Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikasi Pendidikan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of Indonesian Legal Studies Hasanuddin Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Jambe Law Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Journal of Law Science Jurnal Supremasi PAMPAS: Journal of Criminal Law RIO LAW JURNAL Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Journal of Law, Education and Business Joong-Ki Joong-Ki
Hafrida Hafrida
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum Matondang, Cristien; Hafrida, Hafrida; Rahayu, Sri
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.38672

Abstract

The purpose of this research: To analyze the basis of the judge's considerations in decision number 106/Pid.Sus/2024/PN Mbn and number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap as well as analyze the substantial differences in the legal facts considered between decision number 106/ Pid.Sus/2024/Pn Mbn and number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. This research method: uses normative juridical legal research. The results of the analysis show that the judge's basic considerations in both decisions include the elements of the indictment, the perpetrator's intentions, and the severity of the offense. However, there are differences in the context and motivation for the actions carried out by the defendant. In the first judgment, the act of double voting was situational and without clear malicious intent, while the second judgment involved collaboration that increased the seriousness of the offense. These differences have direct implications for election integrity. In rendering a verdict, it may be beneficial to continue to consider factors such as the elements of the charge, the intent of the perpetrator, and the background of the defendant. This approach can strengthen judges' judgment in assessing the severity of violations and their impact on election integrity. Given the substantial differences between the two cases, a contextual assessment of the defendant's actions can be important. Considering the context and motivation behind each action can help in producing decisions that are fairer and reflect the principles of justice Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemberian sanksi pidana dalam dua perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Kedua perkara tersebut menguji pelanggaran yang sama, yaitu pemberian suara lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS, yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan perbandingan, yang membandingkan pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kedua putusan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, di mana terdakwa dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dijatuhi hukuman yang lebih ringan (15 hari penjara), meskipun perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan, sementara terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap menerima hukuman lebih berat (4 bulan penjara) yang tentunya sesuai karena terdakwa merupakan saksi partai politik yang menjadi alasan pemberat. Kesimpulannya, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman yang dapat merugikan prinsip keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah agar sistem peradilan dapat memberikan hukuman yang lebih proporsional dan konsisten, dengan memperhatikan bobot pelanggaran dan faktor-faktor yang relevan, seperti kesengajaan dan dampak dari pelanggaran tersebut, guna tercapainya keadilan yang setara.
Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Putra, Naufal Ibnu Ghazy; Hafrida, Hafrida; Erwin, Erwin
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5682

Abstract

Fenomena santet di Indonesia melibatkan praktik animisme dan sihir yang masih ada, dengan berbagai sebutan di tiap daerah. Kriminalisasi santet bertujuan menciptakan keamanan dan perlindungan hukum, namun tantangan pembuktian dan penerimaan hukum masih menjadi masalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan hukum sebagai sistem norma, termasuk azas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier, dengan pengumpulan data melalui studi dokumenter dan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana teranyar mencakup ketentuan delik santet, dengan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melakukan praktik santet, termasuk hukuman penjara dan denda. Berbagai konsep RKUHP dari tahun 1993 hingga 2019 menunjukkan evaluasi dan perubahan terkait delik ini, sekaligus penekanan pada kesadaran masyarakat dan mencegah perilaku merugikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan karena belum ada kitab undang-undang hukum acara yang jelas.
RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE TO FORMULATE INTEGRATED CHILD CRIMINAL COURT Hafrida, Hafrida
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.3.2019.439-457

Abstract

The purpose of this article is to formulate the concept of restorative justice which balanced to protect between child offenders and the victims through the diversion (Victim-offender oriented). This goal will be realized through normative research (legal research) based on Restorative Justice concept.  In Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System the process (SPPA Law), its prioritizes the Diversion Process (Settlement outside the court) carried out through a Restorative Justice approach. Article 5 paragraph (2) of the SPPA Law states Restorative Justice is the settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators /victims, and other related parties to jointly to find a fair solution by emphasizing recovery and not based on revenge. Empirical conditions show that balanced legal protection between criminal offenders and victims has not implemented. Evaluation of Law Number 11 of 2012 is needed to formulating the Integrated Child Criminal Court.
Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi Daulay, Nisrina Ramadhani; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28736

Abstract

The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is committed by the birth mother of the baby herself. Babies should be cared for and given the opportunity to live, grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the variousarrangements regarding the crime of infanticide committed by biological mothers against their babies, to find out the perspective of law enforcement on overcoming the crime of infanticide. This research method is empirical juridical. With descriptive research specifications, with the intention of describing or describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate or otherwise. The result of the study show that the regulation of law enforcement against the perpetrators of the crime of infanticide in the Jambi City area is carred out through a process of inventigation, inventigation by the police followed by the process of arrest, prosecution by the public prosecutor, and implementation of the decision in court. The perspective of law enforcers in overcoming the crime of infanticide is carried out with preventive and repressive efforts. Abstrak Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi itu sendiri. Semestinya bayi dirawat serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskirminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif, dengan maksud menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah sesuai atau sebaliknya. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan di Pengadilan. Perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya represif.
Co-Authors Adinda Farah Anisya Adrienne Dwi Syahfiradella Aga Anum Payudhi Aga Hanum Praydhi Ahmad Ridha Andi Najemi Andreas Agung bt Ab. Kadir, Noor Aida Daulay, Nisrina Ramadhani Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Dimas Pangestu Elisabeth Siregar, Elisabeth Elizabeth Siregar Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Fransisco, Wawan Haryadi - Haryadi Haryadi Helmi Helmi Helmi Helmi Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman Ivan Fauzani Raharja Liyus, Herry Lukas Permadi Orlando Beremanda Maharani, Puan Mahendra, Bovin Tri Maryati Maryati Matondang, Cristien Meli Indah Sari Moch. Reza Restu Prihatmaja Mohamad Rafiq Mohamad Rapik Muhammad Zhafran Rahman Munandar, Tri Imam Nelli Herlina Nys. Arfa Pebrianto, Dony Yusra Permatasari, Bunga Powa, Tamara Adriani Putra, Naufal Ibnu Ghazy Rakhmawati, Dessy Retno Kusniati Retno Kusniati Retno Kusniati Retno Kusniati Reza Saputra, Fahreyz Rikmadani, Yudi Anton Rizky Amalia Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SAPUTRA, BENY Sasmiar Sasmiar SRI RAHAYU Sudarti . Sulistiani Sulistiani Sutoto, Sukamto Tri Imam Munandar Usman Usman Ussi Astika Anggraeni Utary, Sisi Delica Wahyuning Robbi, Suci Yulia Monita Zulham Adamy