Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) DIVERSI : Jurnal Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Media Iuris Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Equalegum International Law Journal Sharia Oikonomia Law Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Ernu Widodo, Ernu
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LAYANAN PENDANAAN DARING ILEGAL Nurhayati, Nurhayati; Widodo, Ernu; Astutik, Sri; Subekti, Subekti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.829

Abstract

This study aims to examine the elements of criminal acts committed by perpetrators of illegal online financing services in Indonesia. With the rapid development of financial technology (fintech), online funding services have become an alternative for the public to access financing. However, the proliferation of illegal online funding services operating without permission from the Financial Services Authority (OJK) has given rise to various legal and social problems, such as misuse of personal data, extortion, and unethical collection practices. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach to analyze the legal sanctions that can be imposed based on the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law) and the Criminal Code (KUHP).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA AKTA NOTARIS DI INDONESIA Priyono, Edi; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.853

Abstract

This study examines the legal consequences of default in loan agreements made without notarial deeds in Indonesia, focusing on three key aspects: the legal standing of such agreements, implications of default, and dispute resolution mechanisms. The research addresses critical issues including legal uncertainty due to the absence of notarial authentication, evidentiary challenges in court proceedings, and the effectiveness of various dispute resolution approaches.  The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case law approaches, analyzing provisions in the Indonesian Civil Code (particularly Articles 1238, 1243, 1320, and 1870), relevant court decisions, and legal doctrines from various scholarly works. The findings reveal that while loan agreements without notarial deeds remain valid under Article 1320 of the Civil Code provided they meet the four validity requirements, the lack of authentic documentation creates significant evidentiary complications. Default in such agreements entitles creditors to demand performance or compensation (Article 1243), but the burden of proof often relies on weaker evidence like witness testimony. Dispute resolution may proceed through either litigation in courts or alternative methods such as mediation and arbitration, though litigation tends to be more time-consuming and costly. This study recommends formalizing loan agreements through written notarial deeds to enhance legal certainty. Additionally, it suggests public legal education about the risks of informal agreements and regulatory improvements to better protect parties involved in non-notarized loan agreements
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit Anda, Alfany Restu; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6281

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana penipuan kredit yang dilakukan melalui penggunaan identitas pihak lain serta instrumen keuangan yang tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit serta menilai kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun studi kasus yang dikaji secara khusus adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur penipuan, yaitu adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, kesengajaan pelaku, serta timbulnya kerugian nyata pada korban, yang dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek yuridis formal. Analisis mengenai relasi kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban, serta pendalaman asas proporsionalitas dalam pemidanaan belum diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kualitas pertimbangan hakim dalam perkara penipuan kredit di Indonesia.
Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY) Imron, Naufal Zaidaan Rahma Putra; Widodo, Ernu; Ayuningtyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7037

Abstract

Maraknya peredaran narkotika yang telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Narkotika memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan mental. Dalam konteks medis, penggunaan narkotika dengan dosis tepat dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan dapat bermanfaat untuk pengobatan maupun penelitian. Namun, penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan penyimpangan dari fungsi tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas menjadi sangat penting, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pengaturan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut UU Narkotika, serta penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur secara tegas dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebagai ketentuan lex specialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur deliknya meliputi “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum”, serta perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp800.000.000,00 karena unsur delik terbukti sah dan meyakinkan. Penjatuhan pidana dinilai telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas, serta mencerminkan tujuan pemidanaan yang edukatif, preventif, korektif, dan represif.
Co-Authors Abidin, Izzah Khalif Raihan Al Wafi, Wildan Hazmi Anda, Alfany Restu Aribaawa, M. Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Ariwibawa, Muhammad Yustino Ayuningtyas, Fitri Bachrul Amiq Borman, M. Syahrul Budiharjo, Otto Damayanti, Sri Sukmana Dudik Djaja S. Edi Priyono Fajlurrahman Jurdi Farid Irfan Siddik Fitria Fitria Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Imelda Cornelis, Vieta Imron, Naufal Zaidaan Rahma Putra Julianto Julianto Jundiani Jundiani Khotimah, Nur Kurfaijin, Satria Angga Ling, Fang Makur, Albertus Munir, Saiful Natahamidjaja, Freya Nirmala Nitin, Mahon Nugroho, Rio Nurhayati Nurhayati Putra, Januanwar Reza Yudhitya Putri Handayani Ramadhiansa, Tubagus Reyhan Ramba, Yunan Yunus Ramli, Syafruddin Renol Gansalangi, Jefri Rosari, Kristin Gaby Safi‘i, Safi‘i Santosa, Setya Widji Setiawan, Yeppy Shely, Shely Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti , Subekti Subekti . Subekti Subekti Subiantoro, Dodik Sugeng Herianto Suhendi, Muhammad Pradikta Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syah, Aden Tasane, Stefani Ivonne Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Wangka, Adolf Wirawan, I Putu Edi Wiyono, Putut Yuliarti, Ely Zulkifli Aspan, Zulkifli