Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

IMPLEMENTASI MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU Catherina, Sophie Ria; Mulyawan, Budy; Astuti, Rita Kusuma
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 5 No 2 (2024): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v5i2.625

Abstract

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya, kualitas pelayanan masih belum mencapai pelayanan prima. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana motivasi pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menggunakan teori motivasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Perry dan Wise. Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan yang kompeten dalam seksi lalu lintas dan izin tinggal dan status keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik pada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sudah cukup baik meskipun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk menambah motivasi dan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pemberian reward and punishment, serta mengadakan evaluasi secara rutin dengan pimpinan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai masih harus diperhatikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG Putri, Hermina Zulhana; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol 4 No 2 (2024): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v4i2.638

Abstract

Abstract This research aims to measure the extent to which work discipline and job rotation affect employee performance at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung. Work discipline is defined as an individual’s behavior based on work regulations, procedures, and attitudes in accordance with organizational rules, whether written or unwritten. Meanwhile, job rotation is a management strategy or approach that involves transferring or shifting employees from one position to another or to different responsibilities within the organization. The goal is to provide employees with opportunities to expand their knowledge and skills, as well as to prevent boredom, thereby fostering healthy career development. Based on observations and interviews at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung, several inconsistencies were found, including an increase in absenteeism, particularly among employees who do not arrive on time or are absent without notice. Furthermore, the implementation of job rotation has not been deemed effective. The research method used in this study is quantitative. Data collection was conducted through observations, initial interviews, and the distribution of questionnaires. The sampling technique employed was purposive sampling, and data analysis was carried out using a Likert scale. The data analysis technique applied in this research is multiple linear regression analysis. The research results indicate that work discipline and job rotation have a simultaneous and significant impact on employee performance at the Class | TPI Immigration Office in Bandar Lampung. Data collection results show that the F calculated value of 27.068 is greater than the F table value of 3.15, with a significance value of 0.000 < 0.05. The Adjusted R square value is 0.483, indicating that 48.3% of the performance variable is influenced by the independent variables, namely work discipline and job rotation. Based on the conclusions and data analysis results, it is recommended that stricter policies be implemented and supported by leadership to create a deterrent effect. Additionally, motivation and rewards should be provided to employees who adhere to the regulations set by the office.
ANALISIS KORELASI DAN PENGARUH DIMENSI BELIEF IN A JUST WORLD TERHADAP PUBLIC SERVICE MOTIVATION Mulyawan, Budy
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.407

Abstract

Banyak penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh motivasi dari pegawai. Salah satu motivasi intrinsik yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawaai adalah motivasi pelayanan publik atau public service motivation. Objektif dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dan pengaruh belief in a just world terhadap public service motivation pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Jakarta. Penelitian yang dilakukan menggunakan kaidah kuantitatif dan juga kepustakaan sebagai alat analisis. Responden dalam kajian ini sebanyak 951 PNS yang berasal dari 3 instansi dengan pendapatan tertinggi di Jakarta, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan dimensi belief in a just world memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat public service motivation, selain itu dimensi ini cocok diterapkan sebagai dimensi tambahan dari dimensi public service motivation dari Perry dan Wise (1990) untuk mengukur tahap public service motivation pegawai di Indonesia.
PERAN SECOND HOME VISA DALAM PERWUJUDAN INDONESIA EMAS 2045 Rezki, Muhadzib; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government is making diligent efforts to boost the Indonesian economy by attracting foreign investors to invest their capital in the country. One of the sectors that has been instrumental in driving economic growth is the immigration sector. In the context of supporting Golden Indonesia 2045, an important research endeavor has been undertaken to explore the challenges and opportunities in the field of immigration, as well as the crucial role of the second home visa in realizing this grand vision. In this research conducted using a qualitative normative juridical method, some fascinating results have been uncovered. The policy direction of the second home visa is clear: to stimulate the growth of the Indonesian tourism sector, which, in turn, will make a positive contribution to the national economy. The focus of this second home visa policy is aimed at foreign tourists with significant assets who wish to settle in Indonesia, enabling them to actively participate in supporting the country's economic growth. Consequently, Indonesia aims not only to become a golden nation by 2045 but also provides a golden opportunity for foreign investors who want to be part of this journey.
Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur Pambudi, Ken Adhitya Bagus; Febrianto, Arief; Mulyawan, Budy
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1630

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memanfaatkan kelompok masyarakat rentan secara terstruktur. TPPO melibatkan perekrutan dan eksploitasi korban melalui berbagai cara ilegal, seperti kerja paksa dan pelacuran yang tidak hanya berdampak fisik namun juga merusak ekosistem sosial. Faktor sosio-ekonomi seperti kemiskinan, keadilan pembangunan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya TPPO. Ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi mendorong migrasi pencari kerja yang tidak aman dan membuka peluang bagi sindikat TPPO melakukan eksploitasi. Fenomena perpindahan penduduk dan perubahan sosial yang cepat turut mempengaruhi terjadinya penyimpangan sosial dalam bentuk perdagangan orang. Pendekatan sosiologi seperti teori perubahan sosial, struktur sosial, persepsi masyarakat, dan kondisi anomie memberikan pemahaman tentang penyebab dan mekanisme sosial yang melatarbelakangi TPPO. Pada aspek ekonomi, ketimpangan pembangunan dan migrasi ekonomi menjadi faktor kunci yang memicu kondisi rentan terhadap perdagangan manusia. Penanganan TPPO memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi guna menguatkan pengawasan dan perlindungan korban. Regulasi yang ada perlu dioptimalkan dengan implementasi yang efektif serta didukung oleh penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur komprehensif untuk memberikan gambaran teoritis dan empiris tentang TPPO. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi kunci pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang menyeluruh dan kolaboratif untuk melindungi hak korban dan memberantas pelaku TPPO dan pembangunan sosial-ekonomi yang merata guna menjadi solusi utama dalam mengurangi risiko perdagangan orang.
Evaluasi Kinerja Administrasi Perkantoran Guna Mendukung Efisiensi Pengelolaan Anggaran Keimigrasian Brahmannea Kharizma Azra Baihaqie; Rita Kusuma Astuti; Budy Mulyawan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1674

Abstract

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara kinerja administrasi perkantoran dan efisiensi pengelolaan anggaran pada sektor keimigrasian. Dengan mengkaji berbagai literatur akademik dan laporan kebijakan dari tahun 2017 hingga 2025, studi ini menyoroti bagaimana fungsi administratif seperti pengelolaan arsip, dokumentasi, dan tata kelola layanan berkontribusi terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting/PBB). Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi administratif memiliki korelasi positif dengan kualitas layanan publik, terutama dalam konteks reformasi birokrasi di kantor imigrasi. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi beban administratif yang tinggi, sistem IT yang belum terintegrasi, dan budaya kerja birokratis yang resisten terhadap inovasi. Studi ini merekomendasikan penerapan praktik terbaik seperti Business Process Reengineering (BPR), penguatan indikator kinerja utama (KPI), serta integrasi sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola anggaran publik khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
PERAN PETUGAS IMIGRASI PEMBINA DESA (PIMPASA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE Sintawati, Fatika; Mulyawan, Budy; Widayat, Wisnu; Piranti, Nurul Maharani
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.818

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis Petugas Pengawas Imigrasi Desa (PIMPASA) dalam mencegah Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Migran Nonprosedural (TPPM) melalui pendekatan Tata Kelola Kolaboratif. Program Desa Binaan Imigrasi, yang dipimpin oleh PIMPASA, merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus migrasi ilegal dan eksploitasi warga negara Indonesia di luar negeri. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif partisipatif, yang mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif, birokrasi tingkat jalanan, dan model jaringan kebijakan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PIMPASA, sebagai agen kolaboratif, berhasil menjembatani kebijakan keimigrasian dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan memperkuat fungsi pencegahan terhadap TPPO dan TPPM. Studi ini juga menyoroti bahwa efektivitas program bergantung pada sinergi multisektoral, kapasitas komunikasi PIMPASA, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas PIMPASA, digitalisasi sistem pemantauan, dan perluasan kerja sama antarkementerian untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program di wilayah lain.
PMI CERDAS, MASA DEPAN BERKUALITAS: SOSIALISASI BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL Anung, Ishidorus; Mulyawan, Budy; Nurkumalawati, Intan; Trinata, Cakra; Mastur, Anida Sri Rahayu; Jani, Salsabila Andi
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.820

Abstract

Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data BP2MI per September 2024, sebanyak 85,07% pengaduan terkait PMI berasal dari jalur tidak resmi, menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak dini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan informasi. Menanggapi situasi tersebut, Tim Dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Percaya Jakarta Barat, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal bagi anak-anak dari keluarga marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, literasi migrasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko TPPO di kalangan remaja pendidikan paket C. Metode yang digunakan berupa sosialisasi tematik dan workshop interaktif yang dibagi dalam lima sesi utama, mencakup pengenalan jalur migrasi aman, bahaya TPPO, prosedur legal penempatan PMI, serta refleksi berbasis studi kasus nyata. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan kuis. Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan naratif, partisipatif, dan kontekstual dalam meningkatkan ketahanan hukum masyarakat terhadap praktik migrasi non-prosedural dan perdagangan orang.
Strategy for Improving Passport Service Quality Through Interpersonal Communication and Information Technology Utilization at South Jakarta Special Class I Non-Checkpoint Immigration Office Mulyawan, Budy; Firlana, Habbi; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Adillah, Muhammad Arief
Dinasti International Journal of Management Science Vol. 7 No. 1 (2025): Dinasti International Journal of Management Science (September - October 2025)
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijms.v7i1.5709

Abstract

This study aims to analyze the simultaneous and partial influence of Officer Interpersonal Communication and Information Technology Utilization on the Quality of Passport Services at South Jakarta Special Class I Non-Checkpoint Immigration Office. The quality of public services in the digital age demands synergy between technological efficiency and the humanism of interaction, which is the background that prompted this research. The method used is a mixed methods approach with data collected from 284 respondents. The regression test results show that both variables positively and significantly influence Service Quality, with a contribution of 87.7%. Partially, the Utilization of Information Technology is proven to be the more dominant factor in determining applicant satisfaction. Nevertheless, descriptive analysis and qualitative findings identified Interpersonal Communication, particularly the aspect of Empathy, as a major weakness most frequently cited by applicants, necessitating specific communication adaptation training. In conclusion, to achieve excellent service, the necessary strategy is a balanced one that leverages technological dominance for efficiency while also investing in improving staff empathy to create supportive and accountable interactions.
ANALISIS MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI ERA TANTANGAN EFISIENSI ANGGARAN: ANALYSIS OF PUBLIC SERVICE MOTIVATION IN THE IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS IN THE ERA OF BUDGET EFFICIENCY CHALLENGES Yedija Nur Santy; Budy Mulyawan; Arief Febrianto
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol. 7 No. 2 (2025): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v7i2.862

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian dan lembaga menimbulkan tantangan penting dalam pelaksanaan fungsi strategis keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diinterpretasikan dan direspons dalam pelaksanaan empat fungsi keimigrasian, pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan, serta menganalisis peran Public Service Motivation (PSM) dalam menjaga ketahanan institusi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan observasi langsung di Kantor Imigrasi Pekanbaru, Sambas, dan Sumbawa Besar, penelitian ini menggambarkan bahwa efisiensi anggaran memunculkan keterbatasan operasional seperti pengurangan dukungan sumber daya, keterlambatan pemeliharaan sistem, dan penurunan pengembangan SDM. Meski demikian, kekuatan PSM yang terwujud dalam dimensi ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik, komitmen terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan belas kasihan, dan pengorbanan diri memungkinkan aparatur untuk mempertahankan kualitas layanan, menjalankan pengawasan, menjaga keamanan negara, serta mengembangkan inovasi pelayanan lokal. Compassion mendorong terciptanya layanan publik yang humanis, self-sacrifice memperkuat keteguhan dalam penegakan hukum, commitment to public interest menopang stabilitas keamanan nasional, dan attraction to public policy making menggerakkan inovasi pelayanan di tingkat unit kerja.