Claim Missing Document
Check
Articles

Responsibilitas dalam Pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa Safira Maulia; Dahlan A. Rahman; Muhammad bin Abubakar
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/1f2gv384

Abstract

Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di BPKD Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses penyelesaian, penggunaan sistem administrasi yang masih manual, serta alur birokrasi yang berlapis, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan dan menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun untuk lebih aktif menyesuaikan diri dengan mekanisme yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan publik yang diharapkan dengan praktik pelayanan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas aparatur dalam pelayanan SKPP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas aparatur telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada pada kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pemohon, sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan penguatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Utilization of Social Capital in the Production and Distribution of Dodol Business in Tanjung Pura, Langkat Regency Zahri Nura; Amiruddin Ketaren; Rakhmadsyah P Rangkuty; Nulwita Maliati; Suadi Zainal; Muhammad Bin Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - November 2025
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v5i2.24948

Abstract

This research aims to understand how the social capital of Tanjung Pura dodol craftsmen is utilized in the production and distribution of dodol and the efforts of dodol craftsmen and traders in maintaining the dodol business. This research uses social capital theory according to Putnam. The research method uses qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of this research show that the use of social capital of Tanjung Pura dodol craftsmen in the production and distribution of dodol is (a) dodol craftsmen build networks in obtaining raw materials by collaborating with raw material suppliers. This cooperative relationship is based on trust and there are agreed rules for working together, (b) dodol craftsmen build a collaborative network with traders and distributors in marketing dodol. This cooperative relationship is based on trust and mutually agreed rules. The efforts of dodol craftsmen and traders in maintaining the dodol business are (a) maintaining the quality of the dodol as seen from the taste that is still delicious, not moldy, and the cleanliness of the packaging, marketing the dodol through e-commerce, and producing and marketing the dodol themselves at their place of business, (b) selling dodol every day and placing markers at their place of business and providing other merchandise besides dodol at the dodol business place.
Dampak Perang Dagang As-China Tahun 2018-2025 Terhadap Stabilitas Ekonomi Politik Indonesia Puji Anjeli; Muhammad Bin Abubakar; Zulfadli Zulfadli; Muntasir Abdul Kadir; Zulhilmi Zulhilmi; Teuku Muzaffarsyah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada periode 2018–2025 meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan memengaruhi dinamika perdagangan internasional, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perang dagang terhadap stabilitas ekonomi politik Indonesia serta mengkaji respons Indonesia melalui kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, data statistik, dan publikasi organisasi internasional, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang dagang memberikan dampak tidak langsung terhadap Indonesia melalui perubahan perdagangan, pergerakan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing langsung (FDI). Meskipun demikian, dampak tersebut tidak menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi politik Indonesia secara signifikan. Indonesia mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang relatif stabil melalui peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, diversifikasi pasar ekspor, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dari aspek politik, Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dengan menjaga keseimbangan hubungan strategis bersama Amerika Serikat dan China berdasarkan kepentingan nasional.
The Paradox of Population Administration Services: Administrative Achievement and Unegual Access in Pidie Regency Nawal Azka; Nur Hafni; Muhammad Bin Abubakar
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/egzhex02

Abstract

This study analyzes the governance of population administration services at the Population and Civil Registration Office of Pidie Regency and the barriers that constrain service optimization. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation; informants were selected purposively. The findings reveal a performance paradox: document ownership is very high, including electronic identity card (KTP-el) ownership of 99.82% in 2025, yet access and service experiences remain unequal. The expansion of mobile outreach services has broadened service reach, although reliability continues to be affected by network disruptions and the Population Administration Information System (SIAK). Digitalization has reduced distance-related barriers for some residents, but limited digital understanding, uneven dissemination of information on requirements, and the dominance of vertical accountability constrain its effectiveness. The study concludes that improvements should be directed toward a hybrid service architecture integrating digital channels, mobile outreach services, village (gampong)-subdistrict support, preliminary verification of requirements, and measurable complaint mechanisms so that services become more inclusive, reliable, and accountable.