Garuda - Garba Rujukan Digital

PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Mandala, Opan Satria; Zubaedi , Zubaedi; Suparlan , Suparlan; Munawirsajali, Munawirsajali
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v4i1.146

The aim of this research is to find out in detail the legal basis for religious blasphemy in Indonesian legislation in general and the Criminal Code in particular and to provide an overview of the relationship between religious blasphemy and human freedom from a human rights perspective. This type of research is normative legal research, namely examining rules or concepts related to the title of the research. The results of this research are that religion is a guide to life that comes from Almighty God to regulate human life so that human life becomes safe, peaceful and orderly. The position of religion is very sacred in society so that it cannot be disturbed or damaged by any individual or group, otherwise there will be horizontal conflict in society which can affect the unity and unity of a nation. One of the disturbances that often befalls a religion is religious desecration. This desecration can take the form of insulting religious symbols such as divinity, prophets, holy books, buildings of worship and so on. The government as the front guard in realizing security and public order regulates this in a legal regulation called the Criminal Code, in the Criminal Code there are several articles that regulate provisions related to religious blasphemy, this is very important to provide threats and deterrent effects to the public so that they do not commit crimes. actions that lead to pollution or blasphemy of religion in Indonesia.

Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif Opan Satria Mandala; Teguh Iman Pribad; Muharis; Bagas Anggara; Muhammad Taufik
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4943

Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam industri kreatif, termasuk kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Namun, kurangnya pemahaman tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dengan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran HKI dalam mendukung penguatan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Metodeologi yang digunakan adalah Metode Normatif-Empiris dengan Pendekatan Undang-undang, Konseptual, Teori, Kasus, dan Interdisipliner. Hasil dan temuan dari analisis ini menyoroti beberapa poin penting. Pertama, pemahaman yang kurang tentang perlindungan HKI di Lombok Tengah berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, terutama dalam industri kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Kekurangan ini menyebabkan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain, yang pada gilirannya dapat merugikan para pelaku ekonomi kreatif setempat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat memberikan insentif dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif. Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam skema pembiayaan ini sangat penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial, memberikan fasilitas, serta mengkoordinasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, diharapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah.

Pemberdayaan Komunitas Sahabat UMKM NTB Melalui Workshop Pembuatan P.T Perseorangan di Kota Mataram Eduard Awang Maha Putra; Opan Satria Mandala; Hilman Prayuda; Imam Alfurqan; Rapi Renda
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IPTEKS Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Rajawali Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are critical to driving economic growth, particularly by creating jobs, increasing household incomes, and reducing poverty. In Nusa Tenggara Barat (NTB), 786 registered MSMEs operate across various sectors such as trade, agriculture, and industry. However, many MSMEs face challenges due to a lack of legal business status, which limits their access to financing, market opportunities, and consumer trust. To address this issue, the Sahabat UMKM NTB Community, in collaboration with the government, organized a workshop focused on establishing Individual Limited Companies (PT Perseorangan). This initiative aimed to raise awareness about the importance of business legality, provide technical guidance on registration procedures, and offer hands-on assistance in obtaining legal business status. The program utilized socialization sessions, practical training, and continuous mentorship to support MSME actors in navigating the registration process via the DJAHU system. As a result, several MSMEs successfully obtained legal status, improving their credibility, access to financing, and market reach. This program underscores the significance of collaborative efforts between government, local communities, and technology in empowering MSMEs, enabling them to contribute more effectively to regional and national economic development.

Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Opan Satria Mandala; Anang Husni; Saparudin Efendi; Ana Rahmatyar; Zubaedi Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Februari : Varied Knowledge Journal
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

Studi Konstruktif Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Jual Beli Tanah Mandala, Opan Satria; Suarjana, Suarjana
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.325

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai hal yang sangat penting, karena merupakan sumber kesejahteran, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui mekanisme penerbitan dan peralihan hak atas tanah sejak tahun 1988 dan Untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.1638 K/Pdt/2010. Jenis Penelitian ini adalah Normatif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses jual beli tanah yang ironisnya sertifikat tanah yang terbit terlebih dahulu daripada akta jual beli tanah, padahal sudah jelas tertuang didalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat di daftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PELESTARIAN EKOWISATA BERBASIS HUKUM LINGKUNGAN: SOSIALISASI DAN AKSI BERSIH PANTAI SERTA PENANAMAN MANGROVE DI PANTAI CEMARE, LOMBOK BARAT Prayuda, Hilman; Prawiranegara, Khalid; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana; Sumardani, Rizki
JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): Juli 2025
Publisher : CV Sentra Nusa Connection

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63545/juan.v2.i3.134

Pantai Cemare di Lombok Barat merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Namun, tantangan seperti pencemaran sampah, abrasi, dan kerusakan ekosistem mangrove mengancam kelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, aksi bersih pantai, dan penanaman mangrove. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran hukum dalam perlindungan lingkungan, sementara kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam aksi pelestarian. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaboratif antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keberlanjutan program diharapkan dapat terwujud melalui pembentukan kelompok kerja lingkungan lokal yang bertugas melakukan pemantauan dan edukasi rutin. Dengan demikian, Pantai Cemare berpotensi menjadi model pengelolaan ekowisata pesisir yang berbasis hukum dan keberlanjutan lingkungan.

The Application of Inheritance Rights for Daughters Over Land in the Paswara Hindu Code: A Study in Karang Bang-Bang Subdistrict, Mataram City [Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Atas Tanah Dalam Kitab Paswara Hindu: Studi di Kelurahan Karang Bang-Bang Kota Mataram] Sakti, I Komang Pandita Reza; Mandala, Opan Satria; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251172

Abstrac. Hindu society, especially the community in Karang Bang-bang sub-district, Mataram City, is a society that is thick and obedient to tradition, culture and customary law. The development of globalization and science and technology cannot immediately shake or change the customs and traditions of Hindu society. Customary law in the Hindu Paswara book greatly emphasizes the position of men in terms of inheritance and concerning family matters. When viewed from the perspective of roles in the family, in the current era women and men are almost contrasting. For example, in education, politics, government and so on, women have the same opportunities and even take on the same role. Likewise in the family, women can replace the position of men as head of the family and breadwinner if the condition of the man as a husband is no longer possible. Different conditions will be found in terms of inheritance law in the Hindu Paswara book. In general, women are not given the same opportunities as men, it can even be said that they have no right to participate in receiving inheritance or as heirs. So when viewed from the perspective of gender equality, it will give rise to a discriminatory impression against women. However, in principle women accept such conditions and do not consider this as something detrimental. Because this has become a habit that has been passed down from generation to generation to do. Abstrak. Masyarakat Hindu khususnya Masyarakat di kelurahan karang Bang-bang Kota Mataram merupakan masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak semerta-merta dapat menggoyahkan apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Hindu. Hukum adat dalam kitab paswara Hindu sangat mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut masalah keluarga. Jika dilihat dari sisi peran dalam keluarga, pada era sekarang ini perempuan dan laki-laki hampir kontras. Misalnya dalam pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya, kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan mengambil peran yang sama. Begitu juga dalam keluarga, perempuan dapat menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai suami sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam hal hukum waris dalam kitab Paswara Hindu. Secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kacamata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan menerima keadaan seperti itu dan tidak mengganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan.

Implementasi Kebijakan Standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 oleh Perusahaan di Kota Mataram [Implementation of the West Nusa Tenggara Province minimum wage standard policy in 2025 by companies in the city of Mataram] Alamsyah, Mohammad Refki; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251142

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kebutuhan hidup riil para pekerja, serta implementasinya oleh perusahaan-perusahaan di Kota Mataram. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya kesenjangan antara ketentuan upah minimum yang ditetapkan secara hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya bagi pekerja pada posisi terbawah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data primer dari pekerja seperti petugas keamanan dan petugas kebersihan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara nominal upah minimum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5% dan melebihi ambang batas kebutuhan hidup minimum individu secara nasional, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut, sehingga pekerja menerima upah di bawah standar dan berada dalam posisi yang rentan, terutama mereka yang bekerja secara kontrak atau informal. Rasa takut kehilangan pekerjaan juga membuat pekerja enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan upah minimum telah disusun secara normatif, namun belum mampu menjamin kesejahteraan pekerja secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih kuat serta mekanisme audit yang proaktif untuk menutup kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta menegakkan hak-hak tenaga kerja secara nyata. Abstract. This study aims to evaluate the suitability of the Minimum Wage Policy for 2025 in West Nusa Tenggara Province with the real living needs of workers, as well as its implementation by companies in Mataram City. The main problem studied is the gap between the minimum wage provisions stipulated by law and the implementation practices in the field, especially for workers in the lowest positions. This research uses an empirical method by collecting primary data from workers such as security officers and janitors, as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature. The results show that although nominally the minimum wage in 2025 has increased by 6.5% and exceeds the threshold of the national minimum living needs of individuals, its implementation is still far from expectations. Many companies have not complied with the provisions, leaving workers receiving substandard wages and in a vulnerable position, especially those who work on a contractual or informal basis. Fear of losing their jobs also makes workers reluctant to report violations. This study concludes that although the minimum wage policy has been formulated normatively, it has not been able to guarantee workers' welfare substantively. Therefore, stronger government oversight and proactive auditing mechanisms are needed to close the gap between policy and practice, and enforce labor rights in real terms.

Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) [Analysis of the Implementation of Policies for the Protection of Child Victims of Sexual Violence in Indonesia Under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)] Pratama, Ardian; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251159

Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in case identification and reporting, lack of public awareness, and limited resources. The research method used in this research is normative on laws and regulations and literature related to sexual violence against children. The result of the research is that the implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence through increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces challenges such as difficulties in case identification and reporting, weak implementation of the law, limited resources, and difficulties in accessing services. Cooperation between the government, child protection agencies, police, the justice system, and communities is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence. Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum, dan penyediaan layanan perlindungan yang berkualitas. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya penerapan UU TPKS, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Mandala, Opan Satria; Husni, Anang; Efendi, Saparudin; Rahmatyar, Ana; Zubaedi, Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 2 No. 4: Varied Knowledge Journal, May 2025
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/vkj.v1i3.22

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search