Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.794
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology Rekayasa Teknik Sipil Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika UIR LAW REVIEW SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal ULTIMA Accounting NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Sehasen Social Pedagogy: Journal of Social Science Education Reformasi Hukum Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Semarang Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Indonesian Research Journal on Education LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan Bulletin of Social Informatics Theory and Application JURNAL RETENTUM Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi Lektur, Jurnal Ilmu Komunikasi Transcendent Journal of Mathematics and Applications Al-Aflah Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Bayu Prasetyo, Bayu
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Implications of Mining Corporate Social Responsibility Implementation in East Kalimantan Local Community Empowerment Saputri, Novia Ardana; Yulianingrum, Aullia Vivi; Prasetyo, Bayu
Reformasi Hukum Vol 28 No 3 (2024): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i3.1079

Abstract

A form of responsibility that can be taken to reduce the impact of the mining business is implementing a Corporate Social Responsibility (CSR) program. This study aims to analyze the legal implications of implementing the social responsibility of mining companies in empowering local communities in East Kalimantan. The research method used is normative juridical, implementing the Limited Liability Company Law, which regulates CSR using a historical and comparative approach. The results show that CSR is a program that must be implemented by companies operating in the field and/or related to natural resources under the Law concerning Limited Liability Companies. CSR programs to empower local communities must be implemented under applicable principles, namely sustainability, accountability, and transparency. In conclusion, based on the findings, the implementation of this program has been carried out properly in accordance with the applicable principles and regulations by several mining companies in East Kalimantan. The East Kalimantan Provincial Government has implemented a Clean and Clear program for mining companies that do not implement CSR.
Pendidikan Kemandirian Masyarakat Sektor Peternakan dan UMKM Warga Melalui Seminar Peternakan di Dusun Bondalem, Jumantoro, Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah Khoir, Mulyanto Abdullah; Widoyo, Agus Fatuh; Prasetyo, Bayu; Rofik, Hanifah Nur; Hidayah, Nur
Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 01 (2023): Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Al-Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/khidmatul.v4i01.4820

Abstract

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Memberdayakan dengan kata lain adalah memampukan dam memandirikan masyarakat. Artinya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdayaguna dan berhasil guna. Salah satu misi yang dilaksanakan dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat di dusun Bondalem kelurahan Jumantoro kecamatan Jumapolo adalah dengan mengadakan seminar peternakan masyarakat  di dusun Bondalem  kelurahan Jumantoro  Kecamatan Jumapolo. Hal ini sebagai wujud pemberdayaan, pendampingan, serta penguatan masyarakat terhadap pengetahuan dalam sektor peternakan. Sosial dan perekonomian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Masyarakat di dusun Bondalem kelurahan Jumantoro Kab. Karanganyar penghasilannya banyak didapat dari hasil pertanian, perkebunan, serta peternakan.
Legal Protection Against Insults on Social Media as a Form of Cyberbullying: Case Study of Decision Number: 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo Zahrah, Mutiara; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Prasetyo, Bayu
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i2.2907

Abstract

Introduction: The phenomenon of insults on social media as a form of Cyberbullying or bullying in cyberspace is an act of intimidation, humiliation, humiliation, or deliberate harassment through the internet, focusing on the case study of Decision Number: 21/Pid.Sus/2020/PN.lbo. The main issues raised are the legal protection of victims of cyberbullying and the effectiveness of law enforcement in Indonesia.Purposes of the Research: To identify the protection mechanisms available to victims and assess the extent to which the law can be enforced against the perpetrators of cyberbullying.Methods of the Research: The research method used is normative juridical, with a legislative approach and case studies. Data were collected through a review of the literature, including relevant Laws and the results of previous research.Findings of the Research: Showing that in the Cyberbullying case at the Lamboto District Court, the defendant was sentenced in accordance with the Electronic Information and Transaction Law for defamation on social media. This decision emphasizes justice, legal fairness, and protection for victims and provides a deterrent effect for perpetrators while showing that the Judge's commitment to providing justice in the judiciary in handling crimes in cyberspace.
Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Wahyuni, Nor Alifah; Prasetyo, Bayu
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5440

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta implikasi terhadap penegakan hukumnya pada 3 Putusan yakni Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam memutus pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, hukuman ringan dijatuhkan dengan mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan. Sebaliknya, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln hukuman berat dijatuhkan sebab berdampak trauma pada korban, meski tindak kekerasan tergolong ringan. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp menunjukkan perbedaan ayat yang diterapkan menghasilkan variasi dalam berat hukuman. Implikasi dalam penegakan hukumnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Oleh karena itu, Hakim perlu menjatuhkan hukuman yang adil, konsisten untuk melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya KDRT.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online Kiranti, Elza Azizah; Prasetyo, Bayu
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5427

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif maupun negatif, termasuk meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku KBGO berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui analisis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap para pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam kedua putusan mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis serta penerapan teori keadilan dalam proses peradilan. Kajian ini juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih responsif terhadap perspektif gender dalam menangani kasus KBGO di Indonesia.
Tumpang Tindih Wewenang dan Tugas antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Rasji; Sebastian Matondang, Matthew Mikha; Metanoya, Finsri; Prasetyo, Bayu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.825

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah dua kelompok besar yang dapat membuat undang-undang dan peraturan. DPR adalah badan pemerintahan yang tugasnya adalah membuat dan menyetujui undang-undang. Presiden, sebagai kepala negara, bertugas menetapkan kebijakan dan membuat peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam proses legislasi. Sejarah kewenangan DPR mengalami berbagai perubahan sejak era kolonial hingga masa reformasi, yang kemudian diperkuat melalui sistem check and balances dengan mekanisme multi-partai serta independensi dari eksekutif. DPR punya tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, serta pengawasan, yang kewenangannya diatur dalam UU MD3, UU PPP, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan pengelolaan keuangan negara. Presiden, di sisi lain, bertugas membuat kebijakan ekonomi, politik, dan sosial untuk seluruh negara. Ini termasuk mengangkat dan memberhentikan menteri, membuat peraturan pemerintah, dan menangani hubungan dengan negara lain. DPR memiliki kekuasaan legislatif, tetapi Presiden masih dapat mengajukan, membahas, dan menandatangani rancangan undang-undang. Ini berarti eksekutif dapat terlibat dalam proses legislasi. Dalam gagasannya mengenai trias politika, Montesquieu menekankan perlunya cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memiliki kekuasaan yang terpisah. Namun dalam kenyataannya, DPR dan Presiden sering berbagi area kekuasaan yang sama dalam hal proses legislasi. Undang-undang dapat diusulkan oleh Presiden, dan dia juga memiliki suara dalam bagaimana undang-undang tersebut dibicarakan hingga ditandatangani menjadi undang-undang. Pada konteks ini, hal ini menunjukkan pemerintah mempunyai suara yang besar dalam bagaimana aturan dibuat di Indonesia. Karena itu, keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden sangat penting untuk membuat undang-undang dan aturan yang adil dan demi kepentingan terbaik masyarakat.
Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Wahyuni, Nor Alifah; Prasetyo, Bayu
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5440

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta implikasi terhadap penegakan hukumnya pada 3 Putusan yakni Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam memutus pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, hukuman ringan dijatuhkan dengan mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan. Sebaliknya, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln hukuman berat dijatuhkan sebab berdampak trauma pada korban, meski tindak kekerasan tergolong ringan. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp menunjukkan perbedaan ayat yang diterapkan menghasilkan variasi dalam berat hukuman. Implikasi dalam penegakan hukumnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Oleh karena itu, Hakim perlu menjatuhkan hukuman yang adil, konsisten untuk melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya KDRT.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online Kiranti, Elza Azizah; Prasetyo, Bayu
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5427

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif maupun negatif, termasuk meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku KBGO berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui analisis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap para pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam kedua putusan mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis serta penerapan teori keadilan dalam proses peradilan. Kajian ini juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih responsif terhadap perspektif gender dalam menangani kasus KBGO di Indonesia.
Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE Sunariyo, Sunariyo; Elviandri, Elviandri; Rahayuningsih, Uut; Prasetyo, Bayu
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/s6yw8h91

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai sistem pembuktian tindak pidana siber di Indonesia. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya pemahaman terkait validitas alat bukti elektronik dan disharmoni antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berakibat pada lemahnya tindak lanjut hukum terhadap laporan kejahatan siber. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan 20 orang dari mayarakat umum dengan metode ceramah normatif-yuridis, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman tentang validitas alat bukti digital dari sisi formil dan materiil, serta pentingnya dokumentasi forensik dalam proses penyidikan. Diskusi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan pendampingan hukum bagi korban kejahatan siber agar proses pelaporan tidak terhambat karena kekurangan alat bukti. Kesimpulannya, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cybercrime, dan mendorong reformasi hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2019/PN PDP DAN 172/PID.SUS/2020/PN SBS Gustiawan, Putra Chusnul; Prasetyo, Bayu; Elviandri, Elviandri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.755

Abstract

Indonesia, as a state based on law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, is obliged to guarantee the protection of human rights, including the rights of children as a vulnerable group. Child protection is reinforced through Article 28B of the 1945 Constitution and Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016, which explicitly prohibit all forms of sexual violence against children. Philosophically, child protection reflects respect for human dignity; juridically, it is a constitutional mandate and statutory obligation; while sociologically, it is necessary to prevent the destruction of future generations caused by sexual violence. The urgency of this research arises from the increasing number of sexual violence cases against children and the presence of sentencing disparities, as reflected in Decision No. 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp and Decision No. 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs. This study aims to analyze judicial considerations in both decisions and identify their implications for victims, perpetrators, and society. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches, supported by primary and secondary legal materials analyzed descriptively and analytically. The findings show that judges based their rulings on Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law, taking into account trial evidence, psychological impacts on victims, and violated social values. However, disparities emerged: six years’ imprisonment with an IDR 800 million fine in the Pdp case, and seven years’ imprisonment with only an IDR 60 million fine in the Sbs case. Such inconsistencies undermine legal certainty and judicial legitimacy. In conclusion, although sentencing has reflected criminal accountability, a balance between retributive and restorative aspects is lacking. Clear sentencing guidelines and stronger protection and recovery measures for child victims are therefore recommended to realize substantive justice.
Co-Authors A.S, Vidinda Maharani Abigael, Rakha AGUS YUDHA PRAWIRA ADISTANA, GDE Aidil, Aidil Aji Prihantoro, Bastian Anas, Abdilah Anik Nur Handayani Aniq Hudiyah Bil Haq, Aniq Hudiyah Bil Antonius Suhartomo Ardiyan, Ardiyan Aziz, Faiz Syaikhoni Azqmi, Ulul Bin Che Ani, Adi Izhar Budiman, Arianda Damaiarta Tejayanda, Rigger Dari, Marina Ulan Dewa, Refansyah Basu Dewanto, Hendrawan Kusumo Dewi Tamara Dhina Mustika Sari Diffany Nuzan, Namira Dimas Agung Saputra Djoko Soelistya Elviandri, Elviandri Faisal, Muhamad Agus Faqih, Kamil Figo, Harnando Firmansyah, Iqbal Gustiawan, Putra Chusnul Halawa, Firima Hamka Hamka, Hamka Hanura, Muhammad Ridzky Haya, Dita Alika Fadia Hestiningtyas, Widya Hilda Susanti I Komang Winatha Imelda Martinelli, Imelda Indra Indra Indya Dewi Insan Tajali Nur Jaka Suyana Joko Purnomo Joni Welman Simatupang Juliannoor, Giovanni Dion Pratama Kalsela, Wanda Frisilia Karnela, Gina Khoir, Mulyanto Abdullah Kirana, Hashimia Nindya Kiranti, Elza Azizah Malikul Adil Meilika Nadilatasya, Putri Metanoya, Finsri Muhammad Miftah, Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Nazrin, Mohamad Nining Yuningsih Nisa Rachmah Nur Anganthi Nisa, Qoiratun Novitasari, Aulia Rahma Nur Azizah Nur Hidayah Nur Rahman, Muhammad Paturu, Reni Oktaviani Pertiwi, Sekar Ayuni Diah Prastyaningrum, Suci Priharta, Ari Primadi, Wahyu Putra, Gusrian Putri, Nanda Belva Kemala Putri, Rhiza Adelia Rasji Riandro Raul, Ignasius Ridlo, Muhammad Abdurrasyid Rofik, Hanifah Nur Rohana, Tatang Roni Herdianto Rosalina, Mira Rosandi, Andri Rosyihuddin, Muhammad Sahirah, Anisa Maulidatus Salas, Jevi Saputri, Novia Ardana Sebastian Matondang, Matthew Mikha Sholichah, Mu'minatus Sofyan Sofyan Sonjaya, Iwan Suen, Mein-Woei Sukmana, M. Laily Qadry Sukmawati, Cici Emilia Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Supmawati, Meysi Taufiqurrohman, Rifqi Tikaromah, Oom Uut Rahayuningsih Wahyuni, Nor Alifah Wicaksono Febriantoro, Wicaksono Widoyo, Agus Fatuh Widyatmaka, Burhan Winata, Hari Wuri Handayani Yana Ulfah Yudhi Ahmad Nazari Yulianingrum, Aullia Vivi Zahrah, Mutiara Zairin, Zairin