Claim Missing Document
Check
Articles

Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Tedi Sudrajat; Agus Mulya Karsona
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 1 (2016): June
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0070.87-94

Abstract

Problems of neutrality of civil servants will always occur when the meaning of neutrality  is not in sync with the norms. In order to evaluate governance, the meaning of neutrality should be broader and more functional towards the legal relationship in the context of public official relation in the field of civil servants law. Substantially, the focus of Law Number 5 Year 2014 concerning Civil State Apparatus just make civil servants as an object of neutrality, regardless of the dynamic activity of practical politic intervention. It should be underlined that the role of civil servants in government always correlate with many interested parties. If neutrality is not matched by standard criteria and restrictions, it is very possible neutrality principle only be a slogan with minimum implementation.
Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah) Tedi Sudrajat; Sri Hartini; Setiajeng Kadarsih
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.106 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian tentang kebijakan netralitas politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis maupun menunjang aktivitas politik praktis, khususnya dalam pelaksanaan pemilukada di wilayah Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya pendekatan doctrinal, tetapi juga penelitian terhadap hukum sebagai law in action yang non-doktrinal. Subyek penelitiannya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwalsu, KPUD, dan BKD di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Semarang, Solo, dan Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber masalah dalam penerapan netralitas PNS adalah lemahnya fungsi koordinasi dan penerapan sanksi. Hal ini didasarkan pada permasalahan substansi yang bias dalam menempatkan netralitas PNS sebagai objek hukum. Hasilnya, terciptalah kebijakan yang sifatnya sektoral yang tidak dapat menuntaskan permasalahan, baik dari unsur kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun penegakan hukumnya.Kata kunci: netralitas politik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemilukada, partai politik, politik praktis.  Policy on Political Neutrality of Civil Servants in Regional ElectionAbstractThis research on the political neutrality policy for civil servants in the regional election has the intention to evaluate the policy in order to anticipate the involvement of civil servants in political activities, especially in the Regional Election of Central Java. In this regard, the approach used by this study is not only doctrinal, but also the study of law in action as non-doctrinal. The subjects of this research are KPU of Central Java Province, Bawaslu of Central Java Province, Election Supervisory Committee, the Election Commission and BKD in Banyumas, Purbalingga, Semarang, Solo, and Karanganyar. The research found that the identified source of problem is the weak function of coordination and implementation of sanctions. The problem is due to the biased legal substance which confines the neutrality of civil servants as an object of law. It creates sectoral policies those are unable to resolve the problems from institutional, managerial, and law enforcement aspects.Keywords: political neutrality, civil servants, regional head election, political party, low politics.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7
ASPIRASI REFORMASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF MELALUI MEDIA HAKIM PERDAMAIAN DESA Tedi Sudrajat
Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 3 (2010)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2010.10.3.99

Abstract

Strategies of law enforcement are functioned to reduce the social conflicts that represent the aspiration of legal reform at local level, which the output is to support the government of Indonesia in establishing the accommodative legal system. In Indonesian social life, the values ought to be explored through the village as the lowest governmental organizations and the closest area with the society. These functions can create the village as a strategic area to create the justice at local level, and therefore the role of village judge required the village as a place that can accommodate the interests of the society. Keywords: law enforcement, law reform, village judge 
HAK ATAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Implementasi Kebijakan Di Kabupaten Banyumas) Tedi Sudrajat; Agus Mardianto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.2.43

Abstract

Design of services and health protection for mothers and children in Banyumas directed by a strategic policy to reducing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). In its implementation, especially in Maternal Mortality, the policies were still exceeded the target of Millennium Development Goals (MDGs). In the term of legal protection, the policy not mention the sanction and it’s influence the implementation that not optimal. But if there are omissions or errors that indicated malpractice will be subject by criminal, civil, administrative and ethics sanctions.                                                                                      Key words: health service, legal protection, maternal and child health 
REKONSTRUKSI HUKUM ATAS POLA PENANGANAN PELANGGARAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Tedi Sudrajat; Sri Hartini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.392 KB) | DOI: 10.22146/jmh.26233

Abstract

AbstractThe rise of legal issues on the involvement of civil servants in practical political activities shows that the regulation on civil servants was still not strong enough to prevent violations of neutrality principle in local elections. Based on that condition, this paper analyzes the legal reconstruction regarding the violation of civil servant neutrality and create appropriate mechanism dealing with the violation of neutrality principle. The study concluded that it is an urgently need to strengthen the role of government to handling violation of neutrality principle among relevant institutions’ which integrated.IntisariMaraknya persoalan hukum atas keterlibatan PNS dalam kegiatan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah. Atas hal tersebut, tulisan ini mengkaji tentang rekonstruksi hukum terhadap pelanggaran netralitas PNS dan membuat mekanisme yang sesuai dalam penanganan pelanggaran asas netralitas PNS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukannya penguatan peran pemerintah untuk mengantisipasi pelanggaran dengan pembentukan pola penanganan pelanggaran netralitas antar lembaga yang terintegrasi.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BIROPATOLOGI YANG BERIMPLIKASI MALADMINISTRASI Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.3 KB)

Abstract

Tindakan penundaan berlarut dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berimplikasi menghambat menerbitkan KTUN telahmenimbulkan persoalan hukum yang dapat terindikasi maladministrasi.Tindakan penundaan berlarut ini dikategorikan sebagai biropatologiyang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi birokrasi.Karena itulah, permasalahan yang dikaji berupa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penundaan berlarut yang berimplikasi maladministrasi dalam Pembuatan KTUN; dan Kedua, perlindungan hukum melalui penegakan disiplin PNS dalam tindakan penundaan berlarut pembuatan KTUN. Metode yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis hukum digunakan secara nornatif kualitatifmelalui penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Dari hasil analisis ditemukan bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban pemerintah untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat/badan hukum yang mengajukan permohonan KTUN. Bentuk perlindungannya dapat berupa mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan pemberian sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengabaikan tugasnya. Kata kunci : biropatologi, penundaan berlarut, perlindungan hukum dan maladministrasi
MENELAAH PERSOALAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.582 KB)

Abstract

Persoalan pemberhentian PNS merupakan akibat dari sebab adanya pengaturan manajemen ASN yang berorientasi pada upaya pemenuhan kriteria pemerintah terhadap ASN dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Ketika tidak terpenuhinya kriteria yang diharapkan, maka bentuk evaluasinya adalah pencabutan status kepegawaian. Hal ini berarti bahwa dasar pemberlakuan pemberhentian PNS adalah hubungan antara kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan wewenang pemberhentian jabatan PNS yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dibidang kepegawaian.Dalam perspektif ini, keabsahan tindakan hukum pemerintah dalam memberhentikan PNS harus dapat dipertanggungjawabkan dan didalamnya terkandung unsur tanggung gugat ketika terjadi sengketa kepegawaian. Atas dasar itu, setiap tindakan pemerintah harus selalu didasarkan padaaspek wewenang, prosedur dan substansi menurut peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.Ketika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka penggunaan wewenang oleh pejabat menciptakan implikasi hukumberupa penyalahgunaan wewenang. Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, pemberhentian PNS, sengketa kepegawaian
EVALUASI KEBIJAKAN PENSIUN DINI MELALUI PENDEKATAN SISTEM HUKUM Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.948 KB)

Abstract

Kebijakan pensiun dini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai atas dasar profesionalisme yang terkait dengan kompetensi, yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan atau yang sedang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jika dalam praktik penataan PNS terdapat kesenjangan antara yang senyatanya (sein) dengan yang seharusnya (sollen), maka diperlukan evaluasi atas kebijakan guna mereduksi kesenjangan melalui pendekatan sistem hukum. Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit yang bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dengan organisasi yaitu dengan cara membuat sistem pensiun dini, baik dari aspek substansi, struktur dan budaya hukum guna mengintegrasikan arah tujuan dan sasaran kebijakan. Kata kunci : evaluasi kebijakan, pensiun dini, pendekatan sistem hukum
EKSISTENSI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS MERIT Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1233.76 KB)

Abstract

Era reformasi merupakan era transisi birokrasi, dari birokrasi tradisional menuju birokrasi modern. Perubahan paradigma birokrasi pemerintah menuntut perubahan kebijakan guna pengembangan SDM Aparatur berbasis merit. Salah satunya adalah sistem pengisian jabatan struktural. Keberadaan dari istilah jabatan struktural memang tidak dimunculkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun eksistensinya tetap ada melalui pengisian jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Hal ini menarik ditelaah tatkala sistem kebijakan ini masih dalam proses mencari format yang ideal sehingga perlu untuk dikritisi dan diberikan masukan. Karenanya perlu sinkronisasi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menciptakan harmonisasi dalam sistem promosi yang selaras dengan tujuan diharapkan. Kata kunci: jabatan struktural, jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi
GAGASAN TENTANG FUNGSIONALISASI JABATAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.503 KB)

Abstract

Fungsionalisasi jabatan hanyalah sebuah gagasan guna mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, namun sampai dengan saat ini belum menampakan keberhasilan. Pada dasarnya, yang diharapkan oleh pengguna (masyarakat dan pelaku usaha) bukan sekedar adanya peralihan dari jabatan fungsional umum ke khusus (tertentu) atau upaya untuk mengkerdilkan fungsi jabatan struktural, namun yang lebih substansial adalah terciptanya hubungan yang sinergis antar lini dan layer dalam pemerintahan yang dapat menciptakan perubahan pola birokrasi ke arah yang profesional dan berdaya-hasil guna. Harapan inilah yang perlu digali kembali agar setiap jabatan dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kata kunci: jabatan, fungsionalisasi, birokrasi