhan, baik untuk keperluan bongkar muat barang, pengisian bahan bakar, perbaikan, maupun menunggu izin pelayaran. Dalam praktik hukum perdata, masa tambat kapal dapat berujung pada sengketa apabila terjadi pelampauan waktu tambat yang telah diperjanjikan atau ditetapkan dalam kontrak, seperti perjanjian sewa tambat, perjanjian pengangkutan, atau perjanjian jasa kepelabuhanan, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa perdata terkait masa tambat kapal umumnya timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan tuntutan ganti rugi dan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini menganalisis tentang Keterlambatan Proses Penurunan Muat Barang Akibat Hujan dalam kasus PT.Trigade Artha Samudera yang dapat dikategorikan sebagai force majeure (keadaan memaksa) yang menghapuskan tanggung jawab perdata untuk membayar denda peraturan hukum mengenai tanggung jawab perdata perusahaan pelayaran terhadap pengelola pelabuhan dalam keterlambatan masa tambat kapal di pelabuhan panjang. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan kasus melalui putusan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu berdasarkan studi pustaka dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian wawancara untuk mendapatkan keterangan dan jawaban atas pokok permasalahan penelitian.
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Adlisyach, Imam Ahmad Sadriansyah Yusuf Akhmad Ridho Santoso Al Hadusi, Rafli Alfiando, Frastya Alkausar, Ilham Anggalana Anggraini, Priskalia Anindya D.S., Yolanda Anjasmoro, Deni Aprinisa Ardinia Awanis Shabrina Arif Nur Rachman Asmara, Bunga Dewi Baharudin Bambang Hartono Bodhi, Arya Brilian Martquardo, Aftaf Daffa Kresna Gading Dedi Gunawan Devira, Devira Dicky Janu Prasetyo Elia, Ulan Elvionita, Maulia Erina Pane Erlina B. Eviyatun Ruaida Ferhan, Deemas Tiandri Frastya Alfiando Gunawan, Dheri Hadahusi, Rafli Al Hellenia, Shalsabila Helmi Rangkuti Heru Andrianto heru andrianto I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Indah Satria Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Jonathan, Ahmad Kevin Kenny Ayu Putri Kenny Septhalia Kurniawan Suya Negara Lintje Anna Marpaung Luthfi Gama Albarik M Zaidan Shamid Rabbani Marantika, Chinthia Dita Mariska, Selly Melisa Safitri Melisa Safitri Meliyana, Dina Muhammad Jieny Mulyana Muhammad Rizky Ramadhan MULIAWATI NURTYA KUSNADI Nanda Amulia Fitri Nazori, Iwan Ningrat, Gustian Sapta Novita Jaya Putri Nurina Seftiniara, Intan Okta Ainita Okta Ainita Okta Anita Pratama, Ardi Rian Pribadi, Arief Erwanda Purnama, M Rangga Putra Adi Fahrizi Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Mega Nisa Rahma, Luthfiah Rahmad Apriyandi Raja Kapitan Diningrat Ramadan, Suta Ramadan, Yudistira Pratama Ramadhan, Muhammad Daffa Rizky Ramadhan, Suta Ratih Saryani Rayuza, Aldi Recca Ayu Hapsari Renita Agustiani Rinaldo, M Risti Dwi Ramasari Rohim, Arif Maulana S Endang Prasetyawati S, Yulyanti Sadhana, Putu Sari, Arti Mulia Shaffa, Aldisa Sholihah, Hulwatus suci permata Suta Ramadan Suta Ramadan SYAHPRI DJUNISAR Tegar Adiwijaya Tobing, Alvarian L Tubagus Sukmana Vanesia, Vanesia Wiritanaya, Rara Yeremia Adriano Yoki Mustaf Awalin Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan Zainuri Zulkarnaen Zulfi Diane Zaini