Claim Missing Document
Check
Articles

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Nurul Millah; Joni Dawud; Teni Listiani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.532

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kendala yang dihadapi serta menyusun strategi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini menggunakan alat analisis SWOT dengan analisis matriks EFAS dan IFAS untuk menentukan strategi yang tepat yang bisa diterapkan oleh pihak berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal dengan faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi ini yaitu Komunikasi. Menurut perhitungan diagram analisis SWOT maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di posisi kuadran III dan dapat menggunakan Strategi Weaknesses- Opportunites (Strategi WO) untuk meminimalisir kelemahan dengan cara memanfaatkan peluang melalui kegiatan peningkatan diklat teknis, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan juga penyusunan analisis jabatan penyusun laporan keuangan. Saran dari penelitian ini memaksimalkan outcome kegiatan diklat teknis, serta menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang Analisis Jabatan dan juga Standar Operasional Prosedur sebagai dasar kekuatan hukum yang berlaku.
Model Strategi Pengembangan Implementasi Kebijakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Dony Septriana Rosady; Endang Wirjatmi Trilestari; Teni - Listiani
Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jiks.v5i2.11625

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai kawasan dengan potensi bencana yang cukup tingggi sudah seharusnya melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Rumah sakit memiliki peran penting sebagai salah satu mata rantai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, menganalisis kondisi kekuatan kelemahan peluang dan ancaman, serta merumuskan model strategi pengembangan implementasi kebijakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Penelitian dilakukan secara kualitatif di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat periode bulan April–Mei 2020. Metode penelitian dilakukan dengan desain studi kasus secara kualitatif. Data diperoleh dari observasi terhadap implementasi sistem gawat darurat terpadu, wawancara mendalam terhadap pimpinan, pelaksana, dan masyarakat, serta studi dokumen terhadap kebijakan berkaitan dengan sistem penanggulangan gawat darurat. Upaya validasi terhadap hasil dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan aspek karakteristik institusi pelaksana, aspek kondisi ekonomi sosial dan politik, serta aspek disposisi pelaksana berada pada kondisi yang baik. Perhitungan nilai Internal Factor Analysis Summary (IFAS) sebesar 0,55 dan External Factor Analysis Summary (EFAS) sebesar 0,23 menempatkan RSUD Cibabat berada pada kuadran I sehingga perlu menerapkan strategi pertumbuhan cepat atau agresif. Model strategi pengembangan dilakukan dengan analisis menggunakan Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) matriks dan diperoleh 12 alternatif strategi. Strategy Model for the Policy Implementation Development of Integrated Emergency Management SystemAbstractAs a region with a high potential for disaster, Indonesia should have prepared to face the possibility of a disaster. Hospitals have an important role as one of the links in the Integrated Emergency Management System (SPGDT). This study aims to analyze the implementation of integrated emergency response system policies, strengths, weaknesses, opportunities, and threats and formulate a strategy model for implementing an integrated emergency response system policy. The research was conducted qualitatively at the Cibabat Regional General Hospital from April 2020 to May 2020. The research method was carried out using a qualitative case study design. Data were obtained from observing the implementation of the integrated emergency system, in-depth interviews with leaders, implementers, and the community, and studying documents on policies relating to the emergency response system. Efforts to validate the results were carried out through technical triangulation and source triangulation. The results showed that aspects of implementing agencies' characteristics, social and political-economic conditions, and the disposition of executors were in good condition. Calculating the Internal Factor Analysis Summary (IFAS) value of 0.55 and External Factor Analysis Summary (EFAS) of 0.23 places Cibabat Hospital in quadrant I, so applying a fast or aggressive growth strategy is necessary. The strategy model was developed by analysis using the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) matrix, and 12 alternative strategies were obtained.
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Berdasarkan Analisis Kesenjangan Kompetensi Marketing Executive Di PT Pegadaian Kantor Wilayah X Teni Listiani; Dwi Annisa Salsadila; Hafid Aditya Pradesa; Lidia Maasir
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 5 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i5.3111

Abstract

PT Pegadaian Kantor Wilayah X turut serta dalam proses peningkatan kompetensi dengan memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk menentukan program pelatihan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan. Namun masih ditemukan karyawan yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut sesuai dengan kompetensi ataupun bidang pekerjaannya. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesenjangan kompetensi Marketing Executive serta memberikan informasi dalam upaya merancang Analisis Kebutuhan Pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Sebanyak 34 Marketing Executive yang berasal dari Area Bandung I, Bandung II, dan Cirebon yang berpartisipasi pada penelitian ini didasarkan pada sampel jenuh atau sensus yang digunakan pada penelitian. Hasil penelitian mengungkap gambaran kompetensi yang dimiliki oleh para Marketing Executive serta memunculkan temuan berupa kesenjangan kompetensi pada Elemen Kompetensi yang ada dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 tentang Area Kerja Pemasaran terutama yang diketahui pada Elemen Kompetensi tentang (1) Mampu memfasilitasi komitmen pembelian (closing), (2) Mampu melaksanakan pengelolaan waktu, dan (3) Mampu menentukan tujuan dan metode riset. Berdasarkan kesenjangan tersebut dapat diketahui bahwa Marketing Executive di PT Pegadaian Kantor Wilayah X memiliki kebutuhan terhadap pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan penjualan, manajemen waktu, dan juga pelatihan tentang riset merek. Sedangkan daftar Marketing Executive yang perlu mengikuti pelatihan terdiri dari 6 Marketing Executive yang berasal dari Area Bandung 1.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KOMPETENSI PEMERIKSA DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT MUHAMMAD INDRA YANUAR ADITYA; Teni Listiani; Sait Abdullah
JRPA - Journal of Regional Public Administration Vol. 8 No. 2 (2023): JRPA - Journal of Regional Public Administration
Publisher : LPPM UNSAP & FISIP UNSAP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines about the implementation of auditor competence assessment policy at the Audit Board of the Republik of Indonesia (BPK) to assess the competence of auditors in conducting audit that produce high quality and provide recommendations for the managements and accountability of state finances in achieving national goals. The objectives of this research are to analyzing the implementation of auditor competence assessments policy at the Representative Office in West Java, analyzing the factors that support and hinder the implementation and provide an alternative implementation model for improving the success of the auditor competence assessment policy implementation. The research approach used is a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and secondary data and the data validity is tested through source triangulation. The results of the research show that there are factors that hinder the implementation, including the limited number of classes used for role training, the timing of role training that may not be suitable, and the lack of understanding between examiners and auditors in explaining audit experiences. These hindering factors can be addressed through the utilization of digital media like online classes and involving senior auditors as a mentor for the examination team to explain the alternative audit procedures.
Penerapan Learning Organization Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Di PT. Mitra Abadi Menggunakan Soft System Methodology DALIYAH, TSANIYYAH; Wirjatmi T.L, Endang; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.75

Abstract

Lingkungan bisnis bersifat dinamis dan kompetitif sangat membutuhkan komitmen yang tinggi dari karyawannya di dalam perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Hal ini juga dibutuhkan oleh perusahaan PT. Mitra Abadi yang bergerak dibidang distributor spareparts otomotif dalam meningkatkan omzet perusahaan yang dapat dikatakan masih belum stabil. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu riset tindakan berbasis Soft System Methodology yang menggunakan tujuh tahapan dari teori Checkland. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima disiplin learning organization yang sudah berjalan saat ini cukup optimal dalam disiplin personal mastery, mental model dan systems thinking, sedangkan yang belum optimal adalah disiplin shared vision dan team learning. Langkah-langkah penerapan learning organization yang belum optimal dilakukan melalui berfikir secara sistem (Systems thinking) yang diinterpretasikan ke dalam metode SSM (Soft System Methodology) melalui pendekatan konsep CATWOE (clients, actors, transformation, weltanschauung or world view, owners and environment). Analisis tersebut menghasilkan komitmen karyawan dan upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi shared vision, melalui usulan rancangan agenda kegiatan internal meeting department bagi karyawan PT.Mitra Abadi dan usulan rancangan kegiatan dengan pihak eksternal PT. Mitra Abadi dalam upaya mengoptimalkan budaya learning team di perusahaan PT. Mitra Abadi.
Kualitas Layanan Klinik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah Kota Cimahi Alisanjaya, Hikmat; Mulyadi, Deddy; Rahman, Abdul; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.77

Abstract

UKPBJ Kota Cimahi berupaya memperbaiki kinerja pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara berkelanjutan dengan cara membuka klinik konsultasi pengadaan barang jasa. Hal ini dilakukan pula sebagai upaya mengawal proses pengadaan barang jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tepat waktu. Tetapi dalam pelaksanaan layanan ini terdapat beberapa kendala antara lain: Empat dari sepuluh  indikator kinerja pengadaan barang jasa Kota Cimahi masih di bawah target per tahun, belum ada penjadwalan personil untuk layanan klinik pengadaan barang jasa dan belum ada fasilitas ruangan khusus layanan klinik pengadaan barang jasa. Tujuan penelitian adalah Menganalisis pelaksanaan layanan klinik pengadaan barang jasa di BPBJ Kota Cimahi, hambatan dan upaya yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Verifikasi data dilaksanakan dengan responden review serta triangulasi data.  Analisis data dilaksanakan dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa layanan klinik pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum optimal. Berdasarkan dimensi tangibles, adanya keterbatasan ruang konsultasi menghambat pelaksanaan layanan, dari dimensi kehandalan layanan, penyimpanan catatan/dokumen konsultasi belum dikelola dengan baik, pada dimensi daya tanggap, kekurangan masih terlihat pada sub dimensi layanan yang segera dan kesediaan personil membantu klien. Pada dimensi jaminan, kemampuan personil memberikan layanan belum merata serta pada dimensi empati, perbaikan perlu dilakukan pada sub dimensi perhatian individual pada klien. Agar pelaksanaan layanan klinik pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat berjalan optimal, penulis merumuskan model layanan klinik pengadaan barang jasa melalui upaya: menyiapkan aplikasi layanan klinik PBJ berbasis web,  mengelola catatan hasil konsultasi, mengatur ulang jadwal klinik, personil dan metode konsultasi, peningkatan secara berkelanjutan kompetensi personil dan retensi hasil konsultasi.
Strategi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat S, Bambang; Jubaedah, Edah; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi alternatif dalam implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan metode wawancara dengan para informan yaitu Koordinator Seksi Sertifikasi dan Peredaran UPTD SPTH serta Pelaksana/Sertifikator UPTD SPTH. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih Dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat belum memberikan hasil maksimal. Implementasi kebijakan sertifikasi menunjukkan kurangnya komunikasi intensif antara pemohon sertifikasi maupun tenaga ahli, kurangnya informasi dan pembinaan dari UPTD SPTH kepada pemohon sertifikasi perbenihan di daerah mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi, ketersediaan anggaran cukup terbatas.  Selain itu masih kurangnya kemauan dan perhatian para pengada benih dan bibit tanaman hutan untuk melakukan pencatatan dari proses pembibitan sampai dengan peredarannya serta kurangnya kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi dan belum optimalnya keberadaan dan fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan sertifikasi dapat dilakukan dengan strategi yaitu memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknis untuk memperoleh sertifikat penguji mutu benih dan bibit dan memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK).  Strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UPTD SPTH Dinas kehutanan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih Dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
EVALUASI LAYANAN PANGGILAN DARURAT: IMPLEMENTASI CALL CENTER 112 DI KABUPATEN PURWAKARTA Maulana, Andis; Listiani, Teni; T Gedeona, Hendrikus
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.26

Abstract

Kebijakan layanan panggilan darurat berbasis Call Center 112 telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan layanan Call Center 112 di Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Model implementasi Edward III menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan Call Center 112 belum optimal. Aspek komunikasi masih menghadapi kendala dalam transmisi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi pelaksanaan. Dari sisi sumber daya, SDM yang terlibat belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Struktur birokrasi juga memerlukan penyempurnaan, terutama dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih adaptif. Selain itu, hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi dan ketidaksempurnaan regulasi terkait. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyusunan SOP yang komprehensif, serta penguatan koordinasi antarinstansi melalui regulasi yang diperbarui merupakan hal yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan Call Center 112 di Kabupaten Purwakarta.
Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDM Pemerintah Kota X Muhidin, Adinda Ayu Dwi Fortuna; Jubaedah, Edah; Listiani, Teni; Anindita, Nadiarani
Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Vol. 5 No. 1 (2025): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jastaka.v5i1.5382

Abstract

Purpose: This study examines the effectiveness of civil servant transfer implementation in the Government of City X, identifies the challenges encountered, and explores the efforts undertaken by the Civil Service Agency (BKPSDM) in City X. The analysis focuses on five key aspects: standard criteria, actual needs, staffing formation, objectives of implementation and accountable objectivity. Methodology/approach: The research employed A qualitative approach was employed through semi-structured interviews and document reviews. Data were analyzed using an interactive model and validated through source and technique triangulation to ensure credibility. Results/findings: The results revealed that transfer implementation was not fully effective across the five aspects. Standard criteria are not consistently aligned with regulations, actual needs are not clearly defined, staffing formation often does not correspond with the placement of transferred employees, and objectivity remains largely administrative rather than substantive in nature. Conclusion: The transfer process in City X’s government still faces significant challenges. Improvements are needed through the systematic dissemination of transfer regulations, comprehensive job and workload analyses, the establishment of clear operating procedures and technical guidelines, and the strengthening of Baperjakat’s role in decision-making. Limitations: The study is limited to the scope of the Government of City X; therefore, its findings may not be generalized to other regions. Contribution: This study provides practical recommendations for BKPSDM and other local governments to enhance transfer systems in line with merit-based principles, while also contributing to the broader literature on public sector human resource management.
Meritocracy in Public Sector Governance: Challenges And Policy Solutions in Ogan Komering Ulu Dwiputrianti, Septiana; Utama, Aditya Bima Hendra; Listiani, Teni; Rahman, Abdul
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.9.2.293-316.2024

Abstract

Toward implementing a meritocratic approach in public sector management, Ogan Komering Ulu Regency faces critical challenges in adopting a merit-based system for managing civil servants (ASN). This study explores the policy application and obstacles in achieving meritocracy within the local government context. Employing a qualitative methodology, including in-depth interviews and document analysis, the research identifies key issues in the system's implementation. Findings indicate that despite efforts to establish fair and competency-based management, several challenges persist, such as limited resources, political influence, and gaps in stakeholders' understanding. These factors hinder the full adoption of the merit system, affecting the effectiveness and professionalism of public administration. The study suggests that for optimal implementation, local governments need to bolster strategic leadership, allocate adequate resources, and continuously enhance civil servants' capacity through training and development initiatives. This research contributes to the discourse on meritocracy in public administration, offering insights into necessary improvements to promote fair and transparent governance based on merit.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abdul Rahman Abdul Rahman Abdullah , Sait Abdullah, Sait Afandi , Muhamad Nur Afandi, Muhamad Nur Alisanjaya, Hikmat Anindita, Nadiarani Asmara, Nefi Aris Ambar Bambang S, Bambang Budi Setiawan DALIYAH, TSANIYYAH DARMANTO, DARMANTO Deddy Mulyadi Djunarto Dwi Annisa Salsadila Dwiputrianti, Septiana Edah Jubaedah Edah Jubaedah Edah Jubaedah Edah Jubaedah Eldiyana Marfury, Intan Elly Sufiyanti Ely Sufianti Endang Wirjatmi Trilestari Endarwati, Eris Erif Deyussaswati Eris Endarwati Fajaryah, Mellania Rima Gian Aditya Chandra Gusti Noorlitaria Achmad Hafid Aditya Pradesa Hamdan Yuafi Hari Nugraha Herty Ramayanti Sinaga Indah Ramadhani Indarwati Iwan Kurniawan Joni Dawud Joni Dawud Jubaedah , Edah Jubaedah, Edah Leonandri, Dino Gustaf Lestari, Resa Lidia Maasir Liswara , Cyntha Dwi Maria Iflah Maulana, Andis Milwan, Milwan Mohammad Sahid Muhamad Nur Afandi Muhamad Nur Afandi MUHAMMAD INDRA YANUAR ADITYA Muhidin, Adinda Ayu Dwi Fortuna Mulyadi, Deddy Nadiarani Anindita Nanda Ravenska Nefi Aris Ambar Asmara Nefi Aris Ambar Asmara Nita Nurliawati Nur Soffa Nurul Millah Patinim Patinim Patinim, Patinim Prastika, Yulia Rahman , Abdul Resa Lestari Riau, Dwi Putranto Ridwan Ramdhan Kosasih Rizca Fiolanda Rosady, Dony Septriana Rosy Analistin, Angelia Sait Abdullah Sedarmayanti, Sedarmayanti Supriadi Supriadi Syafira Annisa Azzahra T Gedeona, Hendrikus Trilestari, Endang W. Utama, Aditya Bima Hendra Utami, Watnaria Dian Wahyudin Wahyudin Watnaria Dian Utami Wirjatmi T.L, Endang Yulia Prastika Yunia, Santi