Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Sasana Journal Research of Social Science, Economics, and Management IJLRSA Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Irmanjaya Thaher
Esa Unggul University
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT Susetio, Wasis; Alfiana, Rita; Taher, Irman Jaya; Azis, Rizka Amelia; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Hayati, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5207

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khusunya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemik ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walapun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci : Badan usaha, Perizinan, UMKM.
Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia Thaher, Irmanjaya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.321 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan data pribadi pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikarenakan, pengguna aplikasi diharuskan untuk melakukan pendaftaraan akun yang secara otomatis akan mencantumkan data pribadi. Secara praktis, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas meskipun harus bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi masih rentan akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka dari itu diperlukan aturan yang komprehensif dan rinci untuk melindungi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Maka, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan laju penularan Coronavirus Disease (Covid-19) yang mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif tanpa adanya penyalahguaan data pribadi serta adanya sanksi yang jelas bagi para pelanggar pasca pandemi Covid-19 berakhir.
Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dwi Seno Wijanarko; Irman Jaya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.671

Abstract

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait Miranda Rules, yakni bagaimana konsepi Miranda Rules dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? Serta bagaimana Miranda Rules diimplementasikan dalam tataran praktis? Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama: Pertama, Miranda Rule merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan Miranda Rule ditandai dengan diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktinya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum.
Legal Politics: Personal Data Protection in Peduli Protect Applications in Indonesia Irmanjaya Thaher
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 8 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1426.07 KB) | DOI: 10.59141/jrssem.v1i8.135

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of personal data protection to the use of the Peduli Protect. This is because, application users are required to register an account which will automatically include personal data. Practically, the use of the Peduli Protect application can benefit the wider community even though it has to intersect with the protection of personal data. The author finds that the implementation of the Cares Protect application is still vulnerable to misuse of personal data, therefore comprehensive and detailed rules are needed to protect users of the Care Protect application. So, the use of the Care Protect application to stop the spread of Coronavirus Disease (COVID-19) which relies on public awareness and participation can run effectively without any misuse of personal data and clear sanctions for violators after the COVID-19 pandemic ends.
Legal Politics Formation of Law Concerning Law Number 9 of 2009 Educational Legal Entities Irmanjaya Thaher
The International Journal of Law Review and State Administration Vol. 1 No. 2 (2023): September – October : The International Journal of Law Review and State Adminis
Publisher : PDPI (Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58818/ijlrsa.v1i2.55

Abstract

The research objective is to examine the process of forming the BHP bill in the DPR RI until the ratification of the bill becomes law. analyze the decisions of Constitutional Court Numbers 11-14-21-126 and 136/PUU-VII/2009 NUMBER 11-14-21-126 and 136/PUU-VII/2009 regarding the cancellation of the BHP law. The legal research methods used in this research are normative research methods and empirical legal methods. Normative legal research methods use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Conclusion Based on the BHP Bill which was passed as law number 9 of 2009 concerning Education Legal Entities, the community submitted a judicial review of the BHP law to the Constitutional Court. Based on the fact that the Constitutional Court annulled the BHP law in its entirety because it was deemed contrary to Article 28 D of the 1945 Constitution and Article 31 paragraph (1). The implication is that all tertiary institutions and education practitioners who have implemented the BHP system must change the system back to become state universities so that academic staff and lecturers who were appointed when using the BHP system requested that they be appointed as civil servants. The community and foundation managers are not affected by the negative effects of BHP
Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia Thaher, Irmanjaya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3068

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan data pribadi pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikarenakan, pengguna aplikasi diharuskan untuk melakukan pendaftaraan akun yang secara otomatis akan mencantumkan data pribadi. Secara praktis, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas meskipun harus bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi masih rentan akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka dari itu diperlukan aturan yang komprehensif dan rinci untuk melindungi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Maka, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan laju penularan Coronavirus Disease (Covid-19) yang mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif tanpa adanya penyalahguaan data pribadi serta adanya sanksi yang jelas bagi para pelanggar pasca pandemi Covid-19 berakhir.
Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dwi Seno Wijanarko; Irman Jaya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1229

Abstract

Miranda Rules are an important instrument in criminal justice which regulates the rights of suspects during the investigation process (investigation and investigation). These rights are in the form of the right to remain silent during the examination and the right to be accompanied by a legal advisor during the examination and trial process, if he is unable to bring a legal representative, then it is the obligation of the relevant agency to bring him in. This paper seeks to answer two big questions related to the Miranda Rule, namely how is the Miranda Rules concept in realizing a judicial process that still provides protection for the rights of suspects? as well as how Miranda Rules are implemented in a practical level? This paper produces two main languages: First, Miranda Rule is an important point in criminal justice because it concerns the rights possessed by the suspect during the investigation process. As one of the legal states in the world, Indonesia consistently enforces the Miranda Rule marked by the adoption of the Miranda Rule concept into various kinds of laws and regulations relating to the judiciary. Second, although the Miranda Rule plays a big role in law enforcement, in practice there are still many cases of violations against the Miranda Rule. Violation of the enforcement of the Miranda Rule has legal consequences in the form of invalidity of the charges against the suspect, because the charges are based on investigations and illegal statements so that they are null and void. Seeing the urgency of the Miranda Rule in the judicial system, it is necessary to comply with law enforcement, aimed not only at the community, but also at the legal structure as an arrow in law enforcement.
Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) lucky, lucky; Jaya, Irman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.413

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penyidikan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS telah diintegrasikan ke dalam prosedur KUHAP serta aspek yang perlu diperbaiki dalam revisi KUHAP. Menggunakan metode analisis konten, serta teori hukum progresif dan responsif, penelitian ini menemukan kesenjangan dalam definisi korban, hak-hak korban (bantuan hukum, medis, psikologis, dan informasi), mekanisme pelaporan, persyaratan penyidik, pendampingan, alat bukti, serta perlindungan keamanan korban. Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas penyidikan dan perlindungan korban. Sebagai lex specialis, UU TPKS tidak dapat sepenuhnya diadopsi ke dalam KUHAP, namun prinsip perlindungan korban harus diintegrasikan. Revisi KUHAP diperlukan untuk memperkuat perlindungan korban melalui jaminan hak, prosedur penyidikan berbasis korban, penguatan privasi dan keamanan, serta mekanisme pengawasan independen guna menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan adil.
Co-Authors Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Azis, Rizka Amelia Dwi Seno Wijanarko Dwi Seno Wijanarko Feriza, Gousta Lucky, Lucky Nur Hayati Wasis Susetio