Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.047
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikasi Pendidikan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of Indonesian Legal Studies Hasanuddin Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Jambe Law Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Supremasi Mendapo: Journal of Administrative Law PAMPAS: Journal of Criminal Law RIO LAW JURNAL Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Journal of Law, Education and Business AL-SULTHANIYAH Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Joong-Ki Ipso Jure Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Joong-Ki Jurnal Jurisprudence Ipso Jure
Hafrida
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Restorative Justice pada Penghentian Penyidikan di Polresta Jambi Powa, Tamara Adriani; Hafrida, Hafrida; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.36959

Abstract

This research aims to investigate the implementation of Restorative Justice in discontinuing investigations at Polresta Jambi. Against the backdrop of Indonesia's integrated criminal justice system and the necessity for a more comprehensive approach to handling criminal cases, Restorative Justice emerges as a primary focus. However, the challenges encountered in its application at Polresta Jambi necessitate a thorough understanding. The research methodology utilized is qualitative, incorporating techniques such as interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that while Polresta Jambi is committed to implementing Restorative Justice, it faces several obstacles. Chief among these is the reluctance of victims to settle cases amicably, instances of cross-reporting between victims and suspects, and suspect evasion. Despite these challenges, Polresta Jambi has taken strategic measures to address them. These include the processes of case identification, the formation of Restorative Justice teams, structured dialogues, and the introduction of rehabilitation concepts as integral components of case resolution efforts. Nonetheless, the need for a clearer understanding of the Restorative Justice concept and societal reactions to discontinuing investigations presents additional hurdles. In conclusion, while challenges persist, Polresta Jambi's efforts demonstrate a commitment to implementing Restorative Justice. This implementation offers a more humane and effective alternative in handling criminal cases, though continued evaluation and refinement are necessary to enhance its efficacy. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Restorative Justice dalam penghentian penyidikan di Polresta Jambi. Dengan latar belakang sistem peradilan pidana yang terpadu di Indonesia dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus kriminal, Restorative Justice menjadi fokus utama. Namun, kendala dalam penerapannya di Polresta Jambi memerlukan pemahaman yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Polresta Jambi telah berkomitmen menerapkan Restorative Justice, namun masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidaksetujuan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai, pelaporan silang antara korban dan terlapor, serta pelarian terlapor. Namun demikian, Polresta Jambi telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ini. Proses identifikasi kasus, pembentukan tim Restorative Justice, dialog terstruktur, dan konsep rehabilitasi menjadi bagian integral dari upaya penyelesaian kasus. Meskipun demikian, perlunya pemahaman yang lebih jelas tentang konsep Restorative Justice dan reaksi masyarakat terhadap penghentian penyidikan menjadi kendala tersendiri. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa meskipun ada kendala, Polresta Jambi telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan Restorative Justice. Implementasi ini memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus kriminal, meskipun masih memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilannya.
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum Matondang, Cristien; Hafrida, Hafrida; Rahayu, Sri
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.38672

Abstract

The purpose of this research: To analyze the basis of the judge's considerations in decision number 106/Pid.Sus/2024/PN Mbn and number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap as well as analyze the substantial differences in the legal facts considered between decision number 106/ Pid.Sus/2024/Pn Mbn and number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. This research method: uses normative juridical legal research. The results of the analysis show that the judge's basic considerations in both decisions include the elements of the indictment, the perpetrator's intentions, and the severity of the offense. However, there are differences in the context and motivation for the actions carried out by the defendant. In the first judgment, the act of double voting was situational and without clear malicious intent, while the second judgment involved collaboration that increased the seriousness of the offense. These differences have direct implications for election integrity. In rendering a verdict, it may be beneficial to continue to consider factors such as the elements of the charge, the intent of the perpetrator, and the background of the defendant. This approach can strengthen judges' judgment in assessing the severity of violations and their impact on election integrity. Given the substantial differences between the two cases, a contextual assessment of the defendant's actions can be important. Considering the context and motivation behind each action can help in producing decisions that are fairer and reflect the principles of justice Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemberian sanksi pidana dalam dua perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Kedua perkara tersebut menguji pelanggaran yang sama, yaitu pemberian suara lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS, yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan perbandingan, yang membandingkan pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kedua putusan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, di mana terdakwa dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dijatuhi hukuman yang lebih ringan (15 hari penjara), meskipun perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan, sementara terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap menerima hukuman lebih berat (4 bulan penjara) yang tentunya sesuai karena terdakwa merupakan saksi partai politik yang menjadi alasan pemberat. Kesimpulannya, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman yang dapat merugikan prinsip keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah agar sistem peradilan dapat memberikan hukuman yang lebih proporsional dan konsisten, dengan memperhatikan bobot pelanggaran dan faktor-faktor yang relevan, seperti kesengajaan dan dampak dari pelanggaran tersebut, guna tercapainya keadilan yang setara.
Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Putra, Naufal Ibnu Ghazy; Hafrida, Hafrida; Erwin, Erwin
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5682

Abstract

Fenomena santet di Indonesia melibatkan praktik animisme dan sihir yang masih ada, dengan berbagai sebutan di tiap daerah. Kriminalisasi santet bertujuan menciptakan keamanan dan perlindungan hukum, namun tantangan pembuktian dan penerimaan hukum masih menjadi masalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan hukum sebagai sistem norma, termasuk azas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier, dengan pengumpulan data melalui studi dokumenter dan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana teranyar mencakup ketentuan delik santet, dengan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melakukan praktik santet, termasuk hukuman penjara dan denda. Berbagai konsep RKUHP dari tahun 1993 hingga 2019 menunjukkan evaluasi dan perubahan terkait delik ini, sekaligus penekanan pada kesadaran masyarakat dan mencegah perilaku merugikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan karena belum ada kitab undang-undang hukum acara yang jelas.
RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE TO FORMULATE INTEGRATED CHILD CRIMINAL COURT Hafrida, Hafrida
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.3.2019.439-457

Abstract

The purpose of this article is to formulate the concept of restorative justice which balanced to protect between child offenders and the victims through the diversion (Victim-offender oriented). This goal will be realized through normative research (legal research) based on Restorative Justice concept.  In Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System the process (SPPA Law), its prioritizes the Diversion Process (Settlement outside the court) carried out through a Restorative Justice approach. Article 5 paragraph (2) of the SPPA Law states Restorative Justice is the settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators /victims, and other related parties to jointly to find a fair solution by emphasizing recovery and not based on revenge. Empirical conditions show that balanced legal protection between criminal offenders and victims has not implemented. Evaluation of Law Number 11 of 2012 is needed to formulating the Integrated Child Criminal Court.
Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi Daulay, Nisrina Ramadhani; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28736

Abstract

The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is committed by the birth mother of the baby herself. Babies should be cared for and given the opportunity to live, grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the variousarrangements regarding the crime of infanticide committed by biological mothers against their babies, to find out the perspective of law enforcement on overcoming the crime of infanticide. This research method is empirical juridical. With descriptive research specifications, with the intention of describing or describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate or otherwise. The result of the study show that the regulation of law enforcement against the perpetrators of the crime of infanticide in the Jambi City area is carred out through a process of inventigation, inventigation by the police followed by the process of arrest, prosecution by the public prosecutor, and implementation of the decision in court. The perspective of law enforcers in overcoming the crime of infanticide is carried out with preventive and repressive efforts. Abstrak Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi itu sendiri. Semestinya bayi dirawat serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskirminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif, dengan maksud menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah sesuai atau sebaliknya. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan di Pengadilan. Perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya represif.
Restitution in Juvenile Criminal Cases: A Proposed Amendment to Government Regulation No. 43/2017 in Light of International Legal Principles Vuzio Fernanda; Hafrida; Sahuri Lasmadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6293

Abstract

This article analyses how Government Regulation Number 43/2017 shall be amended on international human rights law. It is needed since this regulation does not further regulate the offender's responsibility due to the offender's economic inability. The article implements normative research based on the UNCRC, the Chorzow Factory Case, jurisprudence from the ECHR Case Law, and the UNGA Resolution 40/34. This article consists of three discussions. The first discussion implements the provisions of the UNCRC in proposing how the government regulation shall be amended. Meanwhile, the second discussion suggests how the regulation shall be amended based on international case laws. Finally, the third discussion enhanced the previous two discussions by implementing the UNGA Resolution 40/34. Indonesia shall amend the provisions under Articles 19-22 of the regulation to ensure the full reparation of the victim and the perpetrator’s responsibility is fulfilled. This article also suggests that Indonesia shall consider the offender's and the victim’s conflicting interests. The third discussion suggested the LPSK to be the authorized organ to pay the restitution to the victim in the case where the offender or convicted is unable to fulfill the responsibility.
Restitution for Child Victims as a Recovery Instrument: A Jurisprudential Analysis of Judicial Considerations in Criminal Cases Fernanda, Vuzio; Hafrida, Hafrida; Lasmadi, Sahuri
Jurnal Jurisprudence Vol. 15, No. 2, December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i2.12317

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This study aims to examine the construction of judicial reasoning across three levels of s, as well as identify the points which indicate disharmony between the principle of legality, the criminal justice regime, child protection norms, and state finance regulations that contribute to divergent legal reasoning among the District Court, High Court, and Supreme Court decisions. The paper aims to discover why the authority to grant restitution is not exercised in a uniform manner and the extent to which regulatory gaps affect the justice system’s ability to guarantee effective victim recovery. Methodology: This study employed a normative juridical research method . Primary legal materials included Government Regulation No. 43 of 2017, the Child Protection Law, the Law on the Witness and Victim Protection Agency, the State Financial Law, and international instruments on victims’ rights. The jurisprudential analysis focused on Supreme Court Decision No. 5642 K/Pid.Sus/2022 by examining the legal reasoning at each judicial level to map consistency, deviations, and normative conflicts. The conceptual approach was used to interpret the principle of legality, theories of authority, individual offender liability, and victim recovery principles. Results: The findings show that the District Court’s order requiring the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection to pay restitution was driven by a victim-oriented recovery approach but conflicted with the principle of legality and exceeded judicial authority. The High Court corrected this by returning the responsibility to the offender, and the Supreme Court reaffirmed this position based on personal liability and adherence to the state finance regime. The Supreme Court emphasized that judges cannot assign restitution obligations to the state without a clear legislative basis. The study further confirms a critical legal vacuum: no substitution mechanism exists when offenders are unable to pay, resulting in incomplete realization of victims’ rights despite a comprehensive assessment of losses. The lack of synchronization between child protection regulations, criminal law, and state finance governance constitutes a major barrier to effective restitution. Applications of this Study: This research’s findings can serve as a foundation for improving restitution regulations, particularly the need to establish a recovery scheme enabling the state to act lawfully when offenders are unable to pay. The analysis also provides guidance for judges and policymakers on the limits of judicial authority and the importance of harmonizing child protection, criminal law, and state financial regulations in shaping victim-recovery policies. Novelty/Originality of this study: The originality of this study lies in its critical mapping of the relationship between judicial reasoning, limits of authority, and normative conflicts in child-victim restitution cases, an area that is not yet fully elaborated in existing literature. This analysis explicitly reveals the regulatory vacuum that produces divergent reasoning among courts and underscores the need for normative reconstruction, so that restitution mechanisms can operate effectively without violating the legality principle. Keywords: Child; Judicial Considerations; Restitution.   ABSTRAK  Tujuan : Studi ini bertujuan untuk meneliti konstruksi penalaran yudisial di tiga tingkatan pengadilan dalam Kasus No. 5642 K/Pid.Sus/2022 mengenai penentuan restitusi bagi korban anak dalam tindak pidana, serta mengidentifikasi poin-poin yang menunjukkan ketidakselarasan antara prinsip legalitas, rezim peradilan pidana, norma perlindungan anak, dan peraturan keuangan negara yang berkontribusi pada perbedaan penalaran hukum di antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Makalah ini bertujuan untuk menemukan mengapa kewenangan untuk memberikan restitusi tidak dilaksanakan secara seragam dan sejauh mana kesenjangan regulasi memengaruhi kemampuan sistem peradilan untuk menjamin pemulihan korban yang efektif. Metodologi: Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Materi hukum primer meliputi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Keuangan Negara, dan instrumen internasional tentang hak-hak korban. Analisis yurisprudensi difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 5642 K/Pid.Sus/2022 dengan memeriksa penalaran hukum di setiap tingkat peradilan untuk memetakan konsistensi, penyimpangan, dan konflik normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan prinsip legalitas, teori otoritas, tanggung jawab pelaku individu, dan prinsip pemulihan korban. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa perintah Pengadilan Negeri yang mewajibkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membayar restitusi didorong oleh pendekatan pemulihan yang berorientasi pada korban tetapi bertentangan dengan prinsip legalitas dan melampaui wewenang peradilan. Pengadilan Tinggi mengoreksi hal ini dengan mengembalikan tanggung jawab kepada pelaku, dan Mahkamah Agung menegaskan kembali posisi ini berdasarkan tanggung jawab pribadi dan kepatuhan terhadap rezim keuangan negara. Mahkamah Agung menekankan bahwa hakim tidak dapat membebankan kewajiban restitusi kepada negara tanpa dasar legislatif yang jelas. Studi ini lebih lanjut menegaskan adanya kekosongan hukum yang kritis: tidak ada mekanisme substitusi ketika pelaku tidak mampu membayar, sehingga mengakibatkan realisasi hak-hak korban yang tidak lengkap meskipun telah dilakukan penilaian kerugian yang komprehensif. Kurangnya sinkronisasi antara peraturan perlindungan anak, hukum pidana, dan tata kelola keuangan negara merupakan hambatan utama bagi restitusi yang efektif. Aplikasi Studi Ini: Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan peraturan restitusi, khususnya kebutuhan untuk menetapkan skema pemulihan yang memungkinkan negara untuk bertindak secara sah ketika pelaku tidak mampu membayar. Analisis ini juga memberikan panduan bagi hakim dan pembuat kebijakan tentang batasan kewenangan yudisial dan pentingnya harmonisasi perlindungan anak, hukum pidana, dan peraturan keuangan negara dalam membentuk kebijakan pemulihan korban. Kebaruan/Orisinalitas Studi: Orisinalitas studi ini terletak pada pemetaan kritisnya terhadap hubungan antara penalaran yudisial, batasan kewenangan, dan konflik normatif dalam kasus restitusi anak korban, suatu bidang yang belum sepenuhnya diuraikan dalam literatur yang ada. Analisis ini secara eksplisit mengungkapkan kekosongan regulasi yang menghasilkan penalaran yang berbeda di antara pengadilan dan menggarisbawahi perlunya rekonstruksi normatif, sehingga mekanisme restitusi dapat beroperasi secara efektif tanpa melanggar prinsip legalitas.  Kata Kunci: Anak; Pertimbangan Yudisial; Restitusi
Enhancing Sustainable Environmental Legal Awareness through Legal Education: Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Berkelanjutan melalui Pendidikan Hukum Helmi, Helmi; Hafrida, Hafrida; Kusniati, Retno; Rosmidah, Rosmidah; Bustanuddin, Bustanuddin
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 3 (2025): 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i3.51959

Abstract

This article examines the role of legal education in strengthening sustainable environmental legal awareness amid the increasing complexity of ecological problems and the low level of compliance with environmental protection principles. This study employs a normative juridical approach by analyzing concepts, doctrines, and contemporary paradigms of environmental law in relation to the formation of legal awareness. The findings indicate that the limited effectiveness of environmental protection is not merely caused by weaknesses in legal norms, but is largely influenced by the insufficient internalization of environmental legal values within social consciousness. Legal education holds a strategic position as an instrument for fostering ecological awareness through the understanding of the precautionary principle, social responsibility, intergenerational justice, and sustainability. Through value-oriented and critical legal education, environmental law is not only understood as a set of normative rules, but also as a value system that shapes human behavior and mindset in relation to nature. Therefore, legal education functions as a means of social transformation that promotes behavioral change, strengthens legal compliance, and contributes to the prevention of environmental degradation in a sustainable manner
Pertanggungjawaban hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Rizki, Khana Amalia; Hafrida, Hafrida; Siregar, Elizabeth
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i2.3428

Abstract

The regulation of accountability and sanctions for children aged 12–14 years in the juvenile criminal justice system in Indonesia raises normative issues, particularly regarding the unclear position of children as subjects of legal accountability who cannot be punished as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the regulation of sanctions against children aged 12–14 years and formulate a direction for fair child accountability regulations. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that there is ambiguity in the norms of the SPPA Law, which requires reformulation through a tiered accountability model and harmonization with the National Criminal Code to ensure child protection, legal certainty, and proportional justice.
Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset Negara Ferdian, Tomy; Hafrida, Hafrida; Sudarti, Elly
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4622

Abstract

Corruption in Indonesia has transformed into an extraordinary crime that systemically destroys the state's economic structure. Despite a high rate of law enforcement actions, the level of asset recovery remains very low compared to the total state financial losses incurred. This research aims to analyze the urgency of updating the legal framework regarding asset confiscation in corruption cases in Indonesia. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the current asset confiscation regulation, which relies on the Criminal Procedure Code (KUHAP), focuses solely on evidentiary purposes (corpus delicti) and requires an in personam claim, making it inadequate for the optimal recovery of state losses. Furthermore, there is a disharmony of norms between the KUHAP, the Anti-Corruption Law, and bankruptcy law, which frequently hinders the asset execution process. Therefore, legal reformulation through the adoption of the Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture principle is an absolute necessity. This concept allows for asset confiscation without waiting for a criminal conviction against the perpetrator and is proven to be in line with international standards such as UNCAC and FATF. This research concludes that the enactment of the Asset Confiscation Bill is highly urgent and must be accompanied by institutional legal harmonization and mechanisms to protect the civil rights of good-faith third parties.
Co-Authors Adinda Farah Anisya Adrienne Dwi Syahfiradella Aga Anum Payudhi Aga Hanum Praydhi Ahmad Ridha Andi Najemi Andi Najemi, Andi Andreas Agung Angga Aldilla Gussman bt Ab. Kadir, Noor Aida Bustanuddin . Daulay, Nisrina Ramadhani Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Dimas Pangestu Elisabeth Siregar, Elisabeth Elizabeth Siregar Elly Sudarti Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Ferdian, Tomy Fernanda, Vuzio Fransisco, Wawan Gussman, Angga Aldilla Haryadi - Haryadi Haryadi Helmi Helmi Helmi Helmi Herlambang, M. Ricky Putra Herry Liyus Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman Ivan Fauzani Raharja Liyus, Herry Lukas Permadi Orlando Beremanda Maharani, Puan Mahendra, Bovin Tri Maryati Maryati Matondang, Cristien Meli Indah Sari Moch. Reza Restu Prihatmaja Mohamad Rafiq Mohamad Rapik Muhammad Zhafran Rahman Munandar, Tri Imam Nelli Herlina Nys. Arfa Pebrianto, Dony Yusra Permatasari, Bunga Powa, Tamara Adriani Prasna, Adeb Davega Pratiwi Dwi Saputri Putra, Naufal Ibnu Ghazy Rakhmawati, Dessy Rakhmawaty, Dessy Retno Kusniati Retno Kusniati Reza Saputra, Fahreyz Rikmadani, Yudi Anton Rizki, Khana Amalia Rizky Amalia Rosmidah Rosmidah Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sahuri Lasmadi SAPUTRA, BENY Sasmiar Sasmiar Shafira, Pinkan Tania Siregar, Elizabeth SRI RAHAYU Sri Rahayu Sudarti . Sulistiani Sulistiani Sutoto, Sukamto Tri Imam Munandar Usman Usman Usman Usman Ussi Astika Anggraeni Utary, Sisi Delica Vuzio Fernanda Wahyuning Robbi, Suci Wulandari, Sacra Resti Yulia Monita Zulham Adamy