Claim Missing Document
Check
Articles

Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence Sheila Novia Anggita; Nuzulia Kumala Sari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta autentik oleh notaris serta menilai implikasi hukumnya terhadap teori kehati-hatian dan tanggung jawab hukum notaris. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep dan menerapkan regulasi yang berlaku, serta dianalisis secara deduktif melalui teori hukum progresif, prinsip kehati-hatian, dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan akta autentik, namun tidak dapat menggantikan peran esensial notaris dalam menjamin keabsahan formal dan material akta. Hambatan utama dalam implementasi AI adalah adanya syarat kehadiran fisik para pihak dan prosedur konvensional lainnya yang masih diwajibkan secara hukum. Di samping itu, tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun etika profesi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor ketentuan hukum positif, termasuk hukum teknologi informasi yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bake N Grind yang Mengalami Kerugian Akibat Klaim Gluten Free Palsu Dalam Perspektif Kepastian Hukum Emaniar, Melly Yunandita; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, halif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7332

Abstract

Kasus Bake n Grind yang viral terkait klaim produk “gluten free” yang tidak benar menimbulkan perhatian publik mengenai pentingnya kepatuhan produsen terhadap prinsip hukum dan transparansi informasi. Penelitian ini membahas kasus tersebut melalui perspektif asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan konsisten sehingga hak dan kewajiban produsen dan konsumen terlindungi. Analisis mencakup tanggung jawab Bake n Grind dalam bentuk perdata, administratif, moral/etis, dan potensi pidana, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan melalui klarifikasi, komunikasi dengan konsumen, dan pengawasan BPOM. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap asas kepastian hukum sangat penting untuk melindungi konsumen, menjaga reputasi produsen, dan menegakkan standar hukum dalam industri pangan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi produsen untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.
Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok Okta, Enggita Anggraeni; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7331

Abstract

Industri perfilman merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif, baik di tingkat internasional maupun nasional.  Hak moral dan ekonomi yang terkandung dalam hak cipta melindungi film serta nilai artistiknya. Banyak orang menjadi korban pembajakan film di TikTok seiring dengan meningkatnya peredaran film bajakan. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi TikTok memungkinkan pengguna untuk melaporkan video yang melanggar hak cipta. Sayangnya, banyak pengguna TikTok membiarkan klip film tersebut tersebar luas, sehingga menyulitkan pengawasan terhadap unggahan film curian. Namun, TikTok merupakan perangkat lunak hiburan yang mendorong pengguna untuk menonton film tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur kepastian hukum pemegang hak cipta atas pelanggaran film TikTok berdasarkan Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99. Pasal 80 Undang-Undang Perfilman tidak berlaku untuk pelanggaran klip film TikTok. Meskipun terdapat undang-undang hak cipta sinematografi, namun  kesadaran publik akan pelanggaran hak cipta masih rendah karena pemerintah tidak memberikan pendidikan yang cukup tentang masalah ini.
REGULASI QRIS ATAS PENGEMBANGAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DI WILAYAH ASEAN Ulum, Moh. Bahrul; Sari, Nuzulia Kumala; Halif
HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Syariah AL-Hilal SIgli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/heiema.v5i1.412

Abstract

This study aims to examine the regulatory framework of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a legal instrument that strengthens Indonesia’s digital payment system and promotes its integration within the ASEAN region. The research employs a normative legal method using qualitative-descriptive analysis, based on a review of legal regulations, academic sources, and empirical data related to QRIS implementation at both national and regional levels. The findings reveal that the regulations issued by Bank Indonesia and the Ministry of Finance have provided a robust legal basis for ensuring efficiency and security in Indonesia’s digital payment ecosystem. Furthermore, the cross-border payment collaboration between Indonesia and Thailand serves as evidence of QRIS’s potential to enhance cross-border economic transactions and reinforce Indonesia’s role in regional digital diplomacy. The discussion emphasizes that strengthening the legal framework, data protection, and cybersecurity is essential to maintaining QRIS’s sustainability amid global digital transformation. Overall, QRIS acts not only as a digital payment instrument but also as a manifestation of national economic sovereignty, fostering efficiency, inclusivity, and competitiveness in the global digital economy.