Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) SIGn Jurnal Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kepariwisataan Jurnal Sosial dan Teknologi SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Rechtsnormen Indonesian Research Journal on Education Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Hulman Panjaitan, Hulman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI Lalamentik, Sylvia Anita; Panjaitan, Hulman; Tobing, Gindo L
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 2 ayat (5) UU Kepalitan dan PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi. Dalam prakteknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi PT Asuransi Kresna yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK, dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu hanya menyangkut kedudukan hukum, dimana Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perushaan asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Melainkan Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan
PUBLIC OPINION REGARDING THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE ON COMPENSATION SANCTIONS AS AN ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT FOR THE CRIME OF DEFAMATION Panjaitan, Hulman; Januar, Inri; Irwan Panjaitan, Petrus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the eyes of the public, defamation is seen as resulting in damage such as tarnishing one's reputation, including honor. As a criminal act, defamation is regulated from Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 27 paragraph 3 and Article 45 paragraph 1, which has been amended by Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. According to these laws, there are clear criminal imprisonment sanctions for offenders, but current public sentiment does not favor this, and the state desires this matter to be resolved through Restorative Justice, as stipulated in the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, the Republic of Indonesia Attorney General Regulation Number 15 of 2020 regarding the termination of prosecution based on restorative justice, and the decision of the Director General of the General Courts on the Implementation Guidelines of Restorative Justice (restorative justice) Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. From the research findings, it is evident that the majority of the public agrees with the application of Restorative Justice by having the offender compensate the victim for damages, usually in the form of a monetary amount agreed upon by the offender and the victim
Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi K. Harjono, Dhaniswara; Panjaitan, Hulman; Tobing, Gindo L.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.365 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11323

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Udang (PERPU) dalam kegentingan yang memaksa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum juridis normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal. Penelitian ditujukan terhadap asas-asas hukum dalam ketentuan normatif, penerapan hukum positif atau yang bersifat ius constitutum. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam perspektif konstitusional, baik dari segi putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 maupun doktrin yang mengatur alasan-alasan konstitusional penerbitan PERPU khususnya untuk memaknai “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, dikaitkan dengan putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 tanggal 3 Nopember 2021, maka penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan konstitusional dan terkesan dipaksakan. Hal ini telah mengakibatkan penebitan PERPU No. 2 Tahun 2022 merupakan perbuatan yang melanggar putusan Mahkamah Konsitusi dan berdampak negatif dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia
KAJIAN BAKTI SOSIAL PENGOBATAN SESUAI UNDANG-UNDANG KESEHATAN Suminah, Suminah; Panjaitan, Hulman; Parulian, Adrian; Ciputri, Leony
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39043

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu (pribadi) yang tidak dapat berdiri sendiri dalam hubungannya di masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya baik material maupun immaterial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, agar interaksi yang terjadi tertib, maka perlu adanya pengaturan oleh hukum. Interaksi dalam pelayanan kesehatan diatur oleh hukum yang mengatur tentang kesehatan. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan pengakuan, dikenal sebagai suatu kegiatan bakti sosial. Pengobatan pada masyarakat kurang mampu dapat dilaksanakan lewat pengobatan secara gratis yang dapat dilakukan lewat kegiatan bakti sosial pengobatan, agar tercapai masyarakat yang sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara optimal, agar tercapai cita-cita bangsa. Dengan masyakat yang sehat akan tercapai pendidikan yang optimal karena memiliki otak yang cerdas. Sehingga kesejahteraan di masyarakat akan tercapai. Bakti sosial pengobatan merupakan pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan jauh dari sarana kesehatan.
The Cost Burden Paradox in Petty Corruption Enforcement: A Socio-Legal Study Based on Cost-Awareness Sandhy, Andhika Prima; Panjaitan, Hulman
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.564

Abstract

Law enforcement efforts against petty corruption in Indonesia are currently trapped in a serious economic inefficiency paradox, where case-handling operational costs often far exceed the value of the savings from avoided state losses. This problem is further complicated by norm disharmony between the efficiency spirit in Law Number 1 of 2023 and the rigidity of sectoral regulations effective as of January 2026. This study aims to analyze such inefficiency using the EAL approach and formulate a new Cost-Awareness-based settlement model. The research method applied is socio-legal, synthesizing doctrinal analysis of norm conflicts with secondary data evaluation regarding case cost burdens and social behavior. Research findings reveal that the conventional retributive approach creates a double loss for state finances. Fundamental juridical barriers are identified in the form of a regulatory “double lock”: Article 4 of Law Number 31 of 1999 which closes the material discretion space, and Article 82 letter c of Law Number 20 of 2025 formally excluding corruption from the restorative justice mechanism. To unravel this deadlock, the study recommends a limited double amendment to both articles, the application of financial sanctions in the form of Double Restitution accompanied by administrative sanctions of dismissal, and the strengthening of public oversight through Citizen Auditors. This model is offered as a concrete solution to ensure legal certainty and state budget efficiency.
Public Art as City Symbol: Legal Challenges in Copyright and Moral Rights Protection Dolok, Hendrico; Panjaitan, Hulman; Betlehn, Andrew
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.920

Abstract

Intellectual property protection for public art installations presents a complex legal challenge when such works evolve into recognizable urban icons. This research aims to analyze the legal safeguards provided to creators of public artworks under the framework of Law Number 28 of 2014 and to evaluate the application of the principle of legal certainty in the "Urban Light" copyright dispute. Utilizing a normative legal research methodology with a focus on statutory and case approaches, this study examines the judicial reasoning within Decision No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The results demonstrate that public artworks are afforded automatic protection through the declarative principle, ensuring that their status as public symbols does not diminish the creator's exclusive moral and economic rights. Furthermore, the findings indicate that the Indonesian judiciary prioritized material truth by applying the "first to create" doctrine, which led to the cancellation of copyright registrations made in bad faith by unauthorized parties. The study concludes that achieving a reconciliation between legal certainty and substantive justice is vital for maintaining the integrity of the creative industry. These findings offer significant implications for the Directorate General of Intellectual Property in enhancing substantive verification protocols for works with established global reputations. Ultimately, this research serves as a crucial legal precedent for the protection of international artistic monuments within national jurisdictions against practices of plagiarism disguised as inspiration.
Implikasi Hukum dan Kebijakan terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia Marintan, Rima Patricia; Panjaitan, Hulman; Wijayati, Rr. Ani
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1540

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan kerja berbasis platform yang mengubah pola hubungan kerja konvensional. Pekerja platform digital berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Namun, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum pekerja platform digital serta kebijakan jaminan sosial yang masih berorientasi pada hubungan kerja formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja platform digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi pekerja platform digital sebagai pekerja bukan penerima upah menyebabkan perlindungan jaminan sosial belum optimal dan tanggung jawab perusahaan platform belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menegaskan peran negara dan perusahaan platform guna mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan inklusif.
Women Fishers’ Access to Economic Resources from the Perspectives of Gender Equality and Legal Justice Sitepu, Ied Veda; Panjaitan, Hulman; Saragi, Paltiada
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.3043

Abstract

Women Fishers’ Access to Economic Resources from the Perspectives of Gender Equality and Legal Justice discusses systemic marginalization despite women fishers’ significant contribution to fisheries through post-harvest work, small-scale industries, and even active fishing. This exclusion limits their access to economic resources, and consequently, health services, small-scale fishermen’s loan or even state protection. The objectives of the paper is to examine how patriarchal cultural norms and information asymmetries marginalize women from being recognized as fishers, restrict their access, and how exclusionary legal definitions of “fisher” systematically limit women’s economic participation.The study  uses normative legal research method (normative juridical) with statutory analysis and a sociological legal research method (sociological juridical) to seek and identify the relationship between abstract legal concepts and reality by reviewing legal products that are not gender-responsive and cultural practices that reinforce inequality and discriminatory regulations, patriarchal traditions, and poor access to information collectively hinder women’s economic participation. Achieving gender equality in coastal areas requires reforms in legal recognition, education, and policy implementation to ensure women’s rights as fishers are upheld, thereby advancing social justice and inclusive maritime development.
Co-Authors Aqilah, Zahra Nur Aulia, Ameytia Rizka B. Bulan, Z. Intan Bago, Rhfyka Arlina Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen , Andrew Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Charlie S, Julivan Ciputri, Leony Desinta, Desinta Dhaniswara K. Harjono Dolok, Hendrico Evri, Evri Fatchurochim, Auwalu Gindo L. Tobing, Gindo L. Ginting, Andreas Halomoan Napitupulu, Josua Harjono, Dhaniswara K Irwan Panjaitan, Petrus Ivanna, Julia Jamaludin . Januar, Inri Jayadi Pandiangan, Hendri Jayadi, Hendri Jefferson, Steven Junani, Natalia K. Harjono, Dhaniswara L. Panggabean , Mompang Lalamentik, Sylvia Anita Liawati, Mira Sonia Seba Manik, Alvin Putra Hariando Manik, Frita Rohani Manurung, Thessa D Triputri Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marintan, Rima Patricia Mikael, San Monang Siregar, Jephyri Nababan, Ramsul Napitupulu, Diana R.W Nasution, Dinda Amelia Putri Noviyanto, Dedi Eka Nurhasanah, Cindy PAHALA, ERIC SANDY Pakpahan, Rachel Pakpahan, Rachel Meilisa Pangalila, Denny Parulian, Adrian Pieris, John PRAMANA, NDINTA HERRY Purba, Kevin Agatha Rr. Ani Wijayati, Rr. Ani Sandhy, Andhika Prima Saragi, Paltiada Siahaan, Despri Mariani Siahaan, Despri Mariyani Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Simbolon, David Julianto Sitepu, Ied Veda Sri Widiarty , Wiwik Sri Yunita Suaris Firdaus Sembiring, Suaris Firdaus Suhartono, Anang Suminah Suminah, Suminah Suparman, Jaja Surya Dharma Sutopo, R. Bayu Probo Tamba, Josua Armando Tobing, Gindo L Tobing, Sthepany Veronika, Caroline Wijayati, Ani Wirata Laksmi, Gratia Wiwik Sri Widiarty Yanzalinda, Lisa Yeo, Susilo Kurniawan