Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.112
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Sriwijaya Law Review Constitutional Review Jurnal HAM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana Legal Spirit Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Konstitusi Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Bina Hukum Lingkungan Trunojoyo Law Review Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Legal Reform Journal of Indonesian Constitutional Law Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review Khazanah Hukum
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK DIPILIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.920

Abstract

Hak Dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi, terdapat pengaturan yang diskriminatif di mana warga negara yang berprofesi Pegawai Negara Sipil harus mendurkan diri apabila ingin menggunakan hak dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian ini: pertama, Pengaturan Larangan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum, yaitu bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas Pegawai Negara Sipil. Kedua,  Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945, 1). Pegawai Negeri Sipil tetap diperkenankan menjadi Anggota Lembaga Legislatif tanpa harus kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila terpilih, maka yang bersangkutan haruslah dalam status nonaktif atau cuti di luar tanggungan negara. Guna menghindari Pegawai Negeri Sipil digunakan sebagai mesin pemenangan dalam Pemilihan Umum, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri disyaratkan mundur sementara dari Pegawai Negeri Sipil, tidak permanen. 2). diperlukan optimalisasi Hukum Positif mengenai pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum melalui jalan kerja sama lintas lembaga agar pengawasan Pegawai Negeri Sipil bisa berjalan secara optimal.
Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.505 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i1.867

Abstract

Penafsiran Pembentuk Undang-Undang dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamh Konstitusi, yaitu karena Presidential Threshold adalah 1). Kebijakan Hukum Terbuka yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam Undang-Undang. Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka dalam Undang-Undang lazimnya tidak boleh dibatalkan Mahkamah Konstitusi kalau tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi. 2). Kebijakan ini memberikan keadilan kepada Partai Politik berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilihan Umum sebelumnya. 3). Memperkuat Sistem Presidensiil. Untuk itu dibutuhkan Formula Konstitusional Agar Pembentuk Undang-Undang Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan Kebijakan Dalam Undang-Undang Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka, yaitu: 1). Membangun Dialog Konstitusional dan Tindakan Kolaboratif antara Mahkamah Konstitusi dengan Pembentuk Undang-Undang; 2). Merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, kasus, dan konseptual.Kata Kunci: Kebijakan Hukum Terbuka, Presidential Threshold, Putusan Mahkamah Konstitusi
Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Amancik, Amancik; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Barus, Sovia Ivana
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan Gagasan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun Melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Desa. Kesimpulan penelitian ini: pertama, Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika, hingga puncaknya mengalami perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan diperkuat Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021. Kedua, kelemahan Masa Jabatan Kepala Desa Tiga Periode: menimbulkan ketidakadilan bagi Calon Kepala Desa non incumbent, mengingat Calon Kepala Desa incumbent dapat menggunakan fasilitas umum dan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk berkampanye, dan rentan terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Kelebihan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode adalah Kepala Desa lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali dan untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan desa. Ketiga, Gagasan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun bisa terimplementasi dengan jalan melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima; Merevisi Undang-Undang Desa; dan menjadikan Masa Jabatan Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, dan konseptual.
PENATAAN LEMBAGA PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Simabura, Charles
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1413

Abstract

Banyaknya Lembaga Yang Berwenang Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut, dapat menyebabkan potensi gesekan antara Lembaga yang satu dan yang Lain. Untuk itulah, Penelitian ini memberikan Konsep Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Akan Produktif Dan Efektif-Efisien Jika Sesuai Dengan Pancasila. Penelitian Ini Menggunakan Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Konseptual. Hasil Penelitian Ini:Pertama, Langkah-Langkah Mewujudkan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang Geopolitik Kemaritiman Indonesia kepada seluruh Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut; dan Membentuk Insititusi Sipil Non-Militer Yang Memililki Kewenangan Penegakan Hukum di Laut. Kedua, Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila dilakukan melalui upaya: 1).Penataan Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Wawasan Nusantara kepada seluruh Lembaga Pengamanan dan Penegak Hukum Laut; 2).Penataan Kebijakan Maritim Nasional yang Komprehensif, Integral, dan Holistik; 3).Penataan Stabilitas Keamanan Maritim Nasional guna Mendukung Pembangunan Nasional; 4).Penataan Institusi Sipil Non-Militer Dan Merevisi Kebijakan Multy Agency Single Function menjadi Single Agency With Multy Function yang memiliki Kewenangan Penegakan Hukum Laut; 5).Optimalisasi Bakamla Sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional Terhadap Stabilitas Keamanan.
Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Post – reform, anti – corruption agenda into a central theme of law enforcement in Indonesia. Corruption is crime that has personality and characteristic as an extraordinary crime. To eradicate corruption, Parliament and Government have made regulation of legislation and formed corruption eradication institution. The institution that is still trusted by public for doing corruption eradication is Corruption Eradication Commission (KPK). KPK formed because the corruption eradication is done by police and prosecutor have not optimal. The effort which has been done by KPK, Prosecutor and Police is action effort that requires a big budget. Corruption eradication will never succeed and optimal in case country just depends on law enforcement institution. Actually the lowest cost of corruption eradication effort is prevention. This college has a central role in corruption prevention thing, especially in growing anti - corruption culture, increasing awareness of law and internalizing integrity values toward college student. The college student are candidate of nation leader in the future who need to protected in order to get off from corruption behavior or corruption crime. Therefore maximize of Tri Dharma in college increasing effort anti - corruption culture for college student and society.
Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam di Indonesia Amancik Amancik; Beni Kurnia Illahi; Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Nagari Law Review Vol 4 No 2 (2021): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.154-174.2021

Abstract

The Indonesian government in dealing with the COVID-19 has created various legal instruments for policy implementation. One of those instruments is the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 which regulates the financial policy for COVID-19 which has been passed as Law Number 2 of 2020. However, there is a provision that is contrary to the administrative law principles, precisely in Article 27 paragraph (3). The norm is considered to close the gap of public access to take legal remedies to correct or examine decisions that have potential to cause harm related to actions or decisions. Even though Article 49 of Law Number 5 of 1986 also provides the similar meaning, however because the COVID-19 pandemic is categorized as a non-natural disaster, the COVID-19 Financial Policy Law should provide an expansion of state administrative court's (PTUN) absolute competence in examine and adjudicate administrative dispute cases. Therefore, this study tries to parse how the Regulations and Options for Public Legal Remedies towards Government Actions and Decisions in Non-Natural Disaster Emergencies in Indonesia. Second, what is the idea for expanding the absolute competence of PTUN in non-natural disaster emergencies in Indonesia. This research uses normative legal research methods with descriptive research specifications and analyzed through literature study and data analysis methods using juridical-qualitative. The result shows that it is time for redesigning in order to fulfill the community legal means in dealing with non-natural disaster conditions of COVID-19. The design can be rearrange the provisions in the COVID-19 Financial Policy Law and the Law of PTUN, so that the capability of PTUN in the future is not limited to state administrative decisions, including all the actions of state administrative bodies / Officials based on public law that cause harm for a person or civil legal entity either in normal conditions or in conditions of non-natural disasters
Legal Standing to the Corruption Eradication Commission as a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court: Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Kurnia Illahi, Beni; Ivana Barus, Sonia
Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 (2023)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2028

Abstract

This study criticizes the weakness of the regulation that solely grants Legal Standing for Petitioners seeking the Dissolution of Political Parties at the Constitutional Court to the Government, comprising the Attorney General and the Minister appointed by the President. Another approach is necessary for the Dissolution of Political Parties, which entails providing Legal Standing to the Corruption Eradication Commission, an Executive Entity that is not directly subordinate to the President. Public Trust in the Corruption Eradication Commission remains considerably high, rendering it suitable for representing the Government as a Petitioner for the Dissolution of a Political Party. Consequently, legislators must revise the Constitutional Court Law, the Corruption Eradication Commission Law, and the Constitutional Court's Regulation regarding Procedures for the Dissolution of Political Parties, thereby granting legal standing to the Corruption Eradication Commission as the Petitioner for Dissolving Political Parties.
The Authority Of Bank Indonesia In Issuing Legal Products According To The State Auxillary Agencies Theory Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Azheri, Busyra
Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i2.4815

Abstract

As an State Auxillary Agencies. Bank Indonesia is authorized to make it’s own legal products that bind the public. Currently the product of he regulation is in a Bank Indonesia Regulation, as a consequence of one of the characteristics of an State Auxillary Agencies namely a self regulatory body. From this study it may be concluded that Bank Indonesia only has the authority to enforce the delegation’s regulation. Second, Bank Indonesia, in the hierarchy of regulations, should be in line with Presidential Regulations. Third, the Governor of Bank Indonesia may make State Administative Decisions in accordance with his authority. Fourth, the stages of formation of Bank Indonesia Regulations in the Bank Indonesia Regulation concerning the establishment of Regulations at Bank Indonesia, include: a.planning; b.arrangement; c.discussion; d.determination; e.promulgation; and f.dissemination. Fifth, the establishment of a Bank Indonesia Regulation in order to prioritize meaningful public participation in the process of its information, especially to involve academics. For this reason, according to the author, academics need to be empowered by Bank Indonesia in the establishment of Bank Indonesia in the Framework of improving the State Auxillary Agencies.
GAGASAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN FATWA PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN ANGGOTA ISIS Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28560

Abstract

AbstractAccording to Article 23 Paragraph (1), Letter d of the Citizenship Law, Indonesian citizens lose their citizenship status for several reasons, namely it is wrong to become a foreign soldier without prior permission from the President. This is reinforced by the regulation in PP No. 2 of 2007, the revocation was carried out by the president must go through a legal process. The legal process referred to is not the litigation process, but the HAN process, namely the Menkumham examines, after being reviewed it is feasible to revoke the status of the former ISIS member's Indonesian citizen, then the Menkumham submits it to the President, and continues with the issuance of a Presidential Decree. However, there is a problem, if the Government complies with the positive law regarding the revocation of the status of Indonesian citizens. Ex-members of ISIS seem undemocratic, because it is only based on a Presidential Decree issued based on the recommendations of the Ministry of Law and Human Rights. For this reason, the author is interested in writing about the revocation of the status of Indonesian citizens who are former members of ISIS which is in accordance with the concept of a democratic rule of law, but also prioritizes effectiveness and time efficiency. The author considers that the revocation of the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members by the government is something that is logical for now, but the government before revoking the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members must ask for consideration from the Constitutional Court as a bodyguard, and interpreters of Pancasila and the Constitution through the revision of the Constitutional Court Law and the Citizenship Law. AbstrakMenurut Pasal 23 Ayat (1), Huruf d UU Kewarganegaraan, WNI kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, yaitu salah menjadi tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam PP No.2 Tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum. Proses Hukum yang dimaksud bukan Proses Litigasi, akan tetapi Proses HAN, yakni Menkumham memeriksa, setelah dikaji layak untuk dicabut status WNI Mantan Anggota ISIS ini, selanjutnya Menkumham menyerahkan ke Presiden, dan dilanjutkan dengan dikeluarkan Keppres. Akan tetapi ada problematik, jika Pemerintah tunduk pada hukum positif tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS terkesan tidak demokratis, karena hanya berdasarkan Kepres yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Kemenekumham. Untuk itulah Penulis tertarik untuk menulis tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis, tetapi juga mengedepankan efektivitas, dan efisiensi waktu. Penulis menilai pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS oleh Pemerintah adalah sesuatu yang logis untuk saat ini, akan tetapi Pemerintah sebelum mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS harus meminta pertimbangan dari MK sebagai pengawal, dan penafsir Pancasila dan Konstitusi melalui Revisi UU MK dan UU Kewarganegaraan. 
Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question Dindha Shahrazade Sulaiman; Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/xvf4g255

Abstract

Urgensi penerapan mekanisme constitusional question di Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pilihan hukum untuk mempertegas dan memasukkan mekanisme constitutional question dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan revisi UU MK untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh instansi pemerintah terkait. Atau yang lebih ideal adalah memasukkannya melalui amandemen UUD 1945. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Co-Authors Akhmad Akhmad Akhmad Akhmad Ali Masyhar Amancik Amancik Amancik Amancik Amancik Amancik, Amancik Aris Hardinanto Asrul Ibrahim Nur Ayub, Zainal Amin Barus, Sonia Ivana Barus, Sonia Ivana Barus, Sovia Ivana Beni Kurnia Illahi Beni Kurnia Illahi Beni Kurnia Illahi Busyra Azheri David Aprizon Putra, David Aprizon Dindha Shahrazade Sulaiman Dindha Shahrazade Sulaiman Edra Satmaidi Evis Garunja Fernando, Zico Junius Firdaus Arifin Herawan Sauni Illahi , Beni Kurnia Ivana Barus, Sonia Khairul Fahmi Kurnia Illahi, Beni Masri, Esther Muchlas Rastra Samara Muksin Musa Sarjo Muwaffiq Jufri, Muwaffiq Nikenuna, Syifa Novendri M Nggilu Novendri M Nggilu Nur, Asrul Ibrahim Putra, David Aprizon Ramadhani, Susi Raphael D. Jackson-Ortiz Reformas, Tradis Sauni, Herawan SAUNI, HERAWAN Simabura, Charles Solehuddin Solehuddin Sonia Ivana Barus Sonia Ivana Barus Sulaiman, Dindha Shahrazade Yuliandri, Yuliandri