Claim Missing Document
Check
Articles

SOSIALISASI PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSLUSIF DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU Pebriana Marlinda; Trio Saputra; Wasiah Sufi
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4045.995 KB) | DOI: 10.31849/dinamisia.v1i1.426

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul sosialisasi pemberian ASI ekslusif di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Kegiatan ini diperuntukan bagi ibu-ibu menyusui bayi 0-6 bulan yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, dengan memberikan materi-materi terkait dengan ASI ekslusif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Ekslusif. Selanjutnya, materi-materi yang dimaksud dipaparkan oleh Tim dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dan Tim dari Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan ceramah, diskusi dan kuisioner. Respon yang ditunjukkan oleh peserta sangat baik, hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehungan dengan pemberian ASI ekslusif pada bayi. Disamping itu, peserta memberi usulan agar kegiatan sosialisasi seperti ini berkelajutan
DEVELOPMENT OF THE CLIMATE VILLAGE PROGRAM IN TOBEK GODANG SUB-DISTRICT, PEKANBARU CITY AT 2020-2021 Nurpeni Nurpeni; Aguswan Aguswan; Widia Astuti; trio saputra
Sosiohumaniora Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i2.34403

Abstract

Development of the climate village program, Tobek Godang Village, Pekanbaru City. This study aims to describe the development of the climate village program as a national program that has been established by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry, No. 84 of 2016 concerning Proklim. In its implementation, Tobekgodang Village has implemented a climate village program in its working area. Still, in the performance of its development, there are various obstacles, including government support (related agencies), the Provincial Environment Service (DLKH), and the Pekanbaru City Environment and Cleanliness Service, especially support for the provision of resources which is still low in development of the climate village program (proklim) at the Tobekgodang sub-district level. The research approach uses a qualitative approach by describing development aspects in behavior change, shared vision, and inter-organizational cooperation. The research results that have been achieved are that pro-climate development has been implemented in the Tobek Godang sub-district area. Still, the community’s knowledge, understanding, and participation in the climate village program have not been realized according to the goals and objectives of the desired climate village program. Research recommendations are as follows (1) the need to socialize the Poklim national program to the village community. (2) Budget resources need to be allocated to develop Proklim in the community. (3) Training for individuals and groups of social institutions needs to be provided with environmental change and resilience.
Assistance in the climate village program in increasing food security in Tobek Godang Village Wasiah Sufi; Trio Saputra; Eka Eka
Community Empowerment Vol 7 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.32 KB) | DOI: 10.31603/ce.5784

Abstract

The purpose of this program is to improve the Climate Village Program's implementation in Tobek Godang Village, Bina Widya District. The methods of planning, implementation, reflection, and follow-up are used to achieve the objectives of the program. The outcomes of this program can increase community food security on their own. Furthermore, the community's knowledge and ability in the use of land for farming as a solution to meet daily household food needs by cultivating hydroponic plants has increased.
Tari Poang dan Tari Olang-olang Pertunjukan Ritual Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau Asril Asril; Novesar Jamarun; Hamzah Hamzah; Mansur Halilintar; Trio Saputra
Mudra Jurnal Seni Budaya Vol 35 No 2 (2020): Mei
Publisher : Institut Seni Indonesia Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31091/mudra.v35i2.1056

Abstract

Tari Poang merupakan tari ritual adat penyambutan tamu oleh masyarakat Sakai, khususnya Bathin Sobanga dari kelompok suku Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Tarian ini hanya ditampilkan dalam penyambutan tamu-tamu adat, pemerintahan, dan yang dianggap terhormat oleh masyarakat Sakai. Sementara tari Olang-olang merupakan tarian ritual masyarakat Sakai yang bersumber dari ritual pengobatan badike. Tari Olang-olang ditemui di berbagai kelompok bathin yang terdapat pada Bathin Solapan. Materi gerak tarian ini terinspirasi dari gerak-gerak elang terbang. Elang dijadikan sebagai hewan utama dalam kepercayaan masyarakat Sakai yang mampu terbang tinggi mengantarkan doa dan mantra mereka kepada Tuhan pada saat pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Tari Poang dan Tari Olang-olang yang menjadi tari pertunjukan ritual masyarakat Sakai pada kelompok suku Bathin Solapan di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini merupakan studi kasus pertunjukan ritual pengobatan pada masyarakat Sakai. Pengamatan terhadap peristiwa ritual dan pertunjukan tarian ini sangat penting dilakukan untuk mendapat data yang valid, terkait dengan bentuk pertunjukan, ekspresi, dan suasana ritual.
Pengembangan obyek wisata di Kawasan Danau Buatan PLTA Koto Panjang Eka Eka; Trio Saputra; Aguswan Aguswan
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.032 KB) | DOI: 10.46730/japs.v1i1.12

Abstract

Abstract : pengembangan obyek wisata di kawasan danau buatan PLTA koto Panjang Kabupaten Kampar. Penelitian di laksanakan di kawasan Danau Buatan PLTA koto panjang Kabupaten Kampar merupakan area Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dapat menyuplay kebutuhan listrik di tiga provinsi yaitu (Riau, Jambi dan Sumbar). pada kawasan tersebut juga dimamfaatkan masyarakat sebagai tempat– tempat wisata, sehingga dapat di kunjungan oleh masyarakat umum dan menjadi potensi wisata kabupaten Kampar yang dapat dikembangkan. Pendekatan action resech digunakan untuk menelusuri obyek wisata alam yang berada dilingkungan PLTA Koto panjang Kampar. Obyek wisata tersebut belum tertata dan terkelola dengan baik,.namun antusias dan kemauan msyarakat desa untuk mengembangkan dan memamfaatkan sumber daya alam di kawasan PLTA koto panjang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya beberapa kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yaitu sebagai usaha kelompok yang peduli dengan keindahan lingkungan alam wisata di desa tersebut. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kondisi pengembangan obyek wisata danau buatan hanya pada fase eksplorasi (penemuan) dan fase keterlibatan (involment) artinya bahwa kegiatan pengembangan wisata di danau PLTA kito panjang sebatas penemuan obyek wisata baru yang digali atau dikembangkan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau dengan melibatkan sebagian orang atau kelompok yang berkeinginan mengembangkan obyek-obyek wisata di Danau Buatan PLTA Koto panjang seperti kehadiran kelompok sadarwisata yang berkeinginan mengembangkan obyek wisata dengan swadaya seadanya.
Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Dedy Kurniadi; Pebriana Marlinda; Trio Saputra
Bahasa Indonesia Vol 3 No 1 (2022): JAPS April 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.981 KB) | DOI: 10.46730/japs.v3i1.57

Abstract

Penelitian ini menganalisis Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. Penelitian ini menggunaka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran, persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangggulangan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peratuan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelolah rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan dialihkan kepemerintah provinsi
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) Trio Saputra
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 2 (2016): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.898 KB) | DOI: 10.22437/ppd.v4i2.3584

Abstract

The purpose of the study was to measure public satisfaction survey with services at the Sudistrict Office Tambang, Kampar District with reference to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2014 on Guidelines for the Implementation of Public Satisfaction Survey of Public Service. This research method is using descriptive research with quantitative approach. The sampling technique used in this study was incidental sampling, with a total sample of 100 people who become customers in the Tambang subdistrict officest. Data collection techniques in this research is using questionnaires, observation, interviews and documentation. Data analysis technique in this research is quantitative descriptive. The results showed that the votes on each of the indicators broadly expressed satisfied with the services at the subdistrict office Tambang with the assessment in the amount of 78.8% for the indicator requirements, while indicators of service procedures at 76.9%, an indicator of service time amounted to 56.3%, the cost and rate of 74.6% indicator of product specifications types of services amounted to 76%, the indicator amounted to 78.8% executive competence, executive behavioral indicators of 62.1%, the indicator amounted to 81.1% of service notice, as well as indicators of the handling of complaints, suggestions and feedback at 81.9%. Overall community satisfaction with services Tambang Subdistrict office at 74.02 in the category of "satisfied"
Road Map Bureaucracy Reform Public Service Government Provincial Riau Trio Saputra; Bunga Chintia Utami
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 4 (2017): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.12 KB) | DOI: 10.22437/ppd.v4i4.3803

Abstract

Purpose of this research is to describe the direction of bureaucracy reform road map policy in the field of public service with the focus of service standard in Riau Provincial government. This research uses qualitative analysis. Field data obtained in Riau Province is set in description or report in the form of table, so it can get a clear picture about what is going on about the direction of bureaucratic reform policy of Riau Province public service. government. Based on the results of the research indicates that the road map of bureaucratic reform of the provincial government in the field of public service already has the standard of service but has not provided the form of legality and seriousness in the form of promise of giving the right of society in service. In SOP sub-indicators for the implementation of service standards already exist in most types of services, but improvements to service standards do not involve stakeholders and improvements to SOP have not been done regularly. Therefore, the direction and policy of bureaucratic reform, especially in the field of public services, must be prepared in accordance with the action plan because this stage is important to describe the activities and techniques in more detail in a short period of one year. Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Government, Road MapAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan arah kebijakan road map reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dengan fokus standar pelayanan di pemerintah Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif. Data lapangan yang diperoleh dituangkan dalam suatu uraian atau laporan dalam bentuk tabel, sehingga diperoleh gambaran yang mengenai arah kebijakan reformasi birokrasi pelayanan publik pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Riau di bidang pelayanan publik sudah memiliki standar pelayanan tetapi belum memberikan bentuk legalitas dan kesungguhan dalam bentuk janji yang memberikan hak masyarakat dalam pelayanan. Dalam sub-indikator SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan sudah ada pada sebagian besar jenis pelayanan, tetapi perbaikan atas standar pelayanan tidak melibatkan stakeholder dan perbaikan atas SOP belum berkala. Untuk itu sebaiknya arah dan kebijakan reformasi birokrasi khususnya dibidang pelayanan publik disusun sesuai rencana aksi karena tahap ini penting menggambarkan kegiatan yang lebih detail dan teknis dalam waktu singkat yaitu satu tahun Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pemerintah, Road Map REFERENCESGubernur Riau. (2015). Peraturan gubernur No.61 tahun 2015 tentang prosedur tetap pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pekanbaru.Gubernur Riau. (2015). Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pekanbaru.Gubernur Riau. (2015). SK Gubernur Riau Nomor 1300 tahun 2015 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi Provinsi Riau. Pekanbaru.Gubernur Riau. (2016). Road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Riau 2015-2019. Pekanbaru.Haribowo, G., & Wijaya, A. F. (2012). Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi POLRI ( Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 ), 15(3), 18–28.Hidayah, A. (2014). Reformasi birokrasi bidang pelayanan publik pada suku dinas pendidikan di wilayah administrasi kabupaten Kepulauan Seribu. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.Josef Kurniawan Kairupan. (2014). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. JSP, 9(2).Kastanti, H. L., Satoto, K. I., Widianto (2015). Sistem informasi evaluasi pelayanan publik puskesmas berbasis website pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer, 3(1), 103–109.Nurbarani, M. (2009). Reformasi birokrasi pemerintah Kota Surakarta. Semarang.Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden nomor. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.RB, M. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.Saputra, T. (2016). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ( studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4(2), 89–100.Triantoro, B. W. (2004). Citizens charter dan reformasi birokrasi. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 8(2), 33–40.
Implementation of village empower program in supporting form of institutions of village business institutions (BUMDes) (Study on Dayang Suri Village Bungaraya Sub District Siak Regency Riau Province) Wasiah Sufi; Trio Saputra
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 5 No. 2 (2017): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.778 KB) | DOI: 10.22437/ppd.v5i2.4420

Abstract

The purpose of this research is to investigate the implementation of village empowerment program in support of institutional formation of Village Owned Enterprise (BUMDes). The research carried out at Dayang Suri Village, Bungaraya Subdistrict, Siak Regency at UED-SP Karya Bersama. The data used consist of secondary data in the form of documents relating to the implementation of village empowerment program in support of the formation of BUMDes and primary data in the form of direct observation of research location and interview with key informant. Data analysis employed in descriptively qualitative. Based on the result, it mentioned that into the preparation stage, implementation and principles of management of UED-SP Karya Bersama program has been relatively good. However, there are still less maximal aspects such as lack of socialization conducted by village government, lack of transparency or clarity of information by village fund managers and lack of village facilitators as facilitators in decision making. Keywords: poverty, community empowerment, savings and loans, transparency
Pembentukkan Kampung Iklim Di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kota Pekanbaru Trio Saputra; Wasiah Sufi; E Eka
Jurnal TUNAS Vol 4, No 1 (2022): Edisi November
Publisher : LPPM STIKOM Tunas Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30645/jtunas.v4i1.67

Abstract

Partners who are the target of community service activities are RW 13 Umban Sari Pekanbaru City. Based on the results of observations and interviews, there are 3 main problems faced by partners including (1) there are not many people in RW 13 who know about the climate village program (2) there is no data and information on adaptation and mitigation of climate village programs (3) RW 13 Umban sari has not been registered on the SRN website. Based on the above problems, solutions are offered (1) socialization of the climate village program (2) assistance in inventorying potential data for the climate village program (3) training in filling out data on the SRN website. This program activity uses an educative method with training and mentoring. The results of service activities (1) community knowledge about the climate village program in RW 13 can be understood after socialization. (2) the data on potential climate village programs in RW 13 Umban Sari Rumabai. (4) the registration of RW 13 on the SRN website as a form of participation in the climate village program.