p-Index From 2021 - 2026
7.208
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Pendidikan Politik melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 6 Gorontalo: Pengabdian Djaafar, Lucyane; Al Hamid, Saleh; Mustapa Ismail, Dwi Alda
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3336

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan politik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Gorontalo sebagai sarana pembentukan karakter demokratis dan peningkatan literasi politik peserta didik. Pendidikan politik di sekolah menengah menjadi penting untuk menanamkan kesadaran berpartisipasi, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan secara aktif dua puluh tiga peserta didik, dosen, serta mahasiswa Program Studi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini meliputi pemaparan materi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Melalui sesi presentasi, tanya jawab, dan refleksi bersama, peserta didik diajak memahami prinsip dasar demokrasi, pentingnya partisipasi aktif, serta praktik kepemimpinan kolektif di lingkungan sekolah. Simulasi seperti pemilihan pengurus OSIS digunakan sebagai media pembelajaran agar siswa dapat mengalami langsung proses demokratis dan menerapkan nilai-nilai politik secara nyata. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman politik, serta secara kualitatif melalui angket dan refleksi untuk menilai partisipasi dan respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman politik siswa. Sebagian besar peserta didik menunjukkan kemampuan memahami konsep dasar demokrasi dengan baik, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta mampu mengemukakan pendapat secara santun dan argumentatif. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik peserta didik sekaligus menumbuhkan budaya demokratis yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal sekolah.
Cross Institutional Synergy in Regional Livestock Control Implementation: Sinergi Lintas Lembaga dalam Implementasi Pengendalian Ternak Daerah Ardiansah, Ardiansah; Djaafar, Lucyane; M. Wantu, Sastro
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 27 No. 2 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v27i2.1869

Abstract

Abstract General Background: Regional policy implementation frequently encounters structural and socio-cultural barriers, particularly in regulating public order within rural governance contexts. Specific Background: The implementation of Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning livestock control in Moutong District, Parigi Moutong Regency, demonstrates persistent issues, including weak cross-agency coordination, low public legal awareness, inconsistent sanction enforcement, limited facilities, and reactive control patterns. Knowledge Gap: Although both top-down administrative mechanisms and bottom-up community initiatives have been introduced, their interaction has not been systematically conceptualized within an integrated cross-institutional synergy framework. Aims: This study aims to analyze the formation of cross-institutional synergy through the integration of top-down and bottom-up approaches in implementing livestock control policy and to identify determining factors shaping its implementation. Results: Using a descriptive qualitative method with interviews, observations, and documentation, the findings reveal that implementation remains suboptimal due to incidental coordination, dominance of hierarchical directives, uneven sanction application, limited resources, and fragile public trust. However, emerging collaborative practices—such as village livestock task forces, digital reporting mechanisms, vulnerability-based standard operating procedures, and community monitoring—indicate the potential of structured synergy. Novelty: This study constructs a dual-model synergy scheme that integrates hierarchical policy instruments with community-based participation to bridge the gap between normative regulation and social practice. Implications: The findings highlight the necessity of institutionalized coordination, consistent law enforcement, strengthened community engagement, and adaptive governance mechanisms to achieve sustainable livestock control within decentralized regional administration. Highlights• Field coordination remains incidental with uneven sanction practices and limited operational facilities.• Public trust and local creativity shape compliance and collaborative governance capacity.• Integrated hierarchical directives and community-driven initiatives form an adaptive governance scheme. KeywordsCross Institutional Synergy; Policy Implementation; Livestock Control; Regional Regulation; Collaborative Governance
Analysis of Political Education Programmes on the Quality of Voter Participation in the 2024 General Election Noprianto; Sastro M. Wantu; Lucyane Djaafar
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1084

Abstract

This study aims to analyse political education programs and their impact on the level of voter participation in the 2024 General Election in Banggai Regency. Using a qualitative method with a case study approach, data was collected through observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained from the General Election Commission, Election Supervisory Agency, political parties, National and Political Unity, and voters in Banggai Regency. Secondary data was obtained from journals, books, and reports on the implementation of the 2024 elections. The results showed that political education programs such as voter education socialisation. The results of this programme have implications for voter participation, which is reflected in the increase in turnout in the 2024 elections to 80.83%, compared to 79.47% in the 2019 elections. Nonetheless, several factors such as voters' limited cognitive, affective and evaluative abilities, as well as limited access to information and economic instability, proved to be obstacles affecting political participation. This study recommends that election administrators improve the effectiveness of political education programmes by actively involving voters in these programmes, in order to encourage more optimal participation.
Meningkatkan Kepedulian dan Kesehatan Masyarakat melalui Layanan Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di SDN 8 Telaga Desa Doluhupa Kabupaten Gorontalo Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 4 No 1 May 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v4i1.39276

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Meningkatkan Kepedulian dan Kesehatan Masyarakat melalui Layanan Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di SDN 8 Telaga Desa Doluhupa Kabupaten Gorontalo” dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dasar dan kelompok lanjut usia. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, rendahnya kesadaran pemeriksaan kesehatan berkala, serta kebutuhan layanan khitan yang aman dan sesuai standar medis. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pelayanan langsung yang dikombinasikan dengan edukasi kesehatan. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, identifikasi mitra dan lokasi, survei pendahuluan, penyusunan materi edukasi, koordinasi dengan pihak sekolah, pembentukan tim fasilitator, pelaksanaan layanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan di SDN 8 Telaga, Desa Doluhupa, Kabupaten Gorontalo, dengan melibatkan mahasiswa, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan masyarakat. Peserta kegiatan terdiri atas 50 anak yang mengikuti khitanan massal dan 120 lansia yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa layanan khitanan massal berjalan dengan baik, aman, dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. Pemeriksaan kesehatan lansia membantu peserta mengetahui kondisi kesehatannya, terutama terkait risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan peningkatan kadar gula darah. Selain itu, edukasi kesehatan yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepedulian sosial serta derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. 
Law Enforcement Against Children as Underage Motorcyclists at the South Bolaang Mongondow District Police Aris mawanti Puputo; Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing use of motorcycles among minors is a concerning phenomenon because it is not balanced by legal awareness and traffic safety. This study aims to analyze law enforcement against children as underage motorcyclists and identify the factors that influence it in the Bolaang Mongondow Selatan Regency Police area. The method used is qualitative research with a descriptive approach, through data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that law enforcement is carried out through three main approaches: preventive, repressive, and coordinative. The preventive approach is realized through socialization and patrols, the repressive approach through warnings, tickets, and summoning parents, while the coordinative approach through cooperation with schools, parents, and local governments. However, the effectiveness of law enforcement is still influenced by factors such as a suboptimal legal structure, low public awareness, and strong socio-cultural influences that are permissive towards violations. The conclusion of this study confirms that law enforcement has been carried out systematically, but requires strengthening synergy between the authorities, the community, and the social environment to improve legal compliance and traffic safety in a sustainable manner.
The Role of Traffic Police in Law Enforcement Against Traffic Violations as an Evaluation of Effectiveness in the Buol Police Area Syarianti S. Kaco; Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic is an important aspect of people's lives related to daily mobility, but the increasing level of violations indicates low compliance with the law, especially in Buol Regency. This study aims to analyze the role of the Buol Police Traffic Unit in enforcing the law against traffic violations and identify the factors that influence it. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study indicate that the Buol Police Traffic Unit has implemented law enforcement through three main approaches, namely preventive, repressive, and curative, but its effectiveness has not been optimal. This is caused by various obstacles, such as low public legal awareness, lack of consistency and firmness of officers, and low levels of public trust. In addition, traffic violations are influenced by internal factors such as low discipline and knowledge of road users, as well as external factors such as infrastructure conditions, weak supervision, suboptimal administrative services, and a permissive community culture. In conclusion, traffic law enforcement in the Buol Police area needs to be carried out in a more comprehensive, consistent, educational, and sustainable manner to be able to increase public compliance and realize optimal traffic order and safety.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Botugolu Kabupaten Buol Eko Hardianto; Sukarman Kamuli; Lucyane Djaafar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5791

Abstract

Pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya taktis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa serta mengidentifikasi kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu, Kabupaten Buol. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana produksi dan anggaran, sebagai dinamisator melalui sosialisasi dan pendampingan, serta sebagai regulator melalui mekanisme musyawarah desa dan implementasi kebijakan. Namun, efektivitas peran tersebut masih terbatas karena belum berbasis kebutuhan yang utuh, rendahnya partisipasi petani, serta lemahnya pemahaman terhadap kebijakan. Selain itu, kendala internal seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas aparatur, dan koordinasi, serta kendala eksternal seperti rendahnya literasi, keterbatasan ekonomi, dan kemampuan administratif petani turut memengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani belum berjalan optimal secara substantif sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian petani.
Legal Impact of Criminal Acts on Family Resilience in Gorontalo City Verawati Arnol; Nopiana Mozin; Lucyane Djaafar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8080

Abstract

Gambling is a societal issue that negatively affects morality, the economy, and family resilience. This practice can lead to financial loss, domestic violence, and the deterioration of social functions within society. Although gambling is regulated under criminal law in Indonesia, such as Article 303 of the Indonesian Criminal Code and Law No. 7 of 1974, gambling cases continue to rise, including in Gorontalo. This study aims to analyze the legal impact of gambling as a criminal act and how law enforcement is implemented to maintain family resilience. This study uses a qualitative method with a case study approach conducted at the Polres (Kepolisian Resor or Precinct Police Station) of Gorontalo City to examine the legal impact of gambling crimes on family resilience. The findings show that gambling crimes in Gorontalo City, particularly lottery gambling, have fluctuated between 2020 and 2024, with a significant increase in 2023. Gambling has serious impacts on family resilience, causing economic loss, domestic conflict, social stigma, and psychological disorders, especially among children. The main contributing factors include economic pressure, environmental influence, weak supervision, and suboptimal law enforcement. Perpetrators who are repeat offenders, organizers, or who involve others are subject to heavier penalties. The legal impact is not only experienced by the perpetrators but also undermines family stability and causes public concern. Gambling crimes in Gorontalo City have wide- reaching effects, legally disadvantaging the perpetrators and destroying family resilience economically, socially, and psychologically. Key factors such as economic pressure, environmental influence, and weak law enforcement contribute to gambling behavior. As a result, offenders' families experience conflict, stigma, and even household breakdowns. These social impacts create a ripple effect that disrupts community stability.
Criminological Review Of Commercial Sex Workers Regarding The Misuse Of Michat And Prevention Efforts In The City Of Gorontalo Yayan Sahi; Sukarman Kamuli; Lucyane Djaafar
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5210

Abstract

Abstract This research aims to examine the criminological aspects of commercial sex workers regarding the misuse of MiChat and prevention efforts in Gorontalo City. The research method used is qualitative with a case study approach. The research was conducted in hotels and lodging areas in Gorontalo City. The study involved 4 Commercial Sex Workers, 1 community leader, 1 representative from the PPA unit of Gorontalo City Police, and 1 representative from the Head of the Integrated Service Unit for Women and Children Empowerment of Gorontalo City as informants. The results of the study show that: (1) Women's motives for becoming commercial sex workers in Gorontalo City are driven by economic reasons, friends, boyfriends, and husbands; (2) Commercial sex workers use the MiChat application due to the availability of a wide range of customers using their services; (3) Public reaction to the presence of commercial sex workers in Gorontalo City causes anxiety among the local community; (4) Prevention efforts by the police and the Integrated Service Unit for Women and Children Empowerment of Gorontalo City in dealing with online prostitution cases still face various obstacles and have not been implemented to their fullest potential. The conclusion of this research is that in the context of criminology, the behavior of commercial sex workers who misuse the MiChat application is driven by economic and social motives. Keywords: Criminology, Commercial Sex Workers in Gorontalo City, MiChat Application.
Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Mohamad Rifki Ramusu; Lucyane Djaafar; Ramli Mahmdud
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5679

Abstract

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor penghambat sektor kepolisian dalam penanggulangan "Cap Tikus" di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengedepankan pemahaman mendalam terhadap konteks kasus yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kepolisian, melalui Polsek Botumoito, aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan "Cap Tikus" dengan fokus pada edukasi dan sosialisasi. Edukasi dilakukan dengan memberikan arahan kepada petani miras untuk beralih ke produksi gula semut melalui tanaman nila aren, mengubah pola pikir dan aktivitas mereka secara berkelanjutan. Sosialisasi lebih menitikberatkan pada penguatan perilaku petani miras dan masyarakat umum terkait risiko dan dampak negatif konsumsi miras ilegal. Penelitian juga mengidentifikasi tindakan penegakan hukum sektor kepolisian, termasuk peringatan, pembakaran tempat produksi, dan pemusnahan hasil penyulingan "Cap Tikus". Selain itu, sektor kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan melalui patroli dan razia serta kontribusi dana dan alat bagi petani miras yang beralih ke produksi gula semut. Meskipun demikian, terdapat faktor internal yang menghambat peran sektor kepolisian, seperti tekanan kebutuhan masyarakat dan tingkat stres yang mendorong konsumsi "Cap Tikus". Faktor eksternal, seperti regulasi yang kurang efektif, juga mempengaruhi upaya penanggulangan karena hukuman hanya mencapai level pemusnahan tanpa menurunkan minat masyarakat dalam produksi miras ilegal. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan perhatian terhadap edukasi, sosialisasi, serta perbaikan regulasi yang lebih efektif. Keywords: Peran Kepolisian, Cap Tikus, Desa Rumbia