Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

The Effectiveness of Law Enforcement Volunteers in Prosecuting Sharia Violations: A Study of the Role of Muḥtasib and Pageu Gampong in Banda Aceh Mizaj Iskandar Usman; Abdul Jalil Salam; Muliadi Muliadi; Nurdin MH; Amrizal J. Prang
Mazahib Vol. 25 No. 1 (2026): VOLUME 25, ISSUE 1, 2026
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhamamd Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v25i1.12503

Abstract

This study aims to explain the roles of the muḥtasib and pageu gampong in enforcing sharia law in Banda Aceh, as well as their respective effectiveness. The study is important because the extensive area covered by sharia law enforcement creates gaps in supervision and enforcement that formal authorities have not yet fully addressed. The research questions focus on the similarities and differences in the authority of these two institutions, and the factors that influence their effectiveness. The study employs a qualitative legal-sociological approach by analyzing institutional practices at the gampong level. The results suggest that muḥtasib and pageu gampong have similar roles involving monitoring, admonishing, and reporting violations of sharia law. However, muḥtasib is limited to these three functions, whereas the pageu gampong also has the authority to resolve customary disputes, particularly minor criminal and civil cases. Pageu gampong is more effective in terms of performance because it stems from the community's collective consciousness, is self-reliant and voluntary, and has a broader membership. Nevertheless, it is not yet widespread, with only twelve villages in Banda Aceh currently having an active pageu gampong.
Peredaran Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak Dibawah Umur Dan Peran Keluarga Mencegah Anak Terjerumus Dalam Kejahatan Narkotika Hilmi Alhalim; Abdul Jalil Salam
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v1i1.528

Abstract

This study plans to (1) know and break down the elements that cause opiates flow by minors, and (2) know and dissect the significant job of the family to keep youngsters from falling into the universe of opiates. The sort of exploration utilized in this study is experimental legitimate examination. The area of the exploration was done at the Aceh Besar Territorial Police. Information assortment procedures utilizing record concentrate on methods, perception and meetings. Subjective information handling and examination procedures. That's what the outcomes showed (1) the type of chronic drug use committed by minors was brought about by different elements including natural variables, family congruity conditions and monetary elements. Likewise, (2) the significant job of guardians to keep youngsters from falling into the universe of medications is, should do great nurturing correspondence and control, guardians should have the option to adjust to the states of nurturing that should be lived because of changes in the job and weight of nurturing obligations, guardians play a significant part in directing and going with their kids both in proper training and non-formal schooling. Then, at that point, in the event that the youngster has perpetrated the wrongdoing, the activity is the right policing that the kid can change and acknowledge what they fouled up.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLISI HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS MUKIM KRUNG KECAMATAN PEUDADA) Sri Maulina; Abdul Jalil Salam; Iskandar
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.633

Abstract

Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang memberikan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta menurunnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bireuen, Aceh, khususnya di Kecamatan Peudada dan Mukim Krueng yang mengalami peningkatan aktivitas perambahan dan penebangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberantasan tindak pidana illegal logging oleh Polisi Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum, serta upaya penanggulangan dan optimalisasi penegakan hukum terhadap illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap praktik penegakan hukum di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Hutan memiliki peran penting dalam melakukan patroli, pengawasan kawasan hutan, razia pengangkutan kayu ilegal, penyitaan alat bukti, serta koordinasi dengan Kepolisian, KPH Wilayah II Aceh, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melalui penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku. Namun, pelaksanaan pemberantasan illegal logging masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta adanya keterlibatan oknum tertentu yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas Polisi Hutan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial dan agroforestri guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.