p-Index From 2020 - 2025
5.938
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Botupingge Dan Kecamatan Suwawa Selatan Mahmud, Ramli; Djaafar, Lucyane; M. Wantu, Sastro; Adjie, Zulfikar
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.1707

Abstract

Bureaucratic neutrality has always been a significant challenge in every democratic event, whether in general elections (Pemilu) or local elections (Pemilukada). In the upcoming 2024 simultaneous elections, various strategies have been formulated by election organizing bodies (KPU and Bawaslu) at both the central and regional levels to strengthen and raise awareness among bureaucrats to maintain neutrality in the electoral process. However, these efforts have yet to yield optimal results, as bureaucracies are frequently utilized as tools to mobilize support for vote acquisition. Factors such as familial ties, career motives of campaign teams, superiors, candidate pairs, and the position of regional heads as personnel authorities (PPK) make it difficult for civil servants (ASN) to remain neutral. Based on this context, this community service aims to: 1) Identify the vulnerabilities of election violations by bureaucrats (civil servants, village heads, and village apparatus); 2) Build awareness within the bureaucracy to refrain from engaging in practical politics; and 3) Provide political education to strengthen bureaucratic political preferences, encouraging them to become intelligent voters who prioritize independence and neutrality in the lead-up to the 2024 simultaneous elections in Bone Bolango Regency.
Optimalisasi Otonomi Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah; Peluang dan Tantangan Transformasi Menuju UOBK Dai, Rahmawaty; Dungga, Weny Almoravid; Djaafar, Lucyane
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengkaji proses transformatif Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan (RSTN Boalemo), di Indonesia, dengan menyoroti keselarasannya dengan prioritas reformasi layanan kesehatan nasional, khususnya peningkatan beberapa layanan. Studi ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, mengkaji data sekunder dari undang-undang, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan beberapa tantangan utama, termasuk birokrasi yang kompleks, ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, restrukturisasi organisasi, dan sumber daya manusia yang terbatas. Terlepas dari berbagai hambatan tersebut, transformasi ini menawarkan peluang yang signifikan, seperti fleksibilitas keuangan, potensi kemitraan strategis, dan kemampuan untuk mengadopsi layanan kesehatan yang inovatif, termasuk telemedicine dan sistem rekam medis digital. Peningkatan ini sejalan dengan prioritas layanan kesehatan nasional Indonesia, yang menekankan pada kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan. Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi RSTN Boalemo menjadi OUBK di bawah kerangka kerja BLUD dapat menghasilkan layanan kesehatan yang lebih responsif dan efisien. Namun demikian, implementasi yang sukses membutuhkan perencanaan yang komprehensif, kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan, dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk mengatasi tantangan kelembagaan dan operasional. Rekomendasi diberikan untuk mengoptimalkan proses dan memastikan bahwa transformasi menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan dalam penyediaan layanan kesehatan.
Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas Kaharu, Husain N.; Suleman, Dian; Djaafar, Lucyane; Wantu, Sastro M.
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 4 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v4i2.1526

Abstract

Pemilihan umum (pemilu dan partai politik sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang representatif. Namun, tantangan politik uang, rendahnya partisipasi politik yang berkualitas, dan lemahnya pengawasan pemilu kerap mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara pemilu, partai politik, dan upaya menuju demokrasi yang berkualitas di Indonesia, dengan fokus pada kasus praktik politik uang di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan analitis, Integrasi data primer dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan data sekunder dari literatur yang relevan, survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menghambat terciptanya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mewakili aspirasi masyarakat di sisi lain, rendahnya literasi politik masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini. Untuk menuju demokrasi berkualitas, diperlukan langkah-langkah strategis, penguatan lembaga pengawas pemilu, reformasi budaya politik, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Penggunaan teknologi digital untuk transparansi dan pelibatan aktif sipil dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, berlandaskan keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.
Edukasi Tentang Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Pelajar SMK Negeri 1 Kaidipang Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana; Mbuinga, Yudha
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v1i2.18741

Abstract

The family is an effective legal socialization place before a child directly becomes a member of society. Parents become a very important figure in providing examples of law enforcement in Indonesia. Then from the family environment will continue to the school environment and the outside community in general. When a child has started to grow into an adult, then at that time a new individual begins to be introduced to the rules and principles of state law which they know through the legal education they receive both formally and informally. Understanding of the law can be done with legal counseling. Legal counseling means a conscious effort made by someone to comply with applicable legal rules. The methods of implementation are Activity Stages, Preparation and Debriefing Materials, and Program Action Plans. The results of the collaborative community service activities for lecturers and students in the form of socialization are as follows (1) Increased legal awareness of students at SMKN 1 Kaidipang. (2) The behavior of students at SMKN 1 Kaidipang who obeys the law is formed. (3) The characteristics of students at SMKN 1 Kaidipang who understand the law grow. With legal awareness within the students of SMKN 1 Kaidipang, they will easily realize that it is important to comply with existing regulations so that they can apply them and become an example for young and old people in their area, so that they will get used to complying with regulations and carrying out law well wherever they are.  
Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Kota Gorontalo Mangkat, Fitria; Djaafar, Lucyane; Hamim, Udin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10850

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji eksistensi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang sesuai dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan hukum meliputi melakukan kerjasama kemitraan dengan dinas terkait sebagai upaya pemberian perlindungan hukum serta melakukan mediasi atau fasilitasi terhadap korban. Selanjutnya, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Faktor tersebut termasuk penolakan korban terhadap tindakan tegas terhadap pelaku oleh pihak kepolisian, di mana korban seringkali meminta untuk menarik laporannya. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama dan kesadaran korban untuk menjaga proses perlindungan hukum agar lebih efektif. Hasil penelitian juga menyoroti perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung korban untuk tidak menarik laporannya. Dengan demikian, langkah-langkah seperti meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, lebih rutinnya kegiatan kerjasama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan P3A dan Dinas Sosial, serta peningkatan ketersediaan fasilitas perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat membantu menangani permasalahan ini secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo Astuti Buhang, Fitri; Hamim, Udin; Djaafar, Lucyane
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang) Buheli, Wahyudin; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan jenis penelitian, yaitu kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat lainnya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya pemahaman implementor terkait kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan keseriusan pemerintah dan tim penertiban dalam menjalankan aturan, serta perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga penyesuaian terhadap faktor-faktor penghambat seperti anggaran dan pemahaman implementor agar kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal sesuai tujuan aslinya.
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Pakaya, Melki; Djaafar, Lucyane; Alhamid, Saleh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18836

Abstract

This study aims to examine the application of good governance principles in public services in Taluduyunu Village and North Taluduyunu, with a focus on the aspects of transparency, accountability, and responsiveness. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the application of the three principles in both villages has not been running optimally. In terms of transparency, the village government is expected to be more open in conveying information to the public, especially regarding budget management and work programs. In terms of accountability, the role and responsibility of the village government, especially the village head, still need to be improved so that program implementation can be accounted for more optimally. Meanwhile, the responsiveness of the village government to the needs and input of the community is also considered to still need to be considered and strengthened through more effective service and communication mechanisms. In general, the results of this study indicate the need to increase the commitment and capacity of village officials in implementing the principles of good governance to realize better public services.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawatan Desa (Studi di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow) Djaafar, Lucyane; Hamid, Saleh Al
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 9 No 4 (2023): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1575

Abstract

The BPD institution as a village institution is an important component in carrying out village development in order to realize village prosperity and independence. The aim of this research is to analyze the implementation of the BPD's supervisory function in Ayong Village, Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency. This research method is qualitative research, namely to analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Village Consultative Body. The results of this research are that the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body in Ayong village has not met the community's expectations, where it is still found that several parts of the community's aspirations have not been fulfilled. The community is not satisfied with the services of the Village Consultative Body, because the aspirations they have conveyed have not been responded to well.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Damiti, Sudarman M.; Djaafar, Lucyane; Lukum, Roni
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4824

Abstract

This research was motivated by the importance of the village government's role in community empowerment by implementing a business capital assistance program policy in Tulo'a Village, Bone Bolango Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with the research conducted in Tulo'a Village. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials and aid recipients, and documentation. The research focused on the stages of policy implementation, the obstacles encountered, and the program's effectiveness in empowering the community. The findings indicate that the program implementation was designed through participatory village deliberations and addressed key aspects such as recipient criteria, budget allocation, and technical execution. However, the program's effectiveness is still hindered by several factors, including the lack of mentoring and training for recipients and the limited human resources within the village administration. Additionally, some community members are still unable to manage the business assistance sustainably, which affects the optimal outcomes of the empowerment efforts. Thus, although the program has been administratively implemented properly, its success in empowering the community has not been fully achieved. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan program bantuan modal usaha di Desa Tulo’a, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Tulo’a. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan penerima bantuan, serta dokumentasi. Fokus penelitian mencakup tahapan implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah dirancang melalui musyawarah desa yang partisipatif dan menyentuh aspek penting seperti kriteria penerima, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pendampingan dan pelatihan bagi penerima, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Selain itu, sebagian masyarakat belum mampu mengelola bantuan usaha secara berkelanjutan sehingga berdampak pada tidak optimalnya hasil pemberdayaan. Maka meskipun secara administratif program telah diimplementasikan dengan baik, namun keberhasilan program dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.