Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

IMPLEMENTASI MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU Catherina, Sophie Ria; Mulyawan, Budy; Astuti, Rita Kusuma
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 5 No 2 (2024): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v5i2.625

Abstract

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya, kualitas pelayanan masih belum mencapai pelayanan prima. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana motivasi pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menggunakan teori motivasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Perry dan Wise. Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan yang kompeten dalam seksi lalu lintas dan izin tinggal dan status keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik pada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sudah cukup baik meskipun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk menambah motivasi dan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pemberian reward and punishment, serta mengadakan evaluasi secara rutin dengan pimpinan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai masih harus diperhatikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG Putri, Hermina Zulhana; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol 4 No 2 (2024): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v4i2.638

Abstract

Abstract This research aims to measure the extent to which work discipline and job rotation affect employee performance at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung. Work discipline is defined as an individual’s behavior based on work regulations, procedures, and attitudes in accordance with organizational rules, whether written or unwritten. Meanwhile, job rotation is a management strategy or approach that involves transferring or shifting employees from one position to another or to different responsibilities within the organization. The goal is to provide employees with opportunities to expand their knowledge and skills, as well as to prevent boredom, thereby fostering healthy career development. Based on observations and interviews at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung, several inconsistencies were found, including an increase in absenteeism, particularly among employees who do not arrive on time or are absent without notice. Furthermore, the implementation of job rotation has not been deemed effective. The research method used in this study is quantitative. Data collection was conducted through observations, initial interviews, and the distribution of questionnaires. The sampling technique employed was purposive sampling, and data analysis was carried out using a Likert scale. The data analysis technique applied in this research is multiple linear regression analysis. The research results indicate that work discipline and job rotation have a simultaneous and significant impact on employee performance at the Class | TPI Immigration Office in Bandar Lampung. Data collection results show that the F calculated value of 27.068 is greater than the F table value of 3.15, with a significance value of 0.000 < 0.05. The Adjusted R square value is 0.483, indicating that 48.3% of the performance variable is influenced by the independent variables, namely work discipline and job rotation. Based on the conclusions and data analysis results, it is recommended that stricter policies be implemented and supported by leadership to create a deterrent effect. Additionally, motivation and rewards should be provided to employees who adhere to the regulations set by the office.
ANALISIS KORELASI DAN PENGARUH DIMENSI BELIEF IN A JUST WORLD TERHADAP PUBLIC SERVICE MOTIVATION Mulyawan, Budy
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.407

Abstract

Banyak penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh motivasi dari pegawai. Salah satu motivasi intrinsik yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawaai adalah motivasi pelayanan publik atau public service motivation. Objektif dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dan pengaruh belief in a just world terhadap public service motivation pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Jakarta. Penelitian yang dilakukan menggunakan kaidah kuantitatif dan juga kepustakaan sebagai alat analisis. Responden dalam kajian ini sebanyak 951 PNS yang berasal dari 3 instansi dengan pendapatan tertinggi di Jakarta, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan dimensi belief in a just world memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat public service motivation, selain itu dimensi ini cocok diterapkan sebagai dimensi tambahan dari dimensi public service motivation dari Perry dan Wise (1990) untuk mengukur tahap public service motivation pegawai di Indonesia.
PERAN SECOND HOME VISA DALAM PERWUJUDAN INDONESIA EMAS 2045 Rezki, Muhadzib; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government is making diligent efforts to boost the Indonesian economy by attracting foreign investors to invest their capital in the country. One of the sectors that has been instrumental in driving economic growth is the immigration sector. In the context of supporting Golden Indonesia 2045, an important research endeavor has been undertaken to explore the challenges and opportunities in the field of immigration, as well as the crucial role of the second home visa in realizing this grand vision. In this research conducted using a qualitative normative juridical method, some fascinating results have been uncovered. The policy direction of the second home visa is clear: to stimulate the growth of the Indonesian tourism sector, which, in turn, will make a positive contribution to the national economy. The focus of this second home visa policy is aimed at foreign tourists with significant assets who wish to settle in Indonesia, enabling them to actively participate in supporting the country's economic growth. Consequently, Indonesia aims not only to become a golden nation by 2045 but also provides a golden opportunity for foreign investors who want to be part of this journey.
Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Mulyawan, Budy
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.287-303

Abstract

Apikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Bagi Petugas Imigrasi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Banyak orang yang tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi ini, termasuk Petugas Imigrasi sendiri, bahkan ada yang menganggap bahwa aplikasi ini menambah pekerjaan atau membuang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Metode yang digunakan adalah yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbagai macam alasan, beberapa hotel/tempat penginapan maupun perorangan tidak menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, padahal dengan melakukan registrasi dan mengisi format pelaporan yang ada dalam aplikasi, pengurus hotel/tempat penginapan maupun perorangan sudah tidak perlu lagi melaporkan keberadaan orang asing secara manual ke Kantor Imigrasi. Selain itu Kantor Imigrasi juga belum melaksakana proses projustisia terhadap pengurus/pemilik hotel/tempat penginapan maupun perorangan yang tidak melakukan registrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera.
Improving Passport Access for Vulnerable Groups: A User Acceptance Analysis of the SIAP RAMAH Application Nursanto, Gunawan Ari; Akbar, Rasona Sunara; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.129 - 144

Abstract

This study explores the implementation of the SIAP RAMAH (Sistem Aplikasi Paspor Ramah HAM) application, a human rights-based passport service management system developed by the Blitar Immigration Office in Indonesia. The objective was to assess user acceptance of this digital innovation using the Technology Acceptance Model (TAM), focusing specifically on vulnerable groups, including elderly individuals, persons with disabilities, infants, and pregnant women. The methodology employed a qualitative descriptive approach through participant observations and structured interviews with purposely selected system administrators, operators, and users. Findings revealed that SIAP RAMAH was generally well-received by vulnerable users due to its intuitive interface, reduced processing times, and streamlined application procedures. The study identified a strong relationship between TAM constructs-Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use-and system adoption, with ease of use emerging as particularly critical for elderly users with limited technological familiarity. While the application successfully improved service efficiency and reduced physical visits to immigration offices, challenges persisted, including limited public awareness and internet connectivity issues in rural areas. The research concludes that human-cantered design principles are essential for inclusive public service technologies and suggests enhancing outreach campaigns through community channels, integrating voice-assisted navigation features, establishing mobile assistance units for first-time users, and developing collaborative partnerships with healthcare providers and disability advocacy groups to further optimize system effectiveness.
Balanced Scorecard for Integrity Zone Development: A Study at Padang Class I Immigration Office Mulyawan, Budy; Purnomo, Agung Sulistyo; Putra, Medyka Pratama
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i2.1634

Abstract

The performance of public services in Indonesian government institutions is under significant scrutiny, particularly in terms of achieving Integrity Zone standards such as Corruption-Free Areas (WBK) and Clean and Serving Bureaucratic Areas (WBBM). The objective of this study is to identify strategic steps for enhancing the Integrity Zone (Zona Integritas, ZI) at the Padang Class I Checkpoint Immigration Office using the Balanced Scorecard (BSC) approach. This study examines strategic initiatives to enhance the Integrity Zone at the Padang Class I Checkpoint Immigration Office using the Balanced Scorecard (BSC) framework. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and document analysis. The study identifies critical gaps in service delivery, financial management, and workforce training. Key findings underscore the need for digital infrastructure upgrades, reallocating resources for staff development, and cultivating a culture of accountability. The study demonstrates the BSC's relevance in public sector reforms, providing actionable insights for improving service efficiency and institutional transparency. By integrating digital governance into the BSC framework, thisresearch advances BSC theory by reconceptualizing its causal relationships in thecontext of integrity-focused bureaucracies, demonstrating how BSC can resolve'measurement fragmentation' between compliance and service excellence
Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur Pambudi, Ken Adhitya Bagus; Febrianto, Arief; Mulyawan, Budy
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1630

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memanfaatkan kelompok masyarakat rentan secara terstruktur. TPPO melibatkan perekrutan dan eksploitasi korban melalui berbagai cara ilegal, seperti kerja paksa dan pelacuran yang tidak hanya berdampak fisik namun juga merusak ekosistem sosial. Faktor sosio-ekonomi seperti kemiskinan, keadilan pembangunan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya TPPO. Ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi mendorong migrasi pencari kerja yang tidak aman dan membuka peluang bagi sindikat TPPO melakukan eksploitasi. Fenomena perpindahan penduduk dan perubahan sosial yang cepat turut mempengaruhi terjadinya penyimpangan sosial dalam bentuk perdagangan orang. Pendekatan sosiologi seperti teori perubahan sosial, struktur sosial, persepsi masyarakat, dan kondisi anomie memberikan pemahaman tentang penyebab dan mekanisme sosial yang melatarbelakangi TPPO. Pada aspek ekonomi, ketimpangan pembangunan dan migrasi ekonomi menjadi faktor kunci yang memicu kondisi rentan terhadap perdagangan manusia. Penanganan TPPO memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi guna menguatkan pengawasan dan perlindungan korban. Regulasi yang ada perlu dioptimalkan dengan implementasi yang efektif serta didukung oleh penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur komprehensif untuk memberikan gambaran teoritis dan empiris tentang TPPO. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi kunci pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang menyeluruh dan kolaboratif untuk melindungi hak korban dan memberantas pelaku TPPO dan pembangunan sosial-ekonomi yang merata guna menjadi solusi utama dalam mengurangi risiko perdagangan orang.
Evaluasi Kinerja Administrasi Perkantoran Guna Mendukung Efisiensi Pengelolaan Anggaran Keimigrasian Brahmannea Kharizma Azra Baihaqie; Rita Kusuma Astuti; Budy Mulyawan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1674

Abstract

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara kinerja administrasi perkantoran dan efisiensi pengelolaan anggaran pada sektor keimigrasian. Dengan mengkaji berbagai literatur akademik dan laporan kebijakan dari tahun 2017 hingga 2025, studi ini menyoroti bagaimana fungsi administratif seperti pengelolaan arsip, dokumentasi, dan tata kelola layanan berkontribusi terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting/PBB). Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi administratif memiliki korelasi positif dengan kualitas layanan publik, terutama dalam konteks reformasi birokrasi di kantor imigrasi. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi beban administratif yang tinggi, sistem IT yang belum terintegrasi, dan budaya kerja birokratis yang resisten terhadap inovasi. Studi ini merekomendasikan penerapan praktik terbaik seperti Business Process Reengineering (BPR), penguatan indikator kinerja utama (KPI), serta integrasi sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola anggaran publik khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
PERAN PETUGAS IMIGRASI PEMBINA DESA (PIMPASA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE Sintawati, Fatika; Mulyawan, Budy; Widayat, Wisnu; Piranti, Nurul Maharani
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.818

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis Petugas Pengawas Imigrasi Desa (PIMPASA) dalam mencegah Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Migran Nonprosedural (TPPM) melalui pendekatan Tata Kelola Kolaboratif. Program Desa Binaan Imigrasi, yang dipimpin oleh PIMPASA, merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus migrasi ilegal dan eksploitasi warga negara Indonesia di luar negeri. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif partisipatif, yang mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif, birokrasi tingkat jalanan, dan model jaringan kebijakan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PIMPASA, sebagai agen kolaboratif, berhasil menjembatani kebijakan keimigrasian dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan memperkuat fungsi pencegahan terhadap TPPO dan TPPM. Studi ini juga menyoroti bahwa efektivitas program bergantung pada sinergi multisektoral, kapasitas komunikasi PIMPASA, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas PIMPASA, digitalisasi sistem pemantauan, dan perluasan kerja sama antarkementerian untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program di wilayah lain.