Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.093
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Syntax Idea SIGn Jurnal Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Cahaya Mandalika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Jurnal Kepariwisataan Jurnal Sosial dan Teknologi TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum JHCLS SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS International Journal of Social Service and Research Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Bulletin of Community Engagement Journal Of World Science Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Private Law DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Journal of Social Science Rechtsnormen International Journal of Science and Environment Jurnal Smart Hukum (JSH) Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Journal of Mandalika Literature Majority Science Journal Yure Humano Jurnal Hukum dan Keadilan Honeste Vivere Journal of Law and Social Politics Asian Journal of Social and Humanities International Journal of Law, Crime and Justice Greenation International Journal of Law and Social Sciences Leges Privatae PALAR : Pakuan Law Review INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (INJOLE)
Hulman Panjaitan
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 102 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU Hulman Panjaitan
to-ra Vol. 5 No. 1 (2019): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v5i1.1193

Abstract

Abstract The meaning of song and music is different, but copyright literature does not seem to distinguish them. In the library of international law, the term commonly used to refer to a song or music is musical work. The Bern Convention states that one of the protected works is music compositions with or without words. There is no explicit description in the Bern Convention about what musical work really is. However, from the existing provisions it can be concluded that there are two types of music creation that are protected by copyright, namely music with words and music without words. Music with meaningful words is a song whose elements consist of melody, arrangement lyrics, and notation, while music without words is music that only consists of elements of melody, arrangement and notation. Keywords: copyright literature; the Bern Convention; protected works.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Hulman Panjaitan
to-ra Vol. 5 No. 2 (2019): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v5i2.1202

Abstract

Abstract Diversity implementation by law enforcers is based on the authority of law enforcers called the dis-cretion or discretion of children as the potential of the State in the context of the survival and glory of the nation, is how the government’s commitment to make children a top priority in the development of juvenile judges and courts as the last stronghold in the process settlement of children who are fac-ing law in the Court. The police and the community must synergize and develop the same perception of diversion and restorative justice. Parents must participate in providing protection for children by fulfilling children’s rights, protecting the interests of children and further increasing supervision of the environment and where children play. Keywords: diversity; implementation; children.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN Hulman Panjaitan
to-ra Vol. 6 No. 3 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Copyright is very important part of Intelectual Property Right. That is particularly in the field creation of Copyright about song and music, its offence extremely concerned and serious in Indonesia. Copyright is the exclusive right or special right which has meaning that other people cannot take all advantages on the right as from creator economy for its creatures without any license creator or copyright holders legitimate. The Consequences are in every utilization of music for Commercial Business activities and or for purpose relates with business/aims commercial such as Café, Hotel, restaurant and others, must request permission first to the creator and or copyright holder over the use of creation in regards about the song and music. Keywords : Utilization of Copyright without permission.
LISENSI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DAN ASPEK HUKUMNYA HULMAN PANJAITAN
YURE HUMANO Vol 4 No 1 (2020): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Cipta merupakan bagian yang sangat penting dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang karya kreatif musik dan lagu; pelanggaran tersebut sangat memprihatinkan dan serius di Indonesia. Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus yang berarti bahwa orang lain tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Konsekuensinya dalam setiap penggunaan musik untuk usaha komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha/tujuan komersial seperti kafe, hotel, restoran dan lain sebagainya harus terlebih dahulu meminta persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaan musik tersebut. Penelitian ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hak cipta (musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif (khusus) adalah bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya penggunaan yang bersifat komersil diwajibkan menurut hukum untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tnpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut undang undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan. Kata Kunci: Lisensi, Karya Cipta, Musik, Lagu, Akibat Hukum.
Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Pardosi Donnia; Hulman Panjaitan; Armunanto Hutahaean
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.6196

Abstract

Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana meneliti data sekunder untuk mencari jawaban atas dua permasalahan, yaitu: 1. melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia; dan 2. melihat bagaimana ketentuan hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi sudah sesuai serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua kesimpulan, yaitu: 1. Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seharusnya pembuktian terhadap predicate crime harus dibuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana turunannya sehingga digabung penyidikan dan penuntutanya dalam bentuk kumulatif. 2.Penyidik dan Penuntut KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui sesuai dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum.
Status Ketenagakerjaan Pelaut Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Jaja Suparman; Hulman Panjaitan; Wiwik Sri Widiarty
Syntax Idea 2660-2679
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i12.2657

Abstract

This research aims to analyze and document the employment status certainty of seafarers from the perspective of Indonesian positive law. Seafarers are a unique group of workers as they work on ships that sail in international waters, and they are often faced with working conditions different from those onshore workers. The study examines the legal framework governing the employment status of seafarers in Indonesia, with a focus on labor regulations, labor standards, and relevant international conventions. The article also explores various issues that frequently arise in seafarer employment practices, including their rights, terms of employment, wages, social protection, as well as issues related to health and safety protection. The analysis in this research considers the extent to which legal regulations in Indonesia provide employment status certainty for seafarers and how the implementation of these regulations impacts day-to-day seafarer employment practices. Furthermore, the research also evaluates the barriers and challenges faced by seafarers in obtaining their rights and appropriate legal protection. The research findings indicate that from the perspective of Indonesian positive law, the employment status certainty of seafarers still has some gaps and challenges that need to be addressed. This article provides a deeper insight into the legal framework governing seafarer employment in Indonesia and encourages better understanding of the protection of seafarer employment rights and improvements in applicable regulations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS Angelina Cinthia Diana Sinaga; Hulman Panjaitan; Lonna Yohanes Lengkong
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.168

Abstract

The development of Indonesia's transportation system is a community need. Given the rather dominant role played by land transport, it is imperative that land transport ensure that traffic is safe, orderly and smooth in order to ensure a smooth flow of various activities in the realization of the public interest. And how to be efficient. Traffic accident frequency. Many of the causes of traffic accidents are caused by negligence and human error, and these traffic accidents have resulted in many losses, such as damage to public facilities and casualties. The research methods used by the authors are prescriptive laws that research library materials or secondary data. The approaches used by the authors are the legal approach and the case approach. A legal approach is taken by directly examining the laws and regulations relevant to the legal issue under investigation. Approaching the case, the author analyzes Court Decision No.665/Pid.B/PN.JKT.PST. Article 311 of the Road Traffic Transport Law No.22 of 2009 precluded the application of Articles 338 and 359 of the Penal Code by the existence of regulations on traffic accident norms and criminal penalties as a special case for traffic accidents. General Criminal Provisions. It is known as a special law that deviates from the general law.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ISTIMEWA BAGI PEMEGANG CORPORATE GUARANTEE AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR BANK Setyo Sardjono; Hulman Panjaitan; Hendri Jayadi; Tomson Situmeang
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.178

Abstract

The bank's activity as an intermediary is to collect and distribute funds in the form of credit. Creditors in providing credit to debtors adhere to the principle of prudence, because creditors are faced with credit risk. For this reason, banks in providing credit to debtors have several conditions that must be met, including the existence of guarantees, both material (material) and immaterial (individual) guarantees. One form of individual guarantee is a guarantor (borghtoct), which is found in the case of the Supreme Court's Decision on Bankruptcy and PKPU. The research method used is normative research with a statutory approach. The results of the study found that the petitioned bankruptcy case was rejected or at least declared unacceptable because the PKPU applicant did not have legal standing because the facility agreement underlying the debt was legally invalid and therefore null and void, as well as the company guarantee deed as well as the legal limit.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia Evri Evri; Dhaniswara K. Harjono; Hulman Panjaitan
Syntax Idea 3277-3293
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam asuransi marine cargo seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks terkait dengan hukum yang berlaku. Salah satu aspek krusial dalam penyelesaian sengketa ini adalah penerapan klausul choice of law, yang menentukan hukum yang akan mengatur perjanjian asuransi. Di Indonesia, penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo menjadi fokus perhatian utama, mengingat kompleksitas hukum yang terlibat serta peran pentingnya dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat yuridis terhadap penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo di Indonesia menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui analisis dokumen atau tinjauan pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum yang berlaku dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Pilihan jalur penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau litigasi, juga memengaruhi proses dan hasil penyelesaian. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi hakim dan pengacara diperlukan untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Dalam konteks keabsahan perjanjian asuransi marine cargo yang menggunakan klausul pilihan hukum dalam hukum perdata Indonesia, beberapa aspek perlu dipertimbangkan dengan mendalam. Prinsip kebebasan berkontrak harus diakui, namun harus sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia. Perlindungan konsumen juga harus dijamin, dengan perusahaan asuransi bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas kepada pemegang polis. Penegakan hak-hak pemegang polis oleh pengadilan dan penyelesaian sengketa yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen dalam transaksi asuransi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara cermat, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi dapat memastikan perlindungan yang memadai dan penyelesaian sengketa yang adil
ANALYSIS OF THE ROLE OF SUSTAINABLE TOURISM VILLAGE CERTIFICATION IN EFFORTS TO PROTECT TOURISM VILLAGE MANAGEMENT REVIEWED FROM LAW NO 10 OF 2009 ON TOURISM (CASE STUDY : PENGLIPURAN VILLAGE, BALI) Gratia Wirata Laksmi; Hulman Panjaitan; Hendri Jayadi Pandiangan; Diana R.W Napitupulu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 23 No 1 (2024): Jurnal Kepariwisataan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52352/jpar.v23i1.1261

Abstract

Sustainable tourism village certification is one of the sustainable tourism certification products issued by the Indonesian Sustainable Tourism Certification Council. The sustainable tourism village certification program was initiated by the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2020 aimed at developing sustainable tourism in Indonesia. Penglipuran Tourism Village has community-based and sustainable tourism management, but the management's human resources need to be strengthened. Meanwhile, sustainable management requires specific knowledge and skills to reduce the negative impacts of tourism. The aim of this research is to analyze efforts to protect the management of Tourism Villages through sustainable tourism village certification based on Law of the Republic of Indonesia no. 10 of 2009 on Tourism. This research is normative legal research with a statutory approach, analysis of legal concepts (analytical conceptual approach), and case study methods supported by secondary data. Researchers found that the role of sustainable tourism village certification as a condition for business standardization in the form of business certification was studied in the form of preventive and repressive legal protection means. Preventive legal protection is regulated in Article 19 and Article 52 of Law No. 10 of 2009 on Tourism. Repressive legal protection is regulated in Articles 27, 62, 63 and 64 of Law No. 10 of 2009 on Tourism.
Co-Authors Aarce Tehupeiory Abu Hena Mostofa Kamal Agnes Elsonya Damanik Anang Suhartono Andhika Prima Sandhy Andi Arif Wijaya Andrew Bethlen Andrew Betlehn Andrew Betlehn Andrew Betlehn Andrew Betlehn Angelina Cinthia Diana Sinaga Anita Sabara Sutphin Aqilah, Zahra Nur Armunanto Hutahean Aulia, Ameytia Rizka B. Bulan, Z. Intan Bago, Rhfyka Arlina Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen , Andrew Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Bontor Octavianus Charlie S, Julivan Christopher J. Johnstone Cindy Nurhasanah Ciputri, Leony Claudia Belseran Deny Panjaitan Desinta Desinta Desinta, Desinta Despri Mariyani Siahaan Dhaniswara Dhaniswara Dhaniswara K Harjono Dhaniswara K. Harjono Dhaniswara K. Harjono Dhaniswara K.Harjono Dian Marthin Sitompul Hutapea Diana R.W Napitupulu Eddie Bachtiar Siagian Eddy Damian Evri Evri Evri, Evri Fatchurochim, Auwalu Gindo L Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Ginting, Andreas Gratia Wirata Laksmi Halomoan Napitupulu, Josua Harjono, Dhaniswara K Hasim Sukamto Hendra Susanto Hendri Jayadi Hendri Jayadi Pandiangan Hendrico Dolok Herbert Sitorus Hotben Marchiano Lumban Gaol Hutahaean, Armunanto Ied Veda Sitepu Ignatius Sinar Pandin Indra, Permana Inri Januar Inri Januar Irwan Panjaitan, Petrus Ivanna, Julia Jaja Suparman Jakaria Jakaria Jamaludin . Januar, Inri Jaya Irianto Purba Jayadi Pandiangan, Hendri Jayadi, Hendri Jefferson, Steven Jephyri Monang Siregar Jimmy Lizardo Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung John Pieris John Pieris Junani, Natalia Junimart Girsang K. Harjono, Dhaniswara Kamser Lumbanradja Kamser Lumbanradja L. Panggabean , Mompang Lalamentik, Sylvia Anita Liana Suryani Ali Liana Liawati, Mira Sonia Seba Lonna Yohanes Lengkong Mahadi Hasan Miraz Manik, Alvin Putra Hariando Manik, Frita Rohani Manurung, Thessa D Triputri Marchiano Lumban Gaol, Hotben Maruli, Johnson Sahat Maruli Tua Md Hasnath Kabir Fahim Md Zubair Kasem Khan Mikael, San Moermahadi Soerja Djanegara Moermahadi Soerjadjanegara Monang Siregar, Jephyri Mulyono Mursidi Mursidi Nababan, Ramsul Napitupulu, Diana R.W Nasution, Dinda Amelia Putri Noviyanto, Dedi Eka Nurhasanah, Cindy Oktar Hasudungan PAHALA, ERIC SANDY Pakpahan, Rachel Pakpahan, Rachel Meilisa Paltiada Saragi Paltiada Saragi Paltiada Saragi Paltiada Saragi Paltiada Saragi Paltiada Saragi Paltiada Saragi Pangalila, Denny Panji Purboyo Pardosi Donnia Parulian, Adrian Petrus Irwan Panjaitan Pieris, John PRAMANA, NDINTA HERRY Purba, Kevin Agatha R. Bayu Probo Sutopo Rafael Simare Mare Rima Patricia Marintan Rini B. A. Silitonga Royana Lumban Gaol Rr. Ani Wijayati Rupma Riana Saragih Sandhy, Andhika Prima Saragi, Paltiada Setyo Sardjono Siahaan, Despri Mariani Siahaan, Despri Mariyani Siahaan, Ester Debora Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Simbolon, David Julianto Simon Alex Pasaribu Sri Yunita Suaris Firdaus Sembiring, Suaris Firdaus Suhartono, Anang Suminah Suminah, Suminah Suparman, Jaja Surya Dharma Sutopo, R. Bayu Probo Suwarno Suwarno Tamba, Josua Armando Tobing, Gindo L Tobing, Sthepany Tomson Situmeang Tomson Situmeang Tomson Situmeang Tumanggor Tumanggor Ucok Charles Kairup Veronika, Caroline Weku F. Karuntu Wijayati, Ani Wirata Laksmi, Gratia Wiwik Sri Widiarty Yanzalinda, Lisa Yeo, Susilo Kurniawan Yuliana Risna Maengkom Z. Intan B. Bulan