Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Literasi Hukum Jurnal Hukum Positum Dialogia Iuridica SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Independent KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Multidisiplin West Science Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Journal of Law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara PALAR : Pakuan Law Review
Tasya Safiranita, Tasya
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Tanggung Jawab Penyanyi sebagai Penampil Karya terhadap Pencipta dalam Komersialisasi Lagu pada Konser Musik yang Diadakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Siti Nabila Salmaa; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2410

Abstract

The commercialization of songs through music concerts organized by third parties is a form of commercial exploitation of works. However, this practice often harms creators because songs are used without the payment of royalties. The case of Agnez Mo against Ari Bias is a clear example of the neglect of copyright as the exclusive right of the creator, while singers only have a position through related rights. This study aims to analyze the legal status and relationship between creators and singers, including the responsibilities of singers in music concerts based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The methods used are normative and empirical legal methods, with data collection from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews, which are then analyzed normatively and qualitatively. The results of the study show that the legal relationship between creators and singers is reciprocal, but creators have a higher position in accordance with the alter ego principle and personality theory. Singers, based on the principle of good faith, the theory of responsibility, and the principle of suum cuique tribuere, are obliged to respect the rights of creators.
Protection of Video Copyrights on the Youtube Platform in Fair Use Principles Hanson, Nathania Abigail; Permata, Rika Ratna; Ramli, Tasya Safiranita
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.8 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.15448

Abstract

In copyright, there are two exclusive rights, namely economic and moral rights, and these two rights are not owned by the creator or copyright holder because there is a principle called the Fair Use Principle. Video copyright is one of the objects of copyright protection in digital media whose existence is in great demand by various circles of society because it is easy to access gadgets and internet networks. One of the platforms that are often used to upload, watch, and share videos is Youtube. The specification of this research is Legal Research using a normative juridical approach and data collection techniques utilizing a literature study, then analyzed in a qualitative normative manner. The results of this study are on the Youtube Platform. Several channels re-upload video copyrighted works that do not belong to them without permission, even if those channels do not include the source, and monetization is carried out so that it is for commercial purposes. It is not following Fair Use principles and the Youtube platform as an organizer. The electronic system, of course, also has responsibility for violations that occur on its Platform, which in this case is the occurrence of copyright infringement
Penentuan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Unggahan Cover Soundcloud Berdasarkan Hukum di Indonesia Revanza Franseda; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3116

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia, yang dimulai sejak era kolonial Belanda, telah mengalami berbagai perubahan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform digital seperti Soundcloud, isu perlindungan hak cipta, khususnya terkait unggahan versi cover komersial, menjadi semakin kompleks. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk hak ekonomi pencipta, meliputi hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur perlindungan di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks unggahan Cover version di Soundcloud. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melibatkan analisis terhadap pasal-pasal UUHC yang relevan, serta peraturan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan bagi pencipta, penerapannya di platform digital masih menghadapi tantangan. Tindakan hukum preventif dan represif tersedia untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi, klaim pelanggaran di Soundcloud, laporan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa.
Pelindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi Ramli, Ahmad M; Dewi, Sinta; Rafianti, Laina; Ramli, Tasya Safiranita; Putri, Sherly Ayuna; Lestari, Maudy Andreana
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 2 (2021): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.215-230

Abstract

Tak dapat disangkal, pesatnya perubahan dunia pada era globalisasi berpangkal dari teknologi informasi yang kian berkembang. Berbaurnya teknologi dengan telekomunikasi menimbulkan revolusi pada sistem informasi. Dahulu, untuk mengakses atau mengolah data dan informasi, manusia membutuhkan proses yang panjang. Kini, dunia seolah diberikan kemudahan dalam mengakses dan terhubung dengan beragam informasi dan data yang tersaji. Lain halnya dengan Rahasia Dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi dari Rahasia Dagang melekat karena adanya informasi yang sengaja untuk tidak diketahui oleh umum. Hal tersebut menjadikan elemen ini termasuk salah satu bagian yang cukup menarik atensi. Mengingat pada era ini, industri jasa telekomunikasi seolah menopang tanggung jawab besar untuk melindungi setiap data yang masuk ke dalam dunia digital. Terdapatnya resiko berupa kebocoran data yang bersifat rahasia menjadi problematika terhadap pelindungan data dalam industri jasa telekomunikasi. Dengan ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan data yang dilakukan secara daring. Penelitian ini menghasilkan sebuah rujukan perihal pengaturan yang tepat sesuai kebutuhan Indonesia dalam merespon pelindungan data sebagai rahasia dagang pada jasa telekomunikasi yang belum terakomodir dengan baik saat ini. Melalui optimalisasi keberadaan umbrella regulation dan penyusunan kebijakan khusus dalam sektor telekomunikasi berupa co-regulation atau self-regulation.
Kepastian Hukum Jaminan Atas Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Situmorang, Manotar Saulus; Hutomo, Putra; Ramli, Tasya Safiranita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14627

Abstract

Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2022 membuka ruang akan adanya skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Namun, terbitnya PP tersebut masih menimbulkan kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan dengan keadaan hukum dalam kenyataannya, yang lazim disebut dengan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 yang membuka ruang fasilitasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual pada kenyataannya belum dapat sampai pada titik yang ideal, karena terdapat hal-hal yang bersifat yuridis dan teknis belum mendapat pengaturan yang komprehensif, termasuk kesiapan lembaga/institusi yang mengelilingi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan jaminan Kekayaan Intelektual atas penjaminan Hak Cipta pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2022 mengenai nilai penjaminan belum dapat diimplementasikan karena lembaga Penilai KI belum berdiri dan kepastian hukum atas penjaminan Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya ketentuan tentang tata cara eksekusi Hak Cipta yang menjadi agunan, PP Nomor 24 tahun 2022 belum selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta dan belum adanya Peraturan OJK yang mengakomodir Hak Cipta atau KI secara umum sebagai agunan pada sektor jasa keuangan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menginisiasi pendirian dan penerbitan regulasi lembaga Penilai KI, membentuk hukum positif pada level undang-undang ataupun berupa revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini dengan yang di dalamnya memuat ketentuan khusus mengenai penjaminan Hak Cipta terutama perihal teknis tata cara eksekusi Hak Ekonomi pada Hak Cipta dan menerbitkan Peraturan OJK yang menambahkan Hak Cipta atau KI secara umum sebagai aset yang dapat menjadi agunan pada sektor jasa keuangan.
Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Social-Commerce atas Larangan Transaksi pada Platform Social-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Hartyanto, Satrio Bagus; Rosadi, Sinta Dewi; Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i3.7551

Abstract

The development of social commerce in Indonesia faces legal challenges due to the transaction ban stipulated in Permendag 31/2023. This regulation prohibits social commerce platforms from facilitating direct transactions within their systems, leading to the closure of TikTok Shop in October 2023. However, TikTok Shop resumed operations after acquiring Tokopedia, sparking debates over regulatory compliance and legal certainty for business actors. This study employs a normative juridical method to analyze the legal protection for social commerce providers regarding the transaction ban. The findings indicate that this policy impacts micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and creates legal uncertainty. Moreover, the ban contradicts the partnership principle in trade law and Mochtar Kusumaatmadja's legal development theory, which emphasizes that law should drive economic growth. This study recommends regulatory adjustments to align with technological advancements while ensuring protection for business actors and consumers in the digital ecosystem
Potensi Penerimaan Negara Dari Layanan Over the Top (Ott) Di Indonesia: Kebijakan Dan Regulasi Aurelllia N.T, Bernadette; M. Ramli, Ahmad; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1238

Abstract

Media dan layanan Over-The-Top (OTT) saat ini sedang merajalela di Indonesia. Masyarakat mulai beralih dari media telekomunikasi dan hiburan konvensional ke media OTT. Walaupun pendapatan dari layanan OTT terus meningkat di Indonesia, nyatanya layanan OTT asing tidak membayarkan pajak penghasilan kepada Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi penerimaan negara dari layanan Over the Top (OTT) di Indonesia dengan fokus pada kebijakan dan regulasi yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya seperti kajian literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulasi mengenai pajak penghasilan dari layanan OTT sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan menerapkan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan penyedia layanan OTT asing. Selain BUT, terdapat alternatif lain yang dapat digunakan, yaitu melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa layanan OTT telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencakup layanan seperti pesan instan, streaming video, panggilan video, dan lain-lain.
Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dengan Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Aurelia Desviany, Maria; Rafianti, Laina; Safiranita, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1259

Abstract

Menghadapi perkembangan teknologi dengan maraknya platform digital serta layanan Over The Top (OTT), pelaksanaan hak ekonomi Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Hak Cipta nyatanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam kasus sengketa antara Haji Ukat Sukatma dan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Fokus penelitian adalah pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten ciptaan tanpa izin pencipta oleh lembaga penyiaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memandang hak ekonomi lembaga penyiaran dijamin berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Mahkamah Agung membatasi hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyiaran. Terkait akibat hukum, pengunggahan konten siaran di YouTube oleh lembaga penyiaran tanpa izin pencipta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Diskusi juga mencakup upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatur lisensi lagu dan/atau musik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum terkait hak ekonomi lembaga penyiaran dalam konteks teknologi digital dan platform OTT.
Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN Eri Pramudyo; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.382

Abstract

Pembahasan penerapan cyber notary yang tak kunjung usai sejak 1995 menjadikan dilema bagi notaris perihal menghadapi situasi pandemi COVID-19. Hal ini berkaitan juga dengan belum dijelaskannya secara rinci mengenai frasa cyber notary yang ada pada UUJN-P tepatnya pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peluang serta hambatan penerapan cyber notary dari aspek teknologi serta aspek kewenangan notaris. Metodologi pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertitik tolak pada UU ITE dan UUJN berikut peraturan turunannya sebagai pisau analisa penelitian yang mana pada penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitiatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peluang dan hambatan dalam aspek teknologi dan kewenangan dalam penerapan cyber notary di Indonesia sebagai solusi dalam situasi pandemi COVID-19.
Unauthorized Use of Famous Brands In Virtual Products of The Metaverse World In The Perspective of Brand Law And Technology Law In Indonesia Putri Samudra, Kimiko Auguchiro; Safiranita, Tasya; Ratna Permata, Rika
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4 No. 03 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v4i03.796

Abstract

The Metaverse is a new form of virtual interactive and physically cyber interaction where users can experience activities in a virtual environment that feels very real. For companies that utilize the Metaverse well, such as promoting or commercializing virtual products within it, it can bring significant profits. However, commercialization through cross-border technology often faces legal issues that arise. The use of brand elements on a product marketed by others without permission is a major issue in the field of brands, which also occurs in the digital world. This study aims to prove legal action against the use of famous brands in the Metaverse, as well as the legal actions that can be taken by owners of famous brands against the use of their brands in virtual Metaverse products. This study was conducted through a normative juridical approach using literature or secondary data as the main source. Based on the research conducted, it was found that the use of famous brand elements in the Metaverse is considered a violation of the brand, similar to brand violations in the real world in general. Therefore, based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trademark Law) harmonized with the ITE Law, the rights of brand owners to take legal action to protect their brands will still apply even if the brand violations occur in the digital space.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Amelia Cahyadini Amrullah, Ahmad Syarief Anwar, Rizky Ananda Artha Liurencia Asril, Fitri Astari Aurelia Desviany, Maria Aurelllia N.T, Bernadette Ayu Pramesti, Astriani Azrinda Rachmadanty Zahra Biondy Utama Biondy Utama Danrivanto Budhijanto Eddy Damian Ega Ramadayanti Enni Soerjati Priowirjanto Eri Pramudyo Fauzi, Rizki Fitri Astari Asril Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hanson, Nathania Abigail Hartyanto, Satrio Bagus Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Hazar Kusmayanti, Hazar Hutomo, Putra Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Jeremias Palito Kaina Medita Kalbu, Gabrielle Bening Karenina Aulia Puti Chaidir Khalda Alifia Azzahra Kosasih, Achmad Arizki Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Lestari, Maudy Andreana Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Millaudy, Reihan Ahmad Mohan Rifqo Virhani, Mohan Rifqo Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD ALGHIFARI AGRAPANA Muhammad, Duta Nadya Simanungkalit Nugraha, Prasetya Agung Olivia, Denindah Palito, Jeremias Praxedis Ajeng Pradita Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Ramadayanti, Ega Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Revanza Franseda Revina Putri Utami Rifa Elvaretta Khansa Rika Ratna Permata Riyana Sabina Rizki Fauzi Rohmana, Rubben Denova Ruhiat, Dea Rahmawaty Sabina, Riyana Sherly Ayuna Putri Sigid Suseno Sihombing, Eva Simanungkalit, Nadya Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Nabila Salmaa Situmorang, Manotar Saulus Suhyana, Fina Agustina Tobing, Abel Nicholas L. Yoan Shevila Kristiyenda Zainal Muttaqin