Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.274
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) SIGn Jurnal Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kepariwisataan Jurnal Sosial dan Teknologi SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesian Research Journal on Education Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Hulman Panjaitan, Hulman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Empowerment of The Consumer Dispute Settlement Agency (Bpsk) as Legal Protection For Consumers in Indonesia Simanjuntak, Ade Hasiana; Harjono, Dhaniswara K.; Pieris, John; Panjaitan, Hulman; Betlehn, Andrew
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 9 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i9.1311

Abstract

The imbalanced position of consumers compared to business actors has led to the potential for disputes between consumers and businesses, known as consumer disputes. These disputes arise when consumers demand compensation for damages, pollution, and losses incurred from consuming goods or utilizing services. According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, a consumer dispute can be resolved either through the Court or out of Court. Resolving consumer disputes outside of Court is the absolute competence of the Consumer Dispute Resolution Agency. (BPSK). Normatively, the presence of BPSK provides many benefits to consumers; however, in practice, this is not the case, and in many instances, it often fails to provide legal protection to consumers. This includes issues related to the distribution of BPSK, which is not easily accessible to consumers as it is not available in all districts/cities. There are several contradictory regulations in its management, including human resource constraints, that, in many ways, need an understanding of the legal aspects of dispute resolution, especially regarding its position as a quasi-judicial body. Therefore, as a form of legal protection for consumers, BPSK must be empowered in various aspects.
Resolution of Music and Song Copyright Disputes Through Arbitration in Providing Legal Protection for Owners Simanjuntak, Edison; Harjono, Dhaniswara K.; Pieris, John; Panjaitan, Hulman; Bethlen, Andrew
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 9 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i9.1314

Abstract

The Resolution of Music and Song Copyright Disputes Through Arbitration in Providing Legal Protection for Owners in Indonesia is traditionally managed by the Commercial Court, which is often criticized for being slow, costly, and inefficient, thereby failing to offer optimal legal protection for creators. This situation highlights the need for alternative dispute resolution methods. This study analyzes the challenges of resolving copyright disputes through the Commercial Court and examines arbitration as a faster, more effective alternative for protecting music and song creators' rights in Indonesia. Using a normative legal research approach with legislative and conceptual methods, the research involved literature studies of primary and secondary legal materials. Data were analyzed qualitatively through descriptive analysis and deductive reasoning to assess legal synchronization, case studies, and a comparison between litigation and arbitration. Findings show that Commercial Court processes take 160 to 250 days on average, entail high costs, and involve complex bureaucracy, often resulting in inadequate protection for creators. In contrast, arbitration, especially through the Intellectual Property Arbitration and Mediation Agency (BAM HKI), provides a faster resolution (typically 90–180 days) and is conducted by intellectual property specialists, though its rulings require district court enforcement. The study concludes that arbitration is a viable and strategic alternative to litigation for music copyright disputes. It recommends raising awareness and encouraging the use of BAM HKI among creators and policymakers to improve accessible, efficient, and specialized legal protection, thereby strengthening Indonesia’s intellectual property landscape.
Analisis Mendalam Mengenai Asas Indemnitas dalam Implementasi Asuransi Kerangka Kapal dari Perspektif Hukum di Indonesia Charlie S, Julivan; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.374

Abstract

Penelitian ini disusun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asas indemnitas dalam implementasi asuransi kerangka kapal, terutama dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab perusahaan asuransi kapal terhadap angkutan laut di Indonesia, serta penerapan asas indemnitas pada perusahaan asuransi dalam konteks asuransi rangka kapal menurut hukum perdata. Manfaat penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip indemnitas dalam asuransi kerangka kapal di Indonesia, Metodologi yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi kapal memiliki tanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada pemilik kapal, melindungi dari risiko kerugian finansial, dan mendukung kelancaran angkutan laut di Indonesia. Dengan fokus pada kepastian hukum dan pelayanan yang baik, perusahaan asuransi kapal dapat berperan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan kelancaran arus perdagangan. Asas indemnitas, sebagai fundamental dalam hukum pertanggungan, termasuk asuransi rangka kapal, menetapkan hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi yang seimbang dengan kerugian yang dialami, dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sebagai pedoman utama.
Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Noviyanto, Dedi Eka; Sri Widiarty, Wiwik; Panjaitan, Hulman
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.425

Abstract

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan ”kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir” di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pengelola jasa parkir berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut perspektif hukum yang sama.Metode yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini, pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban akibat kesalahan, serta sesuai dengan perjanjian penitipan barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Yuridis Perizinan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Terhadap Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Junani, Natalia; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.431

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan Nusantara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang, negara ini terdiri dari banyak wilayah perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, menganalisis dan mengetahui aspek hukum keuangan negara di bidang perpajakan terhadap perizinan sarana bantu navigasi pelayaran dalam potensi penerimaan negara bukan pajak. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Hasil menunujukan bahwa aspek hukum keuangan negara di bidang perpajakan terhadap perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengaturan hukum terkait permasalahan memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan tujuan mengoptimalkan PNBP sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemberian izin dan penetapan tarif PNBP untuk perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomi. Proses pemberian izin harus mempertimbangkan standar keamanan dan kelayakan teknis sarana bantu navigasi yang akan digunakan. Penetapan tarif PNBP juga harus memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan sarana bantu navigasi tersebut.
Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek yang Berakhir dengan Penetapan Merek di Indonesia Pangalila, Denny; Nainggolan, Bernard; Panjaitan, Hulman
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.435

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dan penetapan hak merek di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus "Ayam Geprek Bensu". Tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan fungsi merek menurut hukum positif Indonesia dan tantangan perlindungan hukum terkait perbedaan putusan antara Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum merek di Indonesia, mempertegas perlunya konsistensi interpretasi hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
Tinjauan Yuridis Daftar Positif Investasi Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 Fatchurochim, Auwalu; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.436

Abstract

Dalam Ketentuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 masih membatasi sektor usaha tertutup, ialah sektor usaha terkait investai miras yang dilarang, namun dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 seluruh sektor usaha terbuka bagi para investor kecuali 6 (enam) nidamg usaha yang telah dinyatakan tertutup pada Pasal 12 Perundang-Undangan Penanaman Modal. Tujuan dari penelitian berikut adalah percerminan arah supaya penyusunan hukum berikut tidaklah menyimpang melalui tujuan semulanya. Menurut judul studi berikut, variasi studi yang diusung adalah Studi Yuridis Normatif. Hasil penelitian pada studi yuridis normatif, penulis kemudian melaksanakan analisa serta interpretasi pada dokumentasi hukum semisal perundang-undangan, PP, putusan pengadilan, serta litrasi hukum yang lain.Kesimpulan dari studi didapatkan bahwa perubahan dari DNI menjadi DPI menunjukkan perubahan kebijakan pemerintah yang menguntungkan industri minuman keras. Namun, ketidakpastian hukum yang timbul dari terbitnya Perpres 49 Tahun 2021 dan penundaan atau penangguhan UU Cipta Kerja menimbulkan keraguan terhadap keberlakuan regulasi tersebut. Klarifikasi dan revisi yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi industri minuman keras dan para pelaku usaha di dalamnya serta terjadinya pro kontra antara Pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini dampak penerbitan aturan daftar positif investasi pada aktivitas penanaman modal di Indonesia dalam sektor usaha perindustrian minuman keras (miras) berdasarkan peraturan UU yang ada terkait legalitas miras.
Tinjauan Hukum Kecelakaan dalam Perspektif Sarana Bantu Navigasi Pelayanan Veronika, Caroline; Panjaitan, Hulman; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.440

Abstract

Kecelakaan kapal merupakan salah satu risiko utama dalam kegiatan pelayaran. Kecelakaan kapal dapat menyebabkan kerugian materi serta non-materi yang begitu besar, termasuk korban jiwa. Studi berikut memiliki tujuan guna melakukan analisa aspek yang memberi pengaruh kecelakaan kapal serta melakukan penyusunan rekomendasi untuk pencegahan dari aspek Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. Tingkatan kecelakaan kapal angkutan penumpang di Indonesia sekarang ini masihlah relatif tinggi. Metode penelitian dalam penelitian berikut memakai metode studi hukum normatif, yang melakukan pengkajian aturan Undang-Undang serta literatur hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan dalam kasus kecelakaan kapal, tanggung jawab hukum dapat jatuh pada pemilik kapal ataupun pihak lainnya yang berkaitan terhadap kelalaian ataupun kegagalan dalam memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum yang relevan dan pentingnya penerapan teknologi navigasi untuk mencegah kecelakaan kapal.Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kapal dan upaya pencegahannya dari aspek Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat ditingkatkan dengan memastikan klasifikasi alat bantu navigasi dan peran hukum dalam regulasi penggunaannya
Penerapan E-Navigation dalam Meningkatkan Ekonomi Maritim Nasional dalam Perspektif Hukum Indonesia Yanzalinda, Lisa; Widiarty, Wiwik Sri; Panjaitan, Hulman
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.442

Abstract

Aspek hukum penerapan E-Navigation dalam kegiatan maritim di Indonesia memerlukan perhatian serius. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi regulasi yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya untuk mengakomodasi teknologi E-Navigation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta aspek hukum implementasi E-Navigation dalam kegiatan maritim. Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menganalisis teks hukum autoritatif untuk memperjelas aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian menunjukan penambahan item navigasi elektronik dalam program kerja Sub-Komite Keselamatan Navigasi dan Komunikasi Radio serta Pencarian dan Penyelamatan di IMO diusulkan untuk mengembangkan visi strategis pemanfaatan alat navigasi elektronik secara holistik. Dengan demikian, E-Navigation dapat membantu mengurangi kecelakaan dan kesalahan navigasi, serta mendukung agenda IMO mengenai pelayaran yang aman dan efisien. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang besar, perlu mengembangkan kebijakan maritim yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritimnya sambil tetap menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.
An Integrated Legal Framework for Digital Investment Fraud Prevention in Indonesia Halomoan Napitupulu, Josua; L. Panggabean , Mompang; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty , Wiwik
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i3.154

Abstract

The rapid development of digital financial technology in Indonesia has presented significant opportunities for investment growth, but has also opened up space for increasingly complex fraudulent methods. The significant public losses due to illegal digital investments demonstrate that the existing legal framework is unable to provide effective protection, as regulations remain fragmented, repressive, and not fully adaptable to technological innovation. This study aims to identify an integrated legal framework for preventing digital investment fraud. The research method employed is normative juridical research, utilizing a statutory and conceptual approach, as well as a comparison with Singapore, which is recognized for its responsive legal framework to developments in financial technology. The results show that existing provisions, such as the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), have proven inadequate because they are designed to address conventional fraud or electronic information fraud in general, not the complexities of digital investment. This situation creates legal uncertainty, making it difficult for law enforcement officials to accurately classify crimes and impose appropriate sanctions, while also weakening the legal protection for victims. In contrast, Singapore has been able to establish a responsive, consistent, and effective system for preventing and prosecuting digital investment fraud through the Securities and Futures Act (SFA) and the Monetary Authority of Singapore's (MAS) broad powers, encompassing regulation, investigation, and enforcement, with court support that provides a deterrent effect. Therefore, Indonesia needs to establish a more comprehensive, integrated, and specific regulatory framework for fraudulent investment crimes, encompassing prevention, law enforcement, victim protection, and recovery.
Co-Authors Aqilah, Zahra Nur Aulia, Ameytia Rizka B. Bulan, Z. Intan Bago, Rhfyka Arlina Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen , Andrew Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Charlie S, Julivan Ciputri, Leony Desinta, Desinta Dhaniswara K. Harjono Dolok, Hendrico Evri, Evri Fatchurochim, Auwalu Gindo L. Tobing, Gindo L. Ginting, Andreas Halomoan Napitupulu, Josua Harjono, Dhaniswara K Irwan Panjaitan, Petrus Ivanna, Julia Jamaludin . Januar, Inri Jayadi Pandiangan, Hendri Jayadi, Hendri Jefferson, Steven Junani, Natalia K. Harjono, Dhaniswara L. Panggabean , Mompang Lalamentik, Sylvia Anita Liawati, Mira Sonia Seba Manik, Alvin Putra Hariando Manik, Frita Rohani Manurung, Thessa D Triputri Marchiano Lumban Gaol, Hotben Mikael, San Monang Siregar, Jephyri Nababan, Ramsul Napitupulu, Diana R.W Nasution, Dinda Amelia Putri Noviyanto, Dedi Eka Nurhasanah, Cindy PAHALA, ERIC SANDY Pakpahan, Rachel Pakpahan, Rachel Meilisa Pangalila, Denny Parulian, Adrian Pieris, John PRAMANA, NDINTA HERRY Purba, Kevin Agatha Sandhy, Andhika Prima Saragi, Paltiada Siahaan, Despri Mariani Siahaan, Despri Mariyani Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Simbolon, David Julianto Sri Widiarty , Wiwik Sri Yunita Suaris Firdaus Sembiring, Suaris Firdaus Suhartono, Anang Suminah Suminah, Suminah Suparman, Jaja Surya Dharma Sutopo, R. Bayu Probo Tamba, Josua Armando Tobing, Gindo L Tobing, Sthepany Veronika, Caroline Wijayati, Ani Wirata Laksmi, Gratia Wiwik Sri Widiarty Yanzalinda, Lisa Yeo, Susilo Kurniawan