Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA Subagyo, Agus
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.518 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.81

Abstract

This article aims to explain the 2018-2019 state defense action plan in Presidential Instruction No. 7 of 2018 which mandates all ministries, non-ministerial government agencies, and local governments to take action to defend the country through three stages, namely the stages of socialization, internalization, and movement action. The dilution of the state defense action plan at the central government level has been very active, however, at the level of the reverent regional government it has not yet been felt, especially with the existence of regional autonomy where the central government is not necessarily able to "control" the regional government, so that all this needs attention parties, to see the perspective of the regional government in implementing the state defense action plan.
POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG Sufianto, Dadang; Subagyo, Agus; Setiawan, Agustina
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.584 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.87

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Tujuannya, 1) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung, 2) mengetahui latar belakang keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu: 1) terdapat pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tersebut dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai; 3) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda. Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa: "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."
PERAN KODIM 0506/TANGERANG DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 Subagyo, Agus; Setiawan, Agustina; Nurdin, Iing; Septiansyah, Bayu
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.464

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Untuk mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Kesiapan Kodim 0506/Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan pilkada serentak, bisa terlihat dari Personil yang berkualitas dan professional dalam bidangnya. Anggaran yang ada sudah cukup memadai meskipun terkadang mendapat sedikit kendala pada saat penyelenggaraannya. Soliditas dan Sinergitas Kodim, Polres dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak terjalin sangat baik.
ANALISIS PEMBINAAN TERITORIAL DI KODAM III/SILIWANGI DALAM MENGHADAPI HAKEKAT ANCAMAN Subagyo, Agus
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1121

Abstract

Era globalisasi telah melahirkan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida, sehinga mendorong Indonesia untuk menyusun sistem pertahanan semesta dengan pembentukan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial di setiap Kodam di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah konsep pembinaan teritorial, konsep ancaman, dan konsep pertahanan militer dan nir militer. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran, sarana prasarana, piranti lunak) dan kendala eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan dan membangun aplikasi / software Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.
COOPERATION OF REGIONAL MILITARY COMMAND III/SILIWANGI WITH REGIONAL GOVERNMENTS IN ACCELERATING COVID-10 VACCINATION IN THE PROVINCE OF WEST JAVA, INDONESIA Subagyo, Agus; Panorama, Anggun Dwi
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1730

Abstract

This study aims to analyze the cooperation of the III/Siliwangi Regional Military Command in assisting the West Java Provincial Government to accelerate the covid-19 vaccination since January 2021. The research question is how the III/Siliwangi Military Regional Command cooperates with the Regional Government in accelerating the covid-19 vaccination program in the Province West Java? In answering these questions, the analytical framework of cooperation theory is used, where cooperation carried out by two or more parties to achieve certain goals will be successful if it goes through the stages of communication, coordination, and collaboration. The research method used is a qualitative method with data collection techniques using interviews, observation, and documentation studies. The results of the study found that the cooperation carried out by the Regional Military Command III/Siliwangi with the Regional Government in accelerating the covid-19 vaccination was realized through the following stages: (1) Communication, namely holding formal and informal meetings with regional heads, both governors, regents, and mayors to discuss vaccination plans; (2) Coordination, namely holding a coordination meeting for regional leaders to discuss the division of tasks in the vaccination program; (3) Collaboration, namely carrying out joint actions to hold vaccinations with the theme: "covid-19 vaccination rush".
POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI Sufianto, Dadang; Subagyo, Agus; Kurnia, Dadan
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.49

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan wewenangnya secara etis, tidak mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar.
KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL Subagyo, Agus
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.94

Abstract

Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh generasi milenial pada era digital. Model, sosok dan profil kepemimpinan nasional yang seperti apa yang cocok, layak dan diinginkan oleh kaum milenial di Indonesia, khususnya menyongsong revolusi industri 4.0. dimana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial di era digital mengidamkan karakter pemimpin nasional yang akrab dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi, ramah terhadap media sosial, dan memiliki sikap kreatif serta inovatif. Kunci utama dalam meraih kemenangan pada pilpres untuk menjadi presiden adalah merebut hati dan pikiran generasi milenial yang jumlahnya sangat besar.
PERAN KODIM 0818/MALANG-BATU DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 Septiansyah, Bayu; Subagyo, Agus; Kurnia, Dadan; Nurdin, Iing
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i1.534

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0818/Malang-Batu Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Malang Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu dalam mengamankan pilkada 2020 di Kabupaten Malang, telah mampu mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram serta mengawal pembangunan nasional, sehingga mendapat apresiasi dan penghargaan dari seluruh stakeholders yang ada di wilayah teritorial Kodim 0818/Malang-Batu, terutama apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat umum. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi satkowil untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai “tentara rakyat dan tentara pejuang.
Implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Subagyo, Agus; Djatah, Stenly; Ginanjar, Yusep; Akbar, Taufan Herdansyah; Tholhah, Tholhah; Rahmat, Angga Nurdin; Oktaviani, Jusmalia; Pratama, Muhammad Raihan; Putra, Rakha Aditya; Shelina, Bella; Farida, Nissa Nur; Putri, Benaya
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma (in Progress)
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v7i1.1332

Abstract

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, terutama mengingat besarnya jumlah PMI yang bekerja pada sektor domestik dan informal serta tingginya tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 sebagai regulasi komprehensif yang mengatur pelaksanaan perlindungan PMI pada tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna-penempatan. Namun, implementasi regulasi tersebut di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya literasi hukum PMI, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, hingga lemahnya mekanisme pengaduan di lapangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman PMI mengenai isi dan mekanisme perlindungan yang diatur PP 59/2021 melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan berbasis komunitas bekerja sama dengan PCI Muslimat NU Malaysia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman PMI terkait hak kontraktual, akses layanan perwakilan RI, serta mekanisme pelaporan ketika menghadapi pelanggaran ketenagakerjaan. Penandatanganan MoU antara UNJANI dan PCI Muslimat NU Malaysia memperkuat keberlanjutan program edukasi hukum dan membuka peluang pengembangan model perlindungan berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi akademisi dan organisasi diaspora untuk memastikan implementasi PP 59/2021 berjalan efektif di negara tujuan, serta perlunya program edukasi regulasi yang bersifat periodik dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas perlindungan diri PMI.