Articles
<![CDATA[Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar ]]>
<![CDATA[Abdurrahim Abdurrahim]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaseleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.21 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.76
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dimana dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The research aims to: 1) To find out and analyze the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders, and 2) To find out and analyze the factors that influence the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Makassar District Attorney and Makassar District / Corruption Court, then quantitative descriptive analysis is conducted.The results of the study the authors found that: The role of the Public Prosecutor in prosecuting corruption perpetrators that the public prosecutor in prosecuting corruption is sufficient to prove the elements of corruption which have been violated by the defendant due to the act committed.Factors affecting the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture. Where the legal substance, legal structure and legal culture are related to the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption which has been running optimally and in accordance with applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif ) ]]>
<![CDATA[Dasman Dasman]]>;
<![CDATA[Said Sampara]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.614 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i4.186
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa KPU dan jajarannya telah menjalankan fungsinya sesuai paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, namun implementasinya dilapangan masih kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah partisipasi pemilih legislatif sebanyak 76 persen, lebih rendah dari pada akumulasi partisipasi tingkat nasional yang mencapai sebanyak 77 persen; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba yaitu faktor internal: kapasitas Komisioner KPU, komitmen dan soliditas penyelenggara. Sedangkan faktor eksternal; dukungan anggaran yang rendah, kesadaran masyarakat, letak geografis, budaya dan adat masyarakat setempat. This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the extent to which the function of the general election commission was implemented in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency; (2) knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency. This study uses primary data through interviews. The findings or results obtained from this research indicate that: (1) the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency shows that the KPU and its staff have carried out their functions in accordance with the laws governing the implementation of elections, but their implementation in the field is still not effective. Based on the results of the vote count, the total participation of legislative voters was 76 percent, lower than the accumulated participation at the national level which reached 77 percent; (2) factors affecting the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency are internal factors: the capacity of KPU commissioners, commitment and solidarity of organizers. Meanwhile, external factors; low budget support, public awareness, geographical location, culture and local customs.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain ]]>
<![CDATA[Ridwan RIdwan]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.952 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i5.189
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, karena masih ada kasus yang masih dalam proses sehingga belum dapat dituntaskan semuanya dan sanksi atau hukuman yang diberikan masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur Undang-undang dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orang, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. The objectives of this study are: 1) To analyze the criminal offense against maltreatment that causes other people's reports to be reported in the Sidrap District Court; and 2) To analyze the factors that affect the effectiveness of the punishment against the criminal act of maltreatment that causes the lives of others in the Sidrap District Court. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the implementation of punishment by the Sidrap District Court Judge against the criminal act of maltreatment which caused the lives of other people to be carried out effectively, because there are still cases that are still in process so that all of them have not been resolved and the sanctions or given are still too light compared to those regulated by law. provided that if the act results in the death of a person, then the guilty person is in prison for ten years. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal knowledge, legal awareness, facilities and infrastructure that have little influence on conviction by the Sidrap District Court Judge for criminal acts of persecution that cause the lives of others.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Hendar Firdaus]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.349 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i6.215
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Selanjutnya faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar. The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the effectiveness of the functions of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City; and (2) to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the functioning of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City. The results showed that the function of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar was less effective, so it needed to be effective again especially those related to the implementation of the functions of the police institution in examining and confiscating evidence of narcotics abuse; arrest and detain people suspected of carrying out the spread and abuse of narcotics; intercept telephone conversations or other telecommunications equipment related to narcotics distribution and abuse; and the Polri's function in conducting supervised surrender investigations and covert buying techniques related to the spread and abuse of narcotics in Makassar City. Furthermore, legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, and operational costs are less influential on the effectiveness of the functions of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar City.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum ]]>
<![CDATA[Nova Aulia Pagar Alam]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.392 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i6.236
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dan fakto-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Pangkep, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataanya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif. This study aims to analyze the effectiveness of the preparation of the indictment by the public prosecutor and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pangkep District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the author's research show that: The preparation of indictments by the public prosecutor at the Pangkep District Prosecutor's Office is based on Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office and the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004 / JA / 11/1993 Concerning Making Letters The indictment is less effective. In practice, the preparation of the indictment is in accordance with the provisions of the applicable laws. But in fact, if you look at the percentage of the response rate ratio by the respondents, it is 48%, it is considered less effective]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muh. Asrul Haq Sultan]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.018 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.282
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dikota Makassar dan upaya yang dilakukan pihak- pihak yang terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikota makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan empirik dan kepustakaan. data dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahannya yaitu Faktor Ekonomi, Keluarga, Lingkungan, pendidikan, penegakan hukum, dan individu seseorang dan upaya pencegahannya dilakukan dengan Upaya preventif Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya di aktifkan karang taruna, remaja mesjid, olahraga, dan lain sebagainya. dan upaya Represif. This study aims to determine the factors that cause children to commit criminal acts in the city of Makassar and the efforts made by the parties involved in preventing and overcoming children who commit criminal acts in the city of Makassar. The research method used is empirical field research and literature. the data were analyzed qualitatively and then described. The results show that the factors that cause the development of criminal acts committed by children in the city of Makassar and how to prevent them are economic, family, environmental, education, law enforcement, and individual factors and prevention efforts are carried out with preventive measures. Preventive is an effort to establish a negative relationship with a positive character so that these efforts are no longer a disturbance in society, for example activating youth organizations, youth mosques, sports, and so on. and Repressive efforts]]>
<![CDATA[Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Dzulkifli Syafar Nur]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.457 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.308
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kewenangan KPK dan Kewenangan yang ideal dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksanaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. The research objective is to analyze the authority of the KPK and the ideal authority in eradicating corruption and what is the authority and function of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. By using the juridical normative research method, it can be concluded that: 1. The implementation of authority possessed by the state apparatus is carried out consequently in accordance with the provisions of the applicable law, including the exercise of the powers exercised by the KPK based on legal legality based on Law Number 19 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK). 2.Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, gives the KPK authority, among others, the Corruption Eradication Commission can stop investigations and prosecutions of corruption cases whose investigations and prosecutions have not been completed within a maximum period of 2 (two) years. and supervision of Police investigating agencies and Attorney investigators, which have the authority to carry out legal actions to investigate and prosecute the eradication of criminal acts of corruption. The supervisory authority is intended to minimize abuse of authority by police investigators and prosecutors in eradicating corruption.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Nur Fitriani]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.244 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.352
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melaui putusan rehabilitas di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitas sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective was to analyze the effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar through rehabilitation is less effective because one of the law enforcement processes through the rehabilitation decision at the Makassar District Court there are still many victims of narcotics abuse who fail to undergo the rehabilitation process so that the victim becomes dependent against narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis ]]>
<![CDATA[A. Nur Fariha. AS]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Anis Zakaria Kama]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.582 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.376
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung, SDM yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah hendaknya KPU tetap bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) as the organizer of the general elections in accordance with the applicable regulations and the factors that influence them. The type of research used is the type of empirical research conducted at the KPU Majene Regency. The results of this study conclude that the KPU's function in realizing democratic elections in 2019 is less effective, even though the level of public participation reaches 90% but at the same time invalid ballots reached 3.02% or 3676. The factors that influence the effectiveness of the KPU's function, namely external and internal factors both from the weather, several locations that are difficult to reach directly and indirectly, qualified human resources from the KPU ranks and public knowledge of elections in general. The recommendation of this study is that the KPU should continue to work together from various parties, further improve the quality of human resources, facilities and infrastructure that are still constrained, socialization and voter education so that the KPU is able to realize democratic elections.]]>
<![CDATA[Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[A. Risal]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.562 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian data dianalisis dengan menggunakan model distribusi frekuensi rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan belum efektif, terlihat dari jumlah kasus tiap tahunnya yang ditangani khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami naik turun dan Begitupun dengan penanganan perkara korupsi se wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami penurunan signifikan tiap tahunnya. The research objective is to analyze the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi and the factors that influence them. This study uses primary data, namely data obtained directly from the first source (respondent) at the research location and secondary data, namely data obtained from certain sources, such as documents including other reading literature that is closely related to the discussion of this research. Then the data were analyzed using the formula frequency distribution model. The results show that the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi has not been effective. The height of South Sulawesi has decreased significantly every year.]]>
