Claim Missing Document
Check
Articles

Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yolanda Olifia Sengke; Abdul Rahman Dilapanga; Fitri Herawati Mamonto; taufan alwany
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i1.3374

Abstract

Bureaucratic Ethics in Public Service explains where bureaucratic ethics is defined as a system that contains moral principles or influences the habits of civil servants in carrying out a hierarchical government system and a hierarchy of positions as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses. The focus of this research is the Ethics of State Civil Servants in Public Services at the Regional Education Office of North Sulawesi Province. The method used is a qualitative research method, using Observation, Interview, and Documentation techniques using Equality, Loyalty and Responsibility indicators. Theresults of the study show that for 1. Equality, in general, employees at the Regional Education Office of North Sulawesi Province in providing services in terms of equality have been going well, but not optimal. Because there are still people who think that if you want to take care of files in the office, you need acquaintances who work in the office to get faster processing. 2. Loyalty, regarding Employee Ethics at the Regional Office of Education of North Sulawesi Province in terms of indicators of Loyalty is classified as good. Where, in carrying out their duties as State Civil Apparatus (ASN), employees have carried out their duties properly, helping each other, as well as good communication between fellow employees and the community. 3. Responsibility, in carrying out public service duties at the Regional Education Office of North Sulawesi Province that the ethics of the State Civil Apparatus in providing services is still not conducive. Where there are still employees who make people wait.
IMPLEMENTASI PENGUATAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH Fitri Herawaty Mamonto; Hadirman Hadirman
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 001 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i4.3686

Abstract

ABSTRACTThis study aims to describe the implementation of strengthening the value of character education in learning at MIN 1 Minahasa, Pineleng District, Minahasa Regency, North Sulawesi Province. This study uses a qualitative approach. The informants in this study were the head of the madrasah and teachers of the Minahasa 1st Minahasa class. The data collection techniques for this research are observation, interviews, and document studies. The findings of this study are that the implementation of 18 character education values has been carried out in learning and extracurricular activities at Min 1 MInahasa. Implementing character education values in learning at Minahasa 1 Minahasa has implications for achieving good student character. Students become individuals with character and become role models in society.Keywords: implementation, values, character education, MIN 1 Minahasa ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi penguatan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran di MIN 1 Minahasa, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan guru kelas MIN 1 Minahasa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Temuan penelitian ini adalah impementasi 18 nilai pendidikan karakter telah berjalan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di MIN 1 MInahasa. Implementasi nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran di MIN 1 Minahasa berimplikasi pada tercapainya karakter peserta didik yang baik. Peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat.Kata kunci: implementasi, nilai, pendidikan karakter, MIN 1 Minahasa
IMPLEMENTATION OF THE ASSISTANCE PROGRAM FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT THE MINAHASA DISTRICT WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE Ratung, Marghareth; Mamonto, Fitri H.; Alhasni, Rahma A.; Runtu, Charolina E.
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i4.4328

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dimana jumlah informan dan narasumber sebanyak 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Program Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam mengimplementasikan kebijakan lebih terfokus pada proses pendampingan tanpa menyentuh proses pencegahan, sehingga orang tua tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual dan masih kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat.
PUBLIC SERVICE ETHICS IN THE OFFICE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE Pangkey, Itje; H. Mamonto, Fitri; Timbuleng, Mutiara
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4147

Abstract

This research aims to determine Public Service Ethics at the Regional Development Planning Agency Office of North Sulawesi Province. This research was carried out at the Regional Development Planning Agency of North Sulawesi Province. The type of research used is qualitative research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained was analyzed descriptively qualitatively. The number of informants was 6 people. Based on the research results, it shows that public service ethics from the aspects of equality of rights, justice, loyalty and responsibility have not worked well and optimally. This can be seen from 1) Equality of Rights (equality), this is based on Equality of Rights in serving incoming guests, employees still discriminate. 2) Justice, this is based on unfair treatment which of course can be detrimental, and is not in line with the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people. 3) Loyalty, this is based on a lack of employee loyalty, where due to environmental influences that cause a sense of loyalty to fade, employees have not fully complied with applicable official regulations. 4) Responsibility (responsibility) this is based on the employee's responsibility in carrying out and adjusting his work which has not gone well. Efforts given in public service ethics include maintaining and paying more attention to service ethics so that they are more effective and efficient, providing equitable services regardless of race, ethnicity, religion, politics, etc., increasing loyalty to work, being more responsible for every task and responsibilities given. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Etika Pelayanan Publik di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, Jumblah informan yaitu 6 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik dari aspek persamaan hak, keadilan, kesetiaan, tanggung jawab belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 1) Persamaan Hak (equality) hal ini didasarkan pada Persamaan Hak dalam melayani tamu yang datang pegawai masih membeda-bedakan. 2) Keadilan (justice) hal ini didasarkan pada adanya perlakuan yang tidak adil yang tentunya dapat merugikan, dan tidak selaras dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Kesetiaan (loyality) hal ini didasarkan pada kurangnya kesetiaan pegawai dimana karna pengaruh lingkungan yang membuat pudarnya rasa kesetiaan, pegawai belum sepenuhnya menaati peraturan kedinasan yang berlaku. 4)Tanggung Jawab (responsibility) hal ini didasarkan pada tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan dan menyesuaikan pekerjaannya belum berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang diberikan dalam etika pelayanan publik yaitu sebaiknya lebih mempertahankan dan memperhatikan etika pelayanan agar lebih efektif dan efisien, memberika pelayanan yang merata tanpa memandang ras, suku, agama, politik dll, meningkatkan kesetiaan terhadap pekerjaan, lebih bertanggung jawab terhadap setap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Toporundeng, Felini O.; Bogar, Wilson; Mamonto, Fitri H.
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan aparat pemerintah tentang proses persiapan pelaksanaan, landasan regulasi, pedoman umum, bahkan Program BPNT yang bertransformasi menjadi Program Sembako masih sangat minim. 2) Edukasi dan sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat dan KPM Program Sembako tetapi masih kurangnya pengetahuan aparat pemerintah terkait alur dan pelaksana edukasi dan sosialisasi Program Sembako. 3) Tidak adanya pendampingan dari pemerintah desa saat pendistribusian KKS, kemudian kurangnya pemahaman secara spesifik tentang tahapan pelaksanaan pendistribusian KKS dan penyebutan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Pimpinan Kecamatan dan KPM. 4) KPM Program Sembako masih belum tepat sasaran kemudian belum ada pemutakhiran data terkait KPM Program Sembako, dan Pemerintah Desa yang masih belum mengetahui secara terperinci kriteria KPM yang dapat diganti. 5) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako masih kurangnya dipahami oleh para implementor dan adanya keterlambatan penyaluran dana bantuan, dan ada KPM yang tidak berada ditempat saat penyaluran bantuan. Adapun faktor-faktor determinan dalam penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.
Analisis Kualitas Pelayanan Diversi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado Simboh, Octavianus D.W; Mamonto, Fitri H; Wawointana, Thelma
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6892

Abstract

The purpose of this research is to understand and evaluate the standard of diversion services, along with factors that support or hinder the quality of diversion services in providing legal protection for children at the Manado Class I Correctional Center. The type of research used in this research is descriptive qualitative and the collection techniques are observation, interview and documentation. In general, the results of the research and discussion above can be concluded 1) The quality of diversion services in providing legal protection for children at the Manado Class I Correctional Center has not been effective, 2) There are 6 (six) supporting factors: (a) The availability of legality, legal umbrella, (b) The availability of opportunities for recruitment of new CPNS personnel, (c) Training institutions are available, (d) The availability of a budget that can be submitted (e) There is a control institution (f) There is support from all parties both from the police, prosecutor's office, court, family of the perpetrator or victim to take the diversion route, deliberation consensus rather than continuing the case to the green table.
ANALISIS ETIKA PELAYANAN PUBLIK Timbuleng, Mutiara; Johannes, Ryan Aji; Pangkey, Itje; Mamonto, Fitri Herawati
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i2.3543

Abstract

Ethical considerations in the implementation of public services have serious implications for developing public issues, where negligence in complying with moral principles can result in inequality in public policy. This negative impact can involve individuals or groups who become victims of immoral policies. Public services, as an instrument for improving collective welfare, are threatened with being marginalized due to inadequate services, less than optimal implementation of tasks, and the tendency to prioritize personal and certain group interests. This research aims to analyze Public Service Ethics at the North Sulawesi Province Regional Development Planning Agency Office. The research method used is qualitative descriptive research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained was analyzed descriptively qualitatively. The research results show that implementation of the concepts of equal rights, justice, loyalty and responsibility is not yet optimal. In terms of equal rights, it appears that awareness of the importance of providing equal services to all citizens is still low among employees. In the aspect of justice in public services, it is also still hampered by limited facilities, lack of emphasis on honesty, and personal interference which creates inequality. In the dimension of employee loyalty to their duties and responsibilities, it has also not reached the optimal level. Factors such as the dynamics of the work environment, lack of time discipline, resistance to criticism, and lack of awareness of responsibility affect employee performance. Therefore, to improve the quality of public services, it is necessary to carry out improvement efforts that focus on increasing employee awareness, discipline and loyalty to their duties and responsibilities. Implementation of strong public service ethics is the key to creating a service environment that is equal, fair and responsive to community needs.
Understanding Information Technology for increasing Professionality of The State Civil Apparatus in The Regional Forestry Office of North Sulawesi Province Setiawan, Enrico; Mamonto, Fitri H.; Wawointana, Thelma
International Journal of Information Technology and Education Vol. 2 No. 1 (2022): December 2022
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62711/ijite.v2i1.95

Abstract

Desired goal achieved by one organization Governance is heavily influenced by quality role Apparatus State Civil. Where is development will could be done in accordance destination if Source Human Resources (HR) used adequate, fine that implementation development National and Regional level. Development this Source Power Humans who are something must absolute both facing _ demands Duty or now and in times to come. Government institutions need human resources who can carry out good governance by utilizing information and communication technology in order to provide better public services. Because the higher the quality of Human Resources, the better the performance, especially in terms of public services now. With existence Settings management Source Power Man in a manner professional, then officials expect _ State Civilians can give maximum contribution as has been expected. However, based on observation beginning researcher that work professional level employee at the forestry office North Sulawesi province still less and need there is study more carry on is ASN professionalism in the Service has problem in connection with professionality work. Method study in Thing this working for answer problem. So, type study this use type study or method study qualitative. Method model study this usually used performance observation and research social. professionalism be measured from terms: Competence Employees, Effectiveness Employee, Efficiency Employees, and Employee Responsibilities. Based on results discussion that has been writer present in chapters before, then writer d concluded that Professionalism Employee Apparatus State Civil Service (ASN) at the Regional Forestry Service of North Sulawesi Province walk with Professional only just needed a number of improvements.
Management of Financial Administration in the General Bureau of Regional Secretariat North Sulawesi Province in the Digital Era Koroh, Yovano Elisa; Sendouw, Recky HE; Mamonto, Fitri H.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 2 No. 1 (2022): December 2022
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62711/ijite.v2i1.101

Abstract

Regulation Government Number 12 of 2019 Concerning Management Regional Finance also mentions management finance area is whole activities that include planning and budgeting, implementation and administration, reporting and accountability, as well supervision finance area. The purpose of this research is to analyze and describe management administration finance at the General Bureau Regional Secretariat of North Sulawesi Province. The type of research used in this study is descriptive qualitative and the collection technique is by observation, interviews and documentation. Informants in this study are a) Head of the General Bureau Regional Secretariat of North Sulawesi Province, b) Head of Sub-Division of Accounting and Administration of Regional Assets of the General Bureau Regional Secretariat North Sulawesi Province, c) Head Field Planning, Control and Evaluation of Regional Development Bapeda of North Sulawesi Province, and d) Treasurer expenditure General Bureau Regional Secretariat North Sulawesi Province. In general, the results of this research are 1) The management of financial administration at the General Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province has not been effective in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 Concerning Regional Financial Management, this is based on research results that it is known that out of 4 (four) aspects of management financial administration is only the reporting and accountability aspects that have been running effectively while the other 3 (three) aspects are a) Planning and budgeting, b) Implementation and administration , and c) Supervision has not been running effectively , 2) Inhibiting factors management of financial administration at the General Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province are: a) Lack of knowledge of the Head of Finance and Verification Subdivision and lack of accuracy and thoroughness of TAPD b) Limited HR of the Regional Government Budget Team, namely from the North Sulawesi Province Regional Finance and Assets Agency and the North Sulawesi Provincial Bappeda, as well as limited human resources working at the North Sulawesi Provincial Inspectorate (PPUD and Auditor) c) Inadequate financial administration management facilities where the internet connection network system is weak in SIMDA North Sulawesi Province, d) The last inhibiting factor is the low performance of human resources, namely slowness in collecting worksheets , inaccuracy of spending treasurers and PPK, low time discipline of financial managers in issuance, SPD and SP2D finalization
Implementation of Supervision of Development Planning Using and Impact of Information Technology at the Office of Bappeda, Southeast Minahasa District La Abu; Masengi, Evi E.; Mamonto, Fitri H.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 3 No. 1 (2023): December 2023
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62711/ijite.v3i1.148

Abstract

This research discusses the supervision, and planning, development of the Development Planning Agency (BAPPEDA) Office Southeast Minahasa District. This study aims first, to know and analyze as well as illustrate planning development in the district of Southeast Minahasa. Second, that is a known and analyzed factor determinant of planning development in the Southeast Minahasa district. The type of study is qualitative. The informant main is the Head of the District Development Planning Agency (Bappeda) Southeast Minahasa. Besides That, informant other that is functional nor Apparatus State Civil Service (ASN) in scope Bappeda Regency Southeast Minahasa, head village, Representative Body Village (BPD), figure community, youth and women representatives in the District Ratahan and East Ratahan Southeast Minahasa Districts. Data was obtained through interviews, observation, and documentation. Next, this research analyzed with a technique that the validity of data is based on the belief that with criteria This level existing beliefs already true, That is, stage This part from the validation process. Results of the research show that BAPPEDA supervision in planned programs is Still not enough stable. BAPPEDA still faces challenges in the supervision of planned programs related to development. The challenge in system BAPPEDA's planning lies yet effectiveness supervision, esp related to the extent of the planned programs following the plan beginning. Some of the programs it turns out Not yet following plans that have been set initially. One suggestion is an implementation of e-supervision in planning to get it held in real time.
Co-Authors A R Dilapanga Abdul Dilapanga Abdul Rahman Dilapanga ABDUL RAHMAN DILAPANGA Anglia Runtuwarow Ante, Lady Deiby Asiking, Ulfa Suryana Assa , Jalindra Valen Audy G H Lengkong Brain Fransisco Supit Britny Mangundap Buli, Buli Charles Tangkau charles tangkau Dilapanga, Abdul R. Elvis M. C. Lumingkewas Ering, Merry Cintamy Evi Elvira Masengi Evi Masengi Felini O. Toporundeng Gloria Ervinsky Moningka Glory Mintje Hadirman Hadirman Hadirman, Hadirman Hatidja, Meis M Itje Pangkey Jacob, Reince Ronny Jeane E Langkai Jeane Mantiri Jetty E. H. Mokat Johannes, Ryan Aji Joseph, Daisy G. Jumadil Justman Entjaurau Karuyan, Gretty Amelia Koroh, Yovano Elisa Kusuma, Joanda Arya La Abu Landi Wohon Langkai, Erica Lanny Anggriany Ointu Lexi Lumingkewas Marcelino Semuel Joram Lumi Marthinus Mandagi Meis Hatidja Merry Ering Michael Karundeng Micriority Yearsy Maki Mokat , Jetty J. Monika Alfa Paat Mowilos, Rebecca C. Musafar Musafar Nikita Kaparang Novia Sumarab Onibala, Marlenda Pinontoan, Victor R. Rahma Alhasni Ratung, Marghareth Rebecca Christy Mowilos Recky H.E. Sendouw Reince Jacob Ressy Mewengkang Rio Simbar Rotty, Viktory Nicodemus Joufree Runtu, Charolina E. S. Deli Amelia Para Sefti Rompas Setiawan, Enrico Simboh, Octavianus D.W Sisca B. Kairupan Sitorus, Reuni A. M. Steven V. Tarore Tangkere, Stenly Imanuel Tarore, Steven V. taufan alwany Thelma Wawointana Timbuleng, Mutiara Timbuleng, Mutiara Tumbel, G. H. Tumbel, Goinpeace Handerson Wilson Bogar Wowor, Recky Yana Grice Soway Yolanda Olifia Sengke