Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERAN APLIKASI LAYANAN PUBLIK (M-PASPOR DAN DIGITAL KORLANTAS) DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Tiara Mulia Risty; Salsabila Andi Jani; Anida Sri Rahayu Mastur
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.961

Perkembangan teknologi digital telah mendorong instansi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi layanan publik digital, yaitu M-Paspor dan Digital Korlantas, dalam mendukung implementasi e-government di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur dan sumber terpercaya mengenai kedua aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, memberikan kemudahan dalam pengajuan dan penggantian paspor secara online. Sementara itu, Digital Korlantas, yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, memfasilitasi layanan lalu lintas seperti perpanjangan SIM melalui sistem online. Kedua aplikasi menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi proses administrasi, serta transparansi informasi layanan publik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dialami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi digital seperti M-Paspor dan Digital Korlantas memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip good governance, khususnya dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar sistem e-government di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

ANALISIS PERAN APLIKASI LAYANAN PUBLIK (M-PASPOR DAN DIGITAL KORLANTAS) DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Tiara Mulia Risty; Salsabila Andi Jani; Anida Sri Rahayu Mastur
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.961

Perkembangan teknologi digital telah mendorong instansi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi layanan publik digital, yaitu M-Paspor dan Digital Korlantas, dalam mendukung implementasi e-government di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur dan sumber terpercaya mengenai kedua aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, memberikan kemudahan dalam pengajuan dan penggantian paspor secara online. Sementara itu, Digital Korlantas, yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, memfasilitasi layanan lalu lintas seperti perpanjangan SIM melalui sistem online. Kedua aplikasi menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi proses administrasi, serta transparansi informasi layanan publik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dialami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi digital seperti M-Paspor dan Digital Korlantas memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip good governance, khususnya dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar sistem e-government di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

PMI CERDAS, MASA DEPAN BERKUALITAS: SOSIALISASI BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL Anung, Ishidorus; Mulyawan, Budy; Nurkumalawati, Intan; Trinata, Cakra; Mastur, Anida Sri Rahayu; Jani, Salsabila Andi
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.820

Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data BP2MI per September 2024, sebanyak 85,07% pengaduan terkait PMI berasal dari jalur tidak resmi, menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak dini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan informasi. Menanggapi situasi tersebut, Tim Dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Percaya Jakarta Barat, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal bagi anak-anak dari keluarga marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, literasi migrasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko TPPO di kalangan remaja pendidikan paket C. Metode yang digunakan berupa sosialisasi tematik dan workshop interaktif yang dibagi dalam lima sesi utama, mencakup pengenalan jalur migrasi aman, bahaya TPPO, prosedur legal penempatan PMI, serta refleksi berbasis studi kasus nyata. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan kuis. Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan naratif, partisipatif, dan kontekstual dalam meningkatkan ketahanan hukum masyarakat terhadap praktik migrasi non-prosedural dan perdagangan orang.

Strengthening Public Service Ethics in AI era: An Indonesian Perspective Mastur, Anida Sri Rahayu; Ardi, Imma Yedida; Widayat, Wisnu; Setiawan, Agung
Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting Vol. 6 No. 6 (2026): Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (January - Feb
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijefa.v6i6.5910

Digital transformation in public services, particularly through the use of artificial intelligence (AI), has the potential to significantly improve efficiency and the quality of services provided. While AI offers opportunities to accelerate processes, ethical concerns remain central, particularly with regard to fairness, privacy, supervision and accountability. This study uses the application of ethical principles in AI-based public service delivery at the Immigration Office of Kelas I Khusus TPI Semarang as a case study. Adopting a descriptive qualitative approach, the study explores how Indonesian public service officers embody principles such as honesty, trustworthiness, respect for individuals, protection of life, and justice within the framework of AI-assisted passport services. The findings reveal that, although AI has improved efficiency, challenges remain in ensuring equitable access to AI tools among employees, safeguarding personal data and maintaining transparent oversight. Stakeholder involvement and tiered supervision procedures are also crucial for sustaining accountability. Moreover, enhancing human resource preparedness and digital infrastructure is essential to ensure the equitable distribution of AI benefits across all levels of public service. This research provides valuable insights into strengthening the ethical foundations of AI implementation within the public sector, proposing strategic measures to enhance fairness and transparency in Indonesian public service delivery.

PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN PEMANFATAAN TEKONOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN Mulyawan, Budy; Firlana, Habbi; Kristi Wibowo, Pascalis Danny; Mastur, Anida Sri Rahayu; Adillah, Muhammad Arief; Widayat, Wisnu
JURNAL LENTERA BISNIS Vol. 15 No. 1 (2026): JURNAL LENTERA BISNIS, JANUARI 2026
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/jrlab.v15i1.1880

Along with the increasing use of social media as a means of public communication, the direct role of interpersonal communication between officers and the public remains an essential element in providing quality services. This phenomenon has become a real public concern, especially at the South Jakarta Special Class I Non-TPI Immigration Office, regarding the quality of interpersonal communication demonstrated by immigration officers during the passport application interview process. The objectives of this study are as follows: 1) To analyze the influence of immigration officers' interpersonal communication at the South Jakarta Special Class I Non-TPI Immigration Office on the quality of passport services; 2) To analyze the influence of information technology utilization at the South Jakarta Special Class I Non-TPI Immigration Office on the quality of passport services; 3) To analyze the combined influence of immigration officers' interpersonal communication and information technology utilization on the quality of passport services at the Immigration Office. This study uses a quantitative method with a survey approach to analyze the relationship between interpersonal communication variables, information technology utilization, and passport service quality. The t-test results for the second model obtained a significance value for the Interpersonal Communication variable of 0.000 (t = 4.953). The Information Technology variable was 0.000 (t = 14.361). The F-test results for the second model obtained a calculated F value of 1004.211 with a significance value of 0.000, which is smaller than α = 0.05.

Literatur Review: Analisis Keterampilan Komunikasi Interpersonal Petugas Imigrasi Dalam Proses Penerbitan Paspor Sari, Azizah Nur Maulina; Ardi, Imma Yedida; M., Anida Sri Rahayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keterampilan komunikasi interpersonal petugas imigrasi sangat penting dalam proses penerbitan paspor, karena berpengaruh terhadap pemahaman, kepuasan, dan kepercayaan pemohon. Kajian ini bertujuan menganalisis penerapan komunikasi interpersonal oleh petugas imigrasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah artikel dan jurnal yang relevan dengan topik komunikasi interpersonal di lingkungan pelayanan publik. Hasil telaah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara petugas dan pemohon paspor. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi beragamnya latar belakang dan karakter pemohon serta tekanan waktu dengan jumlah pemohon yang tinggi. Kesimpulannya, penguatan keterampilan komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi proses penerbitan paspor, sehingga disarankan adanya pelatihan komunikasi secara berkelanjutan bagi petugas imigrasi.

Analisis Kualitas Pelayanan Paspor Berbasis Ham Bagi Layanan Prioritas Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tiara Khansa Putri Alta; Budy Mulyawan; Anida Sri Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6978

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan paspor berbasis hak asasi manusia (HAM) pada layanan prioritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan non-diskriminatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara umum telah memenuhi lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, yang tercermin dari tersedianya fasilitas layanan prioritas, keandalan prosedur pelayanan, daya tanggap petugas, jaminan pelayanan yang transparan, serta empati terhadap kelompok rentan. Implementasi prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas juga telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan optimalisasi sistem digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan paspor berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah berjalan cukup efektif, namun memerlukan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal dan inklusif.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search