Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Moral and Civic Education Gorontalo Journal of Government and Political Studies Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Jurnal Kewarganegaraan International Journal on Social Science, Economics and Art International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Journal Of Human And Education (JAHE) KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan
Lucyane Djaafar
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo Astuti Buhang, Fitri; Hamim, Udin; Djaafar, Lucyane
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang) Buheli, Wahyudin; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan jenis penelitian, yaitu kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat lainnya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya pemahaman implementor terkait kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan keseriusan pemerintah dan tim penertiban dalam menjalankan aturan, serta perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga penyesuaian terhadap faktor-faktor penghambat seperti anggaran dan pemahaman implementor agar kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal sesuai tujuan aslinya.
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Pakaya, Melki; Djaafar, Lucyane; Alhamid, Saleh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18836

Abstract

This study aims to examine the application of good governance principles in public services in Taluduyunu Village and North Taluduyunu, with a focus on the aspects of transparency, accountability, and responsiveness. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the application of the three principles in both villages has not been running optimally. In terms of transparency, the village government is expected to be more open in conveying information to the public, especially regarding budget management and work programs. In terms of accountability, the role and responsibility of the village government, especially the village head, still need to be improved so that program implementation can be accounted for more optimally. Meanwhile, the responsiveness of the village government to the needs and input of the community is also considered to still need to be considered and strengthened through more effective service and communication mechanisms. In general, the results of this study indicate the need to increase the commitment and capacity of village officials in implementing the principles of good governance to realize better public services.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawatan Desa (Studi di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow) Djaafar, Lucyane; Hamid, Saleh Al
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 9 No 4 (2023): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1575

Abstract

The BPD institution as a village institution is an important component in carrying out village development in order to realize village prosperity and independence. The aim of this research is to analyze the implementation of the BPD's supervisory function in Ayong Village, Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency. This research method is qualitative research, namely to analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Village Consultative Body. The results of this research are that the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body in Ayong village has not met the community's expectations, where it is still found that several parts of the community's aspirations have not been fulfilled. The community is not satisfied with the services of the Village Consultative Body, because the aspirations they have conveyed have not been responded to well.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Damiti, Sudarman M.; Djaafar, Lucyane; Lukum, Roni
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4824

Abstract

This research was motivated by the importance of the village government's role in community empowerment by implementing a business capital assistance program policy in Tulo'a Village, Bone Bolango Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with the research conducted in Tulo'a Village. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials and aid recipients, and documentation. The research focused on the stages of policy implementation, the obstacles encountered, and the program's effectiveness in empowering the community. The findings indicate that the program implementation was designed through participatory village deliberations and addressed key aspects such as recipient criteria, budget allocation, and technical execution. However, the program's effectiveness is still hindered by several factors, including the lack of mentoring and training for recipients and the limited human resources within the village administration. Additionally, some community members are still unable to manage the business assistance sustainably, which affects the optimal outcomes of the empowerment efforts. Thus, although the program has been administratively implemented properly, its success in empowering the community has not been fully achieved. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan program bantuan modal usaha di Desa Tulo’a, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Tulo’a. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan penerima bantuan, serta dokumentasi. Fokus penelitian mencakup tahapan implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah dirancang melalui musyawarah desa yang partisipatif dan menyentuh aspek penting seperti kriteria penerima, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pendampingan dan pelatihan bagi penerima, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Selain itu, sebagian masyarakat belum mampu mengelola bantuan usaha secara berkelanjutan sehingga berdampak pada tidak optimalnya hasil pemberdayaan. Maka meskipun secara administratif program telah diimplementasikan dengan baik, namun keberhasilan program dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN Pakaya, Gustiranda; Djaafar, Lucyane; Kamuli, Sukarman; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4969

Abstract

This research aims to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in efforts to empower poor communities in Pentadio Barat Village, Gorontalo Regency. This research employs a descriptive qualitative method. Informants involved in this research are the PKH Coordinator of Gorontalo Regency, the Head of Administration of the Social Security Division of the Social Affairs Office of Gorontalo Regency, the Chief of Pentadio Barat Village, the PKH Facilitator for Pentadio Barat Village, and PKH beneficiary families in Pentadio Barat Village. The results indicate that the implementation of PKH covers education, health, and social welfare. In education, PKH has succeeded in expanding access to education through financial support, increasing school attendance rates, and positively influencing the academic achievements of beneficiary children. In the health sector, PKH provides better access to quality healthcare services, offers targeted support for the elderly, pregnant women, and children, and involves PKH facilitators in effective monitoring. Meanwhile, regarding social welfare, the program provides regular financial assistance, skills training, and various initiatives to help beneficiary families overcome economic barriers. However, this research also identifies several inhibiting factors in PKH implementation, including coordination challenges, suboptimal planning, and disagreements in service provision. Therefore, this research recommends a series of measures to enhance the program’s effectiveness, such as strengthening stakeholder coordination, improving outreach through more inclusive approaches, and implementing continuous monitoring for ongoing evaluation and improvement. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemtasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Ketua Koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, Kasie Penyelenggara Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo,Kepala Desa Pentadio Barat, Pendamping PKH Desa Pentadio Barat, dan Keluaraga Penerima Manfaat PKH Desa Pentadio Barat. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan, PKH telah berhasil memperluas akses pendidikan dengan dukungan finansial, meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, dan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian akademik anak-anak penerima manfaat. Di sektor kesehatan, PKH memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas, memberikan dukungan khusus bagi lansia serta ibu hamil dan anak-anak, serta melibatkan pendamping PKH dalam pemantauan yang efektif. Sementara itu, dalam aspek kesejahteraan sosial, program ini memberikan bantuan finansial secara berkala, pelatihan keterampilan, dan berbagai upaya lainnya untuk membantu keluarga penerima mengatasi hambatan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, termasuk kendala dalam koordinasi, perencanaan yang belum optimal, dan ketidaksepakatan dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, serta menerapkan pemantauan yang berkelanjutan guna evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM KONTETASI PEMILIHAN LEGISLATIF DI DESA BUBAA KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO Sahari, Yusufrin; Wantu, Sastro Mustapa; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6055

Abstract

This study aims to examine the practice of vote buying in the legislative election contest in Bubaa Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that vote buying remains a prevalent form of democratic deviation, especially at the local level. This phenomenon is often perceived as normal by the community and has become ingrained in the election culture. Vote buying practices take various forms, including the distribution of cash, basic necessities, and political promises made shortly before election day. The main contributing factors include limited economic conditions, low levels of political education among citizens, weak oversight by election organizers, and deeply rooted social habits that normalize such practices. The study recommends the need to enhance political education, strengthen election monitoring systems, and encourage active citizen participation in reporting violations. These measures are essential as preventive efforts to ensure clean and credible elections with integrity. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan legislatif di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu bentuk penyimpangan demokrasi yang marak terjadi, khususnya di tingkat lokal. Fenomena ini sering dianggap lumrah oleh masyarakat dan telah membudaya dalam setiap proses pemilihan. Praktik politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, distribusi barang kebutuhan pokok, serta janji-janji politik yang disampaikan menjelang hari pemungutan suara. Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan politik, lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu, serta adanya kebiasaan sosial yang menerima praktik tersebut sebagai hal yang wajar. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan sistem pengawasan pemilu, serta dorongan terhadap partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran sebagai langkah preventif untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.
STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO Rusli, Puput Riana; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.
Implementasi Pendidikan Politik melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 6 Gorontalo: Pengabdian Djaafar, Lucyane; Al Hamid, Saleh; Mustapa Ismail, Dwi Alda
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3336

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan politik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Gorontalo sebagai sarana pembentukan karakter demokratis dan peningkatan literasi politik peserta didik. Pendidikan politik di sekolah menengah menjadi penting untuk menanamkan kesadaran berpartisipasi, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan secara aktif dua puluh tiga peserta didik, dosen, serta mahasiswa Program Studi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini meliputi pemaparan materi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Melalui sesi presentasi, tanya jawab, dan refleksi bersama, peserta didik diajak memahami prinsip dasar demokrasi, pentingnya partisipasi aktif, serta praktik kepemimpinan kolektif di lingkungan sekolah. Simulasi seperti pemilihan pengurus OSIS digunakan sebagai media pembelajaran agar siswa dapat mengalami langsung proses demokratis dan menerapkan nilai-nilai politik secara nyata. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman politik, serta secara kualitatif melalui angket dan refleksi untuk menilai partisipasi dan respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman politik siswa. Sebagian besar peserta didik menunjukkan kemampuan memahami konsep dasar demokrasi dengan baik, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta mampu mengemukakan pendapat secara santun dan argumentatif. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik peserta didik sekaligus menumbuhkan budaya demokratis yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal sekolah.
Co-Authors Abdul Haris M. Madina Afreldi Patamani Al Hamid, Saleh Albar Balfaqih Djafara Alhamid, Saleh Ardiansah, Ardiansah Aris mawanti Puputo Ariyanto Nggilu Asmun W Wantu Astuti Buhang, Fitri Buheli, Wahyudin Dai, Rahmawaty Damiti, Sudarman M. Daud, Karim Dian Suleman Eko Hardianto Fauzia Rahma P. Amay Firman Rahman Haikal Dahiba Hamid, Saleh Al Husain N. Kaharu Kartoredjo, Vanessa Klaudia I. Marhum, Novia M. Wantu, Sastro Mahmud, Hirson Mahmud, Ramli Mangkat, Fitria Mbuinga, Yudha Mohamad Rifki Ramusu Mustapa Ismail, Dwi Alda Nabil Tanango Ngiu, Zulaecha Nopiana Mozin Noprianto Pakaya, Gustiranda Pakaya, Melki Rahman, Riski Ramli Mahmdud Ramli Mahmud Refandi Damopolii Reska Putri Ismail Ismail Risha Safitri Ibrahimr Roni Lukum Rusli, Puput Riana Sahari, Yusufrin Sahi, Yayan Saleh Al Hamid Saprudin A. Saleh Sastro M Wantu Sastro M. Wantu Sintia Rahmayanti Y. Butudoka Sintia Wantu Siti Ramiati Alim Sudarman M. Damiti Sukarman Kamuli Syarianti S. Kaco Triadityansyah, Moh Udin Hamim Verawati Arnol Wantu, Sastro Mustapa Weny Almoravid Dungga Yasrin Abas Yusuf, Yurinda Zulfikar Adjie