Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ius Constituendum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Syntax Idea Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Verstek Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Journal of Private and Economic Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SASI Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Rechtenstudent Journal
Nuzulia Kumala Sari
Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence Sheila Novia Anggita; Nuzulia Kumala Sari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta autentik oleh notaris serta menilai implikasi hukumnya terhadap teori kehati-hatian dan tanggung jawab hukum notaris. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep dan menerapkan regulasi yang berlaku, serta dianalisis secara deduktif melalui teori hukum progresif, prinsip kehati-hatian, dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan akta autentik, namun tidak dapat menggantikan peran esensial notaris dalam menjamin keabsahan formal dan material akta. Hambatan utama dalam implementasi AI adalah adanya syarat kehadiran fisik para pihak dan prosedur konvensional lainnya yang masih diwajibkan secara hukum. Di samping itu, tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun etika profesi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor ketentuan hukum positif, termasuk hukum teknologi informasi yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bake N Grind yang Mengalami Kerugian Akibat Klaim Gluten Free Palsu Dalam Perspektif Kepastian Hukum Emaniar, Melly Yunandita; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, halif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7332

Abstract

Kasus Bake n Grind yang viral terkait klaim produk “gluten free” yang tidak benar menimbulkan perhatian publik mengenai pentingnya kepatuhan produsen terhadap prinsip hukum dan transparansi informasi. Penelitian ini membahas kasus tersebut melalui perspektif asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan konsisten sehingga hak dan kewajiban produsen dan konsumen terlindungi. Analisis mencakup tanggung jawab Bake n Grind dalam bentuk perdata, administratif, moral/etis, dan potensi pidana, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan melalui klarifikasi, komunikasi dengan konsumen, dan pengawasan BPOM. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap asas kepastian hukum sangat penting untuk melindungi konsumen, menjaga reputasi produsen, dan menegakkan standar hukum dalam industri pangan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi produsen untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.
Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok Okta, Enggita Anggraeni; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7331

Abstract

Industri perfilman merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif, baik di tingkat internasional maupun nasional.  Hak moral dan ekonomi yang terkandung dalam hak cipta melindungi film serta nilai artistiknya. Banyak orang menjadi korban pembajakan film di TikTok seiring dengan meningkatnya peredaran film bajakan. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi TikTok memungkinkan pengguna untuk melaporkan video yang melanggar hak cipta. Sayangnya, banyak pengguna TikTok membiarkan klip film tersebut tersebar luas, sehingga menyulitkan pengawasan terhadap unggahan film curian. Namun, TikTok merupakan perangkat lunak hiburan yang mendorong pengguna untuk menonton film tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur kepastian hukum pemegang hak cipta atas pelanggaran film TikTok berdasarkan Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99. Pasal 80 Undang-Undang Perfilman tidak berlaku untuk pelanggaran klip film TikTok. Meskipun terdapat undang-undang hak cipta sinematografi, namun  kesadaran publik akan pelanggaran hak cipta masih rendah karena pemerintah tidak memberikan pendidikan yang cukup tentang masalah ini.
REGULASI QRIS ATAS PENGEMBANGAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DI WILAYAH ASEAN Ulum, Moh. Bahrul; Sari, Nuzulia Kumala; Halif
HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Syariah AL-Hilal SIgli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/heiema.v5i1.412

Abstract

This study aims to examine the regulatory framework of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a legal instrument that strengthens Indonesia’s digital payment system and promotes its integration within the ASEAN region. The research employs a normative legal method using qualitative-descriptive analysis, based on a review of legal regulations, academic sources, and empirical data related to QRIS implementation at both national and regional levels. The findings reveal that the regulations issued by Bank Indonesia and the Ministry of Finance have provided a robust legal basis for ensuring efficiency and security in Indonesia’s digital payment ecosystem. Furthermore, the cross-border payment collaboration between Indonesia and Thailand serves as evidence of QRIS’s potential to enhance cross-border economic transactions and reinforce Indonesia’s role in regional digital diplomacy. The discussion emphasizes that strengthening the legal framework, data protection, and cybersecurity is essential to maintaining QRIS’s sustainability amid global digital transformation. Overall, QRIS acts not only as a digital payment instrument but also as a manifestation of national economic sovereignty, fostering efficiency, inclusivity, and competitiveness in the global digital economy.
Peran Produk Digital Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Dan Tranformasi Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Ekonomi Digital Maulida, Fidia; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.130-136

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Produk digital fintech, seperti layanan peer-to-peer lending, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi, membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Namun, efektivitas fintech dalam mendorong inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan konsumen, serta risiko keamanan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis layanan digital fintech dalam memperluas inklusi keuangan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, terhadap proses transformasi ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan peran fintech dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.
The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia Moh. Wahyu Al Waris; Nuzulia Kumala Sari
Rechtenstudent Vol. 4 No. 3 (2023): Rechtenstudent December 2023
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i3.295

Abstract

Murabahah bil wakalah is buying and selling using the wakalah system. In this buying and selling system, the seller represents his purchase to the customer, thus the first contract is a wakalah contract after the wakalah contract ends which is marked by the delivery of goods from the customer to the Sharia Financial Institution (LKS), then the institution provides a murabahah contract. The practice of murabahah bil wakalah financing in several LKS, namely at PNM Mekaar Syariah West Aceh Branch, Bank BRI Syariah KCP Majayala, KSPPS Istiqamah Padang Panjang, Bank DKI Head Office, and Bank Mualamalat Indonesia Malang Branch . This research is deemed necessary to formulate how the Murabahah bil wakalah agreement should be applied in financing so as not to violate the rules of muamalah fiqh. Meanwhile, this research method uses a normative juridical research type with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the murabahah financing practices in several LKS above do not meet the pillars and requirements of murabahah as stipulated in Islamic law. So it is doubtful that the sharia value of the contract carried out is formally something that is not fulfilled.
NFTs and Intellectual Property: Addressing Legal Certainty for Consumer Protection Alif Ardiansyah; Nuzulia Kumala Sari
Rechtenstudent Vol. 5 No. 2 (2024): Rechtenstudent August 2024
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v5i2.305

Abstract

This paper aims to provide a view regarding NFT transactions in the future to provide legal certainty, especially for IPR by using normative research methods along with supporting theories to find that in fact NFT transactions in Indonesia are far from legal because they do not meet the rules of NFT transactions where PTSE regulations, especially NFT transactions, do not provide legal guarantees to their owners, one of which is the chain of suppliers, namely Opensea, which is not yet optimal, so there is a need for regulations or crypto exchanges, especially NFTs, which not only provide certainty but the crypto market in Indonesia does not experience scams because in terms of analysis NFTs can be categorized as inherity distinctives or as signs that inherently have distinguishing power, immediately if they get protection through use, because some parties often cheat by taking screenshots, but for parties who make legitimate transactions, they have a differentiating way of gaining access to increasing the digitalization of works has reduced the potential value of copyright scarcity, which has become a significant problem in copyright disputes.
PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF: ANALISIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN Harianto, Dani; Sari, Nuzulia Kumala; Ali, Moh.
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i2.10742

Abstract

The development of information technology has driven significant transformation in various sectors, including notarial practice through the concept of cyber notary. This study aims to analyze the concept of cyber notary within the framework of modern legal development, examine its application from a progressive law perspective, and assess its ability to address the needs of a digital society while ensuring legal certainty in notarial practice in Indonesia. This research is a normative legal study employing statute and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively using a deductive method. The results show that cyber notary is a form of legal innovation that emerges as a response to the demands of a digital society for efficient and flexible legal services. However, its implementation in Indonesia still faces normative challenges, including legal vacuum, norm conflicts, and vague norms between the Law on Notary Position and the Law on Electronic Information and Transactions. From the perspective of progressive law, cyber notary can serve as a means of legal reform, but it still requires clear normative boundaries to ensure legal certainty. Therefore, legal reform and harmonization of regulations are necessary to support the implementation of cyber notary in providing legal certainty and meeting the needs of a digital society. ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep cyber notary dalam perkembangan hukum modern, mengkaji penerapannya dalam perspektif hukum progresif, serta menilai kemampuannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat digital sekaligus memberikan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber notary merupakan bentuk inovasi hukum yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat digital akan layanan hukum yang efisien dan fleksibel. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala normatif berupa kekosongan norma, konflik norma, dan ambiguitas norma antara pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ditinjau dari perspektif hukum progresif, cyber notary dapat menjadi sarana pembaharuan hukum, namun tetap memerlukan batasan normatif guna menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar penerapan cyber notary dapat memberikan kepastian hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat digital.
Penguatan Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Industri Alat Kesehatan: Studi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jember Like Olivia Shilvya; Rio Wibowo Agung Prasetiyo; Nurul Hasanah; Ermanto Fahamsyah; Nuzulia kumala Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6116

Abstract

Alat kesehatan sebagai elemen krusial dalam sistem pelayanan kesehatan memerlukan jaminan mutu dan keamanan, termasuk melalui perlindungan hukum terhadap hak merek. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap merek masih kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek alat kesehatan serta mekanisme pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan kajian empiris pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak merek memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi konsumen dari penggunaan alat kesehatan yang tidak sesuai standar. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum serta tingginya praktik pemalsuan merek yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Selain itu, meskipun telah tersedia instrumen penegakan hukum secara perdata dan pidana, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya, penguatan perlindungan hukum terhadap hak merek alat kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan produk serta perlindungan konsumen.
Legal Protection of Notary Employees As Instrumental Witnesses In The Making of Notary Deeds Hais Subaga Athazada; Nuzulia Kumala Sari; Iwan Rachmad Soetijono
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3315

Abstract

The existence of notaries as public officials plays an important role in the drafting of authentic deeds, which function as perfect legal evidence in legal relationships within society. In the process of drafting authentic deeds, the presence of instrumental witnesses constitutes a formal requirement that must be fulfilled to maintain the authenticity of the deed. In notarial practice, instrumental witnesses are generally notary employees because they are considered to understand the procedures and technical aspects of deed Preparation. Problems arise when disputes concerning notary deeds occur, while legal protection for notary employees acting as instrumental witnesses have not been explicitly regulated under the Law on Notarial Office. This study aims to analyze the legal protection of notary employees acting as instrumental witnesses, the limits of their legal liability, and future legal arrangements regarding such protection. This research employs a normative legal method using statutory , conceptual , and case approaches. The results of the study indicates that the absence of explicit legal regulation concerning the protection of instrumental witnesses creates legal uncertainty in notarial practice. The legal responsibility of notary employees acting as instrumental witnesses is principally limited to formal aspects of deed execution rather than the substantive content of the deed. Therefore, a more comprehensive legal reform is necessary to provide legal certainty and protection for notary employees acting as instrumental witnesses.
Co-Authors Afiif Hadiani Pratiwi Alif Ardiansyah Amru Hanifa Mukti Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Anisah Aris Yuni Pawestri Aulia, Farah Nizrina Awaludin Marwan Ayuning Tiyas, Vica Putri A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Basuki Kurniawan Bayu Dwi Anggono Dyah Ochtorina Susanti Dylan Kinyawa Savero Katemba Edi Wahjuni Efendi, A’an Emaniar, Melly Yunandita Emi Zulaika Enggita Anggraeni Okta Ermanto Fahamsyah Fidia Maulida Firdaus, Sendy Pratama Firman Floranta Adonara Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gayatri, Annisa Zerlina Cindy Hadi Nur Ikhwan Hais Subaga Athazada Halif Halif, Halif Handono, Mardi Hanisah, Fairuz Harianti, Isnin Harianto, Dani Himami, Desyana I Gede Widhiana Suarda Ichah Yunia Rahmawati Ikarini Dani Widiyanti Imam Rofiqi Iwan Rachmad Soetijono Like Olivia Shilvya Maulida, Fidia Mawardah, Dinda Agnis Melly Yunandita Emaniar Moh. Ali Moh. Ali Moh. Wahyu Al Waris Muh Fanny Chamdani Mukti, Amru Hanifa Muthar, Achmad Nurul Hasanah Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Prabowo, Muhammad Rezka Eki Priambudi, Zaki Puspaningrum, Galuh Kumala Putri, Auliya Safira Rahmadi Indra Tektona Rania Devayanti Reston Sipta Sihite Rio Wibowo Agung Prasetiyo Romatua, Romatua Sabila, Natasha Intania Santyaningtyas, Ayu Citra Setyawan, Angelina Regita Kerin Sheila Novia Anggita Sheilla Octaviani Soesanti, Desy Sunputri, Margareta Fanandi Tektoka, Rahmadi Indra Ulinnuha, Unsiya Zulfa Ulum, Moh. Bahrul Wahjuni, Edi Wahjuni, Edi Wahjuni Zahro, Saudatus