Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.422
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Kosmik Hukum Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Case Law Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Abdimas Indonesian Journal Semarang Law Review Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Activa Yuris: Jurnal Hukum Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia Journal of Law Perspectives Review International Conference on Social Science Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
Rosmalinda
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERGESERAN POLA KORUPSI KE SEKTOR STRATEGIS ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANGAN DAN ENERGI Tasyah Ramadhani; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5636

Abstract

Fenomena pergeseran pola korupsi ke sektor strategis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada ranah birokrasi umum, tetapi telah merambah sektor-sektor vital seperti pangan dan energi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pergeseran korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Donald Black tentang hukum sebagai kontrol sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengendalikan perilaku menyimpang di sektor strategis serta sejauh mana posisi sosial pelaku dan korban memengaruhi penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan data sekunder terkait tata kelola pangan dan energi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuasaan ekonomi-politik menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang transparan dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial untuk menanggulangi praktik korupsi di sektor strategis.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF Bahriansyah Putra Lubis; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5637

Abstract

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan sekaligus mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara norma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat serta penerimaan korban terhadap proses pemulihan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta analisis terhadap praktik sosial yang memengaruhi implementasi diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada dasarnya efektif mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat hubungan sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga, namun masih terhambat oleh faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversi memerlukan penguatan pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta integrasi prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.
Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5670

Abstract

Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.
Bibliometric Analysis of Enforcement and Restitution for Victims of Human Trafficking Rina Melati Sitompul; Elwi Danil; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra; Rosmalinda Rosmalinda
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7902

Abstract

Human trafficking is a serious global crime, including in Indonesia, where restitution, as financial compensation for victims, plays a crucial role in their recovery and reintegration. This study uses bibliometric analysis to explore research on law enforcement and restitution in human trafficking, aiming to identify trends, key themes, and gaps. Data was gathered from the Scopus database, covering publications from 2000 to 2024. The analysis revealed a rise in human trafficking-related publications, primarily scientific articles. Seven thematic clusters were identified, focusing on law enforcement, victim protection, and sexual trafficking. However, restitution remains underexplored, with only minimal coverage in one weakly connected cluster. Bibliographic coupling and co-citation analysis highlighted key studies and journals in the field. The study concludes that restitution deserves further attention, particularly in terms of policy, challenges, and its impact on victims, to enhance protection and justice efforts.
Kajian Sosiologi Hukum tentang Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga yang Tinggi: Ditinjau dari Teori Konflik Karl Marx: Penelitian Herianto Sihombing; Rosmalinda Rosmalinda; Agusmidah Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.3882

Abstract

High-interest loan agreements are increasingly prevalent in society through formal and informal institutions, including online loans and loan sharks. While providing quick access to capital, this practice often creates economic inequality, increases debt risk, and worsens the socio-economic conditions of borrowers, particularly vulnerable groups. A sociological analysis of law is relevant to examining the relationship between law, economic practices, and social structures in the power relations between lenders and borrowers. This study uses Karl Marx's conflict theory to examine power dynamics, where lenders, as the bourgeoisie, exploit their economic position, while borrowers, as the proletariat, are subordinated due to limited access to information, capital, and financing alternatives. The study's results indicate that high-interest loans have the potential to become a means of exploitation, reinforcing bourgeois dominance and widening socio-economic inequality. Therefore, it is recommended to strengthen regulations on interest rates and oversight of illegal loans, improve financial literacy among vulnerable communities, and implement fair and transparent consumer protection to achieve more equitable and sustainable lending practices.
Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound: Penelitian Renjana Mantri Laras Hadi Daulay; Rosmalinda; Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4084

Abstract

The purpose of this study is to examine the phenomenon of deepfake pornography crime from Roscoe Pound's perspective. This study uses a qualitative empirical method with a legal and conceptual approach. The data obtained includes primary and secondary data, where primary data is generated through observation, including non-participant observation. Meanwhile, secondary data is obtained from books on legal sociology, Roscoe Pound's writings, scientific journals, laws and regulations, and relevant scientific articles. The data collection technique was conducted through literature/documentation studies. The data analysis technique used qualitative-descriptive data analysis, namely analysis by linking the phenomenon of deepfake pornography crime with Roscoe Pound's theoretical framework. The results of the study show that, first, deepfake pornography is a criminal phenomenon involving the manipulation of images or videos of other people without permission to produce pornographic content. Second, regulations governing deepfake pornography include the TPKS Law, PDP Law, and ITE Law. However, these three laws are still considered unable to provide comprehensive legal benefits, meaning that these regulations still have shortcomings that need to be addressed, such as legal loopholes, unclear articles that require interpretation, and effective law enforcement. Third, According to Roscoe Pound, the law in deepfake pornography cases should act as a tool of social control that prioritizes real benefits in order to protect privacy and restore victims' rights fairly.
Waste Management Crisis at the Terjun Medan Landfill: Analysis of Local Government Legal Responsibility Angelica Simanungkalit; Rosmalinda; Affila
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v6i1.23672

Abstract

Medan City is facing a serious environmental crisis due to a nearly 50-meter-high pile of waste at the Terjun Final Disposal Site (TPA Terjun), which is managed using an open dumping system. This condition indicates a failure in local government governance to fulfill waste management obligations as stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This failure has resulted in violations of the public’s right to a healthy environment as guaranteed by the 1945 Constitution. Negative impacts such as groundwater contamination, air pollution, and health risks threatening the surrounding residents constitute environmental injustice. Local governments may face administrative sanctions and lawsuits for compensation and have an obligation to carry out environmental restoration. Addressing this crisis requires active roles from the Medan City Government, central and provincial governments, the public to realize effective, sustainable, and environmentally friendly waste management
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM Rima Melati Situmorang; Mahmud Mulyadi; Rosmalinda Rosmalinda
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4236

Abstract

Abstrack: The double track system is the use of criminal sanctions and disciplinary sanctions in the criminal justice system. The implementation of the double track system should be made more effective, especially with existing and clear regulations in the juvenile criminal justice system. However, in reality, there are still various cases of children who apply imprisonment for children. The formulation of the problem in this study is what is the philosophical basis for the birth of the double track system in the criminal justice system, how the double track criminal system applies to children in conflict with the law, and how is the legal analysis of children in conflict with the law in the criminal justice process. The method used in writing this thesis is a normative juridical research method, namely analyzing legal principles carried out through literature studies. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that children in conflict with the law must be treated specifically according to their age, by prioritizing the principle of protecting children's rights as regulated in the Convention on the Rights of the Child. Through the implementation of a double-track system, juvenile criminal law not only provides criminal sanctions but also provides opportunities for educational and rehabilitative measures, such as return to parents or foster care in social institutions. This approach reflects a shift from a punitive system to a rehabilitation and social reintegration of children, making juvenile criminal law in Indonesia more humane and future-oriented. Keywords: Legal Protection, Children in conflict with the law, Double Track System. Abstrak: Double track system atau sistem dua jalur adalah penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan. Penerapan double track system sudah seharusnya diefektifkan apalagi dengan regulasi yang telah ada dan jelas pada sistem peradilan pidana anak. Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat berbagai kasus anak yang menerapkan pidana penjara bagi anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah alas filosofis lahirnya double track system dalam sistem peradilan pidana, bagaimanakah sistem pemidanaan dua jalur (double track system) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimanakah analisis hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan usianya, dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Melalui penerapan double track system, hukum pidana anak tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga membuka ruang bagi sanksi tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pengembalian kepada orang tua atau pembinaan di lembaga sosial. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari sistem penghukuman ke arah pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sehingga hukum pidana anak di Indonesia menjadi lebih humanis dan berorientasi pada masa depan.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Double Track                    System.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN Amalia Syamsyah Pasaribu; Wessy Trisna; Rosmalinda Rosmalinda
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4658

Abstract

Abstract: Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study aims to answer the problems of How is legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Indonesian Child Criminal Justice System, How is the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Medan Police Headquarters Jurisdiction, and What are the obstacles encountered by investigators at the Medan Police Headquarters in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse. The method used in this thesis research is an empirical research method, namely legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the research on legal protection for children as perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System can be seen from the legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial, and guidance. In the implementation of providing protection, the concept of diversion is prioritized to achieve restorative justice that applies to children under 12 (twelve) years old and does not commit repeat crimes (recidivism). In this case, the obstacles encountered by investigators in providing protection are law enforcement who are not equipped with an understanding of child cases, legal factors that have not provided alternatives regarding mechanisms in implementing diversion and factors of facilities and infrastructure that are inadequate. Keyword: Legal Protection, Children as Perpetrators, Abuse, Investigation Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik di Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada pelaksaanaan dalam memberikan perlindungan lebih mengutamakan konsep diversi untuk tercapainya keadilan restoratif (restorative justic) yang berlaku pada anak umur dibawah 12 (dua belas) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatan (residivis). Dalam hal ini hambatan yang didapat pihak penyidik dalam memberikan perlindungan yaitu penegak hukum yang kurang dibekali pemahaman tentang kasus anak, faktor hukum yang belum memberikan alternatif mengenai mekanisme dalam penerapan diversi dan faktor sarana dan prasana yang belum memadai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Penganiayaan, Penyidikan
Raising Awareness to Prevent Sexual Violence for Mosque Teenager Rosmalinda Rosmalinda; Ade Rahmawati Siregar; Joiverdia Arifiyanto; Agusmidah Agusmidah; Fahrizal S. Siagian
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25079

Abstract

This article was conducted in the form of community service “training of trainer”. The goal of this activity is to improve youth knowledge, understanding, skills and roles in preventing sexual violence. This research involves the committee and members of mosque youth who trained in preventing sexual violence. Adult education methods are used in community service as well as legal research to analyze participation of mosque youth in preventing sexual violence at worship place use a legal, case and conceptual approach. The research found: (1) The number of sexual violence cases increases every year in susceptible locations such as public spaces, terminals/stations, roadsides/sidewalks, public transportation, mass or social media, residential areas, workplaces/offices and campuses. (2) The absence of worship place on susceptible locations list does not mean sexual harassment against women and children has not existed. It could be happened to anyone regardless of gender, age, religion or social background. (3) knowledge, understanding, ability and role to prevent sexual violence among mosque youth increased after participated and practice through "Let's Practice Being a Trainer/Facilitator on Sexual Violence Prevention ". As conclusions: (1) mosque youth have an important role to reduce the number of various forms of and/or prevent of sexual violence, (2) the Indonesian Mosque Youth Communication Agency (BKPRMI) has capacity and roles to improve the knowledge, ability and role of mosque youth in preventing sexual violence, especially in the mosque/prayer room area.
Co-Authors Ade Candra Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Agata Kurniati Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amalia Syamsyah Pasaribu Amstrong Harefa Angelica Simanungkalit Annisa Hafizah Annisa Hafizhah Arly Andreas Lumban Toruana Bahriansyah Putra Lubis Berardy Shane Haposan Aritonang Calvin Celine Clarentia Cheryl Patriana Yuswar Desti Lediana Dirga Arya Kesuma Nasution Edi Yunara Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Fachrul Rozi Harfi Fahrizal S. Siagian Fahrizal S.Siagian Farhans Mahendra Syam Fransiska Alemina Sembiring Gheanina Prisilia Kaban Hafizhul Khair Hayatunnufus Hayatunnufus Helen Mutiara Silaban Herianto Sihombing Jesslyn Elisandra Harefa Joiverdia Arifiyanto Lesly Saviera Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Marlina, Marlina Mauris Muyassar Mochammad Fahmi Ulum Moh. Ekaputra Mohammad Effan Djodie Montayana Meher Nabila Afifah Salwa Nanci Yosepin Simbolon Nia Khairunnisya NINGRUM NATASYA SIRAIT putri valencia Rahul Sihombing Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Rima Melati Situmorang Rina Melati Sitompul Rina Melati Sitompul Rio Fransiscus Girsang Sachila Fattah Sarmadan Pohan Siti Khairunnissa Sophia Lequin Theovani Purba Sri Afdhila Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Tasyah Ramadhani Theodora Verina Josephine Rouli Situmorang Thomas Poltak Sianturi Wessy Trisna