p-Index From 2020 - 2025
5.938
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN Pakaya, Gustiranda; Djaafar, Lucyane; Kamuli, Sukarman; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4969

Abstract

This research aims to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in efforts to empower poor communities in Pentadio Barat Village, Gorontalo Regency. This research employs a descriptive qualitative method. Informants involved in this research are the PKH Coordinator of Gorontalo Regency, the Head of Administration of the Social Security Division of the Social Affairs Office of Gorontalo Regency, the Chief of Pentadio Barat Village, the PKH Facilitator for Pentadio Barat Village, and PKH beneficiary families in Pentadio Barat Village. The results indicate that the implementation of PKH covers education, health, and social welfare. In education, PKH has succeeded in expanding access to education through financial support, increasing school attendance rates, and positively influencing the academic achievements of beneficiary children. In the health sector, PKH provides better access to quality healthcare services, offers targeted support for the elderly, pregnant women, and children, and involves PKH facilitators in effective monitoring. Meanwhile, regarding social welfare, the program provides regular financial assistance, skills training, and various initiatives to help beneficiary families overcome economic barriers. However, this research also identifies several inhibiting factors in PKH implementation, including coordination challenges, suboptimal planning, and disagreements in service provision. Therefore, this research recommends a series of measures to enhance the program’s effectiveness, such as strengthening stakeholder coordination, improving outreach through more inclusive approaches, and implementing continuous monitoring for ongoing evaluation and improvement. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemtasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Ketua Koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, Kasie Penyelenggara Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo,Kepala Desa Pentadio Barat, Pendamping PKH Desa Pentadio Barat, dan Keluaraga Penerima Manfaat PKH Desa Pentadio Barat. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan, PKH telah berhasil memperluas akses pendidikan dengan dukungan finansial, meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, dan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian akademik anak-anak penerima manfaat. Di sektor kesehatan, PKH memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas, memberikan dukungan khusus bagi lansia serta ibu hamil dan anak-anak, serta melibatkan pendamping PKH dalam pemantauan yang efektif. Sementara itu, dalam aspek kesejahteraan sosial, program ini memberikan bantuan finansial secara berkala, pelatihan keterampilan, dan berbagai upaya lainnya untuk membantu keluarga penerima mengatasi hambatan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, termasuk kendala dalam koordinasi, perencanaan yang belum optimal, dan ketidaksepakatan dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, serta menerapkan pemantauan yang berkelanjutan guna evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM KONTETASI PEMILIHAN LEGISLATIF DI DESA BUBAA KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO Sahari, Yusufrin; Wantu, Sastro Mustapa; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6055

Abstract

This study aims to examine the practice of vote buying in the legislative election contest in Bubaa Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that vote buying remains a prevalent form of democratic deviation, especially at the local level. This phenomenon is often perceived as normal by the community and has become ingrained in the election culture. Vote buying practices take various forms, including the distribution of cash, basic necessities, and political promises made shortly before election day. The main contributing factors include limited economic conditions, low levels of political education among citizens, weak oversight by election organizers, and deeply rooted social habits that normalize such practices. The study recommends the need to enhance political education, strengthen election monitoring systems, and encourage active citizen participation in reporting violations. These measures are essential as preventive efforts to ensure clean and credible elections with integrity. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan legislatif di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu bentuk penyimpangan demokrasi yang marak terjadi, khususnya di tingkat lokal. Fenomena ini sering dianggap lumrah oleh masyarakat dan telah membudaya dalam setiap proses pemilihan. Praktik politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, distribusi barang kebutuhan pokok, serta janji-janji politik yang disampaikan menjelang hari pemungutan suara. Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan politik, lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu, serta adanya kebiasaan sosial yang menerima praktik tersebut sebagai hal yang wajar. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan sistem pengawasan pemilu, serta dorongan terhadap partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran sebagai langkah preventif untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.
STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO Rusli, Puput Riana; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.
Implementasi Pendidikan Politik melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 6 Gorontalo: Pengabdian Djaafar, Lucyane; Al Hamid, Saleh; Mustapa Ismail, Dwi Alda
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3336

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan politik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Gorontalo sebagai sarana pembentukan karakter demokratis dan peningkatan literasi politik peserta didik. Pendidikan politik di sekolah menengah menjadi penting untuk menanamkan kesadaran berpartisipasi, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan secara aktif dua puluh tiga peserta didik, dosen, serta mahasiswa Program Studi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini meliputi pemaparan materi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Melalui sesi presentasi, tanya jawab, dan refleksi bersama, peserta didik diajak memahami prinsip dasar demokrasi, pentingnya partisipasi aktif, serta praktik kepemimpinan kolektif di lingkungan sekolah. Simulasi seperti pemilihan pengurus OSIS digunakan sebagai media pembelajaran agar siswa dapat mengalami langsung proses demokratis dan menerapkan nilai-nilai politik secara nyata. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman politik, serta secara kualitatif melalui angket dan refleksi untuk menilai partisipasi dan respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman politik siswa. Sebagian besar peserta didik menunjukkan kemampuan memahami konsep dasar demokrasi dengan baik, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta mampu mengemukakan pendapat secara santun dan argumentatif. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik peserta didik sekaligus menumbuhkan budaya demokratis yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal sekolah.