Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.044
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Perikanan dan Kelautan Jurnal Kedokteran Brawijaya JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit) Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Humanities and Social Studies HOSPITAL MAJAPAHIT (JURNAL ILMIAH KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN MAJAPAHIT) JCRS (Journal of Community Research and Service) Industri Inovatif : Jurnal Teknik Industri Maspul Journal of Community Empowerment Journal of Sustainable Technology and Applied Science JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES PUBLIC AFFAIRS jurnal administrasi politik dan sosial Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Lex Publica Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Multifinance POLITICO
Sujianto Sujianto
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Environmental Policy Strategy and Law Enforcement of Peatland Fires: An Environmental Law Perspective Iqbal, M.; Sujianto, Sujianto; Erdianto, Erdianto; Ayub, Daeng; Yahring, Adinan
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.203

Abstract

Abstract. Peatland fires have immensely contributed to environmental degradation, climate change, and health problems in Indonesia. This research article seeks to understand the environmental policy, strategy, and law enforcement mechanisms applied in Riau, Indonesia to reduce greenhouse gas emissions arising from peatland fires. Using a qualitative approach incorporating normative juridical strategies and empirical research data, this study analyzes the institutional framework, existing policies and strategies, and legal mechanisms that have been adopted in Riau, Indonesia to reduce greenhouse gas emissions. The study reveals that Indonesia has put in place a robust institutional framework comprising government agencies and non-governmental organizations tasked with the responsibility of conducting research on peatland fires, and implementing programs and policies aimed at reducing the effects of these fires. Moreover, the study shows that existing environmental policies and strategies, including national, regional, and local regulations, have been instrumental in preventing peatland fires and sustaining eco-friendly practices in Riau. The study concludes by recommending the need for stronger law enforcement, institutional capacity building, and stakeholder involvement to improve the effectiveness of environmental policies and strategies in reducing greenhouse gas emissions. Keywords: Peatland, Environmental policy, Law enforcement, Greenhouse gas emissions, Eco-friendly practices Abstrak. Kebakaran lahan gambut telah memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan masalah kesehatan di Indonesia. Artikel penelitian ini berupaya memahami kebijakan lingkungan, strategi, dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan di Riau, Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang timbul dari kebakaran lahan gambut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan strategi yuridis normatif dan data penelitian empiris, penelitian ini menganalisis kerangka kelembagaan, kebijakan dan strategi yang ada, serta mekanisme hukum yang telah diadopsi di Riau, Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Studi ini mengungkapkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kelembagaan yang kuat yang terdiri dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang diberi tanggung jawab melakukan penelitian mengenai kebakaran lahan gambut, dan melaksanakan program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran tersebut. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi lingkungan hidup yang ada, termasuk peraturan nasional, regional, dan lokal, telah berperan penting dalam mencegah kebakaran lahan gambut dan mempertahankan praktik ramah lingkungan di Riau. Studi ini menyimpulkan dengan merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan strategi lingkungan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kata kunci: Lahan gambut, Kebijakan lingkungan, Penegakan hukum, Emisi gas rumah kaca, Praktik ramah lingkungan
OPTIMALISASI NOTARIS DALAM MEMVERIFIKASI KETERANGAN DAN DATA PENDUKUNG UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK Rachmadi, Indra; Sujianto, Sujianto; Yahya, Nur
Perspektif Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.820

Abstract

Akta Otentik yang diterbitkan oleh Notaris dalam prakteknya masih ada yang tidak menerapkan asas kehati-hatian hingga menimbulkan sengketa perdata. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dalam menyusun Akta tidak terlepas dari kekhilafan atau kealpaan baik yang ditimbulkan karena perilaku yang kurang profesional atau pilih kasih salah satu pihak. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sendiri belum mempunyai kontrol secara tegas tentang keharusan Notaris untuk berbuat secara tertulis perihal penyusunan Akta Otentik dan membentengi kedudukan Notaris, hal ini akan mencegah persoalan hukum akibat akta otentik yang bersangkutan di kemudian hari. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa apabila para pihak/penghadap yang memberikan keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak berdasarkan dengan fakta ataupun fiktif maka akta tersebut masihlah disebut sebagai Akta Otentik dalam hal tersebut Notaris wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah diatur oleh UUJN sehingga bilamana Notaris terbukti melanggar syarat dan tata cara yang telah diatur maka Akta tersebut bisa dikatakan cacat hukum ataupun turun derajat, dan mempunyai kekuatan selayaknya Akta di bawah tangan.There are still authentic deeds issued by notaries that do not apply the precautionary principle to cause civil disputes. Notaries in carrying out their duties and positions in compiling the Deed cannot be separated from either mistakes or omissions caused by unprofessional behavior or favoritism of one party. Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions does not have strict control on the obligation of Notaries to act in writing regarding the preparation of authentic deeds and fortify the position of Notaries, this will prevent legal problems due to the authentic deed concerned in the future. The approach used in this paper is a normative research method with an approach to legislation and a conceptual approach. The results of this study indicate that if the parties/appearers provide information and documents that are not based on fact or fictitious, then the deed is still referred to as an authentic deed in that case the notary must fulfill the requirements and procedures regulated by Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary so that if a Notary is proven to have violated the terms and procedures that have been regulated, the deed can be said to be legally flawed or downgraded, and has the power of an underhand deed.
OPTIMAL MILK DISPOSAL EQUIPMENT DESIGN IN BOTTLE WITH ERGONOMICS APPROACH Mujiono, Mujiono; Sujianto, Sujianto; Utomo, Addy
Journal of Sustainable Technology and Applied Science (JSTAS) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Sustainable Technology and Applied Science, November 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jstas.v1i2.3021

Abstract

The results of the observation conducted by the research team at the milk processing company in the waste, the phase of waste destruction through the stage of one of them is the disposal of milk from the bottle is still using the manual tool when the bottle hole and pour the milk fluid into the tub. The milk disposal time in the bottle can be optimised with ergonomic tool design process. The meaning of ergonomic design is the design of a tool that generates a working system using the size of Anthropometri, while the research is focused on ergonomic tool design that can be used by the operator with the effective efficient, safe and comfortable result. With the stage conducted by the research team was conducting surveys, study of literture, data collection, formulating problems, analyzing and outdoor that is targeted is optimal model design tool using size anthropometri with height of shoulders when standing along the 138.5 cm, reach of the fore hands 72cm, the range of the side hand of 71cm, the height of the elbow when standing 104 cm and the knee height when standing 49 cm by saving the discharge time by 37%.
Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sutrisno, Adi; Sujianto, Sujianto; As'ari, Hasim
Journal of Community Research and Service Vol 7, No 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.40319

Abstract

Era globalilisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menuntut pelayanan kepada publik yang lebih cepat dan tepat. Mengingat akses pelayanan tidak lagi dengan metode kuno atau manual yang hanya menghandalkan tenaga sumber daya masyarakat (SDM) semata, namun harus mampu memadukan kolaborasi antara keberadaan SDM dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi kebutuhan pada setiap sektor, termasuk sektor pelayanan pemerintahan, sehingga membawa dampak signifikan bagi kemajuan sebuah negara, khusus pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informatika membuat komunikasi semakin mudah dan cepat, akses informasi semakin mudah, dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan baik dengan menghandalkan pada pelayanan berbasis elektronik, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) menjadi sebuah dorongan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk saling berkolaborasi guna menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalitasi atau lazim disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru Agusyanti, Cindy; Sujianto, Sujianto
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1212

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang pertama kali dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Kota Pekanbaru yang melaksanakan program ini. Tujuan dari program PTSL ini agar seluruh bidang tanah yang ada dapat terdaftar dan tersertifikat serta mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program PTSL serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi program PTSL di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III yang menggunakan 4 indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kota pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal hal ini terlihat masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan PTSL serta kurang jelasnya sosialisasi mengenai ketentuan BPHTB yang dibantu dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.
Community Based Development Pemanfaatan Potensi Lokal Kuala Kampar Sujianto, Sujianto; As'ari, Hasim; Adianto; Kusuma Habibie, Dedi
JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES PUBLIC AFFAIRS Vol. 3 No. 4 (2023): JCSPA
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jcspa.v3i4.77

Abstract

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk pembangunan yang sesungguhnya yang dapat memfasilitasi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan kolektif masyarakat, mendorong konsensus dan mendorong hasil yang berkelanjutan. Pemanfaatan potensi daerah yang ada saat ini belum optimal karena pola pengembangan dan pemanfaatannya terutama hanya berfokus pada bahan baku yang bernilai rendah. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun civitas akademika harus berkolaborasi secara aktif guna mewujudkan perubahan transformatif dalam sistem pengembangan potensi daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menawarkan sudut pandang dan gambaran yang menekankan sifat kolaboratif dari pertumbuhan potensi daerah, menyoroti perlunya upaya kolektif daripada hanya mengandalkan entitas individu. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, meliputi berbagai prosedur pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, tinjauan pustaka, dan focus group Discussion (FGD). Hasilnya adalah perumusan konseptual yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan terpendam masyarakat pedesaan melalui penerapan strategi prospektif yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama untuk mengembangkan kemandirian dan kemajuan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Ekonomi-sosial
STRENGTHENING COMMUNITY SOCIAL CAPITAL IN PEATLAND MANAGEMENT Zulkarnaini, Zulkarnaini; Sujianto, Sujianto; Wawan, Wawan; Muchid, Muchid; Mashur, Dadang
Sosiohumaniora Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v25i1.36963

Abstract

People who live on peatlands are very dependent on the values and functions contained by the surrounding ecosystem. They certainly need empowerment to strengthen their social capital in meeting their needs. This study aims to analyze the importance of strengthening community social capital on peatlands. The research method used is qualitative research to describe and explain the observed conditions. The results showed that the pattern of ecosystem management on peatlands did not involve all parties, so that people living on peatlands did not really feel the benefits. Whereas the existence of the community can be relied on in maintaining the ecosystem even though they have reasons to use existing resources to fulfill their daily needs. It is just a matter of how all stakeholders involved can make efforts to empower them so that they have strong social capital to protect the environment. With this, the community will feel they have an interest in using all available resources on peatlands in a responsible and sustainable manner.
Shadow State Analysis Of Collaborative Elite In Peat Restoration Program Management Susanti, Delpi; Hastuti, Weni Puji; Handayani, Dini; Pauzi, Achmad; Dharma, Anton Budhi; Handayani, Desi; Sujianto, Sujianto; Yustina, Yustina; Asyari, Hasim; Tua, Harapan; Yuliani, Febri
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 3 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3.8083

Abstract

Peat restoration is a government strategic program which is a top priority area, especially for Riau Province. Peat restoration is also one of the pilot projects that must be handled correctly, quickly and thoroughly so that it does not repeat the wounds of the disaster like 7 years ago. This is because, as the owner of the largest peatland in Sumatra, history has also been categorized as the biggest source of forest and land fires. It was suspected that the restoration of the peat was originally due to forest and peatland fires, so that the World Bank once estimated that the economic loss from the karhutla disaster reached Rp. 221 Trillion (Mileva et al. 2016). In accordance with Presidential Decree No. 1 of 2016, the government established the Peat Restoration Agency which is the leader in implementing peat restoration in Indonesia (Lebaran et al. 2016). It should be known that peat restoration is indeed designed within the framework of collaboration with many elites (representative groups that are considered capable), namely the Government, communities, NGOs and the private sector, which are the key elites for the implementation of peat restoration (collaborative governance). The elite approach strategy is the focus of this study by using collaborative governance theory as the main research framework. This study uses a qualitative method with a case study approach assisted by literature studies. Researchers found that there was a failure of peat restoration management strategy in Riau. The unclear status of the Regional Peat Restoration Team (TRGD) and the inactivity of the Riau Provincial Government in supporting the peat restoration agenda became the findings of this study. Researchers see there are several factors that cause it to happen. Economic factors become the main ones because peat restoration is related to investments in forestry and oil palm plantations. Then the cause of the failure of the management strategy, namely failure to understand communication between elites, was also caused by a lack of commitment from elite leaders in Riau.
Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru Investment Centre Fransisca, Fransisca; Sujianto, Sujianto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pekanbaru Investment Centre bertujuan untuk memfasilitasi informasi tentang investasi di Kota Pekanbaru, namun masih banyak permasalahan dalam proses implentasinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebiijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru Investment Centre, Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru Investment Centre menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya kekurangan dari beberapa factor. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang investasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kendala teknis dalam sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, peristiwa kebakaran Gedung Mal Pelayanan Publik turut menghambat efektivitas layanan Pekanbaru Investment Centre
Efektivitas Penggunaan Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar (Sipintar) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Husni, Mohd Rizalul; Sujianto, Sujianto
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5586

Abstract

Sipintar merupakan singkatan dari Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar yang merupakan salah satu program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam membantu serta memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang dapat diakses secara online. Pada penelitian peneliti menggunakan teori menurut Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014) dengan 5 (lima) indikator : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat output dan input, Pencapaian tujuan menyeluruh. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta wawancara dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Pelayanan Melengkapi Identitias Orang Terlantar terdapat beberapa faktor penghambat sehingga mengakibatkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Addy Utomo Adi Sutrisno Adianto Agusyanti, Cindy Akbar, Muh.Rafli Arman Arman As’ari, Hasim Bintal Amin Dadang Mashur Daeng Ayub darlis, erni Dedi Kusuma Habibie Desi Handayani Dewi Lelonowati, Dewi DEWI SARTIKA Dharma, Anton Budhi Dharmayanthi, Emilia Dini Handayani, Dini Efriyeldi, Efriyeldi ELIHAMI, ELIHAMI Endah Woro Utami Erdianto Effendi Febri Yuliani Firman, Musda Fransisca Fransisca Happy Rosalina Harapan Tua R. F. S Hasim As'ari Hasim Asyari hastuti, Weni Puji Hayati, Rahmadini Sri Husni, Mohd Rizalul Ismrida, Ismrida Josi, Josi Jufri Jufri Jusran Jusran M, Muh Zulfikar M. Iqbal Marda, Alfian Muchid, Muchid Mujiono Mujiono Mulyatim Koeswo Munasih Nashap, Nashap Nasruddin, Muhammad Irfan Nur Yahya Pauzi, Achmad Pradani, Estri Aditya Rachmadi, Indra Rahmat Rahmat Rusydiana, Naila Sofyan Husein Siregar Suci, Havivi Wulan Sudarmi Sudarmi Sugara, Robi Sukma, Sukma Susanti, Delpi Tita Hariyanti Torry, Torry Ulhaq, Muh Zia Wahyudin Wahyudin Wawan Wawan Yahring, Adinan Yulia, Dinda Yulianto, Wahyu Yustina Yustina Zulkarnaini Zulkarnaini