Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Teknik Sipil Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) PRIVATE LAW SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i REPERTORIUM Gema Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Jurnal Repertorium PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal HAM Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) LAWPASS Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Medika: Medika Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Jurisprudence
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Repertorium

 1 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Rochim, Bayu Nur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to know and explain the position of the peace deed made before the notary as evidence in the settlement of civil disputes, and to know and explain the basis of the judge's consideration of the peace deed made before a notary neglected by the judge as evidence in the decision of the Court Supreme Number 935 K/PDT/2010. This article is a doctrinal legal research or normative juridical method, which examines the research problem of existing law and its implementation related to the position of the peace deed made before the notary and the judges' consideration in deciding a case. Methods of data collection is done by library research. Current Article uses deductive reasoning methods that are used to draw conclusions from general terms into specific things that are then drawn into conclusions. The results of this study indicate that a peace deed made before a notary public as a form of a peace effort outside the court may be evidence of appropriate evidence that meets the formal and material requirements of the authentic deed made as set forth in the Civil Code and Act No. 2 Year 2014 joncto Law Number 30 Year 2004. In the case concerned, the peace deed is ignored as evidence because the peace deed does not meet the validity requirements of the agreement because one of the parties is unbalanced because it is in custody so that the deed does not meet one of the formal requirements . In this case, there is no rule that clearly stipulates that an agreement does not meet formal requirements because one of the parties is in custody.Keywords: Acta Van Dading; Agreement; Dispute resolutionAbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang diabaikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/PDT/2010. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan implementasinya berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Artikel saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa akta perdamaian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kasus yang bersangkutan, akta perdamaian diabaikan sebagai alat bukti karena akta perdamaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena salah satu pihak kedudukannya tidak seimbang karena berada di tahanan sehingga akta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat formil karena salah satu pihak berada dalam tahanan.Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT KARENA OBJEK JAMINAN TIDAK SAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG) Tesalonika Marta Ayuning Tyas; Pranoto ,; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aimed to find out and to answer the problem statement on the status of consideration the deed treaty credit canceled because the unauthorized security and effect certificate law when credit agreement between the creditors and debtor in cancel. This research is using methods of statute approach and conceptual approach. Based on the results of research and discussion produced drawing conclusions that the object guarantee is not valid because a for justice, then credit agreement as basic agreement does not necessarily void. So that a credit agreement certificate Number 04 date 04 March 2011 between Bank UOB with Mr. Chandra should be kept legal and debtors must remain pay off its debts to a creditor. Consideration judge in declaring credit agreement certificate not legal and have no might evidence according to author has already been surpassed the authority of a magistrate, because is not mentioned in a lawsuit the plaintiff.Keywords: The cancellation certificate, Credit Agreement, Guarantee AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim yang membatalkan akta perjanjian kredit karena objek jaminan tidak sah dan akibat hukum apabila akta perjanjian kredit antara Pihak Kreditur dan Debitur di batalkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undangundang dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa objek jaminan yang tidak sah karena suatu sebab hukum, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak serta merta batal. Sehingga Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 04 Maret 2011 antara PT. Bank UOB dengan Tuan Chandra tersebut seharusnya tetap sah dan Debitur harus tetap melunasi hutangnya kepada Kreditur. Pertimbangan hakim dalam menyatakan Akta perjanjian Kredit tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti menurut penulis telah melampaui kewenangan hakim, karena tidak tercantum dalam gugatan Penggugat.Kata Kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Kredit, Jaminan
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS KREDITOR YANG LIKUIDASI DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA TANAH PERUMAHAN Grahani Wahyu Widhyastuti; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article to determine the legal protection of debtors on liquidation creditors in the process of changing the status of Building Use Rights to Ownership on residential land. To solve this problem, normative law research methods used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials and data obtained by using the Act and concept approach and using content analysis. The research that has been done to obtain the result that according to Indonesian banking system, the protection of customers as creditor can be done through 2 (two) ways, that is implicit protection and protection explicitly, and can also be done through 2 (two) ways namely direct protection and protection indirect. Based on Article 22 paragraph (4) of the Mortgage Law which states that in the case of a Certificate of Mortgage right can not be notified by the creditor that the Deposit Rights has been abolished because the receivable guaranteed by the repayment has been paid off, may be replaced by a written statement from the creditor that the Deposit Rights have been abolished because the receivables guaranteed to be settled with the Deposit Rights have been settled. If the creditor is unable to provide the Lunas Financing Certificate, whereas in fact the debtor has paid its debts, the interested party (especially the debtor) submits a request for the deletion (Roya) of Deposit Rights to the Head of the Local District Court which includes the enlistment of the object of the Mortgage Right, based on the decision of the District Court, the Land Office of East Bekasi carry out the deletion (Roya) of the Mortgage Rights in question. Suggestions that the authors can provide should be in the Law on Banking the protection of the law against the customer is only done implicitly, but, for the sake of continuity of the bank as an institution in particular and sisitem banking in general, the protection must be a unified whole. Furthermore, in the Mortgage Law, a clear and detailed arrangement of creditors as holders of Mortgage Rights further enhances cooperation with the local Land Affairs Offices, to be more precise in the management of documents especially concerning liquidated bank assets.Keywords: Legal Status; Responsibility; Creditor; Liquidation.AbstrakTujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor atas kreditor yang likuidasi dalam proses perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada tanah perumahan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konsep serta menggunakan analisis deduktif. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditor dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit, serta dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas. Apabila pihak kreditor tidak dapat memberikan Surat Keterangan Lunas Pembiayaan, padahal dalam kenyataannya debitor telah melunasi hutangnya, maka pihak yang berkepentingan (khususnya debitor) mengajukan permohonan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang meliputi terdaftarnya objek Hak Tanggungan tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Kantor Pertanahan Bekasi Timur melaksanakan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan yang dimaksud. Saran yang penulis dapat berikan adalah hendaknya dalam Undang-Undang Perbankan perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya dilakukan secara implisit, tetapi  secara eksplisit juga. Kemudian, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan hendaknya mengatur secara jelas dan terperinci mengenai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan setempat, agar lebih teliti dalam pengelolaan dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut aset bank yang di likuidasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perubahan Hak; Kreditor; Likuidasi.
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anggraeni, Sindi Ayu Annastasya Saputri, Nindya Arief Suryono Ariyanti, Dwi Oktafia Arsyad Aldyan Aziz, Sannia Beryl Alfarez Hertanto Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Emmy Latifah Endang Pandamdari Fadilla Mariska Putri Faisal Luqman Hakim, Faisal Luqman Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Heri Azwansyah Hermawan, Sapto I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Idris Assaf, Muhammad Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh Kusumo, Ayub Torry Satrio Lunaraisah, Lunaraisah M Syamsudin M. Hawin M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Muhammad Ramadhan Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putri, Fadilla Mariska Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmaidha, Dewandira Darruning Sripradnya Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Said Said, Said Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saptanti, Noor Saputra, Toni Tri Septi Songgo Langit, Shyntaulloh Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami suwadi, pujiyono Syamsuddin Talitha Danti Elvina Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Torry Satriyo Kusumo, Ayub Trihatmojo, Nanda Bagus Tuhana Tuhana Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yitawati, Krista Yudho Taruno Muryanto Zuhrah