Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial El-Mashlahah Jurnal Ilmiah Peuradeun SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesian Research Journal on Education JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Abdul Jalil Salam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ORANG TUA SEBAGAI PIHAK KETIGA TERJADINYA PERCERAIAN DI GAYO LUES Ali Hamzah; Muhammad Siddiq Armia; Abdul Jalil Salam
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4564

Abstract

Nikah merupakan anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, ketika sudah mampu dan berkeinginan maka bersegeralah untuk menikah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan hanya suatu perbuatan hukum yang mulia untuk mengatur dan membangun rumah tangga yang bahagia bagi suami dan istri, namun jauh kedepan pernikahan dapat menyatukan 2 (dua) kaum yang berbeda menjadi satu-kesatuan dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian melalui pernikahan terbentuklah sebuah rumah tangga baru yang akan berkembang menjadi keluarga yang diharapkan bahagia baik lahir maupun batin seperti yang diinginkan oleh setiap manusia bahkan oleh agama dan negara, karena rumah tangga merupakan lingkup terkecil unsur dalam sebuah Negara. Permasalahan-permasalahan keluarga kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan konflik antara suami dengan istri, dan tidak jarang berujung pada perceraian di Mahkamah Syar’iyyah. Dalam perjalanan konflik dalam rumah tangga tersebut masing-masing unsur (suami dan istri) menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada orang tua masing-masing.Ketika permasalahan sampai kepada orang tua, seharusnya orang tua menjadi mediator (penengah permasalahan) tersebut, namun kenyataannya banyak juga orang tua malah menambah masalah anak, bukannya masalah itu selesai jadinya bertambah rumit sehingga akhirnya harus berpisah antara suami dan istri.Ikut campurnya orang tua terhadap permasalahan keluarga anaknya juga menjadi pemicu terjadinya perceraian sebuah pasangan suami istri.Kasih sayang yang berlebihan kepada anak menjadikan orang tua memihak kepada anak walaupun anak tersebut salah, sehingga titik temu masalah keluarga anak tidak didapatkan akibat dari terlalu membela anak karena kasih sayang yang berlebihan.
TELAAH FIKIH DAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMBATALAN PERTUNANGAN Azril; Abdul Jalil Salam; Irwansyah Muhammad Jamal
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4582

Abstract

Karya ini membahas permasalahan tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam dan hukum adat. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap denda akibat pembatalan pertunangan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research), Sampul dari populasi adalah para Tokoh Adat Aceh Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan dekskriptif kualitatif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Pembatalan pertunangan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya boleh di lakukan oleh siapapun, bagi yang membatalkan pertunangan, akan mengetus utusan ke rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah di batalkan dan tidak di lanjutkan ke jenjang pernikahan. Adapun denda akibat pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Trienggadeng ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak perempuan tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan dua kali lipat dari bawaan laki-laki dan juga denda sebesar nilai yang telah di sepakati tersebut, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan barang bawaan yang akan di jadikan sebagai mahar ketika akad nikah menjadi hangus. Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar’i pembatalan denda ini tidak di benarkan. jika pembatalan datang dari pihak laki-laki maka hadiah dalam bentu apapun tidak dikembalikan lagi, dan jika pembatalan pertunangan datang dari pihak perempuan maka pemberian hadiah dalam bentuk oleh-oleh tidak di kembalikan sedangan barang bawaaan yang di jadikan sebagai mahar wajib di kembalikan.
IMPLEMENTASI BATAS USIA NIKAH MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI’AH BANDA ACEH Intan Amelia Putri; Zaiyad Zubaidi; Abdul Jalil Salam
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.4907

Abstract

ass
KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA M Redha; Abdul Jalil Salam; Badrul Munir
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5548

Abstract

Penelitian ini membahas tentag kewarisan anak angkat dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah anak perubahan gender dalam masyarakat moderen yang menyebabkan anak angkat terputus nasab dengan orang tua kandungnya, fenomena ini muncu akibat beberapa faktor, antara lain adalah ketidak sadaran hukum dalam kalangan masayarakat yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak dilaksanakan seperti aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Indonesia, baik yang telah diatur dalam KUHP, KHI maupun Hukum Fiqih itu sendiri. Selain itu anak angkat juga mendapat warisan dari harta orang tua angkatnya dengan sebutan hibbah wasiat dalam KUHP sesuai asas ligitime portie, keudian wasiat wajibah dalam KHI tidak melebihi 1/3 dari harta warisan, namun tidak dalam hukum fiqih yang menyatakan anak angkat tidak ada hak dalam harta warisan orang tua angkatnya karena tidak termasuk ahli waris, akan tetapi tidak ada larangan dalam hukum fiqih apabila terjadi hibbah (hadiah) kepada selain ahli waris semasa dia (pewaris) masih hidup dan sehat. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: Apasaja sebab-sebab terjadinya pengangkatan anak, Bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan di dalam Fiqih, KHI dan KUH Perdata dan Apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari perwaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku, kitab, tesis dan jurnal. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yakni penelitian hukum kepustakaan/data sekunder belaka. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan bentuk hibbah wasiat di dalam KUHP, wasiat wajibah di dalam KHI dan di dalam KUHP/KHI menyebutkan bahwa anak angkat tidak terputus nasabnya menjadi anak kandung orang tua angkatnya.
The Preemptive Approach of Ulama in Aceh to Eradicating Corruption Ali, Bukhari; Hanapi, Agustin; Salam, Abdul Jalil; Syauqi, Muhammad; Filzah, Nadhilah
El-Mashlahah Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v14i2.8885

Abstract

Corruption in Aceh has become a serious issue, with its corruption rates over the past decade being above average compared to other provinces in Sumatra and nationally. Efforts to eradicate corruption do not solely rely on law enforcement agencies but also require the participation of various parties, including religious leaders. The study aimed to analyze the perspectives and participation of ulama (scholars) in Aceh in combating corruption. It employed an empirical legal research method with a sociological anthropological approach. The results of this study indicated that corruption in Aceh was a complex issue that requires a holistic approach and cross-sector collaboration. Ulama plays an important role in eradicating corruption through preaching and religious education that instills the values of amar ma’ruf nahi munkar (enjoining what is good and forbidding what is wrong). However, their involvement is limited to the general public without direct access to policymaking. Effective efforts require synergy between ulama, law enforcement, the government, and society to create a corruption-free culture.
A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A study at Islamic Banking in Aceh) Ibrahim, Azharsyah; Salam, Abdul Jalil
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i1.8845

Abstract

The National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) has issued 11 fatwas (a formal ruling on a point of Islamic law) related to murabahah for parties in economic transactions. However, in the initial study, several indications of the dissonance between the clauses in the fatwa and the practice of Islamic banking were found. This study aims to analyze the application of murabahah contracts in Islamic banking in Aceh. Several Fatwas declared by the National Sharia Council - Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) that are related to murabahah were used as an analytical tool to assess the shariah value of the contract in financing practice at Islamic banking in Aceh. This study used a descriptive qualitative method, particularly, a critical study approach. Data were collected using: 1) interviews with bank employees and customers, 2) participant observation in which researchers were directly involved in the process of financing application at several Islamic banks, and 3) documentation studies of resources related to the fatwas. The results showed that the practice of murabahah financing conducted by Islamic banking in Aceh was not fully in accordance with the fatwas stipulated by the DSN-MUI. The results of the analysis showed that the discrepancy lies in the following matters such as ownership of goods, 'coercion' in the use of murabahah contracts, and the inappropriate use of 'wakalah'or contract assistant. The study also revealed that the practice of murabahah in this method has both positive and negative economic implications for banking customers and the banks, especially with regards to profits, calculations of credit ceiling, and customers’ image and trust.
The Urgency of Ammending Jināyāt Qānūn in Eradicating Cyber Sexual Crime in Aceh, Indonesia Abdul Jalil Salam; Mursyid Djawas; Abidin Nurdin; Delfi Suganda; Dedy Sumardi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 19 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v19i2.15118

Abstract

As a special province in Indonesia with the jurisdiction to enforce Islamic law, Aceh has enacted Jinayat Qanun to regulate criminal actions. However, incidents of sexual offenses in cyberspace remain unregulated. This article seeks to elucidate the necessity for amendments to the Jinayat Qanun, particularly for instances of sexual offenses in cyberspace. It employs empirical research methodologies assessed via a legislative framework utilizing system theory. Data was gathered through meticulous literature review and extensive interviews. This study reveals that online prostitution has emerged as a global concern, reflecting the adverse effects of contemporary advancements. In Aceh, the currently enacted Jinayat Qanun is perceived as necessitating ammandments. These modifications are tailored to the evolving conditions of society. According to system theory, Jinayat Qanun substantially addresses the issue of online prostitution implicitly. However, obstacles persist within the legal framework and cultural context. Indonesia's legal structure and cultural dynamics, particularly in Aceh, pose significant challenges, underscoring the need for collaboration among various stakeholders, including judges, prosecutors, law enforcement, ulama, and community leaders.
Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation Analiansyah, Analiansyah; Dhiaurrahmah, Dhiaurrahmah; Jamhuri, Jamhuri; Salam, Abdul Jalil; Iskandar, Mizaj
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10833

Abstract

This study aims to assess and elucidate the influence of polygamy on domestic violence as reflected in the Sharia Court rulings in Aceh, as well as the viability of polygamy as a justification for granting divorce petitions. The study of this topic is significant since Islam essentially allows polygamy, provided that men can behave justly. The divorce ruling at the Sharia Court in Aceh revealed that polygamy led to the neglect of women and other forms of domestic violence. Unfortunately, Indonesian laws and regulations do not acknowledge polygamy as a valid ground for women to petition for divorce. The study is normative juridical review in nature. The data source is a judicial ruling. The data is examined under a women's protection framework. The findings indicate that the wife initiated divorce proceedings against her husband for practicing polygamy, which contravened Indonesian marital law and the Compilation of the Islamic Law, namely polygamy conducted without the wife's consent. Furthermore, polygamy often leads to domestic abuse against the wife. Polygamy can be categorized as irresponsible when practiced by a husband lacking steady economic resources, resulting in the neglect of women and their children. This polygamy is likewise deemed a contravention of the rules of marriage in the Islamic jurisprudence. At the present time, polygamy is not recognized as the reason for divorce in the Indonesian law. This study advocates for the inclusion of polygamy without consent as a legal ground for divorce, as the current legislation recognizes only physical domestic violence as a valid justification for divorce.
Improving Lecturer Competence to Encourage Innovation and Creativity in Learning Riza, Syahrul; Syarif, Muhammad; Mardatillah, Fuadi; Salam, Abdul Jalil; Khafidah, Wahyu; Yusuf, M.
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v12i1.1078

Abstract

This research aimed at identifying the challenges faced by higher education institutions, particularly in terms of the quality of educational staff such as lecturers and exploring efforts that can be undertaken to enhance lecturer competence in supporting the quality of higher education. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. The subject of this research was the Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Data collection techniques involved observation and interviews with the university's leadership, faculty deans, program directors, and lecturers. Meanwhile, data analysis in this study was carried out cyclically, consisting of three simultaneous activities: data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verifying the data. The findings revealed several challenges in enhancing lecturer competence, such as rapid technological changes, student diversity, and balancing teaching, research, and administrative duties. However, various efforts have been made to address these challenges. The higher education institution has launched competency development programs encompassing training, academic mentoring, relevant curriculum development, and industry collaboration. Improving lecturer competence will benefit students and the institution, help accelerate the overall development of higher education institutions, and help achieve national development goals.
Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor: Studi di Polresta Banda Aceh Mutia, Farah; Salam, Abdul Jalil; Mustaqim, Riza Afrian; Heryanti, Novi
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 5 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i5.3319

Abstract

Penelitian ini membahas upaya Polresta Banda Aceh dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Penegakan dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi di sekolah dan komunitas, serta pendekatan represif seperti razia dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 81, 281, dan 287. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat kepolisian dengan guru dan tokoh masyarakat berperan penting dalam edukasi dan pembinaan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan personel. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi sosialisasi, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Banda Aceh.
Co-Authors Abidin Nurdin Agustin Hanapi Ali Hamzah Ana Fitria Analiansyah Aulia Rivaldi Azhari Yahya Azharsyah Ibrahim Azril Badrul Munir Bukhari Ali Dedy Sumardi Delfi Suganda Dhiaurrahmah, Dhiaurrahmah Filzah, Nadhilah Fuadi Mardatillah Hasnul Arifin Melayu Heryanti, Novi Ihdi Karim Makinara Intan Amelia Putri Irwansyah Muhammad Jamal Jamhuri, Jamhuri Junaidi Khafidah, Wahyu Khairuddin Hasballah M Redha M. Yusuf MD Zawawi Abu Bakar Mizaj Iskandar Muhammad Siddiq Armia Muhammad Syarif, Muhammad Mursyid Djawas Mutia, Farah Riza Afrian Mustaqim Riza, Syahrul Rusjdi Ali Muhammad Syahminan Syahminan Syauqi, Muhammad Zahlul Pasha Zaiyad Zubaidi