Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.781
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Sriwijaya Law Review Constitutional Review Jurnal HAM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana Legal Spirit Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Konstitusi Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Bina Hukum Lingkungan Trunojoyo Law Review Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Legal Reform Journal of Indonesian Constitutional Law Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review Khazanah Hukum
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan Sauni, Herawan; Barus, Sonia Ivana; Masri, Esther; Ahmad Saifulloh, Putra Perdana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3267

Abstract

Anomali anggaran ketahanan pangan terjadi karena dalam Regulasi Pangan tidak ada standar baku tentang Ketahanan Pangan. Berbeda dengan anggaran pendidikan dalam APBN wajib dianggarkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Penulis berkesimpulan urgensinya anggaran ketahanan pangan untuk pemerataan peningkatan produktivitas, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan distribusi panen lebih merata. Sehingga hal tersebut akan memberikan potensi dampak positif dalam ketahanan pangan. Untuk menjaga agar penataan anggaran tetap sesuai dengan peruntukkannya, maka review rencana anggaran sebelum dilaksanakan tetap diperlukan agar spending review bisa lebih akurat. Fokus utama spending review adalah untuk efisiensi anggaran. Spending review secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, angka inefisiensi yang dihasilkan spending review dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Ke depan, penataan anggaran yang sudah semakin baik ini perlu diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam hal ini tentu diperlukan koordinasi dan sinergi yang konkrit antarpihak terkait, terutama antara pemerintah di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Sinergitas ini perlu terus dibangun dan dimantapkan dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.  
PERAN ANALIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG PARTISIPATIF GUNA MENCEGAH ABUSIVE LEGISLATION: STUDI EVALUASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN Sauni, Herawan; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Barus, Sonia Ivana; Putra, David Aprizon
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i3.1961

Abstract

Naskah Akademik yang partisipatif memiliki makna penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran Peran Analis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation harus dioptimalkan. Artikel ini juga ditulis sebagai respons terhadap protes publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dianggap membahayakan independensi pers dan kurang partisipatif. Kesimpulan mengapa RUU Penyiaran dianggap membahayakan jurnalis investigasi: 1).Bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik; 2).Konten jurnalis investigatif menjadi saluran efektif dan aman untuk whistleblower dalam pemberantasan korupsi; 3).Pembatasan liputan eksklusif jurnalis investigasi berimplikasi negatif untuk pemberantasan korupsi; 4).Standar isi siaran dalam RUU Penyiaran menghambat upaya pencegahan korupsi; 5).Larangan penyajian laporan jurnalistik investigatif secara eksklusif dalam RUU Penyiaran membatasi independensi pers. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat diambil oleh pembentuk UU agar profesi jurnalis investigasi tidak dikekang oleh RUU Penyiaran adalah: 1).Menghapus substansi RUU yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan pemberantasan korupsi; 2).Menyusun RUU berdasarkan prinsip partisipasi bermakna; 3).Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan regulasi yang terkait pers; 4) Mengoptimalkan perlindungan hukum bagi jurnalis investigasi. Untuk itulah penelitian ini hendak mengoptimalisasi profesi analis hukum dalam pembentukan hukum nasional.
Urgensi Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat Daerah Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.955

Abstract

Krisis, dan kurang meratanya ketenagalistrikan bagi masyarakat daerah adalah masalah hak konstitusional yang serius. Untuk itu regulasi yang pro Desentralisasi Ketenagalistrikan menjadi urgen dibentuk, akan tetapi Undang-Undang Cipta Kerja mencabut kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan kabupaten/kota. Walaupun Provinsi masih memiliki kewenangan terbatas di bidang ketenagalistrikan. Undang-Undang Cipta Kerja semakin meneguhkan sentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, dan konseptual. Konsep Ideal Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan agar Menjaga Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Daerah: Pertama, Menerapkan Desentralisasi Ketenagalistrikan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, dan aset Sumber Daya Alam yang cukup. Kedua, Kabupaten/Kota wajib mempermudah perizinan Pengusaha Lokal Penyedia Ketenagalistrikan Swasta. Ketiga. Pembentukan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terpisah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sehingga urusan-urusan Daerah wajib, urusan dan lainnya, diatur dengan Undang-Undang tersendiri agar memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan Pemda dengan Instansi lain. Keempat, Optimalisasi Pengawasan Desentralisasi Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota.
Penguatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Bersifat Mengatur Dan Berlaku Umum Guna Mencegah Krisis Konstitusional: Tinjauan Sejarah Ketatanegaraan Amancik, Amancik; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Barus, Sonia Ivana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1242

Abstract

Penelitian ini membahas Dinamika dan Praktik Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang bersifat mengatur dan berlaku umum yang Berfungsi Mencegah Krisis Konstitusional di Indonesia Dalam Kurun Waktu 1965-2001; Membahas Original Intent Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3); dan memberikan Konsep Penguatan TAP MPR yang bersifat mengatur dan berlaku umum tersebut. Hasil Penelitian ini: Pertama, Dari Tahun 1965 Sampai 2001, TAP MPR yang bersifat mengatur dan berlaku umum berhasil mengantisipasi krisis konstitusional di Indonesia. Kedua, Penempatan TAP MPR Dalam UU P3 dimaksudkan sebagai langkah menghindari terjadinya kekosongan hukum mengingat sejauh ini masih terdapat TAP MPR yang penting untuk dipertahankan sebagai dasar yuridis penyelenggaraan Negara. Ketiga, Konsep Penguatan TAP MPR yang bersifat mengatur dan berlaku umum, yaitu: Revisi UU P3, Pembatasan Materi Muatan TAP MPR, Menjadikan TAP MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan Tidak Tertulis dan Memberikan Kewenangan MK menguji TAP MPR Terhadap Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, dan konseptual.
State Power Limitations on Religion for The Fulfillment of The Constitutional Rights of Indigenous Religion Believers in Indonesia Jufri, Muwaffiq; Raphael D. Jackson-Ortiz; Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Evis Garunja; Sonia Ivana Barus
Journal of Indonesian Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2024): Journal of Indonesian Constitutional Law
Publisher : CV. Pustaka Parawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71239/jicl.v1i3.23

Abstract

This article examines the importance of state power in regulating religion in a limited scope. This is intended to solve classic problems, such as the state immediately fulfilling the constitutional rights of local religious adherents. Even though the Constitutional Court partially recognizes the existence of local religions through decision No.97/PUU-XIV/2016, this decision does not change the legal status of local religions, which are not considered official state religions. This research contributes to efforts to fulfill the right to freedom of religion for followers of Indigenous religions through policy design that does not restrict local religions from becoming official state religions. This study employed a normative legal research method, which concludes that the state's involvement in limiting local religions is by issuing various rules that distinguish religion from belief and standardizing religion, which closes the opportunity for local religions to be recognized as an official state religion. Limitations on state power can be carried out by issuing state regulations in religion, which limits to regulate fostering harmony of religious life and upholding the freedom of religion and avoiding regulatory patterns that classify religions and standardize religion because it will hinder the fulfilment of the constitutional rights of belief adherents
GAGASAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN FATWA PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN ANGGOTA ISIS Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28560

Abstract

AbstractAccording to Article 23 Paragraph (1), Letter d of the Citizenship Law, Indonesian citizens lose their citizenship status for several reasons, namely it is wrong to become a foreign soldier without prior permission from the President. This is reinforced by the regulation in PP No. 2 of 2007, the revocation was carried out by the president must go through a legal process. The legal process referred to is not the litigation process, but the HAN process, namely the Menkumham examines, after being reviewed it is feasible to revoke the status of the former ISIS member's Indonesian citizen, then the Menkumham submits it to the President, and continues with the issuance of a Presidential Decree. However, there is a problem, if the Government complies with the positive law regarding the revocation of the status of Indonesian citizens. Ex-members of ISIS seem undemocratic, because it is only based on a Presidential Decree issued based on the recommendations of the Ministry of Law and Human Rights. For this reason, the author is interested in writing about the revocation of the status of Indonesian citizens who are former members of ISIS which is in accordance with the concept of a democratic rule of law, but also prioritizes effectiveness and time efficiency. The author considers that the revocation of the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members by the government is something that is logical for now, but the government before revoking the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members must ask for consideration from the Constitutional Court as a bodyguard, and interpreters of Pancasila and the Constitution through the revision of the Constitutional Court Law and the Citizenship Law. AbstrakMenurut Pasal 23 Ayat (1), Huruf d UU Kewarganegaraan, WNI kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, yaitu salah menjadi tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam PP No.2 Tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum. Proses Hukum yang dimaksud bukan Proses Litigasi, akan tetapi Proses HAN, yakni Menkumham memeriksa, setelah dikaji layak untuk dicabut status WNI Mantan Anggota ISIS ini, selanjutnya Menkumham menyerahkan ke Presiden, dan dilanjutkan dengan dikeluarkan Keppres. Akan tetapi ada problematik, jika Pemerintah tunduk pada hukum positif tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS terkesan tidak demokratis, karena hanya berdasarkan Kepres yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Kemenekumham. Untuk itulah Penulis tertarik untuk menulis tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis, tetapi juga mengedepankan efektivitas, dan efisiensi waktu. Penulis menilai pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS oleh Pemerintah adalah sesuatu yang logis untuk saat ini, akan tetapi Pemerintah sebelum mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS harus meminta pertimbangan dari MK sebagai pengawal, dan penafsir Pancasila dan Konstitusi melalui Revisi UU MK dan UU Kewarganegaraan. 
Reconstruction of Restrictions on the President's Power in Determining the Posture of Ministries in the Indonesian Government System Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Yuliandri, Yuliandri; Simabura, Charles; Fahmi, Khairul; Nur, Asrul Ibrahim
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.29684

Abstract

This research is a critique of the 2024 State Ministry Law which gives the President the freedom to form Ministries according to his needs.. Based on this law, the President, Prabowo Subianto, formed a Cabinet consisting of 48 Ministries. For this reason, it is urgent to immediately enact a Presidential Agency Law to limit the President's power in determining the posture of ministries so that their functions do not overlap, do not reflect cabinet affairs, and prevent corruption. Through the Presidential Agency Law, it is hoped that the President will not use Ministerial positions as political barter and "share power" with political parties, coalitions and volunteers in General Elections. This research is normative research with statutory, historical, comparative and conceptual approaches. In this study it was concluded: 1).Cabinet dynamics in Indonesia after the enactment of the 2008 Law on State Ministries, namely, the Indonesia Bersatu; The Kerja Cabinet; and The Indonesia Maju Cabinet has Cabinet members, 34 Ministry; and Merah Putih Cabinet,  The number of Cabinet members is 48 Ministries in accordance with the 2024 State Ministry Law which gives the President the freedom to form Ministries according to his needs. 2).Design a Reconstruction of Restrictions on the President's Power in Determining the Posture of Ministries in the Indonesian Government System, namely: First, Establishing the Presidential Agency Law. Second, the Law on Presidential Agency must regulate the maximum number of 24 Ministries. Third, the amalgamation of Institutions within the President's circle to become an integral part of the Ministry of State Secretary. Fourth, the abolition of the Coordinating Ministry Institution. Fifth, Elimination of the Position of Vice Minister
Integrating Neurolaw and Principles of Islamic Law: A Scientific Ethical Model of Criminal Responsibility Fernando, Zico Junius; Hardinanto, Aris; Muksin, Muchlas Rastra Samara; Solehuddin, Solehuddin; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
Jurnal Hukum Islam Vol 23 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v23i1.09

Abstract

Neurolaw offers an innovative interdisciplinary framework that bridges the gap between neuroscience and legal theory and providing new insights into how human brain influences behavior, intention, and moral decision-making. This study examines the intersection of neurolaw and Islamic law, emphasizing the importance of integrating neuroscience findings, such as brain function, decision-making processes, and mental disorders, into Islamic law’s understanding of criminal responsibility, intention (niyyah), and reasoning (ʿaql). This study demonstrates the potential of neurolaw to strengthen empathy, justice, and an evidence-based legal approach in Islamic law using normative legal research methods through legislative, conceptual, comparative, and futuristic approaches. Furthermore, this study explores how Islamic law’s values of justice, objectivity, and responsibility can serve as ethical guidelines for the responsible use of neuroscience in legal reasoning. Ultimately, this study encourages a careful and principled integration of brain science and Islamic law that maintains fundamental Islamic values while embracing scientific advancements to create a more holistic and humane justice system.
Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja Kurnia Illahi, Beni; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2210

Abstract

The government must issue a legal instrument in handling COVID-19 so that as soon as possible the budget reaches Rp.695.2 trillion. But the problem is in every budget implementation, low budget absorption is an undeniable phenomenon and almost always occurs every year both at the Ministry/Institution (K/L) and Regional Levels, including in the context of tackling the COVID-19 pandemic. Answering this problem, it is necessary to know the regulation and dynamics of performance-based budget absorption and the factors that influence it in an emergency for the response to the COVID-19 pandemic and How to Design Government Policies in Accelerating the Use of Covid-19 Countermeasures Funds Based on the Concept of Performance-Based Budgeting. Policy design, namely: (i) increasing the capacity of the financial managers of work units (satker) in preparing plans for withdrawing funds and planning for procurement; (ii) refining regulations, particularly in regards to procedures for revision of yearly budgets which give greater authority to budget users and budget users in completing budget revisions and procedures for issuing multi-year contract permits; (iii) enhancing the role of the internal control apparatus of state ministries / institutions as well as quality control units in each state ministry/institution in monitoring the implementation of activities by each work unit.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
Co-Authors Akhmad Akhmad Akhmad Akhmad Ali Masyhar Amancik Amancik Amancik Amancik Amancik Amancik, Amancik Aris Hardinanto Asrul Ibrahim Nur Ayub, Zainal Amin Barus, Sonia Ivana Barus, Sonia Ivana Barus, Sovia Ivana Beni Kurnia Illahi Beni Kurnia Illahi Beni Kurnia Illahi Busyra Azheri David Aprizon Putra, David Aprizon Dindha Shahrazade Sulaiman Edra Satmaidi Evis Garunja Fernando, Zico Junius Herawan Sauni Illahi , Beni Kurnia Ivana Barus, Sonia Khairul Fahmi Kurnia Illahi, Beni Masri, Esther Muchlas Rastra Samara Muksin Muwaffiq Jufri, Muwaffiq Nikenuna, Syifa Novendri M Nggilu Nur, Asrul Ibrahim Putra, David Aprizon Ramadhani, Susi Raphael D. Jackson-Ortiz Reformas, Tradis Sauni, Herawan SAUNI, HERAWAN Simabura, Charles Solehuddin Solehuddin Sonia Ivana Barus Sonia Ivana Barus Sulaiman, Dindha Shahrazade Yuliandri, Yuliandri