Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) SIGn Jurnal Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kepariwisataan Jurnal Sosial dan Teknologi SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesian Research Journal on Education Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Hulman Panjaitan, Hulman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Krisis Moral di Era Digital melalui Penguatan Pendidikan Berbasis Teknologi Desinta, Desinta; Aqilah, Zahra Nur; Manik, Frita Rohani; Panjaitan, Hulman; Nababan, Ramsul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26414

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah krisis moral di era digital melalui penguatan pendidikan berbasis teknologi. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan media digital, generasi muda sering terpapar oleh konten negatif yang dapat merusak karakter dan moral mereka. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan moral yang terintegrasi dengan teknologi menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni membaca literatur dan sumber sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum yang menekankan etika dan karakter serta menggunakan teknologi pendidikan dapat membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Disarankan agar pelatihan diberikan kepada guru untuk menggunakan teknologi secara bijak, serta pengawasan yang lebih ketat dari orang tua. Dengan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang beradab dan pandai dalam menggunakan teknologi di era digital saat ini.
SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES THROUGH THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY AND THEIR PROBLEMS Harjono, Dhaniswara K.; Panjaitan, Hulman
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.463-478

Abstract

In relation to fulfilling their daily needs, the position and existence of consumers in a dominant society are under businessmen. This has caused the potential loss of customers due to the actions of businessmen. It is not unusual for businessmen to exploit consumers for their interests and advantages without thinking and often neglecting the rights of consumers. This has given rise to disputes between consumers and businessmen that need to be resolved thoroughly and fairly, with legal certainty. The Act No. 8 of 1999 concerning consumer protection has regulated the resolution of consumer disputes which can be carried out outside the court through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The existence of BPSK as a consumer dispute resolution institution does not seem to provide maximum protection to consumers because there are many problems, including the process and procedures for resolving disputes at BPSK. Based on the results of the research and analysis carried out, it is concluded that the resolution of consumer disputes through BPSK in terms of time is relatively faster because it has to be decided within a maximum of 21 working days compared to resolving consumer disputes through general courts which take years. But on the other hand, many problems exist related to the existence of BPSK as a consumer dispute resolution institution, including in the institutional sector, BPSK human resources, inconsistent laws, and so on.
Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Jefferson, Steven; Panjaitan, Hulman; Saragi, Paltiada
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i5.31997

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam melimpah menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan iklim. Program Food Estate dirancang sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi krisis pangan melalui pengembangan pertanian terintegrasi di kawasan perdesaan guna meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi Program Food Estate telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan serta dampaknya terhadap transformasi sosial dan perekonomian nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi literatur yang mengkaji peraturan, dokumen resmi, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menghadapi kendala seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal, konflik agraria, serta risiko lingkungan yang berpotensi menghambat keberlanjutan proyek. Implikasi penelitian menekankan perlunya evaluasi kebijakan dan penyesuaian strategi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI Lalamentik, Sylvia Anita; Panjaitan, Hulman; Tobing, Gindo L
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 2 ayat (5) UU Kepalitan dan PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi. Dalam prakteknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi PT Asuransi Kresna yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK, dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu hanya menyangkut kedudukan hukum, dimana Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perushaan asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Melainkan Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan
PUBLIC OPINION REGARDING THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE ON COMPENSATION SANCTIONS AS AN ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT FOR THE CRIME OF DEFAMATION Panjaitan, Hulman; Januar, Inri; Irwan Panjaitan, Petrus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the eyes of the public, defamation is seen as resulting in damage such as tarnishing one's reputation, including honor. As a criminal act, defamation is regulated from Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 27 paragraph 3 and Article 45 paragraph 1, which has been amended by Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. According to these laws, there are clear criminal imprisonment sanctions for offenders, but current public sentiment does not favor this, and the state desires this matter to be resolved through Restorative Justice, as stipulated in the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, the Republic of Indonesia Attorney General Regulation Number 15 of 2020 regarding the termination of prosecution based on restorative justice, and the decision of the Director General of the General Courts on the Implementation Guidelines of Restorative Justice (restorative justice) Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. From the research findings, it is evident that the majority of the public agrees with the application of Restorative Justice by having the offender compensate the victim for damages, usually in the form of a monetary amount agreed upon by the offender and the victim
Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi K. Harjono, Dhaniswara; Panjaitan, Hulman; Tobing, Gindo L.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.365 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11323

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Udang (PERPU) dalam kegentingan yang memaksa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum juridis normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal. Penelitian ditujukan terhadap asas-asas hukum dalam ketentuan normatif, penerapan hukum positif atau yang bersifat ius constitutum. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam perspektif konstitusional, baik dari segi putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 maupun doktrin yang mengatur alasan-alasan konstitusional penerbitan PERPU khususnya untuk memaknai “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, dikaitkan dengan putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 tanggal 3 Nopember 2021, maka penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan konstitusional dan terkesan dipaksakan. Hal ini telah mengakibatkan penebitan PERPU No. 2 Tahun 2022 merupakan perbuatan yang melanggar putusan Mahkamah Konsitusi dan berdampak negatif dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia
KAJIAN BAKTI SOSIAL PENGOBATAN SESUAI UNDANG-UNDANG KESEHATAN Suminah, Suminah; Panjaitan, Hulman; Parulian, Adrian; Ciputri, Leony
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39043

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu (pribadi) yang tidak dapat berdiri sendiri dalam hubungannya di masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya baik material maupun immaterial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, agar interaksi yang terjadi tertib, maka perlu adanya pengaturan oleh hukum. Interaksi dalam pelayanan kesehatan diatur oleh hukum yang mengatur tentang kesehatan. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan pengakuan, dikenal sebagai suatu kegiatan bakti sosial. Pengobatan pada masyarakat kurang mampu dapat dilaksanakan lewat pengobatan secara gratis yang dapat dilakukan lewat kegiatan bakti sosial pengobatan, agar tercapai masyarakat yang sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara optimal, agar tercapai cita-cita bangsa. Dengan masyakat yang sehat akan tercapai pendidikan yang optimal karena memiliki otak yang cerdas. Sehingga kesejahteraan di masyarakat akan tercapai. Bakti sosial pengobatan merupakan pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan jauh dari sarana kesehatan.
Co-Authors Aqilah, Zahra Nur Aulia, Ameytia Rizka B. Bulan, Z. Intan Bago, Rhfyka Arlina Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen , Andrew Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Charlie S, Julivan Ciputri, Leony Desinta, Desinta Dhaniswara K. Harjono Evri, Evri Fahim, Md Hasnath Kabir Fatchurochim, Auwalu Gindo L. Tobing, Gindo L. Ginting, Andreas Girsang, Junimart Halomoan Napitupulu, Josua Harjono, Dhaniswara K Hendra Susanto Irwan Panjaitan, Petrus Ivanna, Julia Jamaludin . Januar, Inri Jayadi Pandiangan, Hendri Jayadi, Hendri Jefferson, Steven Junani, Natalia K. Harjono, Dhaniswara Kamal, Abu Hena Mostofa Khan, Md Zubair Kasem L. Panggabean , Mompang Lalamentik, Sylvia Anita Liawati, Mira Sonia Seba Manik, Alvin Putra Hariando Manik, Frita Rohani Manurung, Thessa D Triputri Marchiano Lumban Gaol, Hotben Mikael, San Miraz, Mahadi Hasan Moermahadi Soerja Djanegara Monang Siregar, Jephyri Nababan, Ramsul Napitupulu, Diana R.W Nasution, Dinda Amelia Putri Noviyanto, Dedi Eka Nurhasanah, Cindy PAHALA, ERIC SANDY Pakpahan, Rachel Pakpahan, Rachel Meilisa Pangalila, Denny Parulian, Adrian Pieris, John PRAMANA, NDINTA HERRY Purba, Kevin Agatha Saragi, Paltiada Siahaan, Despri Mariani Siahaan, Despri Mariyani Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Simbolon, David Julianto Situmeang, Tomson Soerjadjanegara, Moermahadi Sri Widiarty , Wiwik Sri Yunita Suaris Firdaus Sembiring, Suaris Firdaus Suhartono, Anang Suminah Suminah, Suminah Suparman, Jaja Surya Dharma Sutopo, R. Bayu Probo Suwarno Suwarno Tamba, Josua Armando Tobing, Gindo L Tobing, Sthepany Veronika, Caroline Wijayati, Ani Wirata Laksmi, Gratia Wiwik Sri Widiarty Yanzalinda, Lisa Yeo, Susilo Kurniawan