p-Index From 2021 - 2026
6.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Literasi Hukum Jurnal Hukum Positum Dialogia Iuridica SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Independent KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Multidisiplin West Science Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Journal of Law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara PALAR : Pakuan Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Liza Anggelina Manurung; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i2.594

Abstract

Intellectual Property (IP) plays a crucial role in fostering fair business competition. Trademarks as a element of IP serve as distinguishing identifiers that guarantee product quality. In addition, trademarks function as marketing tools in competitive markets and provide protection against bad faith actions by other parties. To obtain legal protection, a trademark must be registered in accordance with statutory requirements. A trademark application may be rejected if these requirements are not fulfilled. A common reason for rejection is the existence of substantial similarity to a previously registered mark or an earlier-filed application for similar goods and/or services. Therefore, clear and consistent standards for determining substantial similarity are essential to ensure legal certainty for applicants.
Tanggung Jawab Hukum Over The Top News Aggregator Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Produk Jurnalistik Muhammad, Duta; Ramli, Tasya Safiranita; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15375277

Abstract

The growth of Over The Top (OTT) services has made it more difficult to protect press companies' economic rights over their news content. OTT News Aggregators often distribute news without proper permission or fair compensation, leading to financial harm for news publishers. This situation raises legal concerns about the protection mechanisms and liability of OTT News Aggregators in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, analyzing laws, legal doctrines, and scholarly opinions related to violations of economic rights by OTT platforms. According to this study, online news content is safeguarded by the Press Law, the Copyright Law, and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Presidential Regulation No. 32 of 2024 on Publisher Rights, specifically Articles 5(f) and 7, which mandate that digital platforms collaborate with press institutions, strengthens these safeguards. However, only the non-binding Circular Letter of the Minister of Communication and Informatics No. 3 of 2016 addresses the legal obligation of OTT News Aggregators, so leaving it weak. Therefore, there is a need to update the ITE Law, PP PSTE, and Ministerial Regulation No. 5 of 2020, and to introduce strict liability to ensure better accountability and protection of economic rights.
Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Hasya, Shofiyyah Mardiyyah; Amirulloh, Muhamad; Safiranita, Tasya
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15573767

Abstract

Penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek non use) dapat direalisasikan berdasarkan putusan hakim atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengingat pasal tersebut belum mengatur  definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun metode penelitian yang diimplementasikan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan menganalisis bahan hukum yang mencakup regulasi dan bahan hukum tertulis lainnya. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia. Adapun kedudukan pemilik merek ini juga dapat didukung dengan teori penafsiran hukum teleologis, asas droit de suite dan teori utilitas. Kemudian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan pendaftaran merek dan  menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional
Copyright Protection Of Digital Content On Services Over The Top (Ott) In Indonesia On The Spotify Music Streaming Platform Sabina, Riyana; Safiranita, Tasya
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i1.11952

Abstract

Over-The-Top (OTT) services like Spotify have transformed the way digital content is consumed in Indonesia, highlighting the urgent need for effective copyright protection. This study evaluates the effectiveness of copyright protection for digital content on OTT platforms, focusing on Spotify's policies and their alignment with Law No. 28 of 2014 on Copyright . The research questions addressed include the effectiveness of copyright protection for digital content on OTT platforms and the relevance of Indonesia’s legal policies with Spotify's policies. Spotify complies with UUHC through mechanisms such as the removal of infringing content, blocking user access, and implementing royalty policies involving Collective Management Organizations (LMK). These policies ensure fair compensation for creators and align with Indonesian regulations, reflecting a commitment to copyright protection and supporting creativity in the digital age.
Implikasi dan Pelindungan Hukum Terhadap Praktik Trademark Bullying pada Era Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Griselda P. Aritonang, Aileen; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1271

Abstract

Di tengah ketatnya persaingan usaha, praktik trademark bullying atau intimidasi merek semakin mendapatkan perhatian. Trademark Bullying merupakan sebuah aksi interpretasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar atas hak mereknya terhadap usaha kecil atau individu, melalui penggunaan taktik intimidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan implikasi yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari praktik trademark bullying di Indonesia, serta mengungkap terkait bagaimana hukum positif di Indonesia melihat dan mengevaluasi perihal praktik trademark bullying pada era digital, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa praktik trademark bullying di era digital memiliki dampak yang signifkan terhadap pihak pelaku dan pihak korban, namun masih sangat sedikit nomenklatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara tersirat terkait praktik trademark bullying di era digital ini.
Tanggung Jawab Platform TikTok sebagai Layanan Over The Top terhadap Konten Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ikesha Pieter, Amarisha; Safiranita, Tasya; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1274

Abstract

Perkembangan teknologi telah mendorong perkembangan hak cipta ke arah digital, yang juga memicu peningkatan kasus pelanggaran hak cipta digital. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah menyesuaikan perkembangan teknologi. Namun, dalam penyelenggaraannya masih terdapat celah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang membuat pelanggaran hak cipta digital masih dapat terjadi, khususnya di platform TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab platform TikTok dalam menghadapi konten pelanggaran hak cipta serta apakah peraturan perundang-undangan saat ini sudah memadai untuk meningkatkan tanggung jawab platform TikTok seiring dengan perkembangan era transformasi digital. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa meskipun regulasi eksisting sudah mengatur mengenai tanggung jawab platform TikTok, namun perlu ada optimasi pengaturan terkait hak cipta digital seiring dengan perkembangan era transformasi digital
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek dan Pegiat Usaha Kecil dalam Menghadapi Tindakan “Trademark Bullying” pada Platrform E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Putri Adelia, Mutiara; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1358

Abstract

Dalam kemajuan teknologi saat ini, UMKM tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan menggunakan platform e-commerce. Membahas Platform E-Commerce secara konkret. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Perubahan pelaksanaan UMKM yang melakukan layanan e-commerce dapat menimbulkan trademark bullying. Fenomena Trademark Bullying muncul ketika pemilik merek yang lebih besar atau yang memiliki hak atas merek terkenal berusaha menyalahgunakan sistem hukum merek dagang untuk menindas atau merugikan pemilik merek yang lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pegiat usaha kecil dalam menghadapi tindakan trademark bullying pada platform e-commerce berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini akan menekankan penelitian pada data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dan pegiat usaha kecil yang menghadapi trademark bullying pada platform e-commerce di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual yang ada, termasuk Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif. Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pemilik merek, tetapi praktik trademark bullying masih menjadi tantangan signifikan
Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ayu Pramesti, Astriani; Budhijanto, Danrivanto; Safiranita, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1364

Abstract

Transformasi digital yang masif telah memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang termasuk ekonomi. Berkembangnya fitur Pay Later sebagai metode pembayaran berbentuk pinjaman online secara instan memberikan kemudahan bagi Pengguna dalam melakukan transaksi pada e-commerce termasuk Shopee. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya tidak sedikit menimbulkan dampak negatif yaitu pelanggaran terhadap data pribadi Pengguna. Maka dari ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum para pihak pengguna aplikasi Shopee terkait fitur Pay Later dan bagaimana regulasi terkait pelindungan data pribadi pengguna aplikasi Shopee di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penggunaan fitur Pay Later menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen terdapat keterlibatan tiga pihak yaitu Pengguna akun, Platform penyedia layanan, dan Fintech serta regulasi terkait Pelindungan Data Pribadi saat ini secara regulatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan dasar pemrosesan data pribadi milik Shopee sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku hanya saja terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelindungan terhadap data pribadi Pengguna aplikasi Shopee terkait Fitur Pay Later.
Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media Over The Top berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Putri Gunawan, Reggina Salsabila; Safiranita Ramli, Tasya; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1136

Abstract

Media Over The Top sebagai layanan aplikasi dan/atau konten telah memfasilitasi tumpah ruahnya kreativitas konten tanpa sensor awal, sehingga pelanggaran konten di dalamnya tidak dapat dipungkiri. Salah satu konten yang kontroversial dan viral di masyarakat adalah konten prank. Konten prank ditujukan sebagai konten hiburan berisi perbuatan jahil kepada target atau korban prank. Meskipun ditujukan sebagai hiburan, namun telah terjadi pergeseran yang menimbulkan konten prank berdampak negatif dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kualifikasi dari konten prank yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban hukum atas pendistribusian konten prank pada Media Over The Top. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, doktrin, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran konten prank melalui Media Over The Top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi konten prank dengan muatan pelanggaran hukum belum diatur secara jelas dalam ketentuan konten yang dilarang dan pengaturan Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Over The Top di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum secara mengikat, sehingga diperlukan peraturan sui generis untuk memberikan kepastian hukum di masa yang akan datang.
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Anwar, Rizky Ananda; Mayana, Ranti Fauza; Safiranita, Tasya
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391

Abstract

Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Amelia Cahyadini Amrullah, Ahmad Syarief Anwar, Rizky Ananda Artha Liurencia Asril, Fitri Astari Aurelia Desviany, Maria Aurelllia N.T, Bernadette Ayu Pramesti, Astriani Azrinda Rachmadanty Zahra Biondy Utama Biondy Utama Danrivanto Budhijanto Eddy Damian Ega Ramadayanti Enni Soerjati Priowirjanto Eri Pramudyo Fauzi, Rizki Fitri Astari Asril Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hanson, Nathania Abigail Hartyanto, Satrio Bagus Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Hazar Kusmayanti, Hazar Hutomo, Putra Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Jeremias Palito Kaina Medita Kalbu, Gabrielle Bening Karenina Aulia Puti Chaidir Khalda Alifia Azzahra Kosasih, Achmad Arizki Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Lestari, Maudy Andreana Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Millaudy, Reihan Ahmad Mohan Rifqo Virhani, Mohan Rifqo Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD ALGHIFARI AGRAPANA Muhammad, Duta Nadya Simanungkalit Nugraha, Prasetya Agung Olivia, Denindah Palito, Jeremias Praxedis Ajeng Pradita Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Ramadayanti, Ega Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Revanza Franseda Revina Putri Utami Rifa Elvaretta Khansa Rika Ratna Permata Riyana Sabina Rizki Fauzi Rohmana, Rubben Denova Ruhiat, Dea Rahmawaty Sabina, Riyana Sherly Ayuna Putri Sigid Suseno Sihombing, Eva Simanungkalit, Nadya Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Nabila Salmaa Situmorang, Manotar Saulus Suhyana, Fina Agustina Tobing, Abel Nicholas L. Yoan Shevila Kristiyenda Zainal Muttaqin