Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Kosmik Hukum Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Case Law Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Abdimas Indonesian Journal Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Activa Yuris: Jurnal Hukum Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia Journal of Law Perspectives Review International Conference on Social Science Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
Rosmalinda
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Atas Budaya Patronase Dan Kekuasaan Calvin; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5565

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem hukum di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga erat dipengaruhi oleh budaya patronase dan relasi kekuasaan. Kondisi ini menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan sesuai prinsip keadilan, melainkan kerap dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan elit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patronase dan relasi kekuasaan sering kali melemahkan independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi cenderung tidak konsisten. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketidakefektifan penegakan hukum korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara legal structure, legal substance, dan legal culture. Meskipun regulasi antikorupsi telah diperkuat, budaya hukum masyarakat yang permisif dan terpengaruh patronase masih melemahkan independensi aparat hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh budaya patronase dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih kuat serta transformasi budaya hukum agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.
PERGESERAN POLA KORUPSI KE SEKTOR STRATEGIS ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANGAN DAN ENERGI Tasyah Ramadhani; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5636

Abstract

Fenomena pergeseran pola korupsi ke sektor strategis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada ranah birokrasi umum, tetapi telah merambah sektor-sektor vital seperti pangan dan energi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pergeseran korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Donald Black tentang hukum sebagai kontrol sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengendalikan perilaku menyimpang di sektor strategis serta sejauh mana posisi sosial pelaku dan korban memengaruhi penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan data sekunder terkait tata kelola pangan dan energi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuasaan ekonomi-politik menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang transparan dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial untuk menanggulangi praktik korupsi di sektor strategis.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF Bahriansyah Putra Lubis; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5637

Abstract

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan sekaligus mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara norma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat serta penerimaan korban terhadap proses pemulihan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta analisis terhadap praktik sosial yang memengaruhi implementasi diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada dasarnya efektif mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat hubungan sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga, namun masih terhambat oleh faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversi memerlukan penguatan pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta integrasi prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.
Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5670

Abstract

Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.
Bibliometric Analysis of Enforcement and Restitution for Victims of Human Trafficking Rina Melati Sitompul; Elwi Danil; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra; Rosmalinda Rosmalinda
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7902

Abstract

Human trafficking is a serious global crime, including in Indonesia, where restitution, as financial compensation for victims, plays a crucial role in their recovery and reintegration. This study uses bibliometric analysis to explore research on law enforcement and restitution in human trafficking, aiming to identify trends, key themes, and gaps. Data was gathered from the Scopus database, covering publications from 2000 to 2024. The analysis revealed a rise in human trafficking-related publications, primarily scientific articles. Seven thematic clusters were identified, focusing on law enforcement, victim protection, and sexual trafficking. However, restitution remains underexplored, with only minimal coverage in one weakly connected cluster. Bibliographic coupling and co-citation analysis highlighted key studies and journals in the field. The study concludes that restitution deserves further attention, particularly in terms of policy, challenges, and its impact on victims, to enhance protection and justice efforts.
Kajian Sosiologi Hukum tentang Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga yang Tinggi: Ditinjau dari Teori Konflik Karl Marx: Penelitian Herianto Sihombing; Rosmalinda Rosmalinda; Agusmidah Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.3882

Abstract

High-interest loan agreements are increasingly prevalent in society through formal and informal institutions, including online loans and loan sharks. While providing quick access to capital, this practice often creates economic inequality, increases debt risk, and worsens the socio-economic conditions of borrowers, particularly vulnerable groups. A sociological analysis of law is relevant to examining the relationship between law, economic practices, and social structures in the power relations between lenders and borrowers. This study uses Karl Marx's conflict theory to examine power dynamics, where lenders, as the bourgeoisie, exploit their economic position, while borrowers, as the proletariat, are subordinated due to limited access to information, capital, and financing alternatives. The study's results indicate that high-interest loans have the potential to become a means of exploitation, reinforcing bourgeois dominance and widening socio-economic inequality. Therefore, it is recommended to strengthen regulations on interest rates and oversight of illegal loans, improve financial literacy among vulnerable communities, and implement fair and transparent consumer protection to achieve more equitable and sustainable lending practices.
Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound: Penelitian Renjana Mantri Laras Hadi Daulay; Rosmalinda; Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4084

Abstract

The purpose of this study is to examine the phenomenon of deepfake pornography crime from Roscoe Pound's perspective. This study uses a qualitative empirical method with a legal and conceptual approach. The data obtained includes primary and secondary data, where primary data is generated through observation, including non-participant observation. Meanwhile, secondary data is obtained from books on legal sociology, Roscoe Pound's writings, scientific journals, laws and regulations, and relevant scientific articles. The data collection technique was conducted through literature/documentation studies. The data analysis technique used qualitative-descriptive data analysis, namely analysis by linking the phenomenon of deepfake pornography crime with Roscoe Pound's theoretical framework. The results of the study show that, first, deepfake pornography is a criminal phenomenon involving the manipulation of images or videos of other people without permission to produce pornographic content. Second, regulations governing deepfake pornography include the TPKS Law, PDP Law, and ITE Law. However, these three laws are still considered unable to provide comprehensive legal benefits, meaning that these regulations still have shortcomings that need to be addressed, such as legal loopholes, unclear articles that require interpretation, and effective law enforcement. Third, According to Roscoe Pound, the law in deepfake pornography cases should act as a tool of social control that prioritizes real benefits in order to protect privacy and restore victims' rights fairly.
Waste Management Crisis at the Terjun Medan Landfill: Analysis of Local Government Legal Responsibility Angelica Simanungkalit; Rosmalinda; Affila
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v6i1.23672

Abstract

Medan City is facing a serious environmental crisis due to a nearly 50-meter-high pile of waste at the Terjun Final Disposal Site (TPA Terjun), which is managed using an open dumping system. This condition indicates a failure in local government governance to fulfill waste management obligations as stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This failure has resulted in violations of the public’s right to a healthy environment as guaranteed by the 1945 Constitution. Negative impacts such as groundwater contamination, air pollution, and health risks threatening the surrounding residents constitute environmental injustice. Local governments may face administrative sanctions and lawsuits for compensation and have an obligation to carry out environmental restoration. Addressing this crisis requires active roles from the Medan City Government, central and provincial governments, the public to realize effective, sustainable, and environmentally friendly waste management
Co-Authors Ade Candra Ade Rahmawati Siregar Affila Agata Kurniati Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amstrong Harefa Angelica Simanungkalit Annisa Hafizah Annisa Hafizhah Arly Andreas Lumban Toruana Bahriansyah Putra Lubis Berardy Shane Haposan Aritonang Calvin Celine Clarentia Cheryl Patriana Yuswar Desti Lediana Dirga Arya Kesuma Nasution Edi Yunara Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Fachrul Rozi Harfi Fahrizal S.Siagian Fransiska Alemina Sembiring Gheanina Prisilia Kaban Hafizhul Khair Hayatunnufus Hayatunnufus Helen Mutiara Silaban Herianto Sihombing Jesslyn Elisandra Harefa Joiverdia Arifiyanto Lesly Saviera Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Marlina, Marlina Mauris Muyassar Mochammad Fahmi Ulum Moh. Ekaputra Montayana Meher Nanci Yosepin Simbolon Nia Khairunnisya NINGRUM NATASYA SIRAIT putri valencia Rahul Sihombing Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Rina Melati Sitompul Rina Melati Sitompul Rio Fransiscus Girsang Sachila Fattah Sarmadan Pohan Sophia Lequin Theovani Purba Sri Afdhila Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Tasyah Ramadhani Theodora Verina Josephine Rouli Situmorang Thomas Poltak Sianturi Wessy Trisna