Claim Missing Document
Check
Articles

Disiplin Kerja di Kantor Bappelitbangda Kabupaten Minahasa Nikita Kaparang; Fitri Mamonto; Elvis Lumingkewas
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deskriptif kerja pegawai di kantor Bappelitbangda Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang ditemukanadalah; 1) Target kerja di Bappelitbangda Kabupaten Minahasa khususnyadibidang lapangan dapat dikatakan tercapai karena adanya monitoring danevaluasi, namun kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target kerja darimasing-masing bidang adalah kurangnya kedisiplinan pegawai dalammelaksanakan kewajiban dalam hal ini waktu kerja, pembuatan laporan harian,dokumen penting dan laporan koordinasi yang sering terlambat, serta targetanggaran yang sering tidak tercapai karena adanya refocusing; 2) PegawaiBappelitbangda Kabupaten Minahasa yang tidak disiplin dalam menjalankankewajibannya dalam hal masuk kerja dan ketentuan jam kerja berangkat kerjapukul 08.00 WITA dan pulang kerja 17.00 WITA, masih banyak pegawai yangdatang terlambat. Izin pada jam kerja untuk melakukan aktivitas pribadi, danpimpinan tidak tegas karena selalu memberikan izin kepada pegawai itu sendiriberkurang dan berdampak pada instansi yang ada
Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Rio Simbar; Abdul Rahman Dilapanga; Fitri Mamonto
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan izin usahaperdagangan usaha skala kecil di Kecamatan Kawa.ngkoan KabupatenMinahasa. Penelitian ini menggunakan teknik data : observasi, wawancara dandokumentasi. Sumber datanya adalah : Pemerintah Kabupaten Minahasa dalamhal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dan Pelayanan serta pelakuusaha kuliner di jalan utama Kecamatan Kawangkoan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa : 1) Kebijakan disebarluaskan secara langsung danmenyeluruh sehingga pelaku usaha tidak mengetahui dan menunjukkan tingkatpartisipasi yang rendah, 2) Partisipasi dalam sasaran kebijakan dari segi pelakuusaha masih kurang, terbukti bahwa 14 belum tempat usaha kuliner hanya 4 yangmemiliki izin, 3) Disposisi kebijakan yang menjadi kewenangan DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu belum dilaksanakan dengan baikteratur secara berkala, 4) Kondisi sosial budaya yang melingkupi kebijakantersebut belum mendukung pelaksanaan izin usaha perdagangan kebijakankarena masyarakat kawangkoan masih apatis terhadap kebijakan tersebut.
Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa Fitri Mamonto; Jeane Langkai; Rebecca Mowilos
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.893 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: Anggotaa KPU dan staf beserta dengan PPK, PPS dan KPPS. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: , 1). Rendahnya komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada banyak implementer dan masyarakat, 3). Terjadi kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas, 4). Kondisi social budaya masyarakat yang belum mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer yang belummendukung implementasi pakta integritas, Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). KPU, PPK, PPS dan KPPS berkomitmen untuk mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada implementer dan masyarakat, 3). Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas perlu diantisipasi sebelum implementasi, 4).Diciptakan kondisi social budaya masyarakat yang mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer mendukung implementasi pakta integritas.
Penerapan Finger Print Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Meis Hatidja; Fitri Mamonto Mamonto; Abdul Dilapanga
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.837 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1672

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana Penerapan Finger Print dalam Perspektif Managemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator penelitian yang digunakan yaitu Penggunaan Finger Print dalam hal Pengetahuan, Pandangan Aparatur Sipil Negara tentang finger print,Ketersediaan Sarana Pendukung, pemanfaatan Finger Print dalam hal disiplin dan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Finger print. Hasil Penelitianmenunjukkan dengan penerapan finger print sebagai fungsi controlling terjadinya perubahan sikap dan prilaku Aparatur Sipil Negara menjadi lebih rajin, taat pada aturan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan serta memberikan kemudahan dalam mengevaluasi laporan kehadiran secara cepat dan tepat. dengan penerapan finger print pegawai akan berusaha datang tepat waktu pagi pukul 08.00 Wita, siang istirahat 12.00-13.00 dan sore pukul 16.15 wita sehingga menunjukkan adanya peningkatan disiplin dan meningkatnya produktivitas pegawai. dengan penerapan finger print menghindarkan terjadinya kecurangan dan menekan dana pengeluaran fiktif dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai karena dibayarkan sesuai dengan hasil print out kehadiran pegawai yang terekam langsung secara online
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Reince Jacob; Fitri Mamonto Mamonto; Charles Tangkau
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.393 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Tomohon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat berdasar kebijakan Kecamatan yang diatur dalam Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dalam hal: persyaratan substantif, yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan,Persyaratan Administrasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tomohon Timur masih belum maksimal dan memperlihatkan kurang efektifnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (2). Belum tersedia sumber daya sarana prasarana komputer yang memadai dan sumber daya pengelola hanya satu orang operator.Belum sepenuhnya terjadi keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat.Proses penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Untuk itu disarankan sebaiknya: (1). Mengefektifkan tujuan organisasi kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (2). Menambahah sumber daya sarana prasarana komputer dan operator, (3). Tercipta keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, (4). Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang proses penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen
Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon Merry Ering; Wilson Bogar; Fitri Mamonto
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.039 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Tomohon dan faktor determinan pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Tomohon dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitan terhadap implementasi program ini menunjukkan bahwa (1) Jumlah penerima bantuan sangat minim karena dibatasi dengan alokasi anggaran serta ketidakmampuan warga miskin dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan. (2) Pelaksanaan Program belum optimal karena terdapat pembangunan rumah yang belum selesai. Hal itu disebabkan oleh belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak ada tenaga pendamping sosial, dan kurangnya koordinasi. (3) Pemantauan danpengawasan terhadap pelaksanaan Program ini belum efektif. (4) Alokasi anggaran untuk Program ini sangat terbatas sehingga membutuhkan swadaya dari masyarakat.Adapun faktor determinan pelaksanaan program ini adalah (1) Komunikasi antara Dinas Sosial selaku instansi pelaksana, pemerintah kelurahan dan keluarga penerima manfaat tidak optimal. (2) Ketersediaan sumber daya manusia belum memadai (3) Komitmen dan konsistensi belum nampak dalam pelaksanaan pembangunan (4) Keputusan kebijakan berupa perintah tidak tersampaikan dengan baik dan tepat yang disebabkan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOTA MANADO Lanny Anggriany Ointu; Viktory N.J. Rotty; Fitri H Mamonto
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 1 No. 12 (2022): November
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v1i12.478

Abstract

Setiap negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat yang utama dan menjadi penentu arah gerak negara melalui pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana pengadministrasian kehendak rakyat untuk memilih sejumlah orang sebagai wakilnya untuk memerintah. Kehendak rakyat tersebut dengan jaminan hak pilih yang universal dan setara. Pasal 21 Ayat 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan, “Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”
IMPLEMENTASI PENGUATAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH Fitri Herawaty Mamonto; Hadirman Hadirman
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 11, No 001 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i4.3686

Abstract

ABSTRACTThis study aims to describe the implementation of strengthening the value of character education in learning at MIN 1 Minahasa, Pineleng District, Minahasa Regency, North Sulawesi Province. This study uses a qualitative approach. The informants in this study were the head of the madrasah and teachers of the Minahasa 1st Minahasa class. The data collection techniques for this research are observation, interviews, and document studies. The findings of this study are that the implementation of 18 character education values has been carried out in learning and extracurricular activities at Min 1 MInahasa. Implementing character education values in learning at Minahasa 1 Minahasa has implications for achieving good student character. Students become individuals with character and become role models in society.Keywords: implementation, values, character education, MIN 1 Minahasa ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi penguatan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran di MIN 1 Minahasa, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan guru kelas MIN 1 Minahasa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Temuan penelitian ini adalah impementasi 18 nilai pendidikan karakter telah berjalan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di MIN 1 MInahasa. Implementasi nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran di MIN 1 Minahasa berimplikasi pada tercapainya karakter peserta didik yang baik. Peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat.Kata kunci: implementasi, nilai, pendidikan karakter, MIN 1 Minahasa
IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS MODERATION PRACTICES IN MINORITY ISLAMIC VILLAGES IN SEA VILLAGE, PINELENG DISTRICT, MINAHASA REGENCY Fitri Mamonto; Musafar Musafar; Hadirman Hadirman
ILMU USHULUDDIN Vol. 9, No. 2, December 2022
Publisher : Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/iu.v9i2.27404

Abstract

This article is a study related to religious moderation in minority Islamic villages. Moderation of religion in the Muslim-Christian community in Sea Village, Pineleng District is going very well in social interactions and activities. This study raises the issue of how the practice of religious moderation in socio-religious life in a minority Islamic village in Sea Village. The purpose of this study is to describe the practice of religious moderation in socio-religious life in a minority Islamic village in Sea Village. The method used in this research is descriptive-qualitative with a phenomenological approach. The results showed that the practice of religious moderation in the socio-religious life of the Muslim community in Sea Village was applied in social activities, religious activities, and political activities and “village” leadership. The implication of this research is as an effort to maintain cohesiveness and increase religious moderation that has been implemented and maintain it continuously from generation to generation to become a miniature of religious moderation in North Sulawesi.
Management of Personnel Administration through the Employee History Application System (SARIP) at the Tomohon Regional Personnel and Human Resources Development Agency S. Deli Amelia Para; Abdul Rahman Dilapanga; Fitri Herawati Mamonto
Journal of Social Science Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.785 KB) | DOI: 10.46799/jss.v3i2.191

Abstract

This study aims to describe the administration of personnel administration through the Employee History Application System (SARIP) at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency of Tomohon City. This study uses qualitative research methods and uses data collection techniques: Observation, Interview, and Documentation. The primary data source for this research is the Tomohon City Government, in this case, the Civil Servant at the Tomohon City Regional Personnel and Human Resources Development Agency, and the secondary data sources are supporting documents, archives, and literature. The results of the study show that: Management of Personnel Administration through SARIP has not been carried out optimally, although the SARIP component is adequate, SARIP managers or users have not maximized their role through inputting data and personnel documents so that the number of employees whose data is inputted in SARIP has only reached approximately 38% of the total number of all Civil Servants in the Tomohon City Government. The results of the study concluded: (1) SARIP as a digital archiving forum is sufficient in terms of software components, hardware, and also networks but still needs to be improved on Human Resources as users. All components must work together so that Document Archiving through SARIP can be carried out; (2) The management of the promotion administration is quite helped by the existence of SARIP, but there are still frequent technical errors in data input and document uploads which become obstacles in the promotion process.