Claim Missing Document
Check
Articles

The Impact of The Criminal Offence of Extortion Device: A Law Enforcement Perspective Iga Intani Descatherine Muslimah; Saptaning Ruju Paminto; Aji Mulyana; Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5027

Abstract

The rapid development of information technology presents new challenges in the field of law, especially related to cyber crime. One of the most alarming forms is the attack of extortion devices (ransomware), against Indonesia's National Data Centre (PDN). This research aims to analyse the implementation of Law No. 17/2011 on State Intelligence in overcoming the crime of blackmail devices, the impact on national security, and the relevance of Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical with an analytical approach to legislation. The results showed that ransomware fulfils the elements of a criminal offence as stipulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transaction Law. In addition, the role of intelligence agencies is very important in early detection and handling of cyber threats. This research confirms the importance of synergy between intelligence agencies and legal reform in dealing with evolving cyber threats
Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan Muhamad Akbar Fauzi Mutakin; Rusman; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5028

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik: Perspektif Hukum Kesehatan Yolanda Assyar; Hilman Nur; Aji Mulyana; Trini Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5029

Abstract

The phenomenon of smoking has become a habit for society. In fact, this smoking habit is difficult to break and is rarely recognised by people as a bad habit. Control of conventional cigarettes and electronic cigarettes, in Indonesia, is very urgent. In this study the author focuses on legal protection for e-cigarette users reviewed based on WHO policy and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method uses qualitative and document study data collection techniques, as well as a normative juridical approach method. The results showed that legal protection for e-cigarette users from the health aspect through efforts by the government which includes repressive and preventive protection. With the reinforcement through Law No. 17 of 2023 concerning Health and PP No. 28 of 2024 concerning Regulations on the Implementation of the Law on health which regulates the sale and restriction of cigarette advertising, as well as health warnings for cigarette users. The impact of e-cigarette use on health can trigger various diseases such as cancer, affect oral health, brain development, and respiratory disorders. Health protection strategies are realised through regulations issued by the government. The strategy to overcome the use of e-cigarettes in accordance with WHO policy and the Health Law requires cooperation from various parties, not only the government.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana Alam M. Mahdor Al Idrus; Putri Triyana; Aji Mulyana; Anita Kamilah; Girirangga Sulangkar; Novita MZ; Mia Amalia
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1740

Abstract

Kerusakan lingkungan akibat bencana alam merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan respons sistematis dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pascabencana, dengan studi kasus di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta, yang terdampak banjir Sungai Cibuni. Metode pengabdian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sungai Cibuni yang melintasi kecamatan Kadupandak, Tanggeung, dan Agrabinta. Temuan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan.
Penyuluhan Pendidikan Seks Pada Anak Sekolah Dasar Dalam Upaya Preventif Sejak Dini Putri Triyana; Trini Handayani; Aji Mulyana; Novita MZ; Iis Ristiani
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1741

Abstract

Pendidikan seks sejak dini merupakan langkah strategis dalam upaya preventif terhadap perilaku menyimpang, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak. Penelitian atau kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak sekolah dasar mengenai tubuh mereka, batasan pribadi, serta pentingnya menjaga diri dari tindakan yang tidak pantas. Melalui metode penyuluhan interaktif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya kecamatan agrabinta kabupaten Cianjur, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk kesadaran sejak dini terhadap pentingnya perlindungan diri. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap anak-anak terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keamanan diri. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari orang tua serta guru, pendidikan seks dapat diberikan secara edukatif dan tidak tabu. Upaya ini penting sebagai bentuk pencegahan primer yang efektif demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak.
Pemberdayaan Petani Dalam Memanfaatkan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos Lira Sari Iskandar; Dimas Anugrah Saputra; Raisha Hanifah Azahra; Eka Santika Julianti; Aji Mulyana; Novita MZ; Anita Kamilah; Asep Saepul Alam; Angga Adriana Imansyah
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1742

Abstract

Sampah rumah tangga merupakan salah satu persoalan lingkungan serius di Indonesia yang belum tertangani secara optimal. Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih dan mengelola sampah, khususnya sampah organik yang sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Di Desa Wangunjaya, Kabupaten Cianjur, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, namun penggunaan pupuk organik masih sangat minim dan petani masih ketergantungan terhadap pupuk kimia secara berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam mengelola sampah rumah tangga atau sampah organik menjadi pupuk kompos melalu program pemberdayaan berbasis sosialisasi dan demonstrasi pembuatan alat komposter sederhana. Kegiatan ini berlangsung selama 3 minggu dan melibatkan 30 petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Proses pembuatan komposter dilakukan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ember bekas, ban dalam bekas, dan goni kasar, serta bahan-bahan organik. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petani terhadap pentingnya pengelolaan sampah organik dan manfaat penggunaan pupuk kompos. Selain dapat mengurangi volume sampah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, meningkatkan nilai jual petani, kualitas tanah, dan mengurangi biaya pertanian. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Desa Wangunjaya
Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga Kayla Andini Putri; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.4523

Abstract

ABSTRACT Adolescent mental health is becoming an increasingly pressing issue that requires serious attention, especially in the context of legal protection. This article discusses the importance of legal protection for adolescent mental health with a focus on the key role of effective communication within the family. Good communication between family members can be the first bulwark in maintaining adolescent mental health. In the context of legal protection, this article discusses various aspects, including adolescents' rights related to mental health, the importance of maintaining communication, and the role of the legal system in providing support for adolescents facing mental challenges. Through in-depth analysis, the article also highlights the implementation of policies and regulations that support the protection of adolescent mental health. The results suggest that strong legal protections can serve as a foundation to promote a holistic approach to adolescent mental health, with effective communication within the family as a key element in such protection efforts. It is hoped that this article will provide further insights into how communication within the family can support legal protections for adolescent mental health, as well as provide a basis for improving the system to better protect the rights and well-being of adolescents in the future ABSTRAK Masalah kesehatan mental remaja menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja dengan fokus pada peran kunci komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan mental remaja. Dalam konteks perlindungan hukum, artikel ini membahas berbagai aspek, termasuk hak-hak remaja terkait kesehatan mental, pentingnya menjaga komunikasi, dan peran sistem hukum dalam memberikan dukungan bagi remaja yang menghadapi tantangan mental. Melalui analisis mendalam, artikel ini juga menjelaskan implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya perlindungan kesehatan mental remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat menjadi landasan untuk mendorong pendekatan holistik terhadap kesehatan mental remaja, dengan komunikasi efektif dalam keluarga sebagai elemen utama dalam upaya perlindungan tersebut. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga dapat mendukung perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja, serta memberikan dasar bagi perbaikan sistem yang lebih baik dalam melindungi hak dan kesejahteraan remaja di masa mendatang. Kata Kunci : Hukum; Keluarga; Kesehatan; Komunikasi; Perlindungan.
Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia Andari Rizky Aria Putra; Trini Handayani; Aji Mulyana
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4773

Abstract

The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill’s immediately.
Law Enforcement Against Foreign Nationals with Expired Travel Documents and Residence Permits Suprihantoro, Ikhwan; Dwidja Priyatno; Trini Handayani; Aji Mulyana
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 2 No 2 (2024): October
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v2i2.80

Abstract

Increased global mobility poses complex challenges for Indonesia, particularly in the management of foreign nationals (WNA) whose travel documents have expired. This research analyses the law enforcement process against foreigners whose travel documents and residence permits have expired, with a focus on the case study of the Cianjur District Court Decision Number 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr. The research method used is normative juridical, which examines laws and regulations related to immigration and the implementation of immigration criminal investigations. The results showed that the Immigration Office Class III Non TPI Cianjur performs the function of supervision and enforcement of immigration law properly, as stipulated in Law Number 6 Year 2011 on Immigration. The case of a Nigerian foreigner, Oluchukwu Basil Ezebuo, who used an expired travel document and residence permit, became a concrete illustration of how the investigation and prosecution procedures were carried out. Enforcement involves administrative checks, seizures, and prosecution up to court hearings. The judge's verdict imposing a one-year imprisonment and a fine of five million rupiah on the defendant was considered to have fulfilled the principles of justice and legal certainty. This research concludes that strict law enforcement is needed to maintain state sovereignty and prevent the misuse of immigration documents by foreigners.
Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Dadang Hidayat; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2372

Abstract

This study focuses on the Implementation of Regional Autonomy in relation to Public Services and Governance in Cianjur Regency. The objective of this research is to analyze the strategies implemented by the Cianjur Regional Government to enhance public transparency and accountability, as well as to evaluate the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2017. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with local government officials, legislative members, and community representatives, as well as through document studies of policies and the implementation of the regulation. The findings indicate that the strategies implemented include the digitalization of public services, capacity building of civil servants in information management, and the strengthening of internal and external oversight mechanisms. To further improve public transparency and accountability, the Cianjur Regional Government needs to accelerate digital transformation in information provision and enhance public awareness of regulations.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Andian, Rivki Angga Adriana Imansyah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baidi, Ribut Bintang, Muhammad Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ipaldi, Muhamad Irpan Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita Kartono Kartono Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Nadiyana, Delis Nazilah, Siti Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Putri, Kayla Andini Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Azzahra Salsabila Ribut Baidi Rizal, Desca Mochamad Rusman Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Rahma R Suci Lestari Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber