Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Dialogia Iuridica Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia J-CEKI Perantara
Aji Mulyana
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Collaborative Planning and Teaching English Vocabulary with Virtual Reality: A Community Service in SD Gunung Batu Cianjur Elis Homsini Maolida; Aji Mulyana; Siti Rahma R; Elsa Adetia; Anzalna Rizki
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): MAY 2022
Publisher : Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.844 KB) | DOI: 10.35870/ajad.v2i1.40

Abstract

This community service is part of a larger project of teachers' and student teachers’ training and focuses group discussion to utilize the technology of virtual reality (VR) in learning English vocabulary in fifteen elementary schools in Cipanas Cianjur. This paper focuses on the implementation of collaborative planning and teaching between a teacher and three student teachers under the supervision of a teacher educator in integrating virtual reality to teach English vocabulary to 41 young learners in SD Gunung Batu. As a result of collaboration on integrating VR in vocabulary teaching, young learners’ vocabulary outcome improved with pre-test mean score was 55.8 and post-test mean score were 95.6. In addition, the teacher and student teachers also show an ability to design lesson plan as well as collaboratively implement it in the classroom.
Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes Emaliawati Emaliawati; Bonarsius Saragih; Aji Mulyana
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 3 (2022): September Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.579 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.325-336

Abstract

ABSTRACTImprisonment is a criminal sanction that eliminates the freedom of perpetrators with the aim of providing a deterrent effect so as not to commit criminal acts and improve behavior in order to become better human beings. In this study, problems were formulated regarding the effectiveness of social work sanctions as a substitute for imprisonment from the perspective of sentencing purposes. This study uses a normative juridical approach, with descriptive-analytical research specifications. The data used are primary data obtained through an analytical study of applicable laws, followed by concepts that have been carried out, and secondary data obtained through literature studies (references from various countries that have imposed social work sanctions), which are then analyzed utilizing a comparison between primary and secondary data qualitatively. From the study results the issue regarding the effectiveness of social work sanction as a substitute for imprisonment focuses on changing the behavior of the convict in reducing the level of crime in society and the effectiveness of social work punishment for criminals associated with the purpose of sentencing, it is used as an alternative for sentencing that is in line with the purpose of sentencing itself.
Criminal Law Policy in Stopping Investigations in the Taxation Dadang Sumarna; Dey Ravena; Dini Dewi Herniati; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 3 No. 6 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i6.736

Abstract

Taxes are a source of state income obtained from community contributions for the sustainability of the State, but in reality there are elements of the community who do not carry out their obligations as taxpayers, even misuse the money from the tax proceeds for personal interests which result in state losses, therefore The author aims to examine and analyze more deeply about how criminal law policies stop investigations in the field of taxation, because the Ministry of Finance regulations do not regulate that. As for the conclusion case this should go to court so as not to violate the provisions, must go through a court decision and be acquitted by a court decision so that it has legal force.
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba Ribut Baidi; Aji Mulyana
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Semua harus mempunyai komitmen yang sama dan kuat untuk memberantas tindak pidana narkoba semaksimal mungkin. Setiap elemen memiliki peran dan tugas masing-masing yang harus dipenuhi demi mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dan memproses pelaku tindak pidana narkoba, sementara akademisi dan praktisi dapat memberikan solusi dan pendidikan tentang bahaya narkoba. Lembaga keagamaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun budaya anti-narkoba, serta lembaga bantuan hukum dan swadaya masyarakat dapat membantu korban narkoba. Pers dan masyarakat umum juga memiliki peran besar dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk opini publik untuk memerangi tindak pidana narkoba.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan kebijakan baru tentang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban/pecandu dan kurir. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memfungsikan lembaga pemasyarakatan, yang bukan saja memenjarakan dan membina, tapi juga untuk merehabilitasi korban/pecandu dan kurir.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif Chepi Ali Firman Zakaria; Ade Mahmud; Aji Mulyana
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.59-70

Abstract

Sexual violence against child is a global problem today. Although international instruments have been ratified, they do not guarantee the realization of the rights of child victims. One reason is that not all countries’ legal systems support victims. The principles of redress for victims of child sexual violence are set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child. The Convention recognizes the principle of non-discrimination, the best interests of the child, child survival and development, and values Child opinions. The problem you encountered is related to 1) your security system. 2). Reintegration, psychosocial support, treatment and recovery, protection and support in court proceedings. A model of restorative justice that protects the rights of victims of child sexual violence can use the victim-offender mediation model. This model provides an opportunity for communities to come together and find solutions together when offenders are willing to admit their mistakes and take responsibility according to the needs of the victim’s child. The implications of this research are hoped to make a real contribution to the nation by providing better protection for children who are victims of sexual violence and reducing the trauma they experience.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis Aji Mulyana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.54 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i2.132

Abstract

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. 
Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions Padlilah Padlilah; Dey Ravena; Chepi Ali Firman Zakaria; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 4 No. 2 (2023): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786

Abstract

In the last few decades, there has been a paradigm shift in the provision of criminal sanctions from retributive justice to restorative justice. Retributive justice assumes that criminal punishment must be based on the concept of revenge and retribution for the mistakes made by the perpetrator, while restorative justice emphasizes recovery for the victim and repairing the damaged relationship between the perpetrator and the victim. This study discusses the re-evaluation and reorientation of the philosophy of retributive justice to restorative justice in imposing criminal sanctions, as well as the purpose of punishment itself. This article presents the history and basic concepts of both types of justice, as well as the advantages and disadvantages of each approach. In addition, this research also discusses the application of restorative justice in sentencing practices and how this approach can help improve the relationship between perpetrators and victims, as well as prevent crimes from occurring in the future. By examining and considering both approaches, this research can help improve the existing penal system to achieve goals that are more effective and fairer for all parties involved in the sentencing process.
PEMERINTAH DAERAH DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN MASYARAKAT: PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOLOGI: Local Government in The Dynamics of The Commuity Economy: A Legal and Sociological Perspective Ajeng Permana; Aji Mulyana; Mia Amalia
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 2 (2024): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 2 Year 2024
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i2.7872

Abstract

This research highlights the long-term impact of economic events such as the 1990 crisis and the impact of the Covid-19 pandemic, emphasising the important role of government and community participation in managing an economy that still lacks synergy. This research aims to provide a better understanding of the role of local government in the economic dynamics of the community as well as the importance of community participation in economic development. The research method used is a document study with a qualitative approach. Data was obtained from various sources, including relevant laws and regulations, journals and reports. The qualitative approach allows an in-depth understanding of individual views on the issue under study. Local governments have great authority in managing economic resources in their regions, including budget management and development infrastructure, in accordance with Law No. 9/2015 on the Second Amendment to Law No. 23/2014 on Regional Government. However, local government intervention in the economy can also create new dynamics in the social structure and affect the distribution of wealth. Prudent economic policies from the government play a crucial role in economic development, through the creation of policies that support investment, incentives for the development of small and medium enterprises, and the provision of infrastructure that supports economic growth in the region. The importance of community participation and the implementation of policies that support regional autonomy are key to building an inclusive and sustainable economy.
TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA SEIJIN IBU YANG MENGANDUNG ATAU KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Tanti Kirana Utami; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v1i2.37

Abstract

A doctors liable criminally to do an abortion without any permission orexplanation before an abortion to the pregnant or the family. A doctor’s Criminalliability that does an abortion as a medical indication without any permissionfrom the pregnant mother or the family is considered as a subjection to criminalpenalties if the abortion is not done under emergency situation. Otherwise, doctoris not liable to the law. The writing uses juridical normative approach andobserved using primary, secondary and tertiary literature. The technique ofcollecting data is obtained by researching the literature. After observing, theliterature is analyzed by qualitative method. The result of this research is that anabortion case as a medical indication without any permission from the pregnantmother or the family is subject to criminal penalties, civil liability andadministrative sanctions. It is stipulated in criminal code and civil code, so thatabortion is absolutely prohibited.Keywords: Abortions, Responsibility Doctors, Without Permission Mother orFamily.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Andian, Rivki Angga Adriana Imansyah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baidi, Ribut Bintang, Muhammad Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ipaldi, Muhamad Irpan Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita Kartono Kartono Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Nadiyana, Delis Nazilah, Siti Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Putri, Kayla Andini Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Azzahra Salsabila Ribut Baidi Rizal, Desca Mochamad Rusman Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Rahma R Suci Lestari Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber