Articles
<![CDATA[PENGELOLAAN ZAKAT DI ACEH PASCA DEKLARASI SYARIAT ISLAM ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 35, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v35i1.135
<![CDATA[Abstract: Zakat Management in the Post Declaration of Islamic Syariah in Aceh. One of the most noted consequences of declaration of the implementation of Syariat Islam in Aceh has been a spirit for the management of zakat which was resulted in the introduction of several regulations. The author argues that by referring to these laws and qanun there is a tendency that the management of zakat are being managed by the government. However, such system is not similar to that of the BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq and Shadaqah). This article is an attempt to analyze the management of zakat focusing on systems applied in Baitul Mal and in the BAZIS, the extent to which they are similar or different. The author maintains that the system used in Baitul Mal is more effective and as such makes such institution closer to society and cuts down bureaucratic complexity.Kata Kunci: pengelolaan zakat, BAZIS, Baitul mal, Aceh]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 42, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v42i2.542
<![CDATA[Abstrak: Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Jinayat Aceh pada 2014 silam, di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Dinamika pemidanaan itulah yang menjadi fokus dalam artikel ini. Penelitian ini menunjukkan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.Abstract: The Position of Aceh Criminal Code in Indonesian National Criminal Code System. In the amidst discussions on the National Criminal Code (RKUHP) draft, Aceh has produced a version of Aceh Criminal Code-commonly referred to as Aceh Qanun Jinayat in 2014. As part of the Indonesian territory, such circumstances certainly bring about a lot of polemics. Among the polemics is the legal difference (dualism) between Aceh and other parts of Indonesia in overcoming the crime. This article focuses on the dynamics of the crime. The study shows the uniqueness of the Aceh Qanun Jinayat which should be a stimulus for the development of the national criminal law. In addition, the reorientation of punishment in Aceh should be another agenda for the sake of Aceh integration into the national penal system. This privilege should not be interpreted as a differentiator, but a reinforcement of the unity system where Aceh Qanun Jinayat is a part of sub-system of criminal law.Kata Kunci: Aceh, hukum pidana, qanun, jinayat]]>
<![CDATA[Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A) ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>;
<![CDATA[Mahdalena Nasrun]]>;
<![CDATA[Rhoni Ismunandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.845 KB)
|
DOI: 10.22373/justisia.v5i1.7269
<![CDATA[Kasus sengketa waris tidak mampu dimediasikan, mediator sendiri kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga. Oleh karena itu, penulis dapat mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan mediasi dan bagaimana tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Kelas IA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara analisis-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep mediasi yang dijalankan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, melihat Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum mediasi sebagai prosedurnya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA. Pelaksanaan setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, dengan melibatkan para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi dan apabila salah satu pihak tidak mau di mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Tantangan proses dan penyelesaiannya lebih kepada para pihak yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, dikarenakan mediator hanya memfasilitasi akan tempat dan memberi solusi yang baik terhadap keduanya.Dalam penyelesaiannya apabila mediasi berhasil maka mediator membuat sebuah pernyataan bahwa mediasi telah berhasil.Apabila perkara itu gagal, maka mediator juga membuat pernyataan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan penyelesaian pidana melalui mediasi tidak ada dikarenakan Mahkamah Syar’iyah tidak menerima kasus pidana.]]>
<![CDATA[Tinjauan Sosiologis Tentang Pegadain Terhadap Tanah Pertanian, Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Studi Kasus di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>;
<![CDATA[Nurdin Seniara]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.148 KB)
|
DOI: 10.22373/justisia.v4i1.5961
<![CDATA[Mengenai pegadaian tanah pertanian yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering menjadi permasalahan seperti orang yang mengadaikan tanah pertanian sering kehilangan tanahnya, dikarenakan tidak bisa menebusi tanah pertanian yang dia gadaikan. Bagaimana pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah setelah berlakunya pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960, faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan kajian metode lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data skunder yaitu data-data yang di peroleh dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan berdasarkan tinjauan sosiologis tentang pegadaian tanah pertanian di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah berlakunya undang-undang pasal 7 (1) nomor 56 tahun 1960, kalangan masyarakat di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian masih menggunakan cara pegadaian secara Hukum Adat. Secara umum menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu menyimpang dari ketentuan undang-undang nomor 56 tahun 1960 pasal 7 (1) yang menyinggung mengenai gadai tanah pertanian, dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan gadai secara hukum adat dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PEGADAIAN TERHADAP TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN1960 (STUDI SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN DI KAMPUNG TINGKEM ASLI DAN TINGKEM BERSATU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) ]]>
<![CDATA[Nurdin Seniara]]>;
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.512 KB)
|
DOI: 10.22373/justisia.v3i2.5930
<![CDATA[Gadai ialah suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutanguntuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya. Dengan kecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu. Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (over dragen) jadi tidak identik dengan perkataan verkoop dalam bahasa Belanda, dalam perkataan verkoop disinggung pengertian berpindahnya hak milik. Dilain pihak istilah verkoop seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya.]]>
<![CDATA[Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No. 6 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Mirza Rahmatillah]]>;
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v5i2.8456
<![CDATA[The success of developing a village cannot be separated from the role of the Village Head and the entire community. A developed village can be seen from the adequate facilities and infrastructure. The head of government has a big responsibility for the progress of his village in order to create a prosperous society. The formulation of the problem in this study is how the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village and how the Siyasah Fiqh and Village Law review the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village. This type of research is classified as field research (field research), which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data sourced from primary data through interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data by conducting library research in the form of Al- Qur'an, Hadiths, opinions of scholars, laws and regulations, documents and books and other scientific works. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the role of the Li-Eue Village head in the implementation of development in Li-Eue Village is generally less than optimal so that it is less trustworthy or responsible for the duties as village head. Judging from the existence of several developments that have not been implemented. And less transparent and less mobilizing community participation. Review of Siyasah Fiqh and Village Law, namely leaders who are less trustworthy and less responsible.]]>
<![CDATA[Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia) ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur Ikram]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5561
<![CDATA[Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua. Uang hantara memiliki dampak negatif. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan mempunyai berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menundakan perkawinan karena tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, apakah benar penetapan uang hantaran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti telah mengelompokkan data menjadi dua bentuk, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ialah data hasil dari angket sedangkan data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kuantitatif tersebut dibentuklah tabel kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Mukim Pinang Tunggal semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut serta telah ditemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dari tahun 2013 hingga 2017 karena tingginya uang hantaran. Merujuk kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku. ]]>
<![CDATA[Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>
<![CDATA[ Media Syari'ah Vol 18, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia and Law Faculty ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jms.v18i2.1924
<![CDATA[Bank syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, Dana Pihak Ketiga dan dana pinjaman lainnya. Sumber sebagian besar komposis modal tersebut besasal dari liabilitas yaitu Dana Pihak Ketiga dan pinjaman lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem manajemen yang dapat mencakup pengeloaan aset dan liabilitas. Oleh sebab itu bank syariah menerapkan Asset and Liability Management. Sistem manajemen ini telah lama berkembang dan merupakan sistem manajemen adopsi dari bank konvensional. Untuk itulah penulis akan melihat penerapannya serta kesesuaian dengan sistem bank syariah. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa (1) Penerapan Manajemen Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Management) pada perbankan syariah diterapkan dalam unit khusus yang dinamakan ALCO (Asset and Liability Management Committee). Komite ini bertugas merencanakan, mengogarnisasi dan mengawasi investasi bank syariah. Tujuan manajemen ini ialah memaksimalkan profit dari sumber asset yang tersedia dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip-prinsip kehati-hatian; (2) Teori Manajemen Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Management) sesuai diterapkan pada sistem perbankan syariah bila dilihat dari pengakuan bank terhadap Dana Pihak Ketiga, akan tetapi dalam penerapannya jauh berbeda dari bank konvensional. Perbedaan mendasarnya ialah bank syariah tidak memiliki kewajibannya membayar biaya modal. Biaya modal hanya akan dibayarkan bila hasil usaha menguntungkan.]]>
<![CDATA[Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>;
<![CDATA[Muslina Muslina]]>
<![CDATA[ Media Syari'ah Vol 19, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia and Law Faculty ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jms.v19i2.2026
<![CDATA[Sistem pengelolaan aset menurut ketentuan Islam merupakan suatu profesi baru dalam dunia modern saat ini, sehingga tidak banyak literatur yang dapat dijadikan pedoman dalam mengkaji hal tersebut. Di sisi lain, kebutuhan akan sistem ini semakin dirasakan oleh para akademisi dan praktisi khususnya praktisi lembaga keuangan syariah. Manculnya konsep pengelolaan aset atau lebih dikenal dengan Manajemen Kekayaan Islam (Islamic Wealth Management) atau Perencanaan Keuangan Islam (Islamic Financial Planning) merupakan jawaban praktis atas kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, hadirnya dua konsep ini setidaknya memberikan gambaran awal pengelolaan aset secara halal. Bila dikaji dalam perjalanan sejarah Islam, sebenarnya manajemen aset telah dijelaskan oleh Asy-Syaibani dalam kitabnya al-kasb dengan teori infaq. Teori ini sangat umum, namun mempunyai hubungan signifikan terhadap pengelolaan aset menurut perspektif Islam. Inilah alasan penulis menghubungkan pengelolaan aset dalam Islam dengan teori infaq Asy-Syaibani. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah metode content analisis, yakni menganalisis teks-teks dalam buku yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Hasil kajian tersebut ialah konsep pengelolaan aset dalam Islam merujuk pada konsep khalifah dan keshalihan. Konsep khalifah mewajibkan setiap orang memakmurkan bumi dengan bekerja. Sedangkan konsep keshalihan merupakan konsep yang mengharuskan pemilik aset memanfaatkannya dan mengembangkannya dengan cara yang halal dan mempertimbangkan aspek kemanfaat bagi dirinya dan orang lain. Konsep ini tergambar jelas dalam teori al-kasb dan infaq menurut Asy-Syaibani. Dalam teori al-kasb diuraikan alasan orang bekerja, yakni untuk memehuni kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyyat. Sedangkan dalam teori infaq mengharuskan seseorang untuk membelankan dan mengembangkan asetnya dengan cara yang halal serta memperhatikan tingkatan prioritas yang utama.]]>
<![CDATA[SETTLEMENT OF DEFAULT UNDER THE ISTIṢNĀ‘ AGREEMENT IN PRINTING BUSINESS IN SHIAH KUALA DISTRICT ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Al-Iqtishadiah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.34 KB)
|
DOI: 10.22373/iqtishadiah.v3i1.1844
<![CDATA[Istiá¹£nÄ' contract is an agreement or sale and purchase agreement by order, between the buyer (mustaá¹£ni') and the maker (á¹£Äni') for an item that does not yet exist with certain specifications, and payment can be made in advance, through installments, or deferred until the time of collection of the goods. . Printing in Syiah Kuala District is a place for the production of unfinished printed goods, which are generally carried out by order (istiá¹£nÄ‘). As long as the istiá¹£nÄ' contract is running, it is possible for the parties to be negligent or not fulfill their obligations which lead to default. The problem in this research is what are the forms of default in the printing business in Syiah Kuala District and how the default is resolved in the istiá¹£nÄ contract in the printing business that occurs in Syiah Kuala District from an Islamic economic perspective. The purpose of this research is to find out the forms of default in the printing business in Syiah Kuala District and to find out the mechanism for the settlement of default in the istiá¹£nÄ contract in the printing business that occurred in Syiah Kuala District according to an Islamic economic perspective. To answer this question, the writer uses descriptive analysis research method with the type of field research (field research), where the data obtained comes from the results of primary, secondary and tertiary data as well as from observations and interviews compiled by the author. From the results of this study, it can be seen the forms of default by the parties. Forms of default committed by the printer include being late in completing the ordered goods and the negligence of the printing party so that the customer does not receive the ordered goods, while the default by the customer is not taking the ordered goods. The default is resolved through a path that is in accordance with the Islamic economic perspective, namely through the ulḥu (peace) route.]]>
