Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sutrisno, Adi; Sujianto, Sujianto; As'ari, Hasim
Journal of Community Research and Service Vol 7, No 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.40319

Abstract

Era globalilisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menuntut pelayanan kepada publik yang lebih cepat dan tepat. Mengingat akses pelayanan tidak lagi dengan metode kuno atau manual yang hanya menghandalkan tenaga sumber daya masyarakat (SDM) semata, namun harus mampu memadukan kolaborasi antara keberadaan SDM dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi kebutuhan pada setiap sektor, termasuk sektor pelayanan pemerintahan, sehingga membawa dampak signifikan bagi kemajuan sebuah negara, khusus pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informatika membuat komunikasi semakin mudah dan cepat, akses informasi semakin mudah, dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan baik dengan menghandalkan pada pelayanan berbasis elektronik, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) menjadi sebuah dorongan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk saling berkolaborasi guna menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalitasi atau lazim disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru Agusyanti, Cindy; Sujianto, Sujianto
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1212

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang pertama kali dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Kota Pekanbaru yang melaksanakan program ini. Tujuan dari program PTSL ini agar seluruh bidang tanah yang ada dapat terdaftar dan tersertifikat serta mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program PTSL serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi program PTSL di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III yang menggunakan 4 indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kota pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal hal ini terlihat masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan PTSL serta kurang jelasnya sosialisasi mengenai ketentuan BPHTB yang dibantu dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.
Community Based Development Pemanfaatan Potensi Lokal Kuala Kampar Sujianto, Sujianto; As'ari, Hasim; Adianto; Kusuma Habibie, Dedi
JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES PUBLIC AFFAIRS Vol. 3 No. 4 (2023): JCSPA
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jcspa.v3i4.77

Abstract

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk pembangunan yang sesungguhnya yang dapat memfasilitasi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan kolektif masyarakat, mendorong konsensus dan mendorong hasil yang berkelanjutan. Pemanfaatan potensi daerah yang ada saat ini belum optimal karena pola pengembangan dan pemanfaatannya terutama hanya berfokus pada bahan baku yang bernilai rendah. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun civitas akademika harus berkolaborasi secara aktif guna mewujudkan perubahan transformatif dalam sistem pengembangan potensi daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menawarkan sudut pandang dan gambaran yang menekankan sifat kolaboratif dari pertumbuhan potensi daerah, menyoroti perlunya upaya kolektif daripada hanya mengandalkan entitas individu. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, meliputi berbagai prosedur pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, tinjauan pustaka, dan focus group Discussion (FGD). Hasilnya adalah perumusan konseptual yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan terpendam masyarakat pedesaan melalui penerapan strategi prospektif yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama untuk mengembangkan kemandirian dan kemajuan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Ekonomi-sosial
STRENGTHENING COMMUNITY SOCIAL CAPITAL IN PEATLAND MANAGEMENT Zulkarnaini, Zulkarnaini; Sujianto, Sujianto; Wawan, Wawan; Muchid, Muchid; Mashur, Dadang
Sosiohumaniora Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v25i1.36963

Abstract

People who live on peatlands are very dependent on the values and functions contained by the surrounding ecosystem. They certainly need empowerment to strengthen their social capital in meeting their needs. This study aims to analyze the importance of strengthening community social capital on peatlands. The research method used is qualitative research to describe and explain the observed conditions. The results showed that the pattern of ecosystem management on peatlands did not involve all parties, so that people living on peatlands did not really feel the benefits. Whereas the existence of the community can be relied on in maintaining the ecosystem even though they have reasons to use existing resources to fulfill their daily needs. It is just a matter of how all stakeholders involved can make efforts to empower them so that they have strong social capital to protect the environment. With this, the community will feel they have an interest in using all available resources on peatlands in a responsible and sustainable manner.
Shadow State Analysis Of Collaborative Elite In Peat Restoration Program Management Susanti, Delpi; Hastuti, Weni Puji; Handayani, Dini; Pauzi, Achmad; Dharma, Anton Budhi; Handayani, Desi; Sujianto, Sujianto; Yustina, Yustina; Asyari, Hasim; Tua, Harapan; Yuliani, Febri
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 3 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3.8083

Abstract

Peat restoration is a government strategic program which is a top priority area, especially for Riau Province. Peat restoration is also one of the pilot projects that must be handled correctly, quickly and thoroughly so that it does not repeat the wounds of the disaster like 7 years ago. This is because, as the owner of the largest peatland in Sumatra, history has also been categorized as the biggest source of forest and land fires. It was suspected that the restoration of the peat was originally due to forest and peatland fires, so that the World Bank once estimated that the economic loss from the karhutla disaster reached Rp. 221 Trillion (Mileva et al. 2016). In accordance with Presidential Decree No. 1 of 2016, the government established the Peat Restoration Agency which is the leader in implementing peat restoration in Indonesia (Lebaran et al. 2016). It should be known that peat restoration is indeed designed within the framework of collaboration with many elites (representative groups that are considered capable), namely the Government, communities, NGOs and the private sector, which are the key elites for the implementation of peat restoration (collaborative governance). The elite approach strategy is the focus of this study by using collaborative governance theory as the main research framework. This study uses a qualitative method with a case study approach assisted by literature studies. Researchers found that there was a failure of peat restoration management strategy in Riau. The unclear status of the Regional Peat Restoration Team (TRGD) and the inactivity of the Riau Provincial Government in supporting the peat restoration agenda became the findings of this study. Researchers see there are several factors that cause it to happen. Economic factors become the main ones because peat restoration is related to investments in forestry and oil palm plantations. Then the cause of the failure of the management strategy, namely failure to understand communication between elites, was also caused by a lack of commitment from elite leaders in Riau.
Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru Investment Centre Fransisca, Fransisca; Sujianto, Sujianto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26091

Abstract

Kebijakan Pekanbaru Investment Centre bertujuan untuk memfasilitasi informasi tentang investasi di Kota Pekanbaru, namun masih banyak permasalahan dalam proses implentasinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebiijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru Investment Centre, Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru Investment Centre menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya kekurangan dari beberapa factor. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang investasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kendala teknis dalam sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, peristiwa kebakaran Gedung Mal Pelayanan Publik turut menghambat efektivitas layanan Pekanbaru Investment Centre
Efektivitas Penggunaan Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar (Sipintar) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Husni, Mohd Rizalul; Sujianto, Sujianto
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5586

Abstract

Sipintar merupakan singkatan dari Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar yang merupakan salah satu program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam membantu serta memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang dapat diakses secara online. Pada penelitian peneliti menggunakan teori menurut Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014) dengan 5 (lima) indikator : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat output dan input, Pencapaian tujuan menyeluruh. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta wawancara dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Pelayanan Melengkapi Identitias Orang Terlantar terdapat beberapa faktor penghambat sehingga mengakibatkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif.
Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam Suci, Havivi Wulan; Sujianto, Sujianto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.29539

Abstract

Danau maninjau digunakan sebagai tempat budidaya perikanan darat dengan menggunakan sistem keramba jaringan apung (KJA), sebagai penunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 Tentang Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam menjelaskan bahwa Danau Maninjau hanya mampu menampung 6.000 keramba, namun saat ini Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau melebihi kapasitas Danau, pada tahun 2023 tercatat 23.500 keramba. Kualitas air Danau Maninjau semakin menurun akibat dari pakan ikan yang menumpuk didasar Danau, sehingga mengakibatkan kerugian yang mencapai 28,9 miliar pada tahun 2021 dan berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya para petani KJA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peraturan No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dalam Jenifer (2021) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan landasan filsafat pospositivisme, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam masih belum optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa semenjak tahun 2014 hanya sebanyak 80 petak KJA yang bisa dikurangi sampai dengan sekarang.
Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia Susanti, Delpi; Sujianto, Sujianto; Tua, Harapan; As’ari, Hasim; Yulia, Dinda
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 15, No 1 (2025): (April 2025)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i1.15900

Abstract

This study examines the impact of community participation, multi-stakeholder collaboration, transparency, and accountability on village financial governance policies in Rokan Hulu Regency, Riau Province, within the framework of the New Public Governance (NPG) paradigm. This research used a mixed methods approach with a sequential exploratory design. Qualitative data were collected through semi-structured interviews, direct observation and document analysis, then analyzed using thematic techniques. Quantitative data was obtained through a Likert scale questionnaire survey involving 90 purposively selected respondents and analyzed descriptively and inferentially. The research findings show that community participation, multi-stakeholder collaboration, transparency, and accountability significantly improve the effectiveness, efficiency, and accountability of village financial governance. However, challenges such as low participation of vulnerable groups, weak synergy between informal actors, and unequal access to information are still major obstacles. The study concludes that strengthening formal collaboration, improving technical capacity through internal audit training, and adopting inclusive strategies to increase community participation are critical to advancing village financial governance. This study contributes to the theoretical development of the NPG paradigm and provides practical recommendations for designing policies for inclusive and sustainable village financial governance. 
EVALUATION OF E-KTP RECORDING SERVICES FOR NOVICE VOTERS AHEAD OF GENERAL ELECTIONS IN PEKANBARU CITY Hayati, Rahmadini Sri; Sujianto, Sujianto
Multifinance Vol. 3 No. 1 (2025): Multifinance
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/mfc.v3i1.404

Abstract

This study aims to analyze and describe the e-KTP recording service for new voters ahead of the general election in Pekanbaru City. This study uses the service theory by Zeithaml, Berry, and Parasuraman which uses 5 indicators, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The application of the method used in this study is a descriptive qualitative research method. With data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The results of this study are that the e-KTP recording service for new voters ahead of the general election by the Pekanbaru City Popilation and Civil Registry Office is good with the implementation of innovayions that can increase the number of e-KTP recordings, namely outreach efforts. However, there are still several factors that need to be fixed or improved, namely the public awareness, employee accuracy, and technical and operational constraints in outreach efforts.