Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.673
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ius Constituendum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Syntax Idea Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Jurnal Dedikasi Hukum Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Journal of Private and Economic Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SASI Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Rechtenstudent Journal
Nuzulia Kumala Sari
Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence Sheila Novia Anggita; Nuzulia Kumala Sari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta autentik oleh notaris serta menilai implikasi hukumnya terhadap teori kehati-hatian dan tanggung jawab hukum notaris. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep dan menerapkan regulasi yang berlaku, serta dianalisis secara deduktif melalui teori hukum progresif, prinsip kehati-hatian, dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan akta autentik, namun tidak dapat menggantikan peran esensial notaris dalam menjamin keabsahan formal dan material akta. Hambatan utama dalam implementasi AI adalah adanya syarat kehadiran fisik para pihak dan prosedur konvensional lainnya yang masih diwajibkan secara hukum. Di samping itu, tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun etika profesi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor ketentuan hukum positif, termasuk hukum teknologi informasi yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bake N Grind yang Mengalami Kerugian Akibat Klaim Gluten Free Palsu Dalam Perspektif Kepastian Hukum Emaniar, Melly Yunandita; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, halif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7332

Abstract

Kasus Bake n Grind yang viral terkait klaim produk “gluten free” yang tidak benar menimbulkan perhatian publik mengenai pentingnya kepatuhan produsen terhadap prinsip hukum dan transparansi informasi. Penelitian ini membahas kasus tersebut melalui perspektif asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan konsisten sehingga hak dan kewajiban produsen dan konsumen terlindungi. Analisis mencakup tanggung jawab Bake n Grind dalam bentuk perdata, administratif, moral/etis, dan potensi pidana, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan melalui klarifikasi, komunikasi dengan konsumen, dan pengawasan BPOM. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap asas kepastian hukum sangat penting untuk melindungi konsumen, menjaga reputasi produsen, dan menegakkan standar hukum dalam industri pangan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi produsen untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.
Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok Okta, Enggita Anggraeni; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7331

Abstract

Industri perfilman merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif, baik di tingkat internasional maupun nasional.  Hak moral dan ekonomi yang terkandung dalam hak cipta melindungi film serta nilai artistiknya. Banyak orang menjadi korban pembajakan film di TikTok seiring dengan meningkatnya peredaran film bajakan. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi TikTok memungkinkan pengguna untuk melaporkan video yang melanggar hak cipta. Sayangnya, banyak pengguna TikTok membiarkan klip film tersebut tersebar luas, sehingga menyulitkan pengawasan terhadap unggahan film curian. Namun, TikTok merupakan perangkat lunak hiburan yang mendorong pengguna untuk menonton film tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur kepastian hukum pemegang hak cipta atas pelanggaran film TikTok berdasarkan Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99. Pasal 80 Undang-Undang Perfilman tidak berlaku untuk pelanggaran klip film TikTok. Meskipun terdapat undang-undang hak cipta sinematografi, namun  kesadaran publik akan pelanggaran hak cipta masih rendah karena pemerintah tidak memberikan pendidikan yang cukup tentang masalah ini.
REGULASI QRIS ATAS PENGEMBANGAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DI WILAYAH ASEAN Ulum, Moh. Bahrul; Sari, Nuzulia Kumala; Halif
HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Syariah AL-Hilal SIgli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/heiema.v5i1.412

Abstract

This study aims to examine the regulatory framework of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a legal instrument that strengthens Indonesia’s digital payment system and promotes its integration within the ASEAN region. The research employs a normative legal method using qualitative-descriptive analysis, based on a review of legal regulations, academic sources, and empirical data related to QRIS implementation at both national and regional levels. The findings reveal that the regulations issued by Bank Indonesia and the Ministry of Finance have provided a robust legal basis for ensuring efficiency and security in Indonesia’s digital payment ecosystem. Furthermore, the cross-border payment collaboration between Indonesia and Thailand serves as evidence of QRIS’s potential to enhance cross-border economic transactions and reinforce Indonesia’s role in regional digital diplomacy. The discussion emphasizes that strengthening the legal framework, data protection, and cybersecurity is essential to maintaining QRIS’s sustainability amid global digital transformation. Overall, QRIS acts not only as a digital payment instrument but also as a manifestation of national economic sovereignty, fostering efficiency, inclusivity, and competitiveness in the global digital economy.
Peran Produk Digital Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Dan Tranformasi Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Ekonomi Digital Maulida, Fidia; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.130-136

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Produk digital fintech, seperti layanan peer-to-peer lending, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi, membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Namun, efektivitas fintech dalam mendorong inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan konsumen, serta risiko keamanan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis layanan digital fintech dalam memperluas inklusi keuangan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, terhadap proses transformasi ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan peran fintech dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.
The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia Moh. Wahyu Al Waris; Nuzulia Kumala Sari
Rechtenstudent Vol. 4 No. 3 (2023): Rechtenstudent December 2023
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i3.295

Abstract

Murabahah bil wakalah is buying and selling using the wakalah system. In this buying and selling system, the seller represents his purchase to the customer, thus the first contract is a wakalah contract after the wakalah contract ends which is marked by the delivery of goods from the customer to the Sharia Financial Institution (LKS), then the institution provides a murabahah contract. The practice of murabahah bil wakalah financing in several LKS, namely at PNM Mekaar Syariah West Aceh Branch, Bank BRI Syariah KCP Majayala, KSPPS Istiqamah Padang Panjang, Bank DKI Head Office, and Bank Mualamalat Indonesia Malang Branch . This research is deemed necessary to formulate how the Murabahah bil wakalah agreement should be applied in financing so as not to violate the rules of muamalah fiqh. Meanwhile, this research method uses a normative juridical research type with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the murabahah financing practices in several LKS above do not meet the pillars and requirements of murabahah as stipulated in Islamic law. So it is doubtful that the sharia value of the contract carried out is formally something that is not fulfilled.
NFTs and Intellectual Property: Addressing Legal Certainty for Consumer Protection Alif Ardiansyah; Nuzulia Kumala Sari
Rechtenstudent Vol. 5 No. 2 (2024): Rechtenstudent August 2024
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v5i2.305

Abstract

This paper aims to provide a view regarding NFT transactions in the future to provide legal certainty, especially for IPR by using normative research methods along with supporting theories to find that in fact NFT transactions in Indonesia are far from legal because they do not meet the rules of NFT transactions where PTSE regulations, especially NFT transactions, do not provide legal guarantees to their owners, one of which is the chain of suppliers, namely Opensea, which is not yet optimal, so there is a need for regulations or crypto exchanges, especially NFTs, which not only provide certainty but the crypto market in Indonesia does not experience scams because in terms of analysis NFTs can be categorized as inherity distinctives or as signs that inherently have distinguishing power, immediately if they get protection through use, because some parties often cheat by taking screenshots, but for parties who make legitimate transactions, they have a differentiating way of gaining access to increasing the digitalization of works has reduced the potential value of copyright scarcity, which has become a significant problem in copyright disputes.
Co-Authors Afiif Hadiani Pratiwi Alif Ardiansyah Amru Hanifa Mukti Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Anisah Aris Yuni Pawestri Aulia, Farah Nizrina Awaludin Marwan Ayuning Tiyas, Vica Putri A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Basuki Kurniawan Bayu Dwi Anggono Dyah Ochtorina Susanti Edi Wahjuni Efendi, A’an Emaniar, Melly Yunandita Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah Firdaus, Sendy Pratama Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gayatri, Annisa Zerlina Cindy Halif Halif, Halif Handono, Mardi Hanisah, Fairuz Harianti, Isnin Himami, Desyana I Gede Widhiana Suarda Ikarini Dani Widiyanti Imam Rofiqi Maulida, Fidia Mawardah, Dinda Agnis Moh. Ali Moh. Wahyu Al Waris Mukti, Amru Hanifa Muthar, Achmad Okta, Enggita Anggraeni Oktaviyani, Evin Prabowo, Muhammad Rezka Eki Priambudi, Zaki Puspaningrum, Galuh Kumala Putri, Auliya Safira Rahmadi Indra Tektona Rania Devayanti Reston Sipta Sihite Romatua, Romatua Sabila, Natasha Intania Santyaningtyas, Ayu Citra Setyawan, Angelina Regita Kerin Sheila Novia Anggita Sheilla Octaviani Soesanti, Desy Sunputri, Margareta Fanandi Tektoka, Rahmadi Indra Ulum, Moh. Bahrul Wahjuni, Edi Wahjuni, Edi Wahjuni Zahro, Saudatus