Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.628
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Kosmik Hukum JE (Journal of Empowerment) Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Jurnal Hukum dan Peradilan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Lex Publica Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia International Journal of Integrative Sciences Karimah Tauhid Indonesian Journal of Law Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Pengabdian Nusantara
Henny Nuraeny
Universitas Djuanda
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1   2 
Dampak Psikologis Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Nuraeny, Henny
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12843

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap perempuan, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, model dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Pelayanan medis, dan Bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar Kompensasi dan Restitusi adalah: Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (The Responsible of the society), sedangkan Restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Bentuk perlindungan tersebut terbagi atas: a. Perlindungan yang bersifat Abstrak (tidak langsung) yaitu: bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas, b. Perlindungan yang bersifat Konkrit (langsung) yaitu: bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata yaitu dalam bentuk materi maupun non materi.
Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Pembobolan ATM di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN) Cbi Haikal Elvina, Muhamad; Henny Nuraeny; Syamsul Ma’arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14962

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 adalah jenis pencurian yang memiliki unsur-unsur yang memberatkan. Dengan kata lain, Pasal ini hanya mengatur satu jenis kejahatan, yakni pencurian dengan kualifikasi khusus, dan bukan dua kejahatan terpisah yang melibatkan 'pencurian' dan 'pemberatan'. Tujuan penelitian ini meliputi: memahami dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terkait dengan pembobolan ATM di wilayah hukum Polres Bogor, mengidentifikasi dan menganalisis dampak tindak pidana ini, serta mengevaluasi upaya Satreskrim dalam menangani potensi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus pembobolan ATM di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa modus pencurian dengan pemberatan terkait pembobolan ATM di Polres Bogor sering dipengaruhi oleh faktor kesulitan ekonomi dan tingginya jumlah fasilitas ATM yang disediakan oleh bank. Keberadaan ATM yang awalnya mempermudah nasabah kini menjadi celah keamanan karena kegiatan ini tidak terbatas pada wilayah tertentu dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam era modern, kerugian atau dampak negatif dari transaksi perbankan semakin mungkin terjadi.
Penerapan Sanksi Disiplin bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Prabowo, Rizki Budi; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15363

Abstract

Di Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas, penegakan disiplin dilakukan dengan berbagai mekanisme, termasuk pemberian sanksi bagi anggota yang dianggap melanggar aturan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin yang ketat dan kewajiban untuk mematuhi prinsip keadilan, seperti asas praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan sanksi disiplin dalam lingkungan Di Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan disiplin terhadap anggota brimob berdasarkan atas praduga tak bersalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab anggota Brimob melakukan indisipliner memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor internal, eksternal, dan individu. Dengan memahami penyebab yang mendasarinya, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk memperbaiki dan mencegah masalah disiplin. Ini termasuk memperbaiki sistem kepemimpinan, meningkatkan pelatihan, memberikan dukungan sosial dan psikologis, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan dan integritas. Penerapan sanksi disiplin terhadap anggota yang indisipliner merupakan bagian integral dari manajemen organisasi yang efektif. Dengan menerapkan sanksi yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, institusi dapat memastikan bahwa disiplin ditegakkan dengan cara yang konstruktif dan bermanfaat. Ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki perilaku anggota tetapi juga dalam mempertahankan integritas dan profesionalisme institusi.
Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Berita Hoax di Media Sosial Setiawan, Miyoko; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.16264

Abstract

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai biro khusus yang mengelola informasi harus melakukan pengawasan terhadap setiap berita yang beredar dari setiap media sosial, selalu memantau postingan pengguna media sosial untuk menemukan ada atau tidak hoax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fugsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoax di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk menyebarkan hoax. Hasil penelitian menujukkan bahwa  Fungsi Biro PID ialah: Merilis berita (dari dalam ke luar), dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut 1) Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi, 2) Melakukan penyaringan informasi, 3) Review oleh pimpinan, 4) Produksi dan publikasi. menyaring berita dan penindakan yang meliputi 1) Memantau dan mendeteksi penyebaran berita hoax, 2) Melakukan edukasi terhadap masyarakat, 3) Menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, hambatan 1) Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar hoax, 2) Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial, 3) Penyebar hoax tersebar dimana-mana, 4) Jumlah tim pemantau dan penindak kurang.
Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum Wahyuningsih, Anna Kristiana; Nuraeny, Henny
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19125

Abstract

Penelitian ini membahas kontribusi pendekatan Critical Legal Studies (CLS) dalam menafsirkan ketimpangan hukum, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia. CLS lahir sebagai respons terhadap klaim netralitas dan objektivitas hukum, dengan menekankan bahwa hukum merupakan produk konstruksi sosial yang sarat akan relasi kuasa politik, ekonomi, dan budaya. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana CLS dapat digunakan untuk mengkritisi sistem hukum yang cenderung melanggengkan ketidakadilan struktural. Beberapa kasus, seperti konflik agraria, eksploitasi buruh, diskriminasi gender, dan bias penegakan hukum terhadap kasus korupsi, menjadi contoh nyata bagaimana hukum sering kali berpihak pada kepentingan kelompok dominan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa CLS tidak hanya relevan sebagai alat kritik terhadap sistem hukum mapan, tetapi juga menawarkan landasan teoritis untuk reformasi hukum yang lebih adil dan kontekstual. CLS berkontribusi dalam mendorong perubahan paradigma dalam pendidikan hukum serta memperkuat peran aktor hukum sebagai agen transformasi sosial yang berpihak pada keadilan substantif.
Fungsionalisasi Tugas Brimob Resimen I Pasukan Pelopor dalam Penindakan Huru Hara yang Berdampak Anarkis Suharno, Muhammad Rizky; Nuraeny, Henny; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.20063

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, dampak, dan strategi penindakan huru hara oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor terhadap unjuk rasa anarkis, khususnya dalam kasus demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Dengan pendekatan deskriptif-analitik dan metode kualitatif, studi ini mengkaji bagaimana aparat mengimplementasikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan akuntabel. Temuan menunjukkan bahwa penindakan huru hara membutuhkan kesiapan taktis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan sistem intelijen dalam menghadapi potensi konflik massa.
Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps Brimob Melalui patroli dan Penegakan Hukum di Tempat Berdasarkan Kebijaksanaan Kepolisian. Hananto, Dwi; Nuraeny, Henny; Nurwati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.18814

Abstract

Kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Jabodetabek banyak macamnya, antara lain pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, begal, pengeroyokan, pencurian, copet, sampai yang paling ringan seperti perundungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban oleh Korps Brimob melalui patroli dan penindakan di tempat berdasarkan kewenangan diskresioner Polri. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai permasalahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perilaku menyimpang berupa gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk mengefektifkan kegiatan patroli yaitu: (1) Penyiapan personel, (2) Penyediaan sarana dan prasarana, (3) Mengetahui kondisi lapangan, (4) Patroli pada waktu yang tepat, (5) Koordinasi dengan pemerintah desa, organisasi, dan tokoh di setiap wilayah yang akan dipatroli. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mencegah terjadinya tindak pidana yang meliputi: Pengendalian dengan tangan kosong lunak, Pengendalian dengan tangan kosong keras, Pengendalian dengan senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan merica atau alat lain sesuai standar Kepolisian, (2) Menangkap para pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila (Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) Abshor, Muhammad Wildan Li; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19205

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi perhatian serius bagi Indonesia, tetapi juga menjadi isu yang harus diatasi di tingkat internasional. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis-jenis narkotika baru mulai bermunculan. Narkotika jenis baru ini mencakup zat-zat yang kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, beberapa identifikasi masalah yang diangkat meliputi: apa yang dimaksud dengan tembakau gorila dan dampak dari penyalahgunaannya, bagaimana prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, serta kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, baik pengedar maupun pengguna, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Namun, penerapan sanksi ini menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kerja sama yang efektif antara aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, dengan masyarakat dalam mengungkap kejahatan narkotika. Selain itu, modus operandi pelaku semakin canggih dan terorganisir, adanya keterlibatan oknum aparat dalam sindikat narkotika, ketidaktegasan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus narkotika, termasuk penyalahgunaan tembakau gorila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa upaya penyelesaian. Langkah-langkah ini meliputi pemberian sanksi yang lebih tegas dan berat kepada pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, peningkatan kerja sama antara Kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, serta memberikan kebebasan yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang ada. Upaya ini diharapkan mampu memberikan efek jera, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mencegah penyalahgunaan narkotika jenis baru di masa depan.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Negara, Raharja; Nuraeny, Henny; Jopie Gilalo, Jacobus
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19375

Abstract

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak kejahatan, termasuk tindak pidana persetubuhan atau pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi aspek penting dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan serta efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi bagi korban. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberanian korban dalam melapor. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran lembaga perlindungan anak, serta peningkatan edukasi masyarakat guna mendukung perlindungan yang lebih efektif bagi anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan.
Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Praramadhan, Rifaldy Hikmat; Nuraeny, Henny; Yusuf, Muhammad Arsjad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19503

Abstract

Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik keamanan masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat sehingga menggangu secara psikologis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dilihat dadri objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme maka penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) paya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang meliputi upaya patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat. Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris. Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana serta efektivitas hukum.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Abshor, Muhammad Wildan Li Ahmad, Asmida Andhika Zulfie, Darryl Andri Brawijaya Ani Yumarni Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosnah Asmida Ahmad Azhari, Marisa Bekti, Rossa Purbo Bhanus Prakash Nunna Burhanudin Burhanudin Cecep Fajar Cucu Solihah Dadang Suprijatna Darmika, Ika DIAN WULANDARI Edi Rohaedi Efridani Lubis Fajar, Cecep Faturachman, Fauzan Azima Guntarto Widodo Haikal Elvina, Muhamad Hananto, Dwi Herli Antoni Hidayat Rumatiga Hosna, Asmakul Jevis, Weldy Jopie Gilalo, Jacobus Kesuma, Moch Wisnu Pujaka Kirana Utami, Tanti Kuswandi Kuswandi M. Rendi Aridhayandi Ma'arif, Rizal Syamsul Muhamad Aminulloh Muhammad Aminulloh Mulyadi Mulyadi Nani Widya Sari Nasution, Dedi Wahyudi Negara, Raharja Nova Monaya Novitasari, Fitri Nurwati Oksidelfa Yanto Prabowo, Rizki Budi Praramadhan, Rifaldy Hikmat Rafli, Fajar Rijal, Ahsanur Rizal Syamsul Maarif Saddam Husein Sahdewa, M Farhas Samuel Soewita Setiawan, Miyoko Suharno, Muhammad Rizky Suhendar Suptijatna, Dadang Sutanto Sutanto Syamsul Ma’arif, Rizal Trini Handayani Wahyuningsih, Anna Kristiana Weldy Jevis Yusuf, Muhammad Arsjad