Claim Missing Document
Check
Articles

Networks in the Implementation of Illegal Gold Mining Countermeasure Policy in Kuantan Singingi Regency Trio Saputra; Arief Darmawan; Rachmawati Novaria
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 3 (2021): December 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i3.938

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Illegal Gold Mining (IGM) Countermeasure policy in the Kuantan Singingi Regency. This study uses a multi-sectoral multi-organizational network model consisting of a Contextual Assessment approach to understanding the environmental context and identifying stakeholders in policy implementation and joint visioning. This study critically examines the IGM in the regency in qualitative perspective from various related articles. A systematic literature review was used to analyze national and international journal articles from nine managed databases based on these concerns. From the literature review, 22 relevant research-based articles in the last 15 years from 2007 to 2020 were selected from Google Scholar, Taylor, Francis Outline, Springer Link, Emerald Insight, Science Direct, Sage Journal Online, and Oxford Cambridge. Three stages were carried out: preparation, screening and validation, and content review. The findings include 1) research showing that stakeholders involved from both government and community groups do not play an active and synergistic role in controlling IGM. 2) the implementation model of the IGM countermeasure, the government, the private sector, and the community must support each other in controlling and supervising IGM.
Capaian Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekanbaru Trio Saputra; Pebriana Marlinda
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan ( Not Accredited)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1082.226 KB)

Abstract

Minimum service standards hereinafter abbreviated SPM is a provision of the type and quality of basic services that are obligatory area obtained every citizen is entitled to a minimum. Minimum Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the Regency/City. Health decentralization in Indonesia has been implemented since 2001. Basic health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru. Besides the availability of health centers, polyclinics and sub districts are also uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Desentralisasi kesehatan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001.Pelayanan kesehatan dasar Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Jumlah ketersediaan tenaga medis dan dokter tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Distribusi tenaga medis dan dokter yang tidak merata per-kecamatan di Kota Pekanbaru. Selain itu ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu kecamatan juga tidak merata. Kota Pekanbaru belum memiliki rumah sakit rujukan, kendati adanya RSUD Arifin Achmad. 
The relationship between family functioning and juvenile delinquency at SMKN 4 Pekanbaru Trio Saputra
Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling Volume 3 Number 1 June 2017
Publisher : Program Studi bimbingan Konseling PPs UNM Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.26 KB) | DOI: 10.26858/jpkk.v0i0.2852

Abstract

This study aims to determine the relationship between family functioning juvenile delinquency. This study used 120 subjects students in SMK N 4 Pekanbaru, research data were collected using two scales, the scale of family function and delinquency with item number 53. Sampling in this study using non probabilitis sampling techniques, data analysis using product moment, with the help of SPSS 17.0 for Windows. Based on the analysis found that there is a negative relationship between family functioning juvenile delinquency, the correlation p = -0.590 0.000. Then the hypothesis is accepted, meaning the lower the higher the family function of juvenile delinquency and conversely the higher the lower a family function of juvenile delinquency 
PELATIHAN PELAYANAN PRIMA TENTANG PERILAKU PEMBERI LAYANAN DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU Trio Saputra; Bunga Chintia Utami
WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 20, No. 2, September 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v20i2.4054

Abstract

ABSTRAK Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada aparatur kantor keluarahan sidomulyo barat kecamatan tampan tentang perilaku pemberi layanan. Materi yang diberikan mengenai  peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 7 tahun 2010 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik, indikator yang dinilai dalam Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) menilai bahwa pelayanan prima dapat dilihat dari visi, misi, sumber daya dan sarana prasarana. tidak hanya dari sisi kemampuan dan kompetensi tetapi juga sikap dan perilaku SDM di lini terdepan layanan. Pengabdian ini dilaksanakan dikantor kelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru. Metode yang digunakan dengan memberikan materi pelatihan melalui persentasi dan pelatihan perilaku pemberi layanan. Capaian pengabdian ini adalah terlaksanaanya kegiatan pengabdian sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya perubahan mindset aparatur sipil negara dalam melayanan masyrarakat, jumlah peserta pengabian ini sebanyak 12 orang aparatur sipil negara kantor kelurahan. Peserta mendapatkan pemahaman dan ketrampilan tentang perilaku pemberi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.Kata kunci : perilaku pemberi layanan, pelatihan, kelurahan, aparatur sipil negara ABSTRACT The purpose of this dedication is to provide understanding and skill to the office apparatus offices sidomulyo west of handsome district about the behavior of service providers. The material given on the regulation of the State Minister of Administrative Reform No. 7 of 2010 on guidelines for the appraisal of the performance of public service units, the indicators assessed in the Prime Services Service Award (CPP) held by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (Kemenpan-RB) Prime can be seen from the vision, mission, resources and means of infrastructure. Not only in terms of ability and competence but also attitudes and behavior of HR in the forefront of service. This devotion is held in the office of the subdistrict of Sidomulyo Barat in the handsome sub-district of Pekanbaru city. The method used by providing training materials through the presentation and training of the service provider's behavior. The achievement of this devotion is the implementation of service activities in accordance with the expected with the change of mindset of state civil apparatus in serving society, the number of this propagation participants as many as 12 civil servants of state office of kelurahan. Participants gain understanding and skills about the behavior of service providers to realize excellent service. Keywords: behavior of service providers, training, kelurahan, civil state apparatus
Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Aguswan Aguswan; Trio Saputra; Widia Astuti; Eka Eka; Syofian Syofian
WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 23, No. 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v23i1.9680

Abstract

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan wilayah pinggiran yang bertetangga dengan kabupaten Lima Puluh Koto provinsi Sumatera Barat. Lokasi daerah ini terletak paling ujung di sebelah barat Kabupaten Kampar, sehingga beberapa permasalahan teknis di lapangan. Permasalahan itu antara lain: (1) pengaturan tapal batas Desa; (2) belum tersedia profil desa di Kecamatan XIII Koto Kampar; (3) kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang masih belum maksimal, sehingga pemenuhan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masarakat desa kurang tercapai; dan  (4) penyusunan perencanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa yang tidak tepat sasaran, disebabkan kurangnya data dan informasi yang disediakan oleh desa. Berdasarkan uraian di atas, untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunaan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan pimpinan desa beserta perangkatnya yakni dengan menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan partisipatif pembangunan desa di Kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar. Metode participatory Rural Apraisal (PRA) yang diperkuat dengan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memperkuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan dan evaluasi pembangunan Desa. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil berupa terwujudnya penguatan organisasi dan manajemen desa, peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan desa, terlaksananya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dan peningkatan pelayanan prima di tingkat Desa.
Implementation of Slum Settlement Management Policies in the District of Lima Puluh Kota Pekanbaru Trio Saputra; Alexsander Yandra; Meiliani Zahra; Eka Eka; Wasiah Sufi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v5i2.36276

Abstract

This study aimed to determine and explain the implementation of policies for handling slum settlements in Lima Puluh Kota Pekanbaru. This research uses a qualitative method with a descriptive approach that aims to describe the relationship between the phenomena investigated. Qualitative data analysis is carried out interactively and takes place continuously until complete so that the data is saturated. The study results indicate that the government's resources are limited in implementing the handling of slum settlements. For this reason, there is a need for collaboration between the government and the private sector. The role of the private sector also includes the contribution of funds through private investments that are beneficial to support the process of handling slum settlements. The monitoring and evaluation of the private sector also contribute to maintaining the results obtained through community empowerment projects from some of the profits from private investments that have been operating and increasing the amount of the budget by field needs.
Pendamingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Trio Saputra; Elly Nielwaty; Dwi Herlinda
Warta Pengabdian Vol 14 No 1 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i1.14135

Abstract

Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Peraturan desa yang ada di Desa Buluh Cina hanya mencakup pada perdes tentang Anggaran Belanja Desa dan Bumdes. Melihat dari potensi wisata yang dimiliki Desa Buluh Cina terdapat Danau, Hutan lindung serta keramba ikan. Jika tidak ada aturan yang mengikat maka lambat laun akan memicu konflik di masyarakat terkait pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah desa, agar produk hukum yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Preparation of the 2020-2024 Riau Provincial Government Bureaucratic Reform Planning Trio Saputra; Eka Eka; Wasiah Sufi
Warta Pengabdian Vol 15 No 2 (2021): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v15i2.21979

Abstract

This article was written based on the activities of assisting the preparation of the road map for bureaucratic reform in the province of Riau. Assistance based on the problems observed in the 2015-2019 bureaucratic reform activities and FGD with the partners of the Regional Secretariat Organization Bureau of Riau province who were the target of community service. Assistance in the preparation of the Riau provincial government bureaucratic reform road map 2020-2024 was carried out with the aim of increasing and accelerating the implementation of bureaucratic reform in Riau province. It is important to prepare a bureaucratic reform document as a guide for all stakeholders in implementing the bureaucratic reform agenda. With the preparation of a bureaucratic reform road map, each Regional Apparatus Organization (OPD) knows and understands the implementation of bureaucratic reform.
Pemetaan Implementasi Kebijakan Sistim Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Trio Saputra; Eka Eka; Wasiah Sufi
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v5i2.6841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan implementasi kebijakan sistim informasi desa yang ada di kabupaten kuantan singing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif data bersumber dari data skunder dan primer analisis data menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan implemntasi kebijakan sistim informasi desa belum maksimal di kabupaten kuantan singingi yang terdapat 218 desa  yang menerapkan sistim informasi desa di kabupaten kuantan singing hanya berjumlah 183 desa. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan implementor kebijakan belum maksimal kepada pemerintah desa serta fasilitator belum melakukan pendampingan secara maksimal.
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis Service Excellence pada car wash Kota Pekanbaru Trio Saputra; Eka Eka
KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Juli
Publisher : Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28989/kacanegara.v5i2.1100

Abstract

Mitra yang menjadi sasaran kegiatan program pengabdian kepada masyarakat adalah UKM cucian  budi mulia car wash terletak di kota pekanbaru provinsi riau. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat 3 masalah utama yang dihadapi oleh mitra diantaranya adalah : (1) Belum adanya media promosi dan pemasaran produk mitra (2) pembukuan usaha masih dilakukan secara konvensional (3) kegiatan cucian belum menerapkan protocol kesehatan. Berdasarkan permasalahan diatas ditawarkan solusi (1) Pelatihan pembuatan media promosi usaha dan pengembangan produk pemasaran (2) pelatihan dan pendampingan manajemen dan administrasi (3) sosialisasi dan pendampingan penerapan protocol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan penerapan social distancing pada pengunjung. Kegiatan program ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian ini (1) adanya sarana promosi menggunakan instagram dan pelacakan tempat usaha menggunakan google map, (2) penggunaan aplikasi catatan keuangan di playstore dan membuat sstim pelaporan yang praktis sesuai dengan kebutuhan cucian dan (3) pembuatan banner dalam menerapkan protokol kesehatan dan handsanitizer pada pengunjung cucian.