Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.472
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Cendekia Ilmiah Perantara Journal Juridisch Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Aji Mulyana
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Collaborative Planning and Teaching English Vocabulary with Virtual Reality: A Community Service in SD Gunung Batu Cianjur Elis Homsini Maolida; Aji Mulyana; Siti Rahma R; Elsa Adetia; Anzalna Rizki
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): MAY 2022
Publisher : Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.844 KB) | DOI: 10.35870/ajad.v2i1.40

Abstract

This community service is part of a larger project of teachers' and student teachers’ training and focuses group discussion to utilize the technology of virtual reality (VR) in learning English vocabulary in fifteen elementary schools in Cipanas Cianjur. This paper focuses on the implementation of collaborative planning and teaching between a teacher and three student teachers under the supervision of a teacher educator in integrating virtual reality to teach English vocabulary to 41 young learners in SD Gunung Batu. As a result of collaboration on integrating VR in vocabulary teaching, young learners’ vocabulary outcome improved with pre-test mean score was 55.8 and post-test mean score were 95.6. In addition, the teacher and student teachers also show an ability to design lesson plan as well as collaboratively implement it in the classroom.
Criminal Law Policy in Stopping Investigations in the Taxation Dadang Sumarna; Dey Ravena; Dini Dewi Herniati; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 3 No. 6 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i6.736

Abstract

Taxes are a source of state income obtained from community contributions for the sustainability of the State, but in reality there are elements of the community who do not carry out their obligations as taxpayers, even misuse the money from the tax proceeds for personal interests which result in state losses, therefore The author aims to examine and analyze more deeply about how criminal law policies stop investigations in the field of taxation, because the Ministry of Finance regulations do not regulate that. As for the conclusion case this should go to court so as not to violate the provisions, must go through a court decision and be acquitted by a court decision so that it has legal force.
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba Ribut Baidi; Aji Mulyana
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Semua harus mempunyai komitmen yang sama dan kuat untuk memberantas tindak pidana narkoba semaksimal mungkin. Setiap elemen memiliki peran dan tugas masing-masing yang harus dipenuhi demi mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dan memproses pelaku tindak pidana narkoba, sementara akademisi dan praktisi dapat memberikan solusi dan pendidikan tentang bahaya narkoba. Lembaga keagamaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun budaya anti-narkoba, serta lembaga bantuan hukum dan swadaya masyarakat dapat membantu korban narkoba. Pers dan masyarakat umum juga memiliki peran besar dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk opini publik untuk memerangi tindak pidana narkoba.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan kebijakan baru tentang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban/pecandu dan kurir. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memfungsikan lembaga pemasyarakatan, yang bukan saja memenjarakan dan membina, tapi juga untuk merehabilitasi korban/pecandu dan kurir.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis Aji Mulyana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.54 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i2.132

Abstract

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. 
Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions Padlilah Padlilah; Dey Ravena; Chepi Ali Firman Zakaria; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 4 No. 2 (2023): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786

Abstract

In the last few decades, there has been a paradigm shift in the provision of criminal sanctions from retributive justice to restorative justice. Retributive justice assumes that criminal punishment must be based on the concept of revenge and retribution for the mistakes made by the perpetrator, while restorative justice emphasizes recovery for the victim and repairing the damaged relationship between the perpetrator and the victim. This study discusses the re-evaluation and reorientation of the philosophy of retributive justice to restorative justice in imposing criminal sanctions, as well as the purpose of punishment itself. This article presents the history and basic concepts of both types of justice, as well as the advantages and disadvantages of each approach. In addition, this research also discusses the application of restorative justice in sentencing practices and how this approach can help improve the relationship between perpetrators and victims, as well as prevent crimes from occurring in the future. By examining and considering both approaches, this research can help improve the existing penal system to achieve goals that are more effective and fairer for all parties involved in the sentencing process.
TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA SEIJIN IBU YANG MENGANDUNG ATAU KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Tanti Kirana Utami; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v1i2.37

Abstract

A doctors liable criminally to do an abortion without any permission orexplanation before an abortion to the pregnant or the family. A doctor’s Criminalliability that does an abortion as a medical indication without any permissionfrom the pregnant mother or the family is considered as a subjection to criminalpenalties if the abortion is not done under emergency situation. Otherwise, doctoris not liable to the law. The writing uses juridical normative approach andobserved using primary, secondary and tertiary literature. The technique ofcollecting data is obtained by researching the literature. After observing, theliterature is analyzed by qualitative method. The result of this research is that anabortion case as a medical indication without any permission from the pregnantmother or the family is subject to criminal penalties, civil liability andadministrative sanctions. It is stipulated in criminal code and civil code, so thatabortion is absolutely prohibited.Keywords: Abortions, Responsibility Doctors, Without Permission Mother orFamily.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Asnawi Asnawi; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 2 (2018): Published 31 Desember 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v4i2.467

Abstract

The elections of the head of the region and Deputy Head of the region are the elections to choose the head of the region and Deputy Head of the area directly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia The year 1945. The election of the head of the philosophical foundation of the juridical area has Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The election of the head of the Region directly and simultaneously was first performed in the year 2015. Simultaneous elections were held next in 2017, one of the areas that carry out is the province of Banten. This research aims to find out whether there is a violation of criminal acts of political money election of the head of the region according to law No. 10 The Year 2016 on the second amendment in the law number 1 The Year 2015 About The Gubernatorial election, Governor and the Mayor elections of members of Parliament, DPD, and DPRD. This research was conducted by using the juridical normative approach method and empirical juridical approach that is performed based on the primary law materials by way of reviewing legislation and research direction in The Election Watchdog Agency Of Banten Province. Based on the results of the study, the reported violations of the election Watchdog Agency that is abuse of the tools praga campaign, veiled and Political campaign money. Keywords: Crime; Law Enforcement; Money Politics; Elections.
Resensi Buku (Book Review) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016. Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 2 (2017): Published 30 Desember 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v3i2.260

Abstract

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber  yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library, University of Oxford di Inggris.Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah diprsentasikan dalam dua konferensi Internasional, yaitu :Access to Justice 2015, yang diselenggarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang;Konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Buku ini ditulis oleh 3 pakar hukum perdata dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu :Pertama Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.  Sonny Dewi Judiasih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Kedua  Susilowati Suparto Dajaan, lahir di Bandung 25 Agustus 1957, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Susilowati Suparto Dajaan, merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Ketiga Deviana Yuanitasari, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia, pada tahun 2006. Deviana Yuanitasari, merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sebagai anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta anggota International Association of Consumer Law. Deviana Yuanitasari, mendapatkan pengahargaan sebagai The Best Presentation Award dalam konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Adapun harapan yang diinginkan Penulis buku ini, yaitu dapat memenuhi akan kebutuhan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.Latar belakang terbitnya buku ini, yaitu berawal dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Tetapi dalam perkembangan jaman pada saat ini permasalahan tidak memiliki keturunan dalam keluarga bukan hanya dapat diselesaikan dengan melalui cara mengadopsi anak saja, tetapi pasangan suami istri menghendaki dapat memiliki keturunan dengan genetik pasangan suami istri tersebut, dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau dengan cara menyewa rahim seseorang disebut dengan surrogate mother.Surrogate Mother, terjadinya karena pihak istri tidak bisa mengandung karena ada kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan, baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut juga ladang bisnis/alat mencari nafkah baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.Hal ini, terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya permasalahan pada vertilitas (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun di tunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan Assisted Reproductive Technologies (ART).Assisted Reproductive Technologies (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.Masalah Surrogate Mother, menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik Surrogate Mother belum dilakukan, tetapi pada kenyataannya wanita muda yang berasal dari Indonesia menyatakan dirinya bersedia menjadi Surrogate Mother.Maka menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, dalam buku ini perlu untuk membahas beberapa permasalahan diantaranya mengenai Surrogacy Agreement menurut hukum perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari Surrogate Mother, dan pengaturan terkait Surrogate Mother di beberapa negara sebagai perbandingan.
Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013. M. Rendi Aridhayandi; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v4i1.370

Abstract

Koerniatmanto Soetoprawiro merupakan Dosen sejak tahun 1981, dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2007. Lahir di Bandung 25 Februari 1953. Pada tahun 1981 lulus dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Pada tahun 1989 lulus dari Fakultas Pascasarjana Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1998 lulus Program Pascasarjana program studi Doktor Ilmu Hukum Bidang Studi Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya.Buku ini dimulai dari suatu ironi manakala ternyata sektor pertanian dan perikanan bukanlah primadona dalam sistem perekonomian nasional. Petani dan nelayan bukan pelaku utama, bahkan tersisih dari kancah sistem perekonomian nasional, kemiskinan struktural justru menimpa para petani dan nelayan yang merupakan penghuni kawasan pedesaan dan pesisir. Masalahnya, kawasan pedesaan dan pesisir ditempatkan sebagai periferi semata dalam sistem sosial itu sendiri.Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang menjadi kontribusi hukum dan pemerintah atas fenomena tersebut diatas? ada yang salah dalam sistem hukum dan pemerintah rupanya, hukum dan pemerintah rupanya tidak risau dan tidak mengutamakan sektor yang menjadi sumber kehidupan warga masyarakat yang miskin, tersisih, dan terlantar ini, dengan demikian sistem hukum dan pemerintahan perlu mengubah struktur dan fokus pelayanannya.Selain itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum nasional Indonesia itu adalah warisan hukum (kolonial), yang di kembangkan atas dasar falsafah individualistik. Berbagai hak dan kewajiban yang di atur dan dilindungi oleh sistem hukum adalah hak dan kewajiban individual. Berbagai konflik kepentingan yang di selesaikan oleh hukum adalah berbagai konflik individual. Keadilan yang hendak di tegakan adalah keadilan individual. Keadilan sosial peraktis di abaikan, karena masyarakat hanyalah kumpulan individu. Manusia sebagai mahluk sosial bukanlah kodrat. Manusia sebagai pribadi sejarah yang kodrati. Manusia berkumpul dan berorganisasi itu semata mata karena adanya kontrak sosial, yang nota bene fiktif itu. Akhirnya manusia berjuang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejauh mungkin, setingi mungkin, dan sekuat mungkin, demi kesempurnaan diri pribadinya sendiri. Perjuangan pribadi tersebut seringkali abai dengan nasib sesamanya, bahkan tidak jarang mengorbankan pihak lain.Manusia secara kodrati adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jatidiri Bangsa Indonesia itu.Disamping kultur hukum yang cenderung eksploitatif terhadap sesama manusia, kultur hukum yang ada ternyata juga eksploitatif terhadap alam ciptaan Tuhan. Hukum disusun guna mendukung dan melindungi sistem bisnis dan perekonomian yang tidak ramah terhadap alam karya Tuhan itu. Hukum direksa atas dasar asumsi bahwa manusia berhak atas alam. Manusia lalu serakah menghancurkan kekayaan alam demi kesejahteraan pribadi, tanpa peduli dengan kerusakan alam yang diakibatkannya, dan tanpa peduli akan masa depan anak cucunya sendiri. Celakanya, hukum modern dibangun untuk mendukung dan mereksa keserakahan manusia tersebut. Sekali lagi, pola pikir ataupun mindset hukum ini perlu diubah menjadi hukum yang mereksa dan yang mendorong agar manusia bekerjasama dengan alam karya ciptaan Tuhan itu sendiri.Hal tersebut di atas yang mendasari dan menjadi inspirasi dibangunnya cabang hukum yang disebut Hukum Pertanian. Oleh karena itu sifat dasar Hukum Pertanian ini adalah perjuangan demi tereksanya kehidupan, martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan Alam Semesta. Artinya, Hukum Pertanian senantiasa berjuang untuk mengeliminasi keserakahan manusia terhadap sesama manusia dan terhadap alam. Sementara itu tujuan pokok Hukum Pertanian tereksanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi para petani (kecil) dan nelayan (kecil) yang miskin, tersisih, dan menderita. Pada gilirannya, Hukum Pertanian bertugas untuk mendorong sistem bisnis dan perekonomian yang bermartabat dan beradab. Hukum Pertanian mendukung sistem bisnis dan perekonomian yang respek terhadap kehidupan, martabat manusia, dan keutuhan alam. Hukum hendaknya merupakan ungkapan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Law is Love for Life.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Angga Adriana Imansyah Ani Triwati Anisa Amalia Azahra Anita Kamilah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Aqbil Hasya Ardelia Lananda Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aurelya Carmenita Azzahra Salsabila Ramadani Azzahra Salsabila Ramadani Baidi, Ribut Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Desi Asri Maryani Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati, Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Fuji Raihan Azhari Kusworo Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hasna Laksmi Utami Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ikbal Safari Ikhsan Kintara Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kaffah Almira Aulia Kartono Kartono Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Moch Suryana Mugianing Putri Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhamad Fahri Mawardi Muhamad Irpan Ipaldi Muhammad Abiansyah Damar Nagara Muhammad Bintang Muhammad Faisal Rasyid Nabila Rahma Alia Nadiyana, Delis Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Rahma Aliansya Ningrum Raisha Hanifah Azahra Ribut Baidi Ribut Baidi Rivki Andian Rizal, Desca Mochamad Rusman Rusman Salsa Octaviani Suryanto Salsabila Hadi Aulia Salsabila Hadi Salsabila Hadi Aulia Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Nazilah Siti Rahma R Suci Lestari sukarna, kadi Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tanti Utami Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Terry Rangga Nugraha Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Agustina Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber