Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) DIVERSI : Jurnal Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Media Iuris Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum Equalegum International Law Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Ernu Widodo, Ernu
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit Anda, Alfany Restu; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6281

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana penipuan kredit yang dilakukan melalui penggunaan identitas pihak lain serta instrumen keuangan yang tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit serta menilai kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun studi kasus yang dikaji secara khusus adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur penipuan, yaitu adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, kesengajaan pelaku, serta timbulnya kerugian nyata pada korban, yang dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek yuridis formal. Analisis mengenai relasi kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban, serta pendalaman asas proporsionalitas dalam pemidanaan belum diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kualitas pertimbangan hakim dalam perkara penipuan kredit di Indonesia.
Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY) Imron, Naufal Zaidaan Rahma Putra; Widodo, Ernu; Ayuningtyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7037

Abstract

Maraknya peredaran narkotika yang telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Narkotika memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan mental. Dalam konteks medis, penggunaan narkotika dengan dosis tepat dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan dapat bermanfaat untuk pengobatan maupun penelitian. Namun, penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan penyimpangan dari fungsi tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas menjadi sangat penting, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pengaturan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut UU Narkotika, serta penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur secara tegas dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebagai ketentuan lex specialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur deliknya meliputi “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum”, serta perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp800.000.000,00 karena unsur delik terbukti sah dan meyakinkan. Penjatuhan pidana dinilai telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas, serta mencerminkan tujuan pemidanaan yang edukatif, preventif, korektif, dan represif.
Perlindungan Hukum bagi Pengguna QRIS terhadap Kejahatan Siber dalam Bertransaksi Digital Taufik Ramadhan Pi, Muhammad; Widodo, Ernu; Prawesthi, Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2184

Abstract

Kemajuan Era digital di Masyarakat salah satunya melalui QRIS Kehadiran QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, pengguna juga dihadapkan pada berbagai risiko, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber, seperti penipuan daring, peretasan sistem, Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna QRIS dalam transaksi digital serta peran pemerintah dan penyelenggara sistem pembayaran dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum. metode yang peneliti gunakan adalah hukum normatif serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian perlindungan pembayaran QRIS telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan Bank Indonesia, serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, serta terbatasnya pengawasan terhadap kejahatan siber.
The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law Suhendi, Muhammad Pradikta; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 1 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i1.1129

Abstract

This article explores the legal consequences of agreements entered into by individuals or entities lacking proper legal authority to act on behalf of another party. Within the framework of Indonesian civil law, especially as outlined in the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code), the validity of such agreements is subject to strict requirements concerning consent, authority, and legal competence. The study highlights the distinction between void and voidable contracts, emphasizing the legal implications of agreements made ultra vires or without representation. By examining doctrinal legal principles and relevant case studies, this paper demonstrates how the absence of authority affects the binding power of a contract, and under what conditions a third party may be held liable. The analysis also touches upon the principle of good faith, apparent authority, and ratification as possible legal remedies. This research contributes to a clearer understanding of the boundaries of legal representation and the protection of contractual rights in civil transactions.
Co-Authors Al Wafi, Wildan Hazmi Anda, Alfany Restu Aribaawa, M. Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Ariwibawa, Muhammad Yustino Ayuningtyas, Fitri Bachrul Amiq Borman, M. Syahrul Budiharjo, Otto Damayanti, Sri Sukmana Dudik Djaja S. Edi Priyono Fajlurrahman Jurdi Farid Irfan Siddik Fitria Fitria Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Imelda Cornelis, Vieta Imron, Naufal Zaidaan Rahma Putra Izzah Khalif Raihan Abidin Jundiani Jundiani Khotimah, Nur Kurfaijin, Satria Angga Ling, Fang Makur, Albertus Munir, Saiful Natahamidjaja, Freya Nirmala Nitin, Mahon Nugroho, Rio Nurhayati Nurhayati Putra, Januanwar Reza Yudhitya Putri Handayani Ramadhiansa, Tubagus Reyhan Ramba, Yunan Yunus Ramli, Syafruddin Renol Gansalangi, Jefri Rosari, Kristin Gaby Safi‘i, Safi‘i Santosa, Setya Widji Setiawan, Yeppy Shely, Shely Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti , Subekti Subekti . Subekti Subekti Subiantoro, Dodik Sugeng Herianto Suhendi, Muhammad Pradikta Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syah, Aden Tasane, Stefani Ivonne Taufik Ramadhan Pi, Muhammad Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Wangka, Adolf Wirawan, I Putu Edi Wiyono, Putut Yuliarti, Ely Zulkifli Aspan, Zulkifli