Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Literasi Hukum Jurnal Hukum Positum Dialogia Iuridica SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Independent KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Multidisiplin West Science Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Journal of Law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara PALAR : Pakuan Law Review
Tasya Safiranita, Tasya
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top Tobing, Abel Nicholas L.; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.42101

Abstract

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah menghadirkan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sesuatu di internet, terlebih lagi telah hadir Media Over the Top yang memberikan kemudahan dalam memberikan layanan aplikasi maupun penyediaan konten. Kehadiran Media Over the Top tersebut juga digunakan oleh pencipta saat ini dalam mendistribusikan hasil ciptaannya di internet melalui Media Over the Top yang mana hal ini dikenal sebagai digitalisasi ciptaan. Namun hal ini juga menghadirkan kemudahan bagi beberapa pihak dalam melakukan pelanggaran hak cipta terhadap digitalisasi ciptaan tersebut. Maka, penelitian ini dimaksudkan guna memahami pelindungan hukum bagi pencipta terhadap digitalisasi ciptaan di Media Over the Top serta guna mengetahui tindakan hukum yang tepat bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta di Media Over the Top. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif melalui penelitian terhadap bahan pustaka serta dengan data sekunder melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sehingga pada penelitian ini akan ditinjau dan dianalisis regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Terhadap hasil penelitian ini telah jelas menunjukkan bahwa sejatinya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara komperhensif terhadap digitalisasi ciptaan di Media Over the Top yang berbasis sistem elektronik. Sehingga, pencipta perlu untuk melakukan tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi di pengadilan niaga atau mengajukan laporan pidana serta membuat laporan penutupan konten dan/atau hak akses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika terdapatnya pelanggaran hak cipta pada digitalisasi ciptaan melalui Media Over the Top.
Optimizing the Implementation of Digital Rights Management to Strengthen Copyright Protection in Digital Streaming Services in Indonesia Rifa Elvaretta Khansa; Tasya Safiranita
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1615

Abstract

The rapid advancement of digital technology has significantly heightened the risk of copyright infringement in streaming services, making the implementation of Digital Rights Management (DRM) an essential mechanism for protection. This study aims to analyze the effectiveness of DRM regulations in safeguarding copyrights on digital platforms in Indonesia and to propose measures to enhance their enforcement. The research employs a normative juridical approach, focusing on an in-depth examination of Indonesia’s Law No. 28 of 2014 on Copyright, alongside a comparative analysis of international cybersecurity regulations, particularly in the European Union (EU) and the United States (US), where DRM frameworks are more robust and extensively enforced. The findings of this study indicate that, first, while DRM is legally recognized in Indonesian regulations, its practical implementation remains vulnerable to cyberattacks and digital piracy. The existing legal framework remains general and lacks specificity in addressing the technical complexities of DRM protection for digital content. Second, comparative insights reveal that countries with more developed cybersecurity infrastructures, such as the EU and the US, provide more comprehensive protection through detailed legal frameworks and advanced technological measures that reinforce DRM enforcement. Based on these findings, this study recommends updating Indonesia’s DRM regulations, strengthening cybersecurity infrastructure by adopting international best practices, and enhancing global cooperation to combat digital piracy through cross-border networks. These measures are essential to fortifying copyright protection in Indonesia’s digital streaming landscape and ensuring a secure and sustainable digital economy.
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Anwar, Rizky Ananda; Mayana, Ranti Fauza; Safiranita, Tasya
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391

Abstract

Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Protection of Economic Rights Through Royalty Optimization on Film Content in Digital Platforms Kalbu, Gabrielle Bening; Ramli, Ahmad M.; Ramli, Tasya Safiranita
Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1064

Abstract

The emergence of digital platforms based on video-on-demand (VoD) has transformed the distribution and marketing of films from conventional methods to more efficient digital systems that reach wider audiences. However, this transition also presents new challenges, particularly in protecting copyright and related rights, especially regarding the distribution of royalties as part of the creator’s economic rights. This study aims to examine the current legal framework and the urgency of establishing a fair royalty distribution system in the digital film industry. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study analyzes relevant primary legal sources. The findings show that there is no standardized mechanism for royalty distribution among copyright holders and related rights owners, particularly for works distributed via digital platforms. Royalty agreements are often based on private contracts that vary significantly and lack legal oversight, leaving creators vulnerable to exploitation. The study concludes that a comprehensive and adaptive legal framework is urgently needed. It is recommended that the government and industry stakeholders develop clear, transparent, and equitable digital-based royalty distribution regulations to ensure fair compensation for all rights holders.
INOVASI STANDARDISASI MARKETPLACE DALAM MERESPON E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MENUJU CAVEAT VENDITOR Ramli, Tasya Safiranita; Ramadayanti, Ega; Lestari, Maudy Andreana; Fauzi, Rizki
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.783

Abstract

Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi selalu mengalami dinamika yang mentransformasikan kehidupan konvensional memasuki era digital. Dewasa ini, dikenal suatu inovasi bisnis digital yang mengandalkan jaringan internet untuk dapat bertransaksi dalam dunia virtual, yaitu e-commerce. Adapun kemudian, terdapat marketplace sebagai pemain besar dalam era ekonomi digital yang memfasilitasi pelaku usaha atau online shop untuk bertransaksi dengan konsumen.  Hal tersebut menandakan perubahan dari sarana yang bersifat konvensional menuju virtual. Dengan tujuan untuk mengkaji pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan transaksi pada e-commerce melalui inovasi standardisasi marketplace.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menerangkan berbagai ketentuan dalam perundang-undangan berupa data sekunder, yaitu terdiri dari beberapa bahan hukum serta riset pustaka secara daring. Dilakukan pula pengkajian bahan pustaka berupa kasus, analisis dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan penelitian sebagai dasar pemikiran dalam pemberian inovasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan inovasi berupa mekanisme standardisasi marketplace yang disebut Insem atau Indonesian National Standard for e-Commerce on Marketplace. Mengingat belum adanya regulasi yang merespon secara komprehensif terkait ekonomi digital dalam bidang marketplace serta adanya kebutuhan berupa perpindahan kondisi dari caveat emptor ke caveat venditor sebagai bentuk penjaminan keamanan bertransaksi. Maka, dilakukan pula studi perbandingan pada Singapura dan Tiongkok mengenai mekanisme pengawasan pemerintahnya yang telah diselaraskan untuk diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, eskalasi ekonomi digital dapat segera terwujud dengan tercapainya kondisi caveat venditor secara sempurna di Indonesia. 
PRINSIP PRINSIP CYBER LAW PADA MEDIA OVER THE TOP E-COMMERCE BERDASARKAN TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.485

Abstract

AbstrakDi dalam era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembangan dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Di dalam dunia maya nama Cyber Law dikenal dari istilah Cyberspace Law yang meliputi beberapa subyek hukum di dalamnya dengan menggunakan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Salah satu contoh Transformasi Digital adalah Sistem Informasi Western Digital Vigiliant. Perusahaan tersebut sudah mengimplementasikan sistem untuk melakukan pemantauan mengenai tingkat kemajuan mereka secara real-time. Begitu besarnya efek Transformasi Digital, sehingga hal ini membantu mereka tetap menjadi perusahaan terdepan dalam pasar Hard disk. Seperti Perubahan strategi pemasaran, model bisnis, operasi, produk, pendekatan pemasaran, objektif dan lain-lain yang dihubungkan hal-hal digital.Seperti perubahan strategi pemasaran yang kini lebih menggunakan media sosial daripada iklan di media cetak, dan lain-lain.Keywords : Cyber Law, Digital, Konvergensi, Teknologi dan Transformasi.
ASPEK HUKUM ATAS KONTEN HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 19 TAHUN 2016 Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i1.589

Abstract

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk karya asli dan derivasi dari karya asli untuk periode yang terbatas waktu dan tunduk pada pengecualian tertentu yang diperbolehkan. Hak Cipta dibuat sebagai kebijaksanaan penyeimbang kepentingan Pencipta, Penerbit, dan Pembaca. Kebijakan ini ditempuh bukan untuk membatasi kepemilikan atas suatu Ciptaan. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Dalam hal ini E Commerce di Indonesia masih sangat massif pengaturannya dan membutuhkan adanya regulasi yang dapat menyeimbangkan antara Pencipta dan User di dunia e Commerce sekarang ini. Keywords : E Commerce, Hak Cipta, Informasi dan Teknologi. 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM DONATION-BASED CROWDFUNDING BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PARA PIHAK YANG TERLIBAT DI INDONESIA Palito, Jeremias; Priowirjanto, Enni Soerjati; Ramli, Tasya Safiranita
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3223

Abstract

Abstrak                       Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Financial technology, juga semakin digunakan masyarakat, terutama karena adanya gelombang revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk financial technology yang dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia yaitu donation-based crowdfunding. Donation-based crowdfunding dapat diartikan sebagai suatu media financial technology yang menggalang dana dari sejumlah banyak kontributor, berupa donasi kemanusiaan. Namun di Indonesia terdapat kelemahan dari praktik financial technology ini, dengan adanya  kecenderungan dari pemilik campaign  untuk menyelewengkan donasi yang telah terkumpul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab yang dimilki oleh platform. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan jenis ini berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa platform donation-based crowdfunding biasanya lepas dari tanggung jawab apabila terjadi penyelewengan dana atau semacamnya, sehingga pengaturan baru yang secara khusus mengatur mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik perlu untuk dibentuk.Kata Kunci: teknologi finansial, penggalangan dana berbasis donasi, pertanggungjawaban hukum.  Abstract                       Information technology is developing very rapidly. Financial technology is also increasingly being used by the community, especially because of the wave of the industrial revolution 4.0. One form of financial technology that is known and used by the Indonesian people is donation-based crowdfunding. Donation-based crowdfunding can be defined as a financial technology medium that raises funds from a large number of contributors, in the form of humanitarian donations. However, in Indonesia there are weaknesses in the practice of financial technology, with the tendency of campaign owners to divert the donations that have been collected. This study aims to determine how the platform has responsibilities. This research was conducted using a normative juridical approach. This type of approach means that research is conducted by conducting research through the literature as the main research material. From the research conducted, it was found that donation-based crowdfunding platforms are usually free of responsibility in the event of misappropriation of funds or the like, so that specific regulations regarding donation-based crowdfunding based on electronic systems need to be formed.Keywords: financial technology, donation-based crowdfunding, legal liability
IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW AWARENESS AND CYBERSECURITY TECHNOLOGY AGAINST DIGITAL COPYRIGHT VIOLATIONS IN INDONESIA DURING THE 2024 ELECTIONS Yoan Shevila Kristiyenda; Tasya Safiranita Ramli
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1548

Abstract

The rapid growth of internet users in Indonesia has driven digitalization across various aspects of life, including the 2024 General Election. However, this increase in digital activity also raises serious challenges related to the protection of intellectual property rights and digital rights, such as copyright infringement, the spread of hoax information, and cyberattacks that potentially threaten the integrity of democracy. Based on this background, this study examines how awareness of Intellectual Property Rights and cybersecurity technology impacts digital copyright infringement and digital rights violations in the 2024 General Election. This research uses a normative-empirical legal method, combining field and literature studies, to analyze the effectiveness of regulations and public awareness of Intellectual Property Rights. The analysis refers to Soerjono Soekanto’s Theory of Legal Awareness, which outlines four progressive indicators: legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. These indicators serve as a framework to assess how public knowledge, understanding, attitudes, and behavior toward intellectual property and cybersecurity influence the level of digital rights violations in Indonesia during the 2024 General Elections. The results show that weak public understanding of intellectual property rights contributed to widespread copyright infringement, while hoaxes and weak cybersecurity threatened the integrity of the election. Thus, the spread of hoaxes on social media and weak cybersecurity highlighted the need for collaboration among the government, the public, and the media. Strengthening regulations, increasing legal awareness, and adherence to cybersecurity standards are key to maintaining the integrity of information and electronic systems during General Elections.
Potensi Kekayaan Intelektual di Indonesia Guna Meningkatkan Perekonomian Negara Nugraha, Prasetya Agung; Ramli, Tasya Safiranita; Cahyadini, Amelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 8 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i8.817

Abstract

Pada era Society 5.0 ini, kegiatan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kemajuan suatu hasil inovasi dan teknologi terkhususnya Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektualnya yang bermanfaat. Semakin banyak Kekayaan Intelektual dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha yang lebih baik dalam persaingannya di era globalisasi ekonomi yang semakin maju. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana potensi peran kekayaan intelektual di indonesia untuk meningkatkan perekonomian indonesia dan Bagaimana pelaksanaan praktik perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui bahan pustaka atau data sekunder terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan norma yuridis.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Amelia Cahyadini Amrullah, Ahmad Syarief Anwar, Rizky Ananda Artha Liurencia Asril, Fitri Astari Aurelia Desviany, Maria Aurelllia N.T, Bernadette Ayu Pramesti, Astriani Azrinda Rachmadanty Zahra Biondy Utama Biondy Utama Danrivanto Budhijanto Eddy Damian Ega Ramadayanti Enni Soerjati Priowirjanto Eri Pramudyo Fauzi, Rizki Fitri Astari Asril Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hanson, Nathania Abigail Hartyanto, Satrio Bagus Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Hazar Kusmayanti, Hazar Hutomo, Putra Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Jeremias Palito Kaina Medita Kalbu, Gabrielle Bening Karenina Aulia Puti Chaidir Khalda Alifia Azzahra Kosasih, Achmad Arizki Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Lestari, Maudy Andreana Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Millaudy, Reihan Ahmad Mohan Rifqo Virhani, Mohan Rifqo Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD ALGHIFARI AGRAPANA Muhammad, Duta Nadya Simanungkalit Nugraha, Prasetya Agung Olivia, Denindah Palito, Jeremias Praxedis Ajeng Pradita Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Ramadayanti, Ega Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Revanza Franseda Revina Putri Utami Rifa Elvaretta Khansa Rika Ratna Permata Riyana Sabina Rizki Fauzi Rohmana, Rubben Denova Ruhiat, Dea Rahmawaty Sabina, Riyana Sherly Ayuna Putri Sigid Suseno Sihombing, Eva Simanungkalit, Nadya Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Nabila Salmaa Situmorang, Manotar Saulus Suhyana, Fina Agustina Tobing, Abel Nicholas L. Yoan Shevila Kristiyenda Zainal Muttaqin