Claim Missing Document
Check
Articles

Pelestarian Nilai Keramat Kanemoton sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Wambon di Kabupaten Boven Digoel David Laiyan; Welhelmina Jeujanan; Antonius Nggewaka; Syahrabudin Husein Enala; Nikolaus Aneyap
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelestarian nilai keramat Kanemoton pada masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel. Kanemoton merupakan warisan budaya yang memiliki makna sakral sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat Suku Wambon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kanemoton masih dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, pelaksanaan ritual adat, penghormatan terhadap kawasan keramat, penerapan hukum adat, serta pembinaan oleh tokoh adat kepada generasi muda. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai budaya sekaligus penyelesai konflik adat. Namun demikian, pelestarian Kanemoton menghadapi berbagai tantangan berupa modernisasi, globalisasi, masuknya budaya luar, berkurangnya regenerasi pemangku adat, serta minimnya dokumentasi budaya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya menjadi peluang untuk menjaga keberlangsungan nilai Kanemoton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Kanemoton memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan generasi muda melalui dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan adat agar nilai budaya tersebut tetap lestari sebagai identitas masyarakat Suku Wambon di tengah dinamika perubahan sosial
Implementasi Hukum Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance dan Pelayanan Publik Berkualitas di Indonesia Syahrabudin Husein Enala; Dapot P Saragih; Andi Patta Yusuf; Antonius Nggewaka; Fransin Kontu
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Platform Digital untuk Literasi Hukum Kesehatan: Inovasi Edukasi Hak Anak dalam Pencegahan Stunting di Wilayah Perbatasan Indonesia–Papua Nugini Ricardo Goncalves Klau; Mohammad Saiful Fahmi; Lintang Cahyo Buono; Syahrabudin Husein Enala
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1485

Abstract

A community service activity entitled socialization and training on the use of digital platforms for health legal literacy: innovation in child rights education in stunting prevention in the indonesia-papua new guinea border area was held on november 1-3, 2025, in kweel village, eligobel district, merauke regency, south papua. This activity was motivated by the low legal and health literacy of border communities, particularly regarding children's rights, nutrition, and stunting prevention. The program's objective was to improve children's health legal knowledge and digital skills in accessing and disseminating educational information. Implementation methods included health law socialization, training on the use of digital platforms, and community mentoring in family and school environments. Participants included teachers, community leaders, and youth from Kweel Village. Evaluation results showed an average increase of 35% in understanding of children's health legal matters and 40% in the ability to utilize digital platforms. This program supports the achievement of SDGs 3, 4, and 16 and contributes to IKU 2 and IKU 3 of higher education through the involvement of lecturers and students in real-impact activities.
Harmonisasi Kewenangan dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Otonom Baru: Kekosongan Transisional dan Asinkronitas Kewenangan di Provinsi Papua Selatan Syahrabudin Husein Enala; Frederikus Antonius Mana; Antonius Nggewaka
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 5 No. 3 (2026): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v5i3.424

Abstract

Studies on the recognition of customary law communities (masyarakat hukum adat) in Indonesia generally highlight inconsistencies in national regulation and the general role of regional governments, but have not examined problems specific to newly established autonomous regions, namely provinces born within a Special Autonomy regime that must build a recognition framework from scratch. This article analyses the harmonisation of authority among the central government, South Papua Province, and regencies in recognising and protecting customary law communities, and formulates a harmonisation model. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, primary and secondary legal materials were analysed through systematic interpretation, legal preference principles, and a vertical-horizontal harmonisation matrix, supplemented by government documents and media reports as contextual data up to October 2026. The analysis identifies three core problems: (1) a transitional vacuum, as Law No. 14 of 2022 does not confirm the validity of the parent province’s regulations, while Papua Provincial Regulation No. 5 of 2022 was enacted only after South Papua was established; (2) sectoral fragmentation across six recognition regimes with different instruments and actors; and (3) asynchronous authority, whereby central decisions on space and permits move faster than regency-level recognition. The article proposes a Layered Authority Harmonisation Model for New Autonomous Regions consisting of five dimensions: regulatory synchronisation, clarity of authority, procedural alignment, participatory coordination, and a recognition-first sequencing principle. Its contribution lies in conceptualising harmonisation as a matter of time and institutional transition, not merely normative consistency.