p-Index From 2021 - 2026
15.768
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Jurnal Hukum Malahayati PAMALI: Pattimura Magister Law Review Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) IBLAM Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Pahlawan JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Binamulia Hukum International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan No : 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk Putri Watun, Cornellia Adinda; Rusli, Tami; Ramasari, Risti Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4142

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara.
The Cancellation of a Plaintiff's Lawsuit Due to Bad Faith in Mediation (A Study of Decision Number: 103/Pdt.G/2023/PN Tjk Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Devira, Devira
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1541

Abstract

A lawsuit is often dismissed if the plaintiff is proven to have acted in poor faith during the legal process. This is crucial for maintaining the integrity of the Indonesian judicial system, particularly in the context of resolving civil disputes involving consumers. Mediation, as a dispute resolution method, is crucial for resolving disputes involving unlawful acts in consumer financing agreements. However, its success depends heavily on the good faith of the parties involved. If one party lacks good faith, mediation will be ineffective. The research question is how to resolve disputes regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk? And what are the judge's considerations regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk?The research method uses two approaches: a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. Data analysis was conducted qualitatively.  There was one source in this research: a Judge at the Tanjung Karang District Court. The settlement of the dispute over the cancellation of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation complies with the dispute resolution procedures under Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which was carried out by PT. Astra Sedaya Finance. The Unlawful Act (PMH) for the Violation of the Inclusion of Standard Clauses committed by PT. Astra Sedaya Finance has seriously harmed the Plaintiff, and the Plaintiff deserves legal certainty at the Tanjung Karang District Court. The Judge adjudicated by declaring the Plaintiff's failure to act in good faith during the mediation process, declaring the Plaintiff's lawsuit inadmissible, ordering the Plaintiff to pay mediation costs of IDR 800,000.00 (eight hundred thousand rupiah), and ordering the Plaintiff to pay court costs, which to date have been set at IDR 676,000.00 (six hundred seventy-six thousand rupiah).  The judge's considerations regarding the dismissal of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation were consistent with the decision rendered by the Panel of Judges. The plaintiff's failure to attend mediation is comparable to failing to attend court, given that mediation is an integral part of the civil trial process. Based on these considerations, the panel of judges decided to dismiss the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during the mediation process. This decision was made to uphold the principle of good faith in the judicial process and ensure that mediation is not abused by parties who are not serious about resolving the dispute. The recommendation in this study is that the Panel of Judges should enforce the law fairly and issue decisions based on legal facts and available evidence. It is also hoped that the public will be raised awareness about the dangers of embezzlement in office and its impact on organizations and society.
Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Waralaba Terhadap Wanprestasi Kontraktual (Studi Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk) Rusli, Tami; Sari, Arti Mulia
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7937

Abstract

Bisnis Waralaba merupakan bentuk kerja sama usaha yang berkembang pesat di Indonesia karena menawarkan sistem usaha yang terstandarisasi, merek dagang yang telah dikenal luas, serta dukungan operasional dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Hubungan hukum antara para pihak lahir dari perjanjian waralaba yang bersifat kontraktual dan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda serta itikad baik. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian waralaba tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan wanprestasi kontraktual dan sengketa hukum. Salah satu contoh konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk, di mana gugatan wanprestasi yang diajukan penerima waralaba dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sengketa bisnis waralaba tidak hanya berkaitan dengan pembuktian wanprestasi secara materiil, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketepatan aspek formil hukum acara perdata. Kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak penerima waralaba, meskipun secara substansial terdapat klaim kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/Pn Tjk) Rusli, Tami; Mariska, Selly
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7859

Abstract

Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Hubungan manusia dengan bumi bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Lebih dari itu, bumi bahkan memberikan sumber daya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam yang terdapat baik itu di permukaan bumi, diatas permukaan bumi, yang tertanam di bumi maupun yang berada di dalam tubuh bumi. Tanah adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia yang ada dimuka bumi sebagai upaya untuk dapat tinggal, bersosialisasi ataupun untuk kegiatan bercocok tanam yang memiliki kepentingan untuk kehidupan orang banyak, Namun meskipun demikian sering dijumpai terjadinya sengketa tanah diantara individu dan individu yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan harus diselesaikan secara hukum. Salah satu kasus yang menggambarkan Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi hal tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 100/Pdt.G/2025/PN Tjk tentang sengketa tanah antara penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Dalam perkara ini, penggugat merasa dirugikan akibat adanya dugaan kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Studi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PN Tjk.
Economics Analysis of Legal Approach In the Progression of West Lampung Traditional Cultural Expression Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina; Safitri, Melisa; Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4748

Abstract

The value of West Lampung's traditional cultural expressions has not been maximized for the local inhabitants. This article will explain how to implement the local government-requested preservation of West Lampung traditional expressions and their use in accordance with the Economic Analysis of Law framework. The results of the discussion indicate that the Protection and Utilization of Traditional Cultural Expressions has only reached the inventory stage, based on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright, Law No. 5 of 2017 regarding Promotion of Culture, Law No. 11 of 2010 regarding Cultural Conservation and Regulations Government No. 6 of 2015 regarding Museums, and Regulation of the Minister of Culture No. 106 regarding Intangible Cultural Heritage of Indonesia. The Economic Analysis of Law demonstrates that West Lampung's traditional cultural expressions must be optimized in order to boost the region's income. This can be maximized through the collaboration of the local government with academics in the arts, artists, Youtubers, artists, and other parties who are already aware of what the global community desires as connoisseurs, so that professional processing can affect the welfare of the people of West Lampung
Protection And Legal Security System For Digital Signature Users As Consumers In The Indonesian Legal System Rusli, Tami; Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4751

Abstract

This research aims to find legal protection against digital signature users as consumers associated with the principle of justice. This research uses a normative juridical approach by focusing on secondary data. The research specification used is descriptive-analytical. The research stages were carried out through library research and field research as support. Data collection techniques were carried out through document studies and interviews. While data analysis is carried out in a qualitative, juridical manner. The results showed that since the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), the legal force and legal certainty of electronic information, electronic documents, and electronic signatures as valid evidence in electronic transactions such as e-commerce and e-business have the same legal force and legal certainty as the original. As a suggestion, in an effort to increase the effectiveness of the enactment of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), it is necessary to immediately issue a Government Regulation (PP) as an implementing regulation so as not to cause confusion for the community and, of course, the government itself in its law enforcement
Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Keterlambatan Masa Tambat Kapal di Pelabuhan Panjang Rusli, Tami; Vanesia, Vanesia
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6458

Abstract

Masa tambat kapal adalah jangka waktu kapal berada dalam keadaan tertambat atau bersandar di pelabuhan, baik untuk keperluan bongkar muat barang, pengisian bahan bakar, perbaikan, maupun menunggu izin pelayaran. Dalam praktik hukum perdata, masa tambat kapal dapat berujung pada sengketa apabila terjadi pelampauan waktu tambat yang telah diperjanjikan atau ditetapkan dalam kontrak, seperti perjanjian sewa tambat, perjanjian pengangkutan, atau perjanjian jasa kepelabuhanan, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa perdata terkait masa tambat kapal umumnya timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan tuntutan ganti rugi dan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini menganalisis tentang Keterlambatan Proses Penurunan Muat Barang Akibat Hujan dalam kasus PT.Trigade Artha Samudera yang dapat dikategorikan sebagai force majeure (keadaan memaksa) yang menghapuskan tanggung jawab perdata untuk membayar denda peraturan hukum mengenai tanggung jawab perdata perusahaan pelayaran terhadap pengelola pelabuhan dalam keterlambatan masa tambat kapal di pelabuhan panjang. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan kasus melalui putusan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu berdasarkan studi pustaka dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian wawancara untuk mendapatkan keterangan dan jawaban atas pokok permasalahan penelitian.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Tjk) Tami Rusli; Suta Ramadan; Renita Agustiani
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5360

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) atau perampokan, merupakan pencurian yang disertai ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap korban, yang dianggap lebih serius dibandingkan pencurian biasa. Percobaan pencurian dengan kekerasan, meskipun tidak berhasil, tetap memiliki potensi bahaya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku di hadapan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris serta analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung menjadi pendorong utama tindakan kriminal. Dalam kasus percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban luka-luka. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih adil, peningkatan patroli polisi, dan perhatian terhadap faktor sosial yang mempengaruhi tindak pidana.
Criminal Liability for Perpetrators of Embezzlement in Positions in Finance Companies Rusli, Tami; Sholihah, Hulwatus
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v6i1.3733

Abstract

Introduction: The law on the crime of embezzlement in office that occurs within the financing company, especially at PT CIMB Niaga Auto Finance, as a form of abuse of trust due to weak internal supervision, economic pressure, and opportunities for the perpetrator to carry out his position so as to cause losses to the company and damage moral values and legal certainty.Purposes of the Research: To analyze the factors that cause and criminal responsibility of embezzlement perpetrators in office.Methods of the Research: The research method used is normative and empirical juridical by utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies and field studies in the form of observations and interviews to obtain data relevant to the research problem.Results Main Findings of the Research: The findings of the study show that the crime of embezzlement in office occurs due to trust factors, economic pressure, and great opportunities due to the weak corporate supervision system. The defendant deliberately abused his position as an employee to control and transfer the company's vehicle to another party, causing significant material losses. The elements of Article 374 of the Criminal Code were legally and convincingly proven, and no excuse or justification was found for the defendant. Therefore, the defendant was sentenced to one year and six months in prison and the evidence was returned to PT CIMB Niaga Auto Finance as a form of legal accountability and enforcement of legal certainty.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) Intan Nurina Seftiniara; Tami Rusli; Novita Jaya Putri
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4424

Abstract

Saat ini Indonesia rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk di jadikan tempat perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya bersakala kecil, tetapi telah menjadi permasalahn seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkotika ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk), untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor Penghambat Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi PutusanNomor :15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengadili kasus anak yang didakwa dengan perdagangan narkotika, hakim mempertimbangkan usia anak dan seberapa meyakinkan kesaksian mereka. Jika tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan anak, hakim dapat tetap menghukum anak tersebut dengan menerbitkan catatan kriminal dan mewajibkan mereka untuk mengikuti rehabilitasi atau pelatihan kerja.
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Adlisyach, Imam Ahmad Sadriansyah Yusuf Akhmad Ridho Santoso Al Hadusi, Rafli Alkausar, Ilham Anggalana Anggraini, Priskalia Anindya D.S., Yolanda Anjasmoro, Deni Aprinisa Ardi Rian Pratama Ardinia Awanis Shabrina Arif Nur Rachman Asmara, Bunga Dewi Baharudin Bambang Hartono Bodhi, Arya Brilian Martquardo, Aftaf Daffa Kresna Gading Dedi Gunawan Devira, Devira Dicky Janu Prasetyo Elia, Ulan Elvionita, Maulia Erina Pane Erlina B Eviyatun Ruaida Ferhan, Deemas Tiandri Frastya Alfiando Gunawan, Dheri Hellenia, Shalsabila Helmi Rangkuti Heru Andrianto heru andrianto I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Indah Satria Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Jonathan, Ahmad Kevin Kenny Ayu Putri Kenny Septhalia Kurniawan Suya Negara Lintje Anna Marpaung Luthfi Gama Albarik M Zaidan Shamid Rabbani Marantika, Chinthia Dita Mariska, Selly Melisa Safitri Melisa Safitri Meliyana, Dina Meta Puspita Sari Muhammad Jieny Mulyana Muhammad Rafi Alfath Muhammad Rizky Ramadhan MULIAWATI NURTYA KUSNADI Nanda Amulia Fitri Nazori, Iwan Ningrat, Gustian Sapta Novita Jaya Putri Nurina Seftiniara, Intan Okta Ainita Okta Anita Pribadi, Arief Erwanda Purnama, M Rangga Putra Adi Fahrizi Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Mega Nisa Rafli Al Hadahusi Rahma, Luthfiah Rahmad Apriyandi Raja Kapitan Diningrat Ramadan, Yudistira Pratama Ramadhan, Muhammad Daffa Rizky Ramadhan, Suta Ratih Saryani Rayuza, Aldi Recca Ayu Hapsari Renita Agustiani Rinaldo, M Risti Dwi Ramasari Rohim, Arif Maulana Roy Chandrito Sagala S Endang Prasetyawati S, Yulyanti Sadhana, Putu Sari, Arti Mulia Shaffa, Aldisa Sholihah, Hulwatus suci permata Suta Ramadan Suta Ramadhan SYAHPRI DJUNISAR Syamsuddin Pasamai Tasya Balqis Uftimentari Tegar Adiwijaya Tobing, Alvarian L Tubagus Sukmana Vanesia, Vanesia Wiritanaya, Rara Wiwik Handayani Yeremia Adriano Yoki Mustaf Awalin Yulia Hesti Zaidi Yahya Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan Zainuri Zulkarnaen Zul Armain Zulfi Diane Zaini