p-Index From 2021 - 2026
6.941
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PRAKTIK POLITIK UANG DALAM KONTETASI PEMILIHAN LEGISLATIF DI DESA BUBAA KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO Sahari, Yusufrin; Wantu, Sastro Mustapa; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6055

Abstract

This study aims to examine the practice of vote buying in the legislative election contest in Bubaa Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that vote buying remains a prevalent form of democratic deviation, especially at the local level. This phenomenon is often perceived as normal by the community and has become ingrained in the election culture. Vote buying practices take various forms, including the distribution of cash, basic necessities, and political promises made shortly before election day. The main contributing factors include limited economic conditions, low levels of political education among citizens, weak oversight by election organizers, and deeply rooted social habits that normalize such practices. The study recommends the need to enhance political education, strengthen election monitoring systems, and encourage active citizen participation in reporting violations. These measures are essential as preventive efforts to ensure clean and credible elections with integrity. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan legislatif di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu bentuk penyimpangan demokrasi yang marak terjadi, khususnya di tingkat lokal. Fenomena ini sering dianggap lumrah oleh masyarakat dan telah membudaya dalam setiap proses pemilihan. Praktik politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, distribusi barang kebutuhan pokok, serta janji-janji politik yang disampaikan menjelang hari pemungutan suara. Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan politik, lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu, serta adanya kebiasaan sosial yang menerima praktik tersebut sebagai hal yang wajar. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan sistem pengawasan pemilu, serta dorongan terhadap partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran sebagai langkah preventif untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.
STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO Rusli, Puput Riana; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.
Implementasi Pendidikan Politik melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 6 Gorontalo: Pengabdian Djaafar, Lucyane; Al Hamid, Saleh; Mustapa Ismail, Dwi Alda
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3336

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan politik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Gorontalo sebagai sarana pembentukan karakter demokratis dan peningkatan literasi politik peserta didik. Pendidikan politik di sekolah menengah menjadi penting untuk menanamkan kesadaran berpartisipasi, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan secara aktif dua puluh tiga peserta didik, dosen, serta mahasiswa Program Studi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini meliputi pemaparan materi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Melalui sesi presentasi, tanya jawab, dan refleksi bersama, peserta didik diajak memahami prinsip dasar demokrasi, pentingnya partisipasi aktif, serta praktik kepemimpinan kolektif di lingkungan sekolah. Simulasi seperti pemilihan pengurus OSIS digunakan sebagai media pembelajaran agar siswa dapat mengalami langsung proses demokratis dan menerapkan nilai-nilai politik secara nyata. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman politik, serta secara kualitatif melalui angket dan refleksi untuk menilai partisipasi dan respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman politik siswa. Sebagian besar peserta didik menunjukkan kemampuan memahami konsep dasar demokrasi dengan baik, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta mampu mengemukakan pendapat secara santun dan argumentatif. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik peserta didik sekaligus menumbuhkan budaya demokratis yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal sekolah.
PENERAPAN PROGRAM REMAJA SEHAT TANPA TEKANAN MELALUI EDUKASI KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI SMA NEGERI 2 KOTA GORONTALO Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36802

Abstract

Kesehatan remaja merupakan aspek penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada masa sekolah menengah yang ditandai dengan tingginya tekanan akademik dan sosial. Namun, pendidikan kesehatan di sekolah masih cenderung berfokus pada aspek fisik dan kurang menekankan kesehatan mental serta manajemen stres. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan siswa SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dalam menjaga kesehatan fisik dan mental melalui program “Remaja Sehat Tanpa Tekanan”. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang meliputi edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dasar. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Edukasi kesehatan mencakup pola hidup sehat, kesehatan mental, pengenalan stres, dan strategi koping adaptif, sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, denyut nadi, dan observasi kondisi umum siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep kesehatan secara holistik, meningkatnya keterbukaan dalam membahas isu kesehatan mental, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan stres. Pemeriksaan kesehatan dasar berperan sebagai sarana deteksi dini dan media pembelajaran konkret bagi siswa untuk mengenali kondisi kesehatannya. Integrasi edukasi dan pemeriksaan kesehatan terbukti saling menguatkan dalam menyampaikan pesan promotif dan preventif. Program ini memberikan manfaat langsung bagi siswa dan sekolah serta berpotensi mendukung penguatan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan keberlanjutan pendidikan kesehatan remaja berbasis sekolah.
PEMANFAATAN LIMBAH KOTORAN SAPI SEBAGAI SOLUSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT Tanango, Nabil; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36452

Abstract

This community service activity aims to educate Kabila villagers about the use of household organic waste through the cultivation of magot (Black Soldier Fly) as an environmentally friendly and economically valuable animal feed. This Program was held on October 26, 2025 by students of the Animal Husbandry Department of Gorontalo State University with lecturers in citizenship courses and involved 45 participants from the local community. The methods used include counseling, demonstration of how to make magot media using natural ingredients (such as papaya leaves, moringa leaves, Bran, and rice washing water), and participatory practices. The results of the activity showed a successful production of 3.5 kilograms of quality magot with a cultivation success rate of 85%. The Magot was then distributed to 30 heads of farmer families as an alternative high-protein feed. The conclusion of this activity is that magot cultivation is a practical and economical solution for organic waste management while improving community skills in providing independent animal feed in line with civic values.   
Cross Institutional Synergy in Regional Livestock Control Implementation: Sinergi Lintas Lembaga dalam Implementasi Pengendalian Ternak Daerah Ardiansah, Ardiansah; Djaafar, Lucyane; M. Wantu, Sastro
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 27 No. 2 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v27i2.1869

Abstract

Abstract General Background: Regional policy implementation frequently encounters structural and socio-cultural barriers, particularly in regulating public order within rural governance contexts. Specific Background: The implementation of Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning livestock control in Moutong District, Parigi Moutong Regency, demonstrates persistent issues, including weak cross-agency coordination, low public legal awareness, inconsistent sanction enforcement, limited facilities, and reactive control patterns. Knowledge Gap: Although both top-down administrative mechanisms and bottom-up community initiatives have been introduced, their interaction has not been systematically conceptualized within an integrated cross-institutional synergy framework. Aims: This study aims to analyze the formation of cross-institutional synergy through the integration of top-down and bottom-up approaches in implementing livestock control policy and to identify determining factors shaping its implementation. Results: Using a descriptive qualitative method with interviews, observations, and documentation, the findings reveal that implementation remains suboptimal due to incidental coordination, dominance of hierarchical directives, uneven sanction application, limited resources, and fragile public trust. However, emerging collaborative practices—such as village livestock task forces, digital reporting mechanisms, vulnerability-based standard operating procedures, and community monitoring—indicate the potential of structured synergy. Novelty: This study constructs a dual-model synergy scheme that integrates hierarchical policy instruments with community-based participation to bridge the gap between normative regulation and social practice. Implications: The findings highlight the necessity of institutionalized coordination, consistent law enforcement, strengthened community engagement, and adaptive governance mechanisms to achieve sustainable livestock control within decentralized regional administration. Highlights• Field coordination remains incidental with uneven sanction practices and limited operational facilities.• Public trust and local creativity shape compliance and collaborative governance capacity.• Integrated hierarchical directives and community-driven initiatives form an adaptive governance scheme. KeywordsCross Institutional Synergy; Policy Implementation; Livestock Control; Regional Regulation; Collaborative Governance
Analysis of Political Education Programmes on the Quality of Voter Participation in the 2024 General Election Noprianto; Sastro M. Wantu; Lucyane Djaafar
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1084

Abstract

This study aims to analyse political education programs and their impact on the level of voter participation in the 2024 General Election in Banggai Regency. Using a qualitative method with a case study approach, data was collected through observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained from the General Election Commission, Election Supervisory Agency, political parties, National and Political Unity, and voters in Banggai Regency. Secondary data was obtained from journals, books, and reports on the implementation of the 2024 elections. The results showed that political education programs such as voter education socialisation. The results of this programme have implications for voter participation, which is reflected in the increase in turnout in the 2024 elections to 80.83%, compared to 79.47% in the 2019 elections. Nonetheless, several factors such as voters' limited cognitive, affective and evaluative abilities, as well as limited access to information and economic instability, proved to be obstacles affecting political participation. This study recommends that election administrators improve the effectiveness of political education programmes by actively involving voters in these programmes, in order to encourage more optimal participation.
Meningkatkan Kepedulian dan Kesehatan Masyarakat melalui Layanan Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di SDN 8 Telaga Desa Doluhupa Kabupaten Gorontalo Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 4 No 1 May 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v4i1.39276

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Meningkatkan Kepedulian dan Kesehatan Masyarakat melalui Layanan Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di SDN 8 Telaga Desa Doluhupa Kabupaten Gorontalo” dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dasar dan kelompok lanjut usia. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, rendahnya kesadaran pemeriksaan kesehatan berkala, serta kebutuhan layanan khitan yang aman dan sesuai standar medis. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pelayanan langsung yang dikombinasikan dengan edukasi kesehatan. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, identifikasi mitra dan lokasi, survei pendahuluan, penyusunan materi edukasi, koordinasi dengan pihak sekolah, pembentukan tim fasilitator, pelaksanaan layanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan di SDN 8 Telaga, Desa Doluhupa, Kabupaten Gorontalo, dengan melibatkan mahasiswa, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan masyarakat. Peserta kegiatan terdiri atas 50 anak yang mengikuti khitanan massal dan 120 lansia yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa layanan khitanan massal berjalan dengan baik, aman, dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. Pemeriksaan kesehatan lansia membantu peserta mengetahui kondisi kesehatannya, terutama terkait risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan peningkatan kadar gula darah. Selain itu, edukasi kesehatan yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepedulian sosial serta derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. 
Law Enforcement Against Children as Underage Motorcyclists at the South Bolaang Mongondow District Police Aris mawanti Puputo; Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing use of motorcycles among minors is a concerning phenomenon because it is not balanced by legal awareness and traffic safety. This study aims to analyze law enforcement against children as underage motorcyclists and identify the factors that influence it in the Bolaang Mongondow Selatan Regency Police area. The method used is qualitative research with a descriptive approach, through data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that law enforcement is carried out through three main approaches: preventive, repressive, and coordinative. The preventive approach is realized through socialization and patrols, the repressive approach through warnings, tickets, and summoning parents, while the coordinative approach through cooperation with schools, parents, and local governments. However, the effectiveness of law enforcement is still influenced by factors such as a suboptimal legal structure, low public awareness, and strong socio-cultural influences that are permissive towards violations. The conclusion of this study confirms that law enforcement has been carried out systematically, but requires strengthening synergy between the authorities, the community, and the social environment to improve legal compliance and traffic safety in a sustainable manner.
The Role of Traffic Police in Law Enforcement Against Traffic Violations as an Evaluation of Effectiveness in the Buol Police Area Syarianti S. Kaco; Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic is an important aspect of people's lives related to daily mobility, but the increasing level of violations indicates low compliance with the law, especially in Buol Regency. This study aims to analyze the role of the Buol Police Traffic Unit in enforcing the law against traffic violations and identify the factors that influence it. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study indicate that the Buol Police Traffic Unit has implemented law enforcement through three main approaches, namely preventive, repressive, and curative, but its effectiveness has not been optimal. This is caused by various obstacles, such as low public legal awareness, lack of consistency and firmness of officers, and low levels of public trust. In addition, traffic violations are influenced by internal factors such as low discipline and knowledge of road users, as well as external factors such as infrastructure conditions, weak supervision, suboptimal administrative services, and a permissive community culture. In conclusion, traffic law enforcement in the Buol Police area needs to be carried out in a more comprehensive, consistent, educational, and sustainable manner to be able to increase public compliance and realize optimal traffic order and safety.