Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) DIVERSI : Jurnal Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Media Iuris Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum Equalegum International Law Journal Sharia Oikonomia Law Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Ernu Widodo, Ernu
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA AKTA NOTARIS DI INDONESIA Priyono, Edi; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.853

Abstract

This study examines the legal consequences of default in loan agreements made without notarial deeds in Indonesia, focusing on three key aspects: the legal standing of such agreements, implications of default, and dispute resolution mechanisms. The research addresses critical issues including legal uncertainty due to the absence of notarial authentication, evidentiary challenges in court proceedings, and the effectiveness of various dispute resolution approaches.  The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case law approaches, analyzing provisions in the Indonesian Civil Code (particularly Articles 1238, 1243, 1320, and 1870), relevant court decisions, and legal doctrines from various scholarly works. The findings reveal that while loan agreements without notarial deeds remain valid under Article 1320 of the Civil Code provided they meet the four validity requirements, the lack of authentic documentation creates significant evidentiary complications. Default in such agreements entitles creditors to demand performance or compensation (Article 1243), but the burden of proof often relies on weaker evidence like witness testimony. Dispute resolution may proceed through either litigation in courts or alternative methods such as mediation and arbitration, though litigation tends to be more time-consuming and costly. This study recommends formalizing loan agreements through written notarial deeds to enhance legal certainty. Additionally, it suggests public legal education about the risks of informal agreements and regulatory improvements to better protect parties involved in non-notarized loan agreements
PERTIMBANGAN NON-YURIDIS HAKIM DALAM PERKARA ENDORSE JUDI ONLINE MELALUI PENDEKATAN SOCIO-LEGAL Putra A, Ananda Dewa Riezky; Widodo, Ernu; Handayati, Nur; Ramadhanna, Yogi Kurniawan
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 24, No 1 (2026): Hukum dan Isu Sosial Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v24i1.7092

Abstract

Perjudian online di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks, ditandai dengan tingginya jumlah pengguna serta maraknya praktik endorsement oleh public figure seperti artis, selebgram, dan youtuber. Aktivitas ini mempermudah akses masyarakat terhadap situs perjudian sekaligus memengaruhi persepsi sosial terhadap legalitas dan risiko yang ditimbulkan. Meskipun secara normatif telah diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan, praktik endorsement judi online masih sering terjadi dan penanganannya dalam proses peradilan menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor non-yuridis memengaruhi konstruksi pertimbangan hakim dalam memutus perkara endorsement judi online dalam perspektif socio-legal. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek hukum tertulis, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi putusan, seperti latar belakang pelaku, tingkat kesadaran hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor non-yuridis memiliki peran signifikan dalam membentuk pertimbangan hakim, yang mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor non-yuridis menjadi penting dalam mendorong konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap perkara endorsement judi online
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit Anda, Alfany Restu; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6281

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana penipuan kredit yang dilakukan melalui penggunaan identitas pihak lain serta instrumen keuangan yang tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit serta menilai kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun studi kasus yang dikaji secara khusus adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur penipuan, yaitu adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, kesengajaan pelaku, serta timbulnya kerugian nyata pada korban, yang dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek yuridis formal. Analisis mengenai relasi kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban, serta pendalaman asas proporsionalitas dalam pemidanaan belum diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kualitas pertimbangan hakim dalam perkara penipuan kredit di Indonesia.
Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY) Imron, Naufal Zaidaan Rahma Putra; Widodo, Ernu; Ayuningtyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7037

Abstract

Maraknya peredaran narkotika yang telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Narkotika memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan mental. Dalam konteks medis, penggunaan narkotika dengan dosis tepat dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan dapat bermanfaat untuk pengobatan maupun penelitian. Namun, penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan penyimpangan dari fungsi tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas menjadi sangat penting, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pengaturan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut UU Narkotika, serta penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur secara tegas dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebagai ketentuan lex specialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur deliknya meliputi “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum”, serta perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp800.000.000,00 karena unsur delik terbukti sah dan meyakinkan. Penjatuhan pidana dinilai telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas, serta mencerminkan tujuan pemidanaan yang edukatif, preventif, korektif, dan represif.
Perlindungan Hukum bagi Pengguna QRIS terhadap Kejahatan Siber dalam Bertransaksi Digital Taufik Ramadhan Pi, Muhammad; Widodo, Ernu; Prawesthi, Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2184

Abstract

Kemajuan Era digital di Masyarakat salah satunya melalui QRIS Kehadiran QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, pengguna juga dihadapkan pada berbagai risiko, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber, seperti penipuan daring, peretasan sistem, Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna QRIS dalam transaksi digital serta peran pemerintah dan penyelenggara sistem pembayaran dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum. metode yang peneliti gunakan adalah hukum normatif serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian perlindungan pembayaran QRIS telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan Bank Indonesia, serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, serta terbatasnya pengawasan terhadap kejahatan siber.
Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Mucikari) Melalui Media Sosial Maharani, Nisrina Nova; Prawesthi, Wahyu; Damayanti, Sri Sukmana; Widodo, Ernu
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi melalui media sosial serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum positif dengan perkembangan modus kejahatan tersebut. Pertanyaan utama penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan tersebut dan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perantaraan prostitusi melalui media sosial tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana terkait perbuatan memudahkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Namun, terdapat kelemahan normatif dalam aspek pembuktian, definisi operasional, dan sinkronisasi regulasi dengan hukum teknologi informasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi mengenai alat bukti elektronik dan formulasi delik yang mampu menjangkau kejahatan berbasis siber. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana modern dengan menekankan integrasi antara perlindungan moralitas sosial dan respons terhadap digitalisasi kejahatan, serta merekomendasikan harmonisasi kebijakan hukum.
The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law Suhendi, Muhammad Pradikta; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 1 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i1.1129

Abstract

This article explores the legal consequences of agreements entered into by individuals or entities lacking proper legal authority to act on behalf of another party. Within the framework of Indonesian civil law, especially as outlined in the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code), the validity of such agreements is subject to strict requirements concerning consent, authority, and legal competence. The study highlights the distinction between void and voidable contracts, emphasizing the legal implications of agreements made ultra vires or without representation. By examining doctrinal legal principles and relevant case studies, this paper demonstrates how the absence of authority affects the binding power of a contract, and under what conditions a third party may be held liable. The analysis also touches upon the principle of good faith, apparent authority, and ratification as possible legal remedies. This research contributes to a clearer understanding of the boundaries of legal representation and the protection of contractual rights in civil transactions.
Co-Authors Abidin, Izzah Khalif Raihan Al Wafi, Wildan Hazmi Anda, Alfany Restu Aribaawa, M. Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Ariwibawa, Muhammad Yustino Ayuningtyas, Fitri Bachrul Amiq Borman, M. Syahrul Budiharjo, Otto Damayanti, Sri Sukmana Dudik Djaja S. Edi Priyono Fajlurrahman Jurdi Farid Irfan Siddik Fitria Fitria Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Imelda Cornelis, Vieta Imron, Naufal Zaidaan Rahma Putra Julianto Julianto Jundiani Jundiani Khotimah, Nur Kurfaijin, Satria Angga Ling, Fang Maharani, Nisrina Nova Makur, Albertus Munir, Saiful Natahamidjaja, Freya Nirmala Nitin, Mahon Nugroho, Rio Nurhayati Nurhayati Putra A, Ananda Dewa Riezky Putra, Januanwar Reza Yudhitya Putri Handayani Ramadhanna, Yogi Kurniawan Ramadhiansa, Tubagus Reyhan Ramba, Yunan Yunus Ramli, Syafruddin Renol Gansalangi, Jefri Rosari, Kristin Gaby Safi‘i, Safi‘i Santosa, Setya Widji Setiawan, Yeppy Shely, Shely Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti , Subekti Subekti . Subekti Subekti Subiantoro, Dodik Sugeng Herianto Suhendi, Muhammad Pradikta Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syah, Aden Tasane, Stefani Ivonne Taufik Ramadhan Pi, Muhammad Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Wangka, Adolf Wirawan, I Putu Edi Wiyono, Putut Yuliarti, Ely Zulkifli Aspan, Zulkifli