Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Asnawi Asnawi; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 2 (2018): Published 31 Desember 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v4i2.467

Abstract

The elections of the head of the region and Deputy Head of the region are the elections to choose the head of the region and Deputy Head of the area directly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia The year 1945. The election of the head of the philosophical foundation of the juridical area has Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The election of the head of the Region directly and simultaneously was first performed in the year 2015. Simultaneous elections were held next in 2017, one of the areas that carry out is the province of Banten. This research aims to find out whether there is a violation of criminal acts of political money election of the head of the region according to law No. 10 The Year 2016 on the second amendment in the law number 1 The Year 2015 About The Gubernatorial election, Governor and the Mayor elections of members of Parliament, DPD, and DPRD. This research was conducted by using the juridical normative approach method and empirical juridical approach that is performed based on the primary law materials by way of reviewing legislation and research direction in The Election Watchdog Agency Of Banten Province. Based on the results of the study, the reported violations of the election Watchdog Agency that is abuse of the tools praga campaign, veiled and Political campaign money. Keywords: Crime; Law Enforcement; Money Politics; Elections.
Resensi Buku (Book Review) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016. Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 2 (2017): Published 30 Desember 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v3i2.260

Abstract

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber  yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library, University of Oxford di Inggris.Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah diprsentasikan dalam dua konferensi Internasional, yaitu :Access to Justice 2015, yang diselenggarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang;Konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Buku ini ditulis oleh 3 pakar hukum perdata dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu :Pertama Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.  Sonny Dewi Judiasih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Kedua  Susilowati Suparto Dajaan, lahir di Bandung 25 Agustus 1957, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Susilowati Suparto Dajaan, merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Ketiga Deviana Yuanitasari, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia, pada tahun 2006. Deviana Yuanitasari, merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sebagai anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta anggota International Association of Consumer Law. Deviana Yuanitasari, mendapatkan pengahargaan sebagai The Best Presentation Award dalam konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Adapun harapan yang diinginkan Penulis buku ini, yaitu dapat memenuhi akan kebutuhan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.Latar belakang terbitnya buku ini, yaitu berawal dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Tetapi dalam perkembangan jaman pada saat ini permasalahan tidak memiliki keturunan dalam keluarga bukan hanya dapat diselesaikan dengan melalui cara mengadopsi anak saja, tetapi pasangan suami istri menghendaki dapat memiliki keturunan dengan genetik pasangan suami istri tersebut, dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau dengan cara menyewa rahim seseorang disebut dengan surrogate mother.Surrogate Mother, terjadinya karena pihak istri tidak bisa mengandung karena ada kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan, baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut juga ladang bisnis/alat mencari nafkah baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.Hal ini, terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya permasalahan pada vertilitas (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun di tunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan Assisted Reproductive Technologies (ART).Assisted Reproductive Technologies (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.Masalah Surrogate Mother, menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik Surrogate Mother belum dilakukan, tetapi pada kenyataannya wanita muda yang berasal dari Indonesia menyatakan dirinya bersedia menjadi Surrogate Mother.Maka menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, dalam buku ini perlu untuk membahas beberapa permasalahan diantaranya mengenai Surrogacy Agreement menurut hukum perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari Surrogate Mother, dan pengaturan terkait Surrogate Mother di beberapa negara sebagai perbandingan.
Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013. M. Rendi Aridhayandi; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v4i1.370

Abstract

Koerniatmanto Soetoprawiro merupakan Dosen sejak tahun 1981, dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2007. Lahir di Bandung 25 Februari 1953. Pada tahun 1981 lulus dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Pada tahun 1989 lulus dari Fakultas Pascasarjana Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1998 lulus Program Pascasarjana program studi Doktor Ilmu Hukum Bidang Studi Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya.Buku ini dimulai dari suatu ironi manakala ternyata sektor pertanian dan perikanan bukanlah primadona dalam sistem perekonomian nasional. Petani dan nelayan bukan pelaku utama, bahkan tersisih dari kancah sistem perekonomian nasional, kemiskinan struktural justru menimpa para petani dan nelayan yang merupakan penghuni kawasan pedesaan dan pesisir. Masalahnya, kawasan pedesaan dan pesisir ditempatkan sebagai periferi semata dalam sistem sosial itu sendiri.Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang menjadi kontribusi hukum dan pemerintah atas fenomena tersebut diatas? ada yang salah dalam sistem hukum dan pemerintah rupanya, hukum dan pemerintah rupanya tidak risau dan tidak mengutamakan sektor yang menjadi sumber kehidupan warga masyarakat yang miskin, tersisih, dan terlantar ini, dengan demikian sistem hukum dan pemerintahan perlu mengubah struktur dan fokus pelayanannya.Selain itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum nasional Indonesia itu adalah warisan hukum (kolonial), yang di kembangkan atas dasar falsafah individualistik. Berbagai hak dan kewajiban yang di atur dan dilindungi oleh sistem hukum adalah hak dan kewajiban individual. Berbagai konflik kepentingan yang di selesaikan oleh hukum adalah berbagai konflik individual. Keadilan yang hendak di tegakan adalah keadilan individual. Keadilan sosial peraktis di abaikan, karena masyarakat hanyalah kumpulan individu. Manusia sebagai mahluk sosial bukanlah kodrat. Manusia sebagai pribadi sejarah yang kodrati. Manusia berkumpul dan berorganisasi itu semata mata karena adanya kontrak sosial, yang nota bene fiktif itu. Akhirnya manusia berjuang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejauh mungkin, setingi mungkin, dan sekuat mungkin, demi kesempurnaan diri pribadinya sendiri. Perjuangan pribadi tersebut seringkali abai dengan nasib sesamanya, bahkan tidak jarang mengorbankan pihak lain.Manusia secara kodrati adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jatidiri Bangsa Indonesia itu.Disamping kultur hukum yang cenderung eksploitatif terhadap sesama manusia, kultur hukum yang ada ternyata juga eksploitatif terhadap alam ciptaan Tuhan. Hukum disusun guna mendukung dan melindungi sistem bisnis dan perekonomian yang tidak ramah terhadap alam karya Tuhan itu. Hukum direksa atas dasar asumsi bahwa manusia berhak atas alam. Manusia lalu serakah menghancurkan kekayaan alam demi kesejahteraan pribadi, tanpa peduli dengan kerusakan alam yang diakibatkannya, dan tanpa peduli akan masa depan anak cucunya sendiri. Celakanya, hukum modern dibangun untuk mendukung dan mereksa keserakahan manusia tersebut. Sekali lagi, pola pikir ataupun mindset hukum ini perlu diubah menjadi hukum yang mereksa dan yang mendorong agar manusia bekerjasama dengan alam karya ciptaan Tuhan itu sendiri.Hal tersebut di atas yang mendasari dan menjadi inspirasi dibangunnya cabang hukum yang disebut Hukum Pertanian. Oleh karena itu sifat dasar Hukum Pertanian ini adalah perjuangan demi tereksanya kehidupan, martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan Alam Semesta. Artinya, Hukum Pertanian senantiasa berjuang untuk mengeliminasi keserakahan manusia terhadap sesama manusia dan terhadap alam. Sementara itu tujuan pokok Hukum Pertanian tereksanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi para petani (kecil) dan nelayan (kecil) yang miskin, tersisih, dan menderita. Pada gilirannya, Hukum Pertanian bertugas untuk mendorong sistem bisnis dan perekonomian yang bermartabat dan beradab. Hukum Pertanian mendukung sistem bisnis dan perekonomian yang respek terhadap kehidupan, martabat manusia, dan keutuhan alam. Hukum hendaknya merupakan ungkapan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Law is Love for Life.
Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Makmur, Acumen; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.7347

Abstract

Salah satu yang menjadi permasalahan utama hampir di setiap negara terutama negara berkembang adalah masalah kesenjangan. Kesenjangan dapat terjadi dalam segala aspek sosial, hal ini disebabkan karena ketidakmerataan pendistribusian. Kesenjangan biasanya terjadi pada ketidakmerataan pendistribusian aspek-aspek perekonomian sehingga muncullah istilah kesenjangan sosial ekonomi. Dalam mewujudkan penerapan sistem ekonomi di Indonesia dengan lebih matang perlu diperhatikan beberapa karakteristik yang tidak dapat dilewatkan demi menjamin kesejahteraan bersama. Setiap kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama atas ikatan kekeluargaan dengan ketentuan berbagai cabang produksi menjadi urusan kekuasaan negara sebagai jaminan hak hidup bersama. Karakteristik perekonomian Indonesia juga menjamin penuh komponen sistem campuran tanpa memberatkan warga negaranya. Sesuai sistem ekonomi pancasila setiap kegiatan dilangsungkan demi menjaga keamanan mereka yang hidup di dalamnya.
Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial dalam Keluarga Chatlina, Chiara Belva; Mulyana, Aji; Amalia, Mia
KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi Vol 7 No 1 (2024): KOMUNITAS: JURNAL ILMU SOSIOLOGI
Publisher : Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/komunitasvol7issue1page19-38

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap kualitas hubungan sosial dalam keluarga, serta dampaknya terhadap interaksi sosial dan pola perilaku anak. Penelitian ini menyoroti bagaimana penggunaan gadget dan teknologi canggih dapat mempengaruhi interaksi sosial dalam keluarga, terutama antara orang tua dan anak, serta dampak positif dan negatif dari penggunaan TIK dalam keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya memperhatikan literasi digital dan dampak negatif TIK dalam penggunaannya di keluarga. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian telaah Pustaka. Metode telaah pustaka adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen lainnya, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi tentang topik yang diteliti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam keluarga memiliki dampak yang kompleks dan juga memberikan peningkatan literasi digital di kalangan orang tua dan anak-anak. Orang tua perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh TIK terhadap kualitas hubungan sosial dalam keluarga, sementara anak-anak perlu diberikan edukasi tentang penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang literasi digital kepada anak-anak. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan literasi digital, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan teknologi yang sehat, serta memperkuat interaksi sosial langsung dalam keluarga. Kata Kunci: Perkembangan; Pengaruh; Teknologi; Keluarga. Abstract This research discusses the influence of information and communication technology (ICT) on the quality of social relationships in the family, as well as its impact on children's social interactions and behavior patterns. This research highlights how the use of gadgets and advanced technology can affect social interactions in the family, especially between parents and children, as well as the positive and negative impacts of ICT use in the family. This research also aims to highlight the importance of paying attention to digital literacy and the negative impact of ICT in its use in the family. The method used in this research is the literature review research method. The literature review method is a research approach that uses written sources, such as journals, scientific articles, books, and other documents, to collect, analyze, and conclude information on the topic under study. The results show that the use of information and communication technology (ICT) in the family has a complex impact and also provides an increase in digital literacy among parents and children. Parents need to be given a better understanding of the influence of ICT on the quality of social relationships in the family, while children need to be educated about the healthy and responsible use of technology. In addition, there needs to be cooperation between schools and families to provide children with a better understanding of digital literacy. Thus, efforts to improve digital literacy, provide a better understanding of the healthy use of technology, as well as strengthen direct social interaction within the family. Keywords: Development; Influence; Technology; Family.
Fenomena Tawuran Antar Pelajar Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Remaja di Cianjur Hidayat, Cep; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi Vol 7 No 1 (2024): KOMUNITAS: JURNAL ILMU SOSIOLOGI
Publisher : Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/komunitasvol7issue1page50-61

Abstract

Abstrak Masa remaja adalah masa peralihan, dimana pola kehidupan remaja mengalami perubahan, meliputi tata cara bertingkah laku, bergaul, cara berpikir dan berbagai pola kehidupan lainnya yang menjadi ciri khas remaja, Hal yang menjadi kekhawatiran adalah remaja tidak mampu mengendalikan diri sehingga lepas kontrol dan terjerumus pada perilaku menyimpang, Tawuran adalah salah bentuk penyimpangan sosial yang ada di Indonesia khususnya di Cianjur. Metode kualitatif dengan analisis sumber-sumber dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor- faktor dan dampak fenomena tawuran remaja. Kata Kunci: Kenakalan remaja, Penyimpangan sosial, Remaja Abstract Adolescence is a transitional period, where teenagers' life patterns experience changes, including ways of behaving, socializing, ways of thinking and various other life patterns that are characteristic of teenagers. The thing that is worrying is that teenagers are not able to control themselves so they lose control and fall into Deviant behavior, brawls are a form of social deviance in Indonesia, especially in Cianjur. Qualitative methods with analysis of sources and literature studies were used to collect information and provide an in-depth understanding of the factors and impacts of the youth brawl phenomenon. Keywords: Juvenile delinquency; social deviance; teenagers
Legal Protection Against a Mother Who Has Baby Bluess Tarisah, Atasa; Handayani, Trini; Mulyana, Aji
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2024): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v9i1.6603

Abstract

Postpartum mothers who suffer from baby blues syndrome may abuse their biological children. Baby blues syndrome is a form of mental disorder. The chronology, mental condition, evidence and results of forensic psychiatry in a case of abuse by a perpetrator who suffers from a mental disorder are very important considerations and determine whether or not the perpetrator can be punished. This is considering that apart from the Criminal Code, regulations regarding legal accountability for perpetrators of mental disorders are also regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health (UU Health) and Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health (UU Mental Health ). This research also explores the form of legal responsibility for the perpetrator. This research methodology uses normative juridical, with a statutory regulation approach and a case approach. Data collection was obtained using the data analysis method in the form of descriptive qualitative analysis of secondary data. The results of the research show that perpetrators suffering from baby blues syndrome when committing abuse cannot be punished due to forgiving reasons based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code which is an exception for mental disabilities for the mental disorders they suffer from. Criminal liability certainly cannot be imposed on the perpetrator. The form of legal responsibility is carrying out rehabilitation as well as efforts to cure it, as well as carrying out education regarding the mental illness suffered.
Legal Challenges In The Age Of Social Media: Protecting Citizens From Misuse Of Information Aka Akbar, Rivaldi; Mulyana, Aji; Amalia, Mia
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 3 No. 1 (2023): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v3i1.328

Abstract

social media has become an integral part of everyday life, bringing about positive impacts but also posing significant legal challenges. This research delves into the legal aspects of the social media era, particularly concerning the protection of citizens from information misuse. The phenomena of spreading false information, defamation, and insults are increasingly alarming, challenging the existing legal framework. This study aims to identify and analyze the legal challenges emerging in the era of social media, focusing on the protection of citizens from information misuse. The research employs a descriptive method with a qualitative approach to identify relevant legal frameworks. The analysis techniques include document analysis, comparison, and information synthesis. The result of the study highlights weaknesses in the existing legal framework and suggests policy updates to address emerging challenges. It is hoped that this research contributes to enhancing legal protection for citizens facing the risks of information misuse in the era of social media.
Legal Challenges in Overcoming Changes in Social Behaviour Due to the Development of Technology and Information Octaviani Suryanto, Salsa; Mulyana, Aji
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 3 No. 2 (2024): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v3i2.359

Abstract

The development of technology and information that is spread globally, especially in Indonesia, has a significant impact on changes in social behavior in people's lives. Technological developments not only affect behavioural changes but also affect the way of interacting, acting and communicating. Although it provides convenience for society and has a positive side that can help humans in all matters and fields, technology and information also pose serious legal challenges related to changes in social behaviour that occur in society, such as violations of privacy, freedom of speech and the spread of fake news. The research method used in this article is descriptive qualitative, literature study and reflection method. Data were collected through literature studies, articles, and legislation related to information technology. Therefore, this article aims to identify legal challenges that arise due to the development of information technology that causes changes in individual behaviour. So as to overcome these challenges, improvements and adjustments to laws relevant to the current technological era are needed such as the protection of privacy rights or personal data must be strengthened through strict regulations, law enforcement related to fake news needs to be improved and moral decline must also be addressed. The association between the government and legal bodies must work together to overcome the challenges that occur and maintain a balance between technological progress, legal protection and law enforcement. It is hoped that this article will provide a better understanding of the legal challenges faced due to the growing flow of technology, and provide awareness to each individual to understand in depth the negative impact of information technology.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN Andian, Rivki; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1825

Abstract

Bullying is an action carried out intentionally to cause harm physical, verbal, psychological by someone towards someone or a group of people against a person or group of people who feel helpless. Children victims of bullying must receive legal protection. Protection children as all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally accordinglyper with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Government, parents, guardians, society and parties Schools have an obligation to provide character education and instilling good manners in children to prevent bullying.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Andian, Rivki Angga Adriana Imansyah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baidi, Ribut Bintang, Muhammad Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ipaldi, Muhamad Irpan Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita Kartono Kartono Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Nadiyana, Delis Nazilah, Siti Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Putri, Kayla Andini Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Azzahra Salsabila Ribut Baidi Rizal, Desca Mochamad Rusman Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Rahma R Suci Lestari Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber