Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Musamus Journal of Public Administration Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Hasana Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Abdimas Terapan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terapan Jurnal KALANDRA Papsel Journal of Humanities and Policy Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Syahrabuddin Husen Enala
Universitas Musamus
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REKONSTRUKSI LARANGAN RANGKAP PROFESI: KEDUDUKAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT PENGABDIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 Nasri Wijaya; Muhammad Saiful Fahmi; Syahrabudin Husein Enala
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Pelestarian Nilai Keramat Kanemoton sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Wambon di Kabupaten Boven Digoel David Laiyan; Welhelmina Jeujanan; Antonius Nggewaka; Syahrabudin Husein Enala; Nikolaus Aneyap
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelestarian nilai keramat Kanemoton pada masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel. Kanemoton merupakan warisan budaya yang memiliki makna sakral sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat Suku Wambon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kanemoton masih dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, pelaksanaan ritual adat, penghormatan terhadap kawasan keramat, penerapan hukum adat, serta pembinaan oleh tokoh adat kepada generasi muda. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai budaya sekaligus penyelesai konflik adat. Namun demikian, pelestarian Kanemoton menghadapi berbagai tantangan berupa modernisasi, globalisasi, masuknya budaya luar, berkurangnya regenerasi pemangku adat, serta minimnya dokumentasi budaya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya menjadi peluang untuk menjaga keberlangsungan nilai Kanemoton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Kanemoton memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan generasi muda melalui dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan adat agar nilai budaya tersebut tetap lestari sebagai identitas masyarakat Suku Wambon di tengah dinamika perubahan sosial
Implementasi Hukum Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance dan Pelayanan Publik Berkualitas di Indonesia Syahrabudin Husein Enala; Dapot P Saragih; Andi Patta Yusuf; Antonius Nggewaka; Fransin Kontu
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Co-Authors Adam, Aenal Fuad Agung, Rachmat Agustina Wogan Alexander Phuk Tjilen Andi Patta Yusuf Antonius Nggewaka Antonius Nggewaka Beatus Tambaip Buono, Lintang Cahyo Dapot P Saragih David Laiyan David Laiyan Diliana, Ekfindar Dodhy Hyronimus Ama Longgy Edmundus Cuku Edoardus E Maturbongs, Edoardus E Eka Sugiarti Setianingrum Ekfindar Diliana Fahmi, Mohammad Saiful Fransin Kontu Fransin Kontu Frederikus Antonius Mana Frederikus Antonius Mana Frederikus, Frederikus Antonius Habeahan, Nova Lina Sari Haris, Umiyati hesty tambajong Hubertus Oja, Hubertus Ismail, My Jalal, Nur Mana, Frederikus Antonius MANA, FREDERIUKUS ANTONIUS MANA Maryani Febry Mengko Maswar Amdin Maya Irawati Muhammad Saiful Fahmi Munfarikhatin, Anis Nainggolan, Herrio Tekdi Nasri Wijaya Nikolaus Aneyap Novan Prasetya Nur Jalal Nur Jalal Nur Jalal Nurdin Nurkholis Syukron Nurlinda Yani Parman Parukka, Rahmat Agung Puank Paul Adryani Moento Petrus Watonem Prasetya, Muhammad Novan Pulung Riyanto Rachmat Agung Rachmat, Rachmat Agung Ricardo Goncalves Klau Sumarwati Syahfitriani Br Ginting Syahruddin Syahruddin Syahruddin Syahruddin Syahruddin Syahruddin Syahruddin Syahruddin Syahruddin Umiyati Haris Umiyati Haris Umiyati Haris Vinsenco R. Serano Wa Ode Suriani Welhelmina Jeujanan