p-Index From 2020 - 2025
7.528
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Demokrasi Jurnal Kebijakan Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik jurnal niara MEDIAPSI ARISTO SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) Sawala : Jurnal Administrasi Negara JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Gulawentah:Jurnal Studi Sosial NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hilirisasi IPTEKS (JHI) Buletin Ilmiah Nagari Membangun JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Public Policy Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Politicon : Jurnal Ilmu Politik Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Influence: International Journal of Science Review Journal of Politics and Democracy Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Adabi: Journal Of Public Administration And Business Jurnal Suara Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)

Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Fajar Noor Ramadhian; Tengku Rika Valentina; Irawati Irawati; Roni Ekha Putera
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.8.1.133-149.2023

Abstract

Pola rekrutmen kepala daerah menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ditentukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan di undang-undang No.8 Tahun 2015 kepala daerah dipilih secara langsung. Perbedaan penjelasan undang-undang ini juga memperlihatkan posisi elite Jakarta dan masyarakat daerah dalam menentukan calon pemimpinnya. Kelompok-kelompok militer mendapatkan tempat yang strategis dengan besarnya pengaruh lembaga ini di era Orde Baru. Pemilihan kepala daerah hanya sekadar formalitas, karena mekanismenya diatur oleh Orde Baru. Sedangkan di undang-undang No 8 Tahun 2015 partai politik menjadi wadah rekrutmen kepala daerah sebelum dipilih oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat sipil mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan terbuka dalam menyuarakan aspirasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, penulis menggali informasi dari dua undang-undang tersebut lalu melihat pola rekrutmen kepala daerah di dua undang-undang ini.
Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Ramadhian, Fajar Noor; Valentina, Tengku Rika; Irawati, Irawati; Putera, Roni Ekha
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 1 (2023): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.8.1.133-149.2023

Abstract

Pola rekrutmen kepala daerah menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ditentukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan di undang-undang No.8 Tahun 2015 kepala daerah dipilih secara langsung. Perbedaan penjelasan undang-undang ini juga memperlihatkan posisi elite Jakarta dan masyarakat daerah dalam menentukan calon pemimpinnya. Kelompok-kelompok militer mendapatkan tempat yang strategis dengan besarnya pengaruh lembaga ini di era Orde Baru. Pemilihan kepala daerah hanya sekadar formalitas, karena mekanismenya diatur oleh Orde Baru. Sedangkan di undang-undang No 8 Tahun 2015 partai politik menjadi wadah rekrutmen kepala daerah sebelum dipilih oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat sipil mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan terbuka dalam menyuarakan aspirasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, penulis menggali informasi dari dua undang-undang tersebut lalu melihat pola rekrutmen kepala daerah di dua undang-undang ini.