p-Index From 2021 - 2026
9.472
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Cendekia Ilmiah Perantara Journal Juridisch Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Aurelya Carmenita; Hasna Laksmi Utami; Kaffah Almira Aulia; Mugianing Putri; Nabila Rahma Alia
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kebocoran data pribadi pada pelayanan publik berbasis digital setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan upaya strategis penguatan perlindungan data di sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang diperkuat oleh data empiris sekunder berupa laporan instansi pemerintah, statistik insiden kebocoran data, indeks SPBE, serta laporan literasi digital periode 2023–2025.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan sejalan dengan standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Namun, implementasinya dalam pelayanan publik digital belum efektif. Hal ini tercermin dari meningkatnya insiden kebocoran data, yaitu 144 kasus pada 2023, 176 kasus pada 2024, dan 198 kasus hingga Oktober 2025. Hambatan utama meliputi lemahnya infrastruktur keamanan teknis, ketidakterpaduan standar pengamanan data antarinstansi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber, minimnya audit keamanan berkala, serta belum berfungsinya Otoritas Perlindungan Data Pribadi secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, teknis, dan budaya hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan percepatan pembentukan otoritas pengawas independen, penguatan audit keamanan berbasis SPBE, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta standardisasi pengamanan data di seluruh instansi pemerintah.
PEMERINTAH DAERAH DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN MASYARAKAT: PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOLOGI: Local Government in The Dynamics of The Commuity Economy: A Legal and Sociological Perspective Ajeng Permana; Aji Mulyana; Mia Amalia
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 2 (2024): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 2 Year 2024
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i2.7872

Abstract

This research highlights the long-term impact of economic events such as the 1990 crisis and the impact of the Covid-19 pandemic, emphasising the important role of government and community participation in managing an economy that still lacks synergy. This research aims to provide a better understanding of the role of local government in the economic dynamics of the community as well as the importance of community participation in economic development. The research method used is a document study with a qualitative approach. Data was obtained from various sources, including relevant laws and regulations, journals and reports. The qualitative approach allows an in-depth understanding of individual views on the issue under study. Local governments have great authority in managing economic resources in their regions, including budget management and development infrastructure, in accordance with Law No. 9/2015 on the Second Amendment to Law No. 23/2014 on Regional Government. However, local government intervention in the economy can also create new dynamics in the social structure and affect the distribution of wealth. Prudent economic policies from the government play a crucial role in economic development, through the creation of policies that support investment, incentives for the development of small and medium enterprises, and the provision of infrastructure that supports economic growth in the region. The importance of community participation and the implementation of policies that support regional autonomy are key to building an inclusive and sustainable economy.
Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik Ribut Baidi; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Published 30 Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4171

Abstract

AbstrakPeran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi elemen dari sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menuntut hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui perannya, hakim dapat meningkatkan integritas pengadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, integritas peradilan seringkali terganggu oleh kasus-kasus korupsi, seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman. AbstractThe role of judges in strengthening judicial integrity as a bastion of law enforcement and public civility in Indonesia. The Indonesian legal system, which adopts elements from the Continental European and Anglo-Saxon systems, requires judges to not only enforce the written law but also adjust to the dynamics of society and the growing sense of justice. This research uses a qualitative approach with a case study analysis of the role of judges in the Indonesian judicial system. The results show that judges have the responsibility to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. Through their role, judges can improve the integrity of the court and gain public trust. However, judicial integrity is often compromised by corruption cases, as revealed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, extraordinary efforts are needed to clean up corrupt practices in the judicial sector and restore the image of the judiciary.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN Rivki Andian; Mia Amalia; Aji Mulyana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1825

Abstract

Bullying is an action carried out intentionally to cause harm physical, verbal, psychological by someone towards someone or a group of people against a person or group of people who feel helpless. Children victims of bullying must receive legal protection. Protection children as all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally accordinglyper with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Government, parents, guardians, society and parties Schools have an obligation to provide character education and instilling good manners in children to prevent bullying.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE Muhamad Irpan Ipaldi; Mia Amalia; Aji Mulyana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1835

Abstract

Salah satu usaha yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online.Sehingga tidak mengganggu di dalam lingkungan masyarakat sekitar.
Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Isu Hukum Kontemporer Rahma Aliansya Ningrum; Mia Amalia; Aji Mulyana
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i1.3337

Abstract

The phenomenon of contract marriage is a temporary marriage practice commonly occurring in the Jabal Puncak area, involving foreign tourists—particularly from the Middle East—and local women. This practice is often conducted without official registration, leading to various legal and social issues. This research aims to analyze contract marriage from legal and human rights perspectives, as well as examine its connection to the criminal offense of human trafficking (TPPO). The study employs a qualitative approach using literature review methods and analysis of relevant legal and social cases. Data is obtained from legal documents, NGO reports, investigative news. The findings indicate that contract marriage involves the exploitation of women, including violations of their rights to legal protection, economic welfare, and human dignity. This practice is often viewed as a form of disguised prostitution that exploits legal loopholes and weak law enforcement oversight. Although Indonesia has regulations such as Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Law on the Eradication of TPPO, their implementation remains suboptimal. In conclusion, this research emphasizes the need for stricter legal reforms, rigorous oversight, and economic empowerment and education programs.
Corruptors Remission Controversy: A Review of Human Rights and Justice Perspective Aji Mulyana; Salsa Octaviani Suryanto; Kayla Andini Putri; Ajeng Permana; Salsabila Hadi Salsabila Hadi Aulia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 8 No 2 (2024): 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v8i2.4456

Abstract

The granting of remission to prisoners convicted of corruption in Indonesia has sparked controversy in the context of human rights and justice. The purpose of this study is to analyze remission policies in Indonesia for prisoners convicted of corruption. The methods used are normative juridical and qualitative analysis, which review relevant legislation and court decisions. The results of the study show that the revocation of Government Regulation No. 99 of 2012 opens up opportunities for convicted corruption offenders to obtain disproportionate remissions, thereby reducing public awareness and trust in the penal system. The diverse characteristics of corruption perpetrators—in terms of position, modus operandi, state losses, and socio-economic background—are somewhat inconsistent with the rehabilitative approach in the correctional system. Therefore, a more selective, fair, and corruption-eradicating remission policy is needed so that this study contributes to the development of correctional law and sentencing policy.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana Alam M. Mahdor Al Idrus; Putri Triyana; Aji Mulyana; Anita Kamilah; Girirangga Sulangkar; Novita MZ; Mia Amalia
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1740

Abstract

Kerusakan lingkungan akibat bencana alam merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan respons sistematis dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pascabencana, dengan studi kasus di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta, yang terdampak banjir Sungai Cibuni. Metode pengabdian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sungai Cibuni yang melintasi kecamatan Kadupandak, Tanggeung, dan Agrabinta. Temuan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan.
Penyuluhan Pendidikan Seks Pada Anak Sekolah Dasar Dalam Upaya Preventif Sejak Dini Putri Triyana; Trini Handayani; Aji Mulyana; Novita MZ; Iis Ristiani
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1741

Abstract

Pendidikan seks sejak dini merupakan langkah strategis dalam upaya preventif terhadap perilaku menyimpang, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak. Penelitian atau kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak sekolah dasar mengenai tubuh mereka, batasan pribadi, serta pentingnya menjaga diri dari tindakan yang tidak pantas. Melalui metode penyuluhan interaktif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya kecamatan agrabinta kabupaten Cianjur, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk kesadaran sejak dini terhadap pentingnya perlindungan diri. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap anak-anak terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keamanan diri. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari orang tua serta guru, pendidikan seks dapat diberikan secara edukatif dan tidak tabu. Upaya ini penting sebagai bentuk pencegahan primer yang efektif demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak.
Pemberdayaan Petani Dalam Memanfaatkan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos Lira Sari Iskandar; Dimas Anugrah Saputra; Raisha Hanifah Azahra; Eka Santika Julianti; Aji Mulyana; Novita MZ; Anita Kamilah; Asep Saepul Alam; Angga Adriana Imansyah
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1742

Abstract

Sampah rumah tangga merupakan salah satu persoalan lingkungan serius di Indonesia yang belum tertangani secara optimal. Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih dan mengelola sampah, khususnya sampah organik yang sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Di Desa Wangunjaya, Kabupaten Cianjur, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, namun penggunaan pupuk organik masih sangat minim dan petani masih ketergantungan terhadap pupuk kimia secara berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam mengelola sampah rumah tangga atau sampah organik menjadi pupuk kompos melalu program pemberdayaan berbasis sosialisasi dan demonstrasi pembuatan alat komposter sederhana. Kegiatan ini berlangsung selama 3 minggu dan melibatkan 30 petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Proses pembuatan komposter dilakukan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ember bekas, ban dalam bekas, dan goni kasar, serta bahan-bahan organik. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petani terhadap pentingnya pengelolaan sampah organik dan manfaat penggunaan pupuk kompos. Selain dapat mengurangi volume sampah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, meningkatkan nilai jual petani, kualitas tanah, dan mengurangi biaya pertanian. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Desa Wangunjaya
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Angga Adriana Imansyah Ani Triwati Anisa Amalia Azahra Anita Kamilah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Aqbil Hasya Ardelia Lananda Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aurelya Carmenita Azzahra Salsabila Ramadani Azzahra Salsabila Ramadani Baidi, Ribut Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Desi Asri Maryani Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati, Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Fuji Raihan Azhari Kusworo Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hasna Laksmi Utami Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ikbal Safari Ikhsan Kintara Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kaffah Almira Aulia Kartono Kartono Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Moch Suryana Mugianing Putri Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhamad Fahri Mawardi Muhamad Irpan Ipaldi Muhammad Abiansyah Damar Nagara Muhammad Bintang Muhammad Faisal Rasyid Nabila Rahma Alia Nadiyana, Delis Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Rahma Aliansya Ningrum Raisha Hanifah Azahra Ribut Baidi Ribut Baidi Rivki Andian Rizal, Desca Mochamad Rusman Rusman Salsa Octaviani Suryanto Salsabila Hadi Aulia Salsabila Hadi Salsabila Hadi Aulia Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Nazilah Siti Rahma R Suci Lestari Sukarna, Kadi Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tanti Utami Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Terry Rangga Nugraha Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Agustina Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber