Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Awang Long Law Review Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi Jurnal Inovasi Penelitian AMNESTI : Jurnal Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Wasana Nyata Indonesian Journal of Social Science Research Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) prosiding seminar nasional Sambulugana Semarang Law Review Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary WASANA NYATA Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Muhammad Aziz Zaelani
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
URGENSI DEMOKRASI BAGI GENERASI MUDA: PENGUATAN PERAN PENGAWASAN PEMILU DAN GAGASAN ELECTORAL COURT DI INDONESIA (STUDI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BAWASLU KOTA SURAKARTA) Muhamad Aziz Zaelani; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Adhy Nugraha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 3 (2026): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i3.7035

Abstract

Pengabdian bertujuan mmberikan informasi didistribusikan melalui media sosial dalam platform podcast yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta. Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 di Kantor Bawaslu Kota Surakarta dengan ikhtisar tema urgensi demokrasi bagi generasi muda. Kegiatan ini berangkat dari rendahnya tingkat partisipasi substantif generasi muda dalam pengawasan pemilu, yang berdampak pada lemahnya kontrol publik terhadap proses demokrasi elektoral. Selain itu, kegiatan ini turut mengangkat isu hukum mengenai perlunya penguatan sistem penegakan hukum pemilu melalui gagasan pembentukan electoral court di Indonesia dengan merujuk pada praktik di Meksiko dan Uruguay. Metode pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan pemaparan studi perbandingan sistem peradilan pemilu. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman generasi muda mengenai pentingnya pengawasan pemilu serta tumbuhnya kesadaran kritis terhadap urgensi pembaruan kelembagaan penegakan hukum pemilu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan.
Analisis yuridis hukum perjanjian gadai emas bawah tangan: Studi kasus Pegadaian Puji Lestari; Suparwi; Muhammad Aziz Zaelani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian gadai emas bawah tangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan formal, khususnya Pegadaian. Meskipun Pegadaian beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat (seperti KUH Perdata dan regulasi OJK), seringkali terdapat variasi perjanjian tambahan atau non-standar yang dibuat secara informal ("bawah tangan") antara nasabah dan oknum perusahaan. Variasi perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran, kondisi wanprestasi, dan mekanisme penjualan barang jaminan, menimbulkan isu yuridis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, seperti KUHP (khususnya Pasal 1150–1161) tentang gadai, POJK, dan SOP Pegadaian, sedangkan data primer dikumpulkan melalui sejumlah kecil wawancara dan observasi proses transaksi gadai emas. Analisis yuridis difokuskan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dampak hukumnya terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian emas bawah tangan cenderung cacat hukum atau memiliki potensi diskresi yang merugikan nasabah, karena seringkali melanggar prinsip pembuktian tertulis dan transparansi. Secara yuridis, meskipun Pegadaian memiliki perjanjian gadai baku, keberadaan perjanjian bawah tangan dapat melemahkan kedudukan hukum Pegadaian di mata hukum jika terjadi sengketa, karena berpotensi dianggap sebagai penyimpangan dari kontrak standar dan SOP yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan yang tidak tertulis menyulitkan pembuktian hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan karena ketidakjelasan klausul dan ketidaksesuaian dengan prinsip kontrak adhesi yang seharusnya berlaku pada lembaga formal. Perjanjian emas bawah tangan dalam praktik gadai di Pegadaian memiliki risiko yuridis yang tinggi dan potensi ketidakabsahan karena tidak memenuhi standar formalitas dan substansi hukum yang ditetapkan. Disarankan adanya penegasan kembali SOP internal yang melarang praktik perjanjian di luar kontrak baku, serta edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tinjauan yuridis klasifikasi kedudukan pekerja sebagai kreditur dalam proses kepailitan Damar Budi Adyaksa; Ariy Khaerudin; Muhammad Aziz Zaelani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2129

Abstract

Kompleksitas kepailitan perusahaan besar menimbulkan ketidakpastian pemenuhan hak pekerja sebagai kreditur preferen, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan posisi pekerja dalam proses kepailitan dari perspektif perlindungan hukum serta mengkaji kedudukannya sebagai kreditur berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum meliputi bahan primer (UU No. 37 Tahun 2004, KUHPerdata, dan putusan pengadilan), bahan sekunder (buku dan jurnal), serta bahan tersier (artikel dan laporan media), yang dianalisis melalui studi kepustakaan dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen atas upah dan hak normatif lainnya, namun dalam praktik sering mengalami degradasi akibat dominasi kepentingan kreditur separatis dan keterbatasan aset pailit. Kasus Sritex memperlihatkan bahwa realisasi hak pekerja sangat bergantung pada nilai boedel pailit dan profesionalisme kurator. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja.
LEGAL CERTAINTY AS A FOUNDATIONAL PRINCIPLE OF PROFESSIONAL ACCOUNTABILITY FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS IN CASES OF ETHICAL CODE VIOLATIONS Dahlan Sitohang; Ariy Khaerudin; Aziz Zaelani
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 3 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i3.2098

Abstract

The development of healthcare services necessitates enhanced professionalism and legal accountability among health professionals, including Medical Laboratory Technologists (MLTs), who play a strategic role in supporting diagnostic accuracy and ensuring patient safety. Violations of the professional code of ethics by MLTs may give rise to legal consequences that affect patients, healthcare institutions, and public trust. This study aims to analyze the legal framework governing the responsibilities of Medical Laboratory Technologists, the forms and mechanisms of legal accountability arising from violations of the professional code of ethics, and the mechanisms for resolving such violations in order to achieve legal certainty. This research employs a normative legal research method with statutory and case-based approaches. The data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the responsibilities of Medical Laboratory Technologists have been comprehensively regulated under statutory provisions and professional codes of ethics, emphasizing compliance with professional standards, standard operating procedures, and patient safety principles. The legal accountability of MLTs is multidimensional, encompassing administrative, civil, and criminal aspects, applied proportionally based on the nature of the violation and its resulting consequences. The mechanism for resolving violations of the professional code of ethics is conducted in a tiered manner through professional organizations and disciplinary boards, as well as through litigation and non-litigation processes, thereby ensuring legal certainty and balanced protection for both patients and healthcare professionals.
ABUSE OF AUTHORITY IN GRANTING RELIEF ON MANAGEMENT RIGHTS LEVY (CASE STUDY OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN SINGKAWANG CITY) Riyan; Femmy Silaswaty Faried; Muhammad Aziz Zaelani
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21723405

Abstract

This study analyzes the abuse of authority in granting concessions on Management Rights (Hak Management/HPL) fees and identifies the factors causing deviations in the corruption case in Singkawang City. The research uses an empirical legal method supported by a normative approach through statutory, conceptual, and case-based analysis. Data were obtained from legislation, legal literature, case documents, media reports, and relevant institutional information. The results show that fee concessions may be legally justified when they are based on clear authority, objective parameters, written procedures, and accountable supervision. However, discretion becomes problematic when it is used without measurable standards, when the administrative process is incomplete, and when the decision reduces regional revenue or benefits for certain private parties. In the Singkawang case, the granting of a substantial reduction in HPL fees and the elimination of administrative penalties indicates the importance of distinguishing administrative error from corruption. The main causal factors include weak internal supervision, unclear limits on discretion, low transparency in regional asset management, weak compliance with legislation, and potential conflicts of interest. Strengthening preventive supervision, written technical guidelines, transparent documentation, and proportional law enforcement are therefore necessary to protect regional finances and support good governance.
Urgensi Penyusunan Strategi Responsif Menghadapi Era Industri Berbasis Artificial Intelligence Muhamad Aziz Zaelani; Suwardi Suwardi; Putri Awaliya Dughita; Umi Nur Solikah; Asiah Jamil
WASANA NYATA Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/wasananyata.v10i1.2204

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, budaya, pendidikan, serta politik. Transformasi menandai lahirnya era industri berbasis kecerdasan buatan yang ditandai oleh meningkatnya otomatisasi, efisiensi produksi, dan integrasi sistem digital dalam berbagai aktivitas manusia. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi individu maupun organisasi. Pengabdian ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat khususnya siswa-siswi di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Surakarta mengenai pentingnya penyusunan strategi yang responsif dalam menghadapi perubahan industri berbasis Artificial Intelligence. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai perkembangan revolusi industri, dampak implementasi Artificial Intelligence, serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai transformasi industri meningkat, khususnya terkait pentingnya pengembangan keterampilan, pemetaan sumber daya, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Penyusunan strategi responsif menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan AI sekaligus meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh disrupsi teknologi.
Urgensi Penyusunan Strategi Responsif Menghadapi Era Industri Berbasis Artificial Intelligence Muhamad Aziz Zaelani; Suwardi Suwardi; Putri Awaliya Dughita; Umi Nur Solikah; Asiah Jamil
WASANA NYATA Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/wasananyata.v10i1.2204

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, budaya, pendidikan, serta politik. Transformasi menandai lahirnya era industri berbasis kecerdasan buatan yang ditandai oleh meningkatnya otomatisasi, efisiensi produksi, dan integrasi sistem digital dalam berbagai aktivitas manusia. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi individu maupun organisasi. Pengabdian ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat khususnya siswa-siswi di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Surakarta mengenai pentingnya penyusunan strategi yang responsif dalam menghadapi perubahan industri berbasis Artificial Intelligence. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai perkembangan revolusi industri, dampak implementasi Artificial Intelligence, serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai transformasi industri meningkat, khususnya terkait pentingnya pengembangan keterampilan, pemetaan sumber daya, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Penyusunan strategi responsif menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan AI sekaligus meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh disrupsi teknologi.
Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat Muhammmad Aziz Zaelani; Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Fery Dona
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4877

Abstract

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      
VALUASI KERUGIAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF OBYEK PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA EKONOMI Hanuring Ayu; Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.389 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.4318

Abstract

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi QRIS Berdasarkan Regulasi Bank Indonesia: Consumer Legal Protection in QRIS Transactions Under Bank Indonesia Regulations Ivalatifah Sekar Saraswati; Suparwi Suparwi; M. Aziz Zaelani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13980

Abstract

The rapid development of digital payment systems based on the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has generated significant legal implications for consumer protection, particularly in addressing risks such as system failures, data breaches, and fraud, which indicate a gap between legal norms and their practical implementation. This study aims to analyze the forms of consumer legal protection in QRIS transactions under Bank Indonesia Regulations and Board of Governors Regulations, as well as to examine the legal liability of payment service providers and the challenges in its implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative and prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that consumer protection in QRIS transactions has been formulated through preventive and repressive mechanisms, including information transparency, system security standards, personal data protection, and complaint and dispute resolution mechanisms. The liability of payment service providers extends beyond contractual liability toward the application of strict liability and vicarious liability principles in ensuring transaction security. However, the implementation of such legal protection still faces several challenges, including regulatory disharmony, limited supervisory capacity, technological vulnerabilities, and low levels of digital literacy among consumers. These findings imply the necessity of strengthening the integration between legal norms and the practical operation of digital payment systems to establish a more adaptive and responsive consumer protection framework.   AbstrakPerkembangan pesat sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menimbulkan implikasi yuridis terhadap perlindungan konsumen, terutama dalam menghadapi risiko transaksi elektronik seperti kegagalan sistem, kebocoran data, dan fraud, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, serta mengkaji tanggung jawab hukum penyedia jasa pembayaran dan kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS telah dirumuskan melalui mekanisme preventif dan represif yang mencakup transparansi informasi, standar keamanan sistem, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Tanggung jawab penyedia jasa pembayaran tidak hanya didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi juga berkembang ke arah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab pengganti dalam menjamin keamanan transaksi digital. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan pengawasan, kerentanan sistem teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi norma hukum dengan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran digital guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Co-Authors Adhy Nugraha Adhy Nugraha Aprian Noor Dwi Saputra Ariy Khaerudin Ariy Khaerudin Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah Asiah Jamil Dahlan Sitohang Damar Budi Adyaksa Daya Handoyo Prabowo Dina Irawati Dwi Nurwanti, Yulian Elysa Diah Pramesti Erika Marsha Helena Faried, Femmy Silaswati Femmy Silaswaty Faried Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Fery Dona Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivalatifah Sekar Saraswati Ivan Armando Nauval Junaidi, Amir Lestari, Etik Sri Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Nurramadani, Ardan Nurwanti, Yulian Dwi Pamungkasari, Dina Wahyu Prabowo, Daya Handoyo Prasetyo, Viki Andi Puji Lestari Putri , Hanuring Ayu Ardhani Putri , Tasya Putri Awaliya Dughita Putri, Tasya Riyan Rudatyo, Rudatyo Santosa, Muhammad Hafidz Sugiyanto - Sugiyanto Sugiyanto Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Suparwi Suwardi Suwardi Umi Nur Solikah Vardani, Erika Nur Vistra Muhammad Ramadhani Vistra Muhammad Ramadhani Wahyu Beny Mukti Setiyawan Wahyu Beny Mukti Setiyawan Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti