p-Index From 2021 - 2026
9.472
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Cendekia Ilmiah Perantara Journal Juridisch Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Analysis and Social Impact of Environmental Policy in the Modern Era Relating to Plastic Waste Camiliya Fakhriyah Garnita; Hesti Dwi Astuti; Aji Mulyana
Perantara Law Review Vol 1 No 1 (2024): Peradaban Hukum Nusantara (PERANTARA)
Publisher : Yayasan Tranformasi Aksara Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62193/x3t6k281

Abstract

This research aims to conduct a legal analysis and evaluate the social impact of environmental policies related to plastic waste in the modern era. The legal analysis includes an examination of regulations and laws relating to plastic waste management, single-use plastic use, and environmental protection. In this context, the research also assesses the effectiveness of law enforcement and sanctions against violations of plastic-related environmental policies. The social impact of these environmental policies is analyzed through the lens of community engagement, changes in consumer behavior, and industry responses to environmental regulations. Factors such as community awareness, participation in recycling programs, and implementation of environmentally friendly practices are the focus in evaluating social impact. The results of this study highlight the complexity of plastic environmental issues in the modern era, The findings of this study are expected to provide in-depth insights into legal challenges and social impacts.
THE EFFECT OF DOMESTIC VIOLENCE ON THE MENTAL HEALTH OF VICTIMS: A LEGAL AND SOCIOLOGICAL APPROACH TO ITS MANAGEMENT kayla, Nadira; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v10i1.8183

Abstract

Domestic violence (DV) is a serious social issue that has a significant impact on the mental health of victims. The psychological impact of domestic violence can include post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, anxiety, and various other mental health problems that can hinder the well-being and productivity of victims. Addressing domestic violence requires a comprehensive approach, involving both legal and sociological perspectives. The legal approach aims to protect victims through laws and regulations that regulate sanctions against perpetrators and protective measures for victims. Meanwhile, the sociological approach focuses on understanding the social factors that influence the occurrence of domestic violence, such as cultural norms, gender inequality, and economic conditions, as well as providing social support to assist victims in the recovery process. This research examines in depth the impact of domestic violence on the mental health of victims and evaluates the effectiveness of the application of legal and sociological approaches in handling it. The results of this study are expected to serve as a basis for strengthening policies and intervention programs that are more effective in supporting victim recovery and reducing the incidence of domestic violence in the community.
Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia Aini Rahma Ramadhani, Qurrota; Kamilah, Anita; Mulyana, Aji; Yulianah, Yuyun
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3363

Abstract

This study aims to analyze the role of law in resolving customary land disputes in Indonesia through a sociological perspective, focusing on the interaction between formal legal frameworks and social norms within indigenous communities. Employing a qualitative-descriptive approach and case study method, the research examines selected customary land conflicts and relevant literature on agrarian law and indigenous rights. The findings reveal that such disputes are often triggered by unclear land status, limited public understanding of customary (ulayat) rights, and a disconnect between state law and customary law. Law plays a crucial role as a conflict resolution tool, but its effectiveness largely depends on successful mediation between formal regulations and local values. This study highlights the need to enhance legal awareness among indigenous communities and the importance of collaboration between the government and local stakeholders in creating inclusive and equitable land registration systems. In conclusion, a solid understanding of agrarian law and respect for customary rights are essential to prevent conflicts and ensure social justice. The study recommends strengthening legal documentation of land ownership and improving empirical data on customary land disputes to inform more effective policy interventions.
Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan: Persfektif Hukum dan Sosiologi Nadiyana, Delis; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3365

Abstract

Bullying dan body shaming merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, dengan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah penanggulangan bullying dan body shaming dari sudut pandang hukum dan sosiologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam menangani bullying dan body shaming masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah dan implementasi kebijakan yang belum optimal. Dari sudut pandang sosiologi, faktor-faktor seperti norma kelompok, pengaruh teman sebaya, dan budaya di lingkungan sekolah memegang peranan penting dalam mendorong perilaku tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan inklusif bagi siswa. Selain itu, diperlukan kampanye publik dan peningkatan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif bullying dan body shaming, sekaligus mengurangi frekuensi kasus tersebut. Penerapan kebijakan yang dilengkapi sarana pengaduan yang aman dan penyediaan layanan konseling bagi peserta didik diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan komprehensif dalam menangani permasalahan ini.
Perlindungan Hak Pekerja terhadap Tindakan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Pelanggaran Hubungan Industrial Mala Nurseha; Trini Handayani; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4388

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dilanggar dalam praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja, dan serta merumuskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mengatasi praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran hubungan industrial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis undang-undang, asas hukum, serta studi kasus terhadap sejumlah perusahaan di Surabaya yang dilaporkan menahan ijazah pekerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tindakan penahanan ijazah juga bertentangan dengan prinsip keadilan atas hak milik pribadi, asas kebebasan berkontrak, dan serta nilai-nilai hubungan industrial yang sehat. Penahanan ijazah tidak hanya menimbulkan kerugian administratif dan ekonomi, tetapi juga berdampak psikologis bagi pekerja yang kehilangan kendali atas dokumen penting miliknya. Ketidakhadiran norma eksplisit dalam peraturan perundang-undangan serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan memperparah praktik tersebut
Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Dimas Bayu Anggoro; Zuber Zuber; Anita Kamiliah; Aji Mulyana
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.2188

Abstract

Disharmony Between Village Regulations and the Basic Agrarian Law in the Management of Village-Owned Land: A Normative Juridical Review. Village Treasury Land (Tanah Kas Desa/TKD) is a strategic asset governed by both Village Regulations and the Basic Agrarian Law. In practice, overlapping regulations and utilization of TKD have been identified, leading to administrative and legal conflicts among village governments, communities, and third parties. This study aims to examine the disharmony of norms between Village Regulations and the Basic Agrarian Law, and to formulate a legal harmonization model that can strengthen legal certainty and justice in the management of TKD. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The findings reveal inconsistencies between several Village Regulations and the normative provisions of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Principles, particularly regarding the legal status of TKD, licensing for its use, and authority in its management. This condition underscores the urgency of regulatory harmonization through strengthening legal guidance, supervision of village asset governance, and aligning the substance of village regulations with higher-level legislation. It is recommended that local governments enhance guidance and oversight in the formulation of Village Regulations, as well as promote the synchronization of agrarian regulations to ensure that TKD management complies with national legal standards
Tinjauan Yuridis Peran Inspektorat Cianjur dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Sekha Anggita Maulidina; Usep Saepuloh Zen; Aji Mulyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1802

Abstract

Pengawasan dana desa menjadi fokus penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, mengingat tingginya alokasi anggaran dan potensi penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta merumuskan strategi penguatan pengawasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa Inspektorat berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu melalui kegiatan reviu, monitoring, dan audit. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan media sosial turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah pengawasan yang luas menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pengawasan, serta sinergi antara Inspektorat, desa, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis Amelia, Husna; Mulyana, Aji; Amalia, Mia
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.3358

Abstract

This research aims to analyze the regulatory weaknesses and practical implications of legal protection for whistleblowers in Indonesian corruption cases. Its primary focus is to evaluate the effectiveness of the existing legal framework, particularly concerning overlapping authority among state institutions. Using a juridical-empirical (socio-legal) approach, this study combines a normative legal analysis of statutes with an in-depth case study of 47 corruption reports filed between 2018 and 2023 to assess its practical implementation. The findings reveal that legal protection remains highly inadequate. Regulatory overlaps between the Witness and Victim Protection Law (UU PSK), the KPK Law, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2011 create legal uncertainty and institutional confusion. Empirically, 68% of whistleblowers in the analyzed cases faced retaliation, ranging from intimidation to criminalization, which directly deters public reporting. This study concludes that piecemeal reforms are insufficient. A comprehensive overhaul is required, structured around a three-dimensional model: integrated regulatory reform, strengthening the institutional capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as the central pillar of protection, and transforming the legal culture. A hybrid approach combining full protection with reasonable incentives is recommended to foster a safe ecosystem and encourage public participation in combating corruption.
Analisis Kebijakan Pasca Bencana Penetapan Relokasi Wajib pada Zona Merah melalui Perspektif Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Sekha Anggita Maulidina; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.5794

Abstract

The policy of mandatory relocation in post-disaster areas, particularly in Cianjur's red zones, plays a crucial role in mitigating risks associated with earthquakes and other natural disasters. This study analyzes the implementation of this policy from the perspective of local government tasks and functions, focusing on the coordination of various stakeholders, legal frameworks, and community involvement. The research uses a qualitative approach, combining legal-normative and sociological perspectives to explore the challenges and conflicts faced during the relocation process. Findings indicate that while the policy has been crucial in safeguarding public safety, its implementation has faced significant challenges such as budget constraints, community resistance, and logistical issues. The study highlights the importance of improving collaboration among local authorities, security agencies, and affected communities. The findings also suggest the need for a more transparent and inclusive approach to policy implementation, ensuring the protection of displaced populations' rights.
Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Nur Aulia, Widi; Abdullah Faqih, Muhammad; Mulyadi, Dedi; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4719

Abstract

The authority conflict between central and local governments in the mining sector presents a critical challenge within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy effectiveness in resolving such conflicts, with a specific focus on the mining sector in Southeast Sulawesi. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and a concrete case study. The findings reveal that the withdrawal of licensing authority by the central government through the enactment of Law No. 3 of 2020 has triggered structural tensions, legal uncertainty, investment barriers, and weak environmental oversight. The absence of an effective institutional mediation mechanism further exacerbates the conflict. The study recommends the establishment of an independent authority conflict resolution body and the strengthening of intergovernmental coordination through legal collaboration and good governance principles. A restructuring of central-local authority relations is essential to ensure a fair, effective, and adaptive decentralization policy for strategic sectors
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Angga Adriana Imansyah Ani Triwati Anisa Amalia Azahra Anita Kamilah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Aqbil Hasya Ardelia Lananda Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aurelya Carmenita Azzahra Salsabila Ramadani Azzahra Salsabila Ramadani Baidi, Ribut Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Desi Asri Maryani Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati, Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Fuji Raihan Azhari Kusworo Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hasna Laksmi Utami Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ikbal Safari Ikhsan Kintara Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kaffah Almira Aulia Kartono Kartono Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Moch Suryana Mugianing Putri Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhamad Fahri Mawardi Muhamad Irpan Ipaldi Muhammad Abiansyah Damar Nagara Muhammad Bintang Muhammad Faisal Rasyid Nabila Rahma Alia Nadiyana, Delis Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Rahma Aliansya Ningrum Raisha Hanifah Azahra Ribut Baidi Ribut Baidi Rivki Andian Rizal, Desca Mochamad Rusman Rusman Salsa Octaviani Suryanto Salsabila Hadi Aulia Salsabila Hadi Salsabila Hadi Aulia Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Nazilah Siti Rahma R Suci Lestari Sukarna, Kadi Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tanti Utami Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Terry Rangga Nugraha Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Agustina Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber