Articles
PENGAWASAN JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU
Ragel Dwi Puspita Sari;
Abdul Sadad
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3112
Pengawasan Jasa Layanan Parkir merupakan kegiatan untuk mengarahkan dan membina Juru Parkir dalam upaya mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru Parkir yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru mengenai jasa layanan parkir ialah masih adanya juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti menggunakan kelengkapan atribut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko dalam Wibawa (2022: 71) yang menggunakan 4 indikator, yaitu: Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Haryoko (2020: 196) yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari ke 4 indikator pengawasan yang efektif, yaitu Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Faktor sumber daya manusia, kurangnya jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya, 2) Faktor sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Kata Kunci: Pengawasan; Jasa Layanan; Parkir
RESOLUSI KONFLIK OLEH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU PADA KONFLIK KARYAWAN DAN PT. SINAR REKSA KENCANA
Riska Indriyana Putri;
Abdul Sadad
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10: Edisi I Januari - Juni 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Disputes in industrial relations are common in the world. Industrial relations disputes according to Law no. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes (UU PPHI) is a difference of opinion that results in conflict between employers or a combination of employers and workers/labor or trade unions/labor unions. One of them is the conflict between PT. Sinar Reksa Kencana and its employees, started with the mass Termination of Employment carried out by PT. Sinar Reksa Kencana due to an acquisition by the Mentari Group. This study aims to determine the inhibiting factors of conflict resolution and how the role of the government in carrying out conflict resolution at PT. Sinar Mutual Kencana in Indragiri Hulu Regency. This research is a descriptive qualitative research where data collection uses observation, interviews, and documentation techniques. This study uses the resolution theory put forward by Fisher in (Tisa, 2017), namely Negotiation, Mediation, and Arbitration. One of the obstacles when resolving industrial relations disputes is the lack of knowledge of both parties and the absence of agreement or disagreement, causing disputes and lack of understanding of different labor laws and regulations, and third parties finally provide assistance to both parties. Keyword : Resolutions , Conflict, Industrial Conflict
PENGAWASAN LIMBAH SAWIT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Pencemaran Sungai Bawang Oleh PT. Sun)
Asmara Indriyani;
Abdul Sadad
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.706
Kuantan Singingi Regency is one of the regencies in Riau Province which is growing rapidly in recent years, one of which is in the field of oil palm plantations. However, due to the rapid establishment of oil palm companies, it causes a lot of palm oil waste disposal caused by the disposal of these companies. The purpose of this study was to determine the supervision of palm oil waste by the Environmental Service of Kuantan Singingi Regency (Case Study: Sungai Bawang Pollution). Then to find out the inhibiting factors in the implementation of waste control in the Bawang River, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The monitoring activities that have been carried out are the activities of controlling palm oil waste with a percentage exceeding the quality standard, the activities carried out by the Environmental Service are not yet maximal so that violations pass the quality standards, and the lack of firmness in giving sanctions to companies is a phenomenon found. This type of research is qualitative research with a descriptive case study approach. The collection of data obtained, both primary data and secondary data were collected through interviews, observations and documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from existing research problems. The results of this study found that the supervision of the environmental service in the supervision of palm oil waste has not been carried out optimally, this is caused by several inhibiting factors, namely the ability of human resources, funds and infrastructure and company behavior
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya)
Jamalia Wahda;
Abdul Sadad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3228
Persoalan Drainase di Kota Pekanbrau yang tidak kunjung tuntas menjadi sebuah dilema. Permasalahan titik banjir yang disebabkan oleh saluran drainase yang tidak berjalan dengan baik. Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola drainase terus berupaya melakukan pemeliharaan terhadap drainase yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menilai kinerja serta untuk menentukan dan menganalisis masalah yang mengganggu kinerja. Teori Agus Dwiyanto (2008) yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator berikut: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja DPUPR Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh Produktivitas Kinerja DPUPR pada pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permaslahannya. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota Pekanbaru melalui Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air rutin melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari. Responsivitas DPUPR dalam melakukan pengelolaan drainase sudah baik, hal itu dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Responsibilitas DPUPR pada hal pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru telah berbanding bersama prinsip administrasi atau kebijakan organisasi, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Akuntabilitas DPUPR pada penataan drainase di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini didasarkan pada rencana kerja serta disesuaikan pada perealisasian program melalui perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021. Hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru yaitu, keadaan prasarana dan sarana yang ada di Dinas PUPR Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang kurang sadar dalam menjaga lingkungan serta masih membuang sampah sembarangan.
KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Abdul Sadad;
Harapan Tua RFS;
Nurlaila Meilani;
Geovani Meiwanda;
Khairul Amri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18903
Kebupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, Sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Riau yang menarik dan akan membuat kenangan indah bagi yang berkunjung ke daerah ini.Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam.Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat menuju desa wisata kategori maju, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya kesesuain materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.
Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Sektor Perkotaan di Kota Pekanbaru
Melia Delvira;
Abdul Sadad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 13 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8152480
Land and building tax revenues in Pekanbaru City are strived to always increase every year. The percentage of realized land and building tax collection in recent years has been quite effective, but the realization has not reached the target set due to a lack of public awareness in paying land and building tax and the difficulty in submitting SPPT by Bappenda because Bappenda has not optimal taxpayer data. This study aims to analyze the Regional Revenue Agency's Strategy in Increasing Land and Building Tax Revenue in the Urban Sector in Pekanbaru City. One of the strategies carried out by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency is optimizing data collection, inspection and collection of regional tax objects in exploring regional revenue potential. Furthermore, improvement and development of human resources, improvement of facilities and infrastructure and finally increasing the performance accountability of the Pekanbaru City government. This study uses Robbins' theory in Yunus (2016) with four indicators, namely: innovation strategy, market differentiation strategy, outreach strategy and cost control strategy. The method used in this study is qualitative, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the regional revenue agency's strategy in increasing land and building tax revenues in Pekanbaru City has not run optimally. Keywords : Strategy, Local Own Revenue, Land and Building Tax
KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Abdul Sadad;
Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak;
Nurlaila Meilani;
Geovani Meiwanda;
Khairul Amri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v2i9.874
Industri wisata merupakan suatu sumber pemasukan devisa yang penting untuk negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik dan tinggi. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait lima unsur pokok yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata, yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, tata laksana, atau infrastruktur serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau yang menarik. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Di samping itu, pemberdayaan dilakukan terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pemberdayaan yang diberikan berupa pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan inovasi dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat yang ditujukan terutama untuk wisatawan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.
THE PROTECTION POLICY OF THE HYDROLOGICAL UNITY OF PEAT LANDS IN RIAU PROVINCE, INDONESIA
Febri Yuliani;
Zulkarnaini Zulkarnaini;
Saktioto Saktioto;
Abdul Sadad
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v24i2.35392
This article examines the policies aimed at protecting peat ecosystems in Indonesia and identifies gaps or challenges in controlling forest and land fires (karhutla), particularly concerning the preservation of the Hydrological Unity Policy in Riau Province, Indonesia. The peat ecosystem is a cohesive entity that encompasses various elements, influencing each other to maintain balance, stability, and productivity. The Hydrological Unity of Peat (KHG) refers to the peat ecosystem situated between rivers, between rivers and seas, and/or within swamps. The Peat Ecosystem serves multiple functions, including safeguarding water availability, conserving biodiversity, storing carbon as oxygen producers, and contributing to climate regulation. These functions are categorized into protected and cultivation functions. However, rapid development has exerted significant pressure on preserving the KHG. This study emphasizes the need for comprehensive support from all sectors of society and active community participation to effectively reduce the risk of forest and land fires.
Public Service Management in Corporate Social Responsibility PT. Pertamina International Refinery Unit II Sungai Pakning
Dadang Mashur;
Zaili Rusli;
Zulkarnaini Zulkarnaini;
Abdul Sadad;
Geovani Meiwanda
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jmpp.v8i1.51025
Environmental matter frequently emerges in every area; this is a concern for all parties, especially as environmental problems are the impact of company activities. As a company responsible for the impact of activities carried out, the company provides public services in the form of a corporate social responsibility program. Good public service management in corporate social responsibility programs certainly has a positive social impact on society and the environment. This has been conducted by PT. Pertamina International Refinery Unit II Sungai Pakning received five best performance awards from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in a row from 2017. The purpose of this research is to analyze public service management in corporate social responsibility. This research uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The research results found that there are four stages in public service management in corporate social responsibility, namely planning, implementation, reporting, and accountability. This stage is the basis for implementing corporate social responsibility programs that focus on the fields of education, public health, environment, and infrastructure. It was found that there was an additional general function in the company's CSR public service management, namely accountability.
KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Abdul Sadad;
Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak;
Nurlaila Meilani;
Geovani Meiwanda;
Khairul Amri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v2i9.874
Industri wisata merupakan suatu sumber pemasukan devisa yang penting untuk negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik dan tinggi. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait lima unsur pokok yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata, yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, tata laksana, atau infrastruktur serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau yang menarik. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Di samping itu, pemberdayaan dilakukan terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pemberdayaan yang diberikan berupa pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan inovasi dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat yang ditujukan terutama untuk wisatawan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.