Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.641
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Khairun Law Journal Jambura Law Review Jurnal Ilmu Kepolisian JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Amsir Law Jurnal (ALJ) KHAIRUN LAW JOURNAL Administrative and Environmental Law Review Amsir Management Journal Jurnal Litigasi Amsir Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir Amsir Accounting & Finance Journal Journal of Law Justice Amsir Community Service Journal Celebes Journal of Community Services Vifada Assumption Journal of Law Realism: Law Review Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan
Muh. Akbar Fhad Syahril
Faculty Of Law, Andi Sapada Institute Of Social Sciences And Business
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JUSTISI

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine Syahril, Muh. Akbar Fhad
JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1159

Abstract

asyarakat kini sudah diperkenalkan dengan berbagai macam kemudahan. Jasa yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya juga sangat berperan penting didalamnya, selain memberikan kemudahan ternyata hal tersebut juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan yang memberikan pelayanan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada transaksi Automatic Teller Machine dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna kartu Automatic Teller Machine dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi kerugian dalam penggunaan Automatic Teller Machine. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan bisa juga  dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melakukan pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bank.
Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar Purwanda, Sunardi; Syahril, Muh. Akbar Fhad
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1405

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine Muh. Akbar Fhad Syahril
JUSTISI Vol. 7 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1159

Abstract

asyarakat kini sudah diperkenalkan dengan berbagai macam kemudahan. Jasa yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya juga sangat berperan penting didalamnya, selain memberikan kemudahan ternyata hal tersebut juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan yang memberikan pelayanan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada transaksi Automatic Teller Machine dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna kartu Automatic Teller Machine dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi kerugian dalam penggunaan Automatic Teller Machine. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan bisa juga  dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melakukan pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bank.
Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar Sunardi Purwanda; Muh. Akbar Fhad Syahril
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1405

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dui’ Papenre Customary Law Reconstruction Based on Human Rights Values in the National Legal System Syahril, Muh. Akbar Fhad; Asriyani, Arini; Krivins, Anatolijs
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4409

Abstract

The purpose of this research is to reconstruct the practice of Dui' Papenre in Bugis marriage customs, ensuring it aligns with human rights values, particularly non-discrimination and equality, while preserving its cultural essence. This research also examines the harmonization between customary law, national law, and human rights principles, and proposes recommendations for legal reform. The research method used is normative law with a descriptive-analytical approach, supported by legislative, conceptual, and sociological perspectives. Data is sourced from legal documents and literature and analyzed qualitatively. The novelty of this research lies in its unique combination of analyzing Dui' Papenre from the perspectives of customary law, national law, and human rights, thereby filling a gap left by previous studies that have not comprehensively discussed this intersection. The findings reveal that the practice of Dui' Papenre still holds cultural value, but it often raises human rights concerns, particularly regarding the rights to form a family and non-discrimination, when the nominal value is disproportionate. The analysis shows that regulation through local regulations with reasonable nominal limits, dispute mechanisms, and community-based customary mediation can preserve traditions without violating human rights. In conclusion, the harmonization of customary law, national law, and human rights principles is key to ensuring that Dui' Papenre remains sustainable and fair. Transparent and participatory regulations will ensure that this tradition aligns with social justice and the protection of citizens' constitutional rights.
Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare Syahril, Muh. Akbar Fhad; Ambarwati, Auliah
JUSTISI Vol. 9 No. 1 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2036

Abstract

This assimilation program is a right obtained by all prisoners and children who meet the requirements. The purpose of this study is to answer 2 (two) main problems, namely the extent to which the implementation of the rules of assimilation and the right of integration at home for prisoners in Class II A Prison in Parepare City, and can the implementation of the rules of assimilation and the right of integration at home for prisoners have an effect in suppressing the spread of Covid-19 at Class II A Prison in Parepare City. This research is an experimental research that uses empirical or non-doctrinal legal research with a quantitative approach to prisoners and their warden staff Rules; Assimilation; Covid-19 at Class II A Prison in Parepare City. This assimilation aims to measure the level of citizen protection as an influencing variable (X1), equal rights for prisoners as a variable (X2), and the provision of health insurance for all citizens (X3) in suppressing the spread of the covid outbreak as the dependent variable (Y). in the Class IIA Prison in Parepare.
Breaking The Promise to Marry Unlawful Acts or Default Ambarwati, Auliah; Rasyid, Muh. Fadli Faisal; Saharuddin, Saharuddin; Wulandari, Devi Dwi; Syahril, Muh. Akbar Fhad
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2481

Abstract

This study aims to find civil law arrangements regarding the juridical analysis of breaking a promise to marry or what is commonly referred to as Broken Marriage Promises as an unlawful act. What are the legal consequences of breaking a marriage promise as unlawful? This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The types and sources of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive logical reasoning, which is studied from a qualitative perspective. The results of the study show that breaking a promise to marry or commonly called promises of marriage as an unlawful act, is regulated in Article 58 of the Civil Code and several judges' decisions such as Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984, Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000, Decision of the Supreme Court Number 1644 K/Pdt/2020. The legal consequences of breaking a marriage promise as an unlawful act, namely if a person suffers a loss due to breaking of the marriage promise, both material and immaterial losses, then he can be sued for compensation following the loss suffered if the element of the unlawful act is fulfilled according to Article 1365 of the Civil Code.
Co-Authors A. Darmawansya TL A. Dzulqarnain Abdul Rahman Anwar Ade Risna Sari Ahmad Ahmad Ahmad L Akil, Bahrul Iman Aksah Kasim Alyasa-Gan, Siti Sarah Andirwan, Andirwan Ardiyanti Aris Ardyanti Aris Arini Asriyani Aris, Ardiyanti Asike, Ades Asriadi Zainuddin Asriani Asriani, Asriani Asriyani, Arini Asrullah Asrullah Auliah Ambarwati Bahrul Ulum Bahtiyor, Kobulov Bakhtiar Tijjang Baren Sipayung Diana Sri Susanti Dina Maliah Hasan Dina Maliah Hasan Erfan M Falaq, Tiara Nurul Fuad Fuad Gan, Siti Sarah Alyasa- Hadi, Muh. Hartarto S. Hamida Hasan Harianto Harianto Hasan, Nurhaedah Hasdar Hasdar Haslinda Hasan Hasmawati , Hasmawati Hasrianti Hasrianti Hasrianti, Hasrianti Ibrahim Rusli Ibrahim Rusli2, Ibrahim Rusli Irwan Irwan Johamran Pransisto Jufri, Supriadi Kairuddin . Kairuddin Kairuddin Kairuddin Karim Karimullah, Suud Sarim Karović, Sadmir Kasim, Aksah Kiramang, Akbar Suhud Kriviņš, Anatolijs Lia Trizza Firgita Adhilia M. Djafar, Muhammad Mufti M. Zaid M.A, A.P. Jaya Negara Muh. Darwis Muh. Fadli Faisal Rasyid Muh. Fitra Sudarman Muh. Rizal Ramli Muh. Sabir Rahman Muh. Syafwan Sikri Muhammad Aditya, Muhammad Muhammad Farhan Muhammad Mufti M. Djafar Muhammad Natsir Muhammad Resky Dirgananda Muhammad Rifqy Rusliyadi Muhammad Ryan Jahrul Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Rahman Muhammad Tahir Murdiono Murdiono Mutmainna Nasution, Annio Indah Lestari Nisa, Ayu Chairun Nopitasari Nurhaedah Hasan Nurul Annisa Nurul Asda Fatima Pakhry Nugroho Kadari Pantong, Devi Harianti Pasande, Jhon Franklin Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri, Phireri Pransisto, Johamran Rachmadi Usman Rahman, Muhammad Ramadhani, Riska Rasyid, Muh. Fadli Faisal Resa Mahendra Roslan, Amirah Khadijah Rudini Hasyim Rado Sabardin, Sabardin Sadmir Karović Saharuddin Saharuddin Saharuddin Sarina Sarina Siti Mardhatilla Habiba K Sjam, Muh. Adam Soraya, Anugra Sri Nur Qadri St Aisyah Suardi Suardi Sunardi Purwanda Suprapto Suprapto Suyahman Suyahman Syahban Mada Ali Tijjang, Bakhtiar Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin, Wiwin Wulandari, Devi Dwi Yasmin, Muhammad Yolanda Tresna Dian A