Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Silvia, Silvia; Sujianto, Sujianto
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.712 KB) | DOI: 10.35912/jasispol.v1i1.423

Abstract

Purpose: Empowerment of the poor carried out by the government is a joint business group (KUBE), which is a family group that is formed, grows and develops on its initiative in carrying out productive economic efforts to increase family income. Meanwhile, after the formation of the Joint Business Group (KUBE) in Banglas Village, there were problems in the implementation of activities that were not optimal, because not all members were involved in every KUBE activity, thus hampering business development. The purpose of this study was to find out how the effectiveness of the implementation of the Joint Business Group (KUBE) in Banglas Village and to find out the obstacles or obstacles. Research Methodology: To be able to answer these problems, the author used a qualitative research method with a descriptive approach. Results: The results of this study find that the effectiveness of the Joint Business Group (KUBE) in Banglas Village, Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency is still less effective and not optimal in its implementation because there are still inhibiting factors, namely conflicts between members which cause KUBE management to not function properly. Some issues such as lack skills and Human Resources (HR), and unfair competition are also found. Limitations: In this study, the authors lack clear information regarding the division of tasks and completeness of data or information regarding the KUBE organization. Contribution: Theoretically, this research serves as a medium of continuous comparison for future research on the same topic or problem. It can bring up problem-solving models or new ideas in the implementation of the KUBE organization to develop managed products to be more attractive and ogled by the market and better known by the wider community.
Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Fauziah, Fauziah; Sujianto, Sujianto; Adianto, Adianto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7842

Abstract

Latar belakang penelitian ini yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara bertahap, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (DPO) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang. dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Camat Medang Kampai, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Kepala Dinas Perencanaan, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kota Dumai, Amk  Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT. 01 kel. Mundam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk kriteria produksi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, sedangkan untuk indikator efisiensi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. lumayan bagus. sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan cukup baik dan  untuk indikator pembangunan dapat dikatakan cukup baik. Menurut pengertian indikator-indikator tersebut, menghasilkan barang dan jasa merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Kendala efektifitas pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Negara – Pemerintah Daerah Kabupaten  Medang Kampai Dumai mempunyai dua permasalahan yaitu kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, lembaga dan anggaran daerah sehingga tidak dapat mencapai hasil  Musrenbang yang baik.
Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sutrisno, Adi; Sujianto, Sujianto; As'ari, Hasim
Journal of Community Research and Service Vol. 7 No. 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.40319

Abstract

Era globalilisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menuntut pelayanan kepada publik yang lebih cepat dan tepat. Mengingat akses pelayanan tidak lagi dengan metode kuno atau manual yang hanya menghandalkan tenaga sumber daya masyarakat (SDM) semata, namun harus mampu memadukan kolaborasi antara keberadaan SDM dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi kebutuhan pada setiap sektor, termasuk sektor pelayanan pemerintahan, sehingga membawa dampak signifikan bagi kemajuan sebuah negara, khusus pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informatika membuat komunikasi semakin mudah dan cepat, akses informasi semakin mudah, dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan baik dengan menghandalkan pada pelayanan berbasis elektronik, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) menjadi sebuah dorongan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk saling berkolaborasi guna menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalitasi atau lazim disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government
Pelayanan Transportasi Laut Di Pelabuhan Alai Insit-Pecah Buyung Kabupaten Kepulauan Meranti Hasrizal, Hasrizal; Sujianto, Sujianto; Mayarni, Mayarni
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13763729

Abstract

The large number of fishing activities around the crossing route is a complaint from ship captains. Shipping lanes should be free from fishing activities in any form, whether it be Gumbang, Rawai and other activities that could disrupt shipping activities. Apart from damaging ships, this activity can also harm fishermen, for example material losses such as damaged fishing gear. If the net is wrapped around the propeller, the engine will heat up and cause damage. Diving will definitely not be possible because of the murky water conditions. In reality, fishing activities disrupt the operation of this transportation, but we need to realize that fishing activities existed long before the operation of the Insit-Pecah Buyung port, Meranti Islands Regency. The research results show that the quality of public services at the Alai Insit-Pecah Buyung Meranti Islands crossing port at this time, in the research, chose to use 5 dimensions of public service quality including: a. Tangible dimensions, paying attention to the appearance of the officers, the comfort of the place where the service is carried out also affect the location of the Insit-Pecah Buyung port, which is not good and hot, making visitors uncomfortable. b. The reliability dimension, many customers do not know about this SPM and the ability and expertise of officers in operating service aids at the Alai Insit-Pecah Buyung crossing port. So far there have been no visible problems from the inability of employees to operate the technology. c. Responsiveness dimension, officers at the port carry out services quickly, precisely and carefully but the service on certain days is not yet effective. All customer complaints are responded to by officers. For customer complaints, we provide a box that is used to enter criticism, complaints or suggestions. d. Assurance dimension, the officer provides a guarantee of cost certainty, a guarantee of legality in the service. e. The empathy dimension, the service system at the Alai Insit-Pecah Buyung Meranti Islands crossing port does not yet use a number system for every customer who requests service so that there is no discrimination. Meanwhile, the overall supporting and inhibiting factors show good things with the supporting factors involving officers with various services that can be provided to customers with the officers' expertise in doing everything needed at the port, almost all dimensions of this transportation service are carried out professionally and competent. The obstacles that occur do not have a big influence on this service system, some deficiencies occur due to certain factors such as weather, or the productivity of passengers or vehicles is different every day.
PENERAPAN MODEL DELIBERATIF DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA DI KAMPUNG SUNGAI TENGAH, KECAMATAN SABAK AUH, KABUPATEN SIAK As’ari, Hasim; Sujianto, Sujianto; Yuliani, Febri; Bedasari, Hafzana; Ikhsan, Masrul; Hadi, Ahmad
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38190

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan model deliberatif dalam proses perumusan peraturan desa di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Model deliberatif adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah dan dialog. Proses ini dianggap dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup observasi, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah desa. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan peraturan desa, menciptakan peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Saran yang diberikan meliputi perlunya pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan proses deliberatif.
Forest Fire Disaster Mitigation Through Social Policy Implementation in Peat Ecosystem Management Dharma, Anton Budi; Sujianto, Sujianto; Yustina, Yustina; Yuliani, Febri
Khazanah Sosial Vol. 6 No. 2 (2024): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v6i2.34897

Abstract

Forest fires are a problem that often hit Riau Province. Therefore, there is a need for mitigation efforts to deal with this forest fire disaster. One of the steps that can be taken is by implementing peat ecosystems. This research then aims to see how the implementation of peat ecosystems can mitigate forest fires, especially in Riau Province. This research will be conducted using a descriptive qualitative approach. The data used in this research comes from various previous research results that are still relevant to this research. The results of this study found that in implementing peat ecosystems, there are still challenges that need to be faced, such as climate change and land use. To overcome this, various opportunities such as technological developments and stakeholder collaboration can be implemented. In mitigating forest fires, conservation and restoration of peat ecosystems are important steps to strengthen the resilience of the ecosystem.
PELATIHAN TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKAN BARU Prillia, Dela Hantrini; Sujianto, Sujianto
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.440

Abstract

Adanya regulasi kebijakan dari kementrian keuangan tentang pengelolaan administrasi pajak daerah serta perbedaan latar belakang pendidikan kompetensi serta perubahan dan kemajuan pendidikan dan teknologi informasi dalam mengelola administrasi pajak daerah sebagai syarat bagi petugas yang mengelola administrasi pajak daerah untuk memiliki persyaratan kompetensi yang dibutuhkan. Maka dari itu Badan pendapatan daerah kota pekanbaru perlu mengadakan pelatihan teknis bagi para aparaturnya untuk menunjang kompetensi pegawai dalam pengelolaan administrasi pajak daerah yang bersifat dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan teknis aparatur sipil negara di lingkungan bapenda kota pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan teknis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan teknis yang diadakan oleh bapenda kota pekanbaru termasuk dalam keadaan baik berdasarkan teori indikator pelatihan yang dikemukan oleh dessler. Namun sejak pandemi covid-19 bapenda kota pekanbaru tidak melaksanakan pelatihan dikarenakan apbd yang terbatas dan tidak memiliki sarana prasana pelatihan sendiri.
Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru Rahmania, Clarissa; Sujianto, Sujianto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6965

Abstract

Salah satu kota di Indonesia yang berkembang dengan pesat yaitu adalah Kota Pekanbaru. Hal ini Mendorong kaum urban memilik Kota Pekanbaru sebagai tujuan urbanisasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena masih banyaknya rumah liar yang berada pada tempat yang telah dilarang oleh pemerintah kota sehingga kondisi yang demikian menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi George C. Edwards dalam Igirisa 2022 yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, disposisi Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban rumah liar di kota pekanbaru belum dapat dikatakan efektif hal ini dapat dilihat pada (1) Komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan tidak merata secara keseluruh masyarakat penghuni rumah liar; (2) Sumber daya yang dimiliki secara keselutuhan telah mencukupi dan juga kompeten, namun sumber daya finansial belum terlaksana dengan baik; (3) Disposisi para pelaksana sudah cukup baik dengan mengikuti perintah dari atasan, namun komitmen untuk penertiban rumah liar belum baik karena tidak adanya jadwal penertiban dan hanya berdasarkan pada laporan yang masuk; (4) Struktur Birokrasi telah berjalan sesuai dengan SOP yang dimiliki.
Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Administrasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Harmelita, Harmelita; Sujianto, Sujianto; Meilani, Nur Laila
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/qdzsgz71

Abstract

Penelitian Ini Dilatar belakangi Oleh Digitalisasi dalam pelayanan publik di Era revolusi industri 5.0 telah menghasilkan perubahan mendasar dalam cara pelayanan publik di Indonesia. Transformasi ini melibatkan pergeseran dari cara-cara manual atau konversional menuju sistem digital. Hal ini sangat relevan untuk sektor layanan publik yang diorganisir oleh pemerintah. Perkembangan teknologi ini telah menghasilkan peluncuran program daring yang menyediakan beragam jenis atau model layanan publik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi bagaimana pelaksanaan transformasi pelayanan publik berbasis digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor penghambat pada penerapan transformasi pelayanaan publik dalam bentuk Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini menggunakan teori transformasi digital menurut Nastia 2024. Hasil analisis menunjukkan temuan di lapangan dampak dari penyelengaraan transformasi digital menunjukan hasil yang belum optimal hal ini tercermin dari persentase aktifasi IKD. Kemudian kendala yang dialami dalam penyelengaraan trasformasi di Kabupaten Pelalawan adalah aksesibilitas masyarakat yang terbatas, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang stabil.